DPUBMPR Kabupaten Bojonegoro Paparkan Best Practice Pengawasan dan Pembinaan Jasa Konstruksi pada Kaji Praktik di Bakorwil Pamekasan

Pemerintah Kabupaten Gresik mempercepat pengentasan kawasan kumuh melalui pendekatan terpadu yang tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah, tetapi juga penataan infrastruktur dasar. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar menciptakan permukiman yang sehat, aman, dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Komitmen tersebut terlihat dari penyerahan Rumah Layak Huni (RLH) hasil kolaborasi Pemerintah Kabupaten Gresik, Pakuwon Group, dan Habitat for Humanity Indonesia kepada warga penerima manfaat di Desa Campurejo, Kecamatan Panceng, Selasa (30/6/2026). Penyerahan dilakukan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman Sekda Gresik Achmad Washil menjelaskan, program ini merupakan bagian dari implementasi Dana Alokasi Khusus Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu (DAK-PPKT) yang diarahkan untuk mempercepat penataan kawasan permukiman secara komprehensif. “Program ini merupakan bagian dari realisasi DAK-PPKT guna mempercepat penataan kawasan permukiman yang sehat, aman, dan bebas kumuh,” ujarnya. Menurut Washil, penanganan kawasan kumuh tidak bisa diselesaikan hanya dengan membangun rumah. Dibutuhkan intervensi menyeluruh pada sektor pendukung seperti jalan lingkungan, drainase, air minum, dan sanitasi, agar kualitas hidup masyarakat meningkat secara berkelanjutan. “Lebih dari itu, pembangunan rumah layak huni adalah upaya menghadirkan harapan baru, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus mengembalikan martabat warga agar dapat tinggal di lingkungan yang sehat, aman, nyaman, dan produktif,” ungkapnya. Desa Campurejo menjadi salah satu lokasi prioritas penanganan karena memiliki karakteristik kawasan pesisir dengan berbagai persoalan permukiman yang kompleks. Melalui DAK-PPKT 2025, pemerintah melakukan intervensi terintegrasi pada empat sektor utama: perumahan, prasarana dan utilitas, air minum, serta sanitasi. Hasilnya, program ini menghadirkan dampak signifikan terhadap kualitas kawasan. Pemkab Gresik mencatat telah membangun 102 unit rumah baru dan meningkatkan kualitas 43 rumah tidak layak huni, sehingga total 145 unit rumah tersentuh program perbaikan permukiman. Selain itu, pembangunan juga mencakup 4.136 meter jalan lingkungan, 5.487 meter drainase, 1 unit tandon air dengan 209 sambungan rumah air minum, 7 unit IPAL komunal, 339 sambungan sanitasi rumah, serta 1 unit TPS3R untuk pengelolaan sampah berbasis masyarakat serta Sertifikasi bagi pekerja proyek DAK Campurejo.. Washil menilai keberhasilan program ini menjadi istimewa karena lahir dari kolaborasi pentahelix, yakni sinergi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat. Pada kesempatan tersebut, diserahkan 21 unit Rumah Layak Huni yang dibangun melalui dukungan Pakuwon Group bersama Habitat for Humanity Indonesia. Bantuan tersebut, kata Washil, bukan sekadar bangunan fisik, melainkan simbol harapan baru bagi keluarga penerima manfaat. “Sebuah rumah bukan hanya tempat berteduh, tetapi fondasi kehidupan. Dari rumah yang layak akan lahir keluarga yang sehat, anak-anak yang dapat belajar dengan nyaman, serta masyarakat yang lebih produktif dan sejahtera,” tegasnya. Ia menambahkan, kontribusi dunia usaha dalam program sosial seperti ini menunjukkan bahwa sektor swasta dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan yang berkeadilan. Dampak nyata program ini dirasakan langsung oleh warga. Zaki (38), salah satu penerima manfaat, mengaku bantuan tersebut mengubah masa depan keluarganya. Sebelumnya, ia dan keluarganya terpaksa tinggal menumpang di rumah orang tua akibat keterbatasan ekonomi. “Dulu kami sekeluarga harus berbagi tempat dan berdesakan di rumah orang tua yang kondisinya juga memprihatinkan. Sekarang, alhamdulillah, kami sudah punya rumah sendiri. Bantuan ini benar-benar mengubah masa depan keluarga kami,” ujarnya haru. Program di Campurejo menunjukkan bahwa pengentasan kawasan kumuh tidak hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga tentang menghadirkan martabat, harapan, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat. Pemkab Gresik berharap model kolaborasi ini dapat menjadi inspirasi bagi lebih banyak pelaku usaha untuk turut berkontribusi dalam pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor konstruksi serta mencetak tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Bidang Bina Konstruksi menggelar Kegiatan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Juru Las (Jenjang 2 & 3). Kegiatan uji sertifikasi ini dilaksanakan pada Kamis (21/5) dengan mengambil tempat langsung di Bengkel Megamulia Konstruksi Baja, Jalan Pasanah RT.12 Pangkalan Bun. Mengingat pentingnya aspek legalitas keahlian bagi para pekerja lapangan, seluruh rangkaian kegiatan ini difasilitasi penuh oleh Pemerintah Daerah melalui sumber dana APBD Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2026, sehingga peserta tidak dikenakan biaya sama sekali alias gratis. Acara yang diikuti oleh 25 (dua puluh lima) orang peserta ini dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas PUPR Kobar, Abdul Gafur, ST. Dalam pelaksanaannya, Dinas PUPR menggandeng Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) PETAKINDO dengan menghadirkan Ir. THOMAS BUDIMAN LAHAY selaku tim asesor yang menguji langsung kelayakan teknis para peserta. Dalam sambutan pembukaannya, Kepala Bidang Bina Konstruksi Abdul Gafur, ST. menyampaikan bahwa uji kompetensi ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam merespons masifnya pembangunan fisik di Kotawaringin Barat. Menurutnya, percepatan pembangunan harus diimbangi dengan ketersediaan tenaga kerja yang tidak hanya terampil, tetapi juga bersertifikat resmi. Hal ini penting guna menjamin mutu, keamanan, dan ketahanan hasil infrastruktur yang dibangun. Melalui sertifikasi juru las pada jenjang 2 dan 3 ini, para pekerja lokal diharapkan dapat meningkatkan kelas kompetensinya sehingga mampu bersaing secara profesional dan memenuhi standar regulasi yang berlaku dalam industri jasa konstruksi saat ini. (DPUPR Ktw. Barat)

PALEMBANG – Sebagai upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sektor jasa konstruksi sekaligus memperkuat budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada penyelenggaraan konstruksi, UPTD Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B) dan Jasa Konstruksi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Muda K3 Konstruksi Jenjang 7 yang berlangsung di Aula Komering Disperkim Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan dilaksanakan pada 23–24 Juni 2026 untuk pelatihan dan dilanjutkan dengan uji sertifikasi pada 25–27 Juni 2026 melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Pelatihan dan sertifikasi dilaksanakan setiap hari mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, Ir. H. Novian Aswardani, S.T., M.M., IPM., ASEAN Eng., yang pada kesempatan tersebut diwakili oleh Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, Ir. H. Yudho Joko Prasetyo, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng. Dalam sambutannya disampaikan bahwa penerapan K3 Konstruksi merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang berkualitas. Budaya keselamatan tidak hanya bertujuan melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan kerja, tetapi juga menjamin mutu pekerjaan, meningkatkan produktivitas, serta mendukung keberhasilan pembangunan infrastruktur yang aman dan berkelanjutan. Pelatihan dan sertifikasi ini diikuti oleh 59 peserta yang berasal dari berbagai unsur pemangku kepentingan jasa konstruksi. Sebanyak 20 peserta berasal dari unsur OPD dan pengguna jasa, di antaranya Politeknik Negeri Sriwijaya, BPBPK Sumatera Selatan Kementerian Pekerjaan Umum, Satker PKP Sumatera Selatan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan, Dinas PUPR Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten PALI, Disperkimtan Kabupaten Muara Enim, Disperkim Kabupaten Musi Banyuasin, Dinas Pendidikan Kabupaten OKU, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Bawaslu Kelurahan. Selain itu, 23 peserta berasal dari penyedia jasa konstruksi dan 16 peserta berasal dari masyarakat umum. Menambah nilai strategis kegiatan ini, Pelatihan Ahli Muda K3 Konstruksi Jenjang 7 yang diselenggarakan oleh UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi Disperkim Provinsi Sumatera Selatan telah terverifikasi dalam sistem Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian Pekerjaan Umum. Dengan demikian, peserta memperoleh pengakuan pengembangan kompetensi yang mendukung pemeliharaan dan peningkatan profesionalisme tenaga kerja konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku. Materi pelatihan disampaikan oleh narasumber yang berkompeten di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi. Prof. Ir. Heni Fitriani, S.T., M.T., Ph.D., IPU., ASEAN Eng. memberikan materi mengenai identifikasi peraturan perundang-undangan dan standar K3, konsultasi dan komunikasi K3, identifikasi serta pengendalian risiko bahaya, penyusunan program pelatihan, hingga pelaksanaan penyuluhan K3 Konstruksi. Sementara itu, H. Amiruddin, S.T., M.Eng.Sc.CE., CSE menyampaikan materi mengenai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), pelaksanaan program sistem tanggap darurat, inspeksi K3 Konstruksi, pengendalian tindakan dan kondisi berbahaya, pelaporan kecelakaan kerja, serta pengukuran pencapaian pelaksanaan Rencana Keselamatan Konstruksi. Selain mendapatkan pembekalan secara teoritis, peserta juga mengikuti berbagai sesi diskusi, studi kasus, dan evaluasi yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan dalam menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada proyek konstruksi. Setelah menyelesaikan pelatihan, seluruh peserta mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan oleh LSP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai tahapan memperoleh sertifikat kompetensi sesuai jenjang kualifikasi Ahli Muda K3 Konstruksi. Pelaksanaan kegiatan ini turut mendapat dukungan dari berbagai mitra strategis, di antaranya PT Semen Baturaja Tbk yang dihadiri oleh GM Marketing Planning & Development, Tarida Tambunan, S.E., M.Si., serta SM Pricing & Promotion, Victorio Nafalino, S.T. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagsel dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang juga berpartisipasi sebagai narasumber dengan memberikan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja konstruksi sebagai bagian dari implementasi budaya K3 yang menyeluruh. Penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi Disperkim Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja konstruksi yang kompeten, profesional, dan tersertifikasi. Dengan semakin banyaknya tenaga ahli K3 Konstruksi yang memenuhi standar kompetensi nasional, diharapkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Sumatera Selatan dapat berlangsung secara lebih aman, tertib, berkualitas, serta mampu menekan angka kecelakaan kerja di sektor konstruksi. Melalui kegiatan ini, UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi Disperkim Provinsi Sumatera Selatan terus mendorong terwujudnya budaya keselamatan kerja yang kuat di lingkungan jasa konstruksi. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, lembaga sertifikasi profesi, dan para pemangku kepentingan diharapkan mampu menciptakan ekosistem jasa konstruksi yang profesional, kompeten, berdaya saing, serta mendukung terwujudnya pembangunan Sumatera Selatan yang maju, aman, dan berkelanjutan.

PALEMBANG – Tingginya minat aparatur pemerintah, tenaga teknis, penyedia jasa konstruksi, akademisi, dan masyarakat terhadap penguasaan teknologi geospasial mendorong UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan kembali menyelenggarakan Pelatihan Geographic Information System (GIS) Tingkat Dasar Batch 2. Kegiatan ini dilaksanakan pada 8–11 Juni 2026 di Aula Komering Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan. Penyelenggaraan Batch 2 merupakan respons atas tingginya antusiasme dan banyaknya permintaan peserta yang ingin mengikuti pelatihan GIS. Besarnya kebutuhan peningkatan kompetensi di bidang geospasial menyebabkan kuota pada pelaksanaan Batch 1 belum mampu mengakomodasi seluruh calon peserta. Oleh karena itu, UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi kembali membuka Batch 2 sebagai upaya memberikan kesempatan yang lebih luas kepada aparatur pemerintah, tenaga teknis, praktisi, akademisi, dan masyarakat untuk meningkatkan kompetensi di bidang Geographic Information System (GIS). Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, Ir. H. Novian Aswardani, S.T., M.M., IPM., ASEAN Eng. Sebelum pembukaan, Kepala UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan selaku Ketua Pelaksana, Ir. Muallimah Gustini, S.T., M.Si., IPM., menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan. Dalam laporannya disampaikan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari program peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang jasa konstruksi yang bertujuan membekali peserta dengan kemampuan dasar dalam pengoperasian Geographic Information System (GIS), pengelolaan data spasial, analisis spasial, serta penyajian informasi geospasial yang mendukung perencanaan pembangunan berbasis data. Pelatihan Batch 2 diikuti oleh 31 peserta yang berasal dari berbagai latar belakang profesi dan disiplin ilmu pada subklasifikasi geodesi jenjang Muda (Jenjang 7) dan Madya (Jenjang 8), meliputi Teknik Sipil, Teknik Geodesi, Teknik Arsitektur, Teknik Geologi, Teknik Geomatika, Pendidikan Geografi, Teknik Oseanografi, Ilmu Komputer, serta Teknik Planologi/Perencanaan Wilayah dan Kota. Selama empat hari pelaksanaan, peserta memperoleh materi secara komprehensif dari narasumber yang berpengalaman di bidangnya, yaitu Ir. Ridwan, M.M. dengan materi Pengantar Infrastruktur Wilayah; Ir. H. Rozirwan yang menyampaikan materi pengenalan teknologi GIS, pemanfaatan aplikasi Survey123 untuk pemetaan infrastruktur, dokumentasi tabel, dan analisis spasial; serta Ir. Norca Praditya, S.T., M.T., IPM. yang membahas konsep dasar GIS dan aplikasinya, editing spasial, tata letak peta, hingga visualisasi data berbasis online. Melalui pelatihan ini, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual, tetapi juga pengalaman praktik dalam mengelola dan menganalisis data spasial sehingga mampu menghasilkan informasi geospasial yang akurat untuk mendukung perencanaan wilayah, pembangunan infrastruktur, dan pengambilan keputusan yang lebih efektif. Keberhasilan penyelenggaraan Pelatihan GIS Tingkat Dasar Batch 1 dan Batch 2 menjadi bukti bahwa kebutuhan terhadap kompetensi geospasial terus meningkat seiring berkembangnya transformasi digital di sektor konstruksi dan pemerintahan. UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program pengembangan kompetensi yang relevan dengan perkembangan teknologi, sehingga mampu mencetak sumber daya manusia konstruksi yang profesional, adaptif, dan berdaya saing dalam mendukung pembangunan daerah maupun nasional.

PALEMBANG – UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan sukses menyelenggarakan Pelatihan Geographic Information System (GIS) Tingkat Dasar Batch 1 yang berlangsung pada 18–21 Mei 2026 di Aula Komering Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, Ir. H. Novian Aswardani, S.T., M.M., IPM., ASEAN Eng. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang, Ir. Soeryadi, S.T., M.T., yang merupakan perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi untuk wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung. Kehadiran beliau menjadi wujud sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia jasa konstruksi melalui penguasaan teknologi geospasial. Sebelum pembukaan, Kepala UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan selaku Ketua Pelaksana, Ir. Muallimah Gustini, S.T., M.Si., IPM., menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan. Dalam laporannya disampaikan bahwa Pelatihan GIS Tingkat Dasar Batch 1 merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas aparatur, tenaga teknis, penyedia jasa konstruksi, akademisi, dan masyarakat dalam penguasaan teknologi informasi geospasial sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Pelatihan dilaksanakan selama 32 Jam Pelajaran (JP) dengan metode tatap muka untuk membekali peserta dengan pemahaman konseptual maupun keterampilan praktis dalam pengoperasian perangkat lunak GIS, pengelolaan data spasial, analisis spasial, hingga penyajian informasi geospasial yang mendukung perencanaan wilayah dan pembangunan infrastruktur. Ketua Pelaksana juga melaporkan bahwa kegiatan diikuti oleh 48 peserta, yang terdiri atas 2 peserta dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi, 32 peserta dari OPD Kabupaten/Kota, 4 peserta dari penyedia jasa konstruksi, 2 peserta umum, dan 8 mahasiswa. Peserta berasal dari berbagai disiplin ilmu pada subklasifikasi geodesi, di antaranya Teknik Sipil, Teknik Geodesi, Teknik Arsitektur, Teknik Geologi, Teknik Geomatika, Pendidikan Geografi, Teknik Planologi/Perencanaan Wilayah dan Kota, Teknik Oseanografi, hingga Ilmu Komputer. Selama empat hari pelatihan, peserta mendapatkan materi dari narasumber yang kompeten di bidangnya, yakni Ir. Ridwan, M.M., Ir. H. Rozirwan, serta Ir. Norca Praditya, S.T., M.T., IPM. Materi yang diberikan meliputi pengantar infrastruktur wilayah, konsep dasar GIS, pengelolaan dan editing data spasial, analisis spasial, penyusunan tata letak peta, visualisasi data berbasis online, serta pemanfaatan aplikasi Survey123 untuk pemetaan infrastruktur. Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari dunia usaha melalui kehadiran Kepala Cabang Sumatera Selatan PT. Kencana Maju Bersama, Mohd Alpador, S.E., serta SPV Sales Engineer PT. Duta Sarana Perkasa, Hendratmo HS, sebagai sponsor kegiatan yang turut mendukung pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang geospasial dan jasa konstruksi. Melalui penyelenggaraan Pelatihan GIS Tingkat Dasar Batch 1 ini, diharapkan peserta mampu mengimplementasikan teknologi Geographic Information System dalam mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, berbasis data spasial, dan berkelanjutan, sekaligus menghasilkan sumber daya manusia yang profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan siap menghadapi tantangan pembangunan di era digital.

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan ini merupakan upaya penting dalam meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kualitas sumber daya manusia di bidang jalan. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperkuat kapasitas teknis, memperluas wawasan, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan infrastruktur jalan yang aman, dan andal. Beliau juga menyampaikan harapannya kepada para tenaga profesional untuk terus memperbarui pengetahuan, meningkatkan keterampilan, serta mengikuti perkembangan teknologi dan regulasi yang terus berkembang

Penyelenggaraan pembangunan insfrastruktur yang berkelanjutan menuntut ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang berkualitas, serta memiliki kompetensi yang memadai yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. Melalui Uji Sertifikasi ini diharapkan peserta memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya guna meningkatkan kompetensinya, sehingga dapat melaksanakan kewajiban sebaik mungkin. usaha ini tepat, penting dan strategis. Kegiatan ini dilaksanakan untuk membangun tenaga kerja konstruksi yang kompeten sesuai yang diamanatkan UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

Penyelenggaraan pembangunan insfrastruktur yang berkelanjutan dan sesuai yang diharapkan tentunya dilatarbelakangi dengan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi salah satunya melalui pengadaan barang dan jasa. Melalui Kerjasama (MoU) yang ditindaklanjuti dengan “Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo Dan PT. Jaminan Kredit Indonesia” pada hari ini diharapkan memberikan nilai transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masing-masing pihak dapat terjaga dengan baik. Menurut beliau usaha ini tepat, penting dan strategis. Pada akhir sambutannya beliau juga mengharapkan semangat, komitmen, dan ketekunan dari semua pihak terkait agar semua tugas-tugas dapat terlaksana dengan baik

Membangun Infrastruktur Berkualitas Berawal dari Perencanaan yang Tepat. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2026 yang dibuka secara langsung oleh Bupati Bojonegoro, H. Setyo Wahono. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk menyatukan persepsi, memperkuat sinergi, dan memastikan kesiapan seluruh pemangku kepentingan sebelum pelaksanaan pembangunan infrastruktur dimulai. Forum ini mempertemukan perangkat daerah, badan usaha jasa konstruksi, serta asosiasi konsultan guna membangun komitmen bersama dalam mewujudkan pelaksanaan pekerjaan yang efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada kualitas. Kolaborasi yang kuat menjadi fondasi penting agar setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai target serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Dalam arahannya, Bupati Bojonegoro menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan ditentukan oleh perencanaan yang matang, didukung data dan kondisi riil di lapangan, serta dilaksanakan dengan profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab. Dengan semangat kolaborasi tersebut, pembangunan infrastruktur Tahun 2026 diharapkan mampu menghadirkan konektivitas wilayah yang semakin baik, mendorong pertumbuhan daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Bersama, mari membangun infrastruktur yang berkualitas sebagai fondasi untuk mewujudkan Bojonegoro yang semakin Bahagia, Makmur, dan Membanggakan.

BANJARMASIN 18 JUNI 2026 Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan tema "Penguatan Kapasitas dan Penyamaan Persepsi bagi Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah." Kegiatan ini menjadi wadah diskusi dan berbagi pengalaman guna memperkuat pemahaman PA dan KPA terhadap peran, tugas, kewenangan, serta tanggung jawab dalam setiap tahapan pengadaan barang/jasa. Selain itu, FGD ini diharapkan mampu menyamakan persepsi dalam penerapan regulasi, pengelolaan risiko, pengambilan keputusan, serta penyelesaian berbagai permasalahan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta kesamaan pemahaman dan komitmen seluruh peserta dalam mewujudkan proses pengadaan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil, sehingga dapat mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Kamis, (11/6) - Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas SDABMBK Kota Medan, Fakhrul, secara resmi menutup kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Badan Usaha Jasa Konstruksi yang telah berlangsung selama tiga hari. Penutupan kegiatan dilaksanakan bersama peserta yang mengikuti secara langsung maupun daring.Dalam sambutannya, Fakhrul menyampaikan permohonan maaf dari Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan, Khairul Azmi, yang berhalangan hadir karena tugas keluarga. Ia juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan materi dan berbagi pengalaman selama pelaksanaan bimtek.Fakhrul berharap ilmu dan pemahaman yang diperoleh peserta selama kegiatan dapat diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari serta dibagikan kepada rekan kerja lainnya. Menurutnya, peningkatan kompetensi pelaku jasa konstruksi sangat penting untuk mendukung penyelenggaraan konstruksi yang berkualitas dan berkeselamatan.Melalui kegiatan ini, Dinas SDABMBK Kota Medan berharap kemampuan badan usaha jasa konstruksi dalam menerapkan aspek keselamatan kerja semakin meningkat, sehingga target zero accident pada setiap pelaksanaan proyek konstruksi di Kota Medan dapat tercapai. Dengan mengucap syukur, kegiatan Bimtek Badan Usaha Jasa Konstruksi resmi ditutup.#MedanUntukSemua#SemuaUntukMedan#DinasSDABMBKKotaMedan   Selengkapnya dapat dilihat https://www.instagram.com/p/DZcg1enk9iq/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Jakon Kota Yogyakarta Telah melaksanakan Pembinaan Jasa Konstruksi dengan tema Optimalisasi Keberlanjutan Proyek Konstruksi dengan Kelola Risiko, Patuhi Regulasi, dan Lindungi Tenaga Kerja bertempat di Kimaya Hotel Sudirman pada Rabu, 17 Juni 2026 08.00 - 13.00 WIB di ruang Half Graha Shaba Ballroom, Hotel Kimaya Sudirman Yogyakarta Jl. Jend. Sudirman No.89, Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta Kondisi ekonomi yang tidak stabil saat ini memberikan tantangan besar bagi pelaksanaan proyek konstruksi. Fluktuasi harga material, perubahan biaya tenaga kerja, keterlambatan pasokan, serta tekanan terhadap arus kas dapat memengaruhi kelancaran pekerjaan dan keberlanjutan proyek. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik mengenai strategi pengelolaan risiko agar setiap pekerjaan konstruksi dapat berjalan lebih terencana, efisien, dan tetap sesuai target. Kegiatan pembinaan dengan tema “Optimalisasi Keberlanjutan Proyek Konstruksi dengan Kelola Risiko, Patuhi Regulasi, dan Lindungi Tenaga Kerja” menjadi penting sebagai upaya meningkatkan kapasitas para pelaku konstruksi dalam menghadapi risiko finansial dan operasional. Melalui pembinaan ini, peserta diharapkan mampu mengidentifikasi potensi risiko sejak awal, menyusun langkah mitigasi, serta mengambil keputusan yang tepat dalam menjaga stabilitas pelaksanaan proyek. Selain aspek manajemen risiko, kepatuhan terhadap regulasi juga menjadi bagian penting dalam keberlanjutan usaha konstruksi. Kewajiban pendaftaran dan pelaporan pajak melalui sistem Coretax perlu dipahami agar pelaku usaha dapat menjalankan kewajiban perpajakan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Kepatuhan pajak bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga mencerminkan profesionalitas dan tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usaha. Perlindungan tenaga kerja melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan juga menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Pekerjaan konstruksi memiliki tingkat risiko kerja yang tinggi, sehingga perlindungan sosial bagi tenaga kerja sangat diperlukan. Melalui kegiatan pembinaan ini, diharapkan peserta semakin memahami pentingnya pengelolaan risiko, kepatuhan regulasi, dan perlindungan pekerja sebagai fondasi utama dalam mewujudkan proyek konstruksi yang berkelanjutan, aman, dan profesional. Acara Pembinaan Dibuka oleh Ibu Kepala Dinas PUPKP Ygyakarta Umi Akhsanti,M.T . yang dihadiri oleh peserta kegiatan pembinaan jasa konstruksi adalah 50 peserta yang terdiri dari 15 peserta berasal dari Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Profesi, 10 peserta dari Dinas terkait, dan 25 peserta dari perwakilan pelaku usaha jasa konstruksi di Kota Yogyakarta dan untuk kesempatan ini dengan Asosiasi Gapeknas Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Jasa Konstruksi ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan lembaga dalam mengelola proyek konstruksi secara berkelanjutan di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil. Dengan tema "Optimalisasi Keberlanjutan Proyek Konstruksi", kegiatan ini menekankan pengelolaan risiko finansial dan operasional agar proyek tetap efisien dan aman secara finansial, sekaligus menjaga kualitas pelaksanaan. Selain itu, peserta diberikan pemahaman tentang pentingnya kepatuhan terhadap regulasi, termasuk kewajiban pendaftaran dan pelaporan pajak melalui sistem Coretax, sebagai bagian dari tata kelola yang transparan dan sesuai hukum. Tujuan lainnya adalah meningkatkan kesadaran dan praktik perlindungan tenaga kerja melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga risiko sosial dan hukum terkait tenaga kerja dapat diminimalisir. Kegiatan ini juga diharapkan mendorong lembaga jasa konstruksi untuk menerapkan prinsip manajemen risiko yang terpadu, mengoptimalkan keberlanjutan proyek, serta memperkuat kepatuhan hukum dan perlindungan tenaga kerja secara sistematis, sehingga mampu meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap sektor konstruksi nasional.