Upaya mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan aman terus diperkuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan Jasa Konstruksi di Banjarbaru, Selasa (23/6/2026). Dinas PUPR Kalsel membekali aparatur daerah dan pelaku konstruksi dengan pemahaman regulasi serta pengawasan proyek yang lebih efektif. Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas PUPR Kalsel tersebut diikuti perwakilan pemerintah kabupaten/kota, instansi terkait, serta pemangku kepentingan sektor jasa konstruksi. Bimtek ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi sekaligus memperkuat kapasitas pengawasan pembangunan di daerah. Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib melalui Kepala Bidang Bina Konstruksi, Muhammad Nursjamsi, mengatakan sektor jasa konstruksi memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, kualitas infrastruktur yang dihasilkan sangat ditentukan oleh tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, kompetensi sumber daya manusia, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. “Karena itu, kegiatan bimtek ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesamaan persepsi seluruh pemangku kepentingan terhadap arah kebijakan pembinaan jasa konstruksi,” ujarnya. Ia menjelaskan, peserta mendapatkan berbagai materi terkait implementasi Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2023, penerapan standar keselamatan konstruksi, konstruksi berkelanjutan, penggunaan produk dalam negeri, hingga pemanfaatan standar kontrak dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Menurut Nursjamsi, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana peningkatan pengetahuan, tetapi juga wadah diskusi dan berbagi pengalaman antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, serta para pelaku jasa konstruksi. “Kami berharap kegiatan ini dapat mendorong penyelenggaraan jasa konstruksi yang lebih tertib, aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Seluruh peserta juga diharapkan mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh dan mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas di lapangan,” katanya. Selain peningkatan pemahaman regulasi, bimtek juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas aparatur dalam melakukan pengawasan terhadap proyek konstruksi. “Hal ini dinilai penting mengingat pengawasan yang efektif menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga mutu pekerjaan serta meminimalkan risiko penyimpangan dalam pelaksanaan proyek,” ungkapnya. Sementara itu, Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) V Banjarmasin, Dwi Retno Wardhani, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadi provinsi pertama di Pulau Kalimantan yang menyelenggarakan Bimtek Pembinaan Jasa Konstruksi pada tahun 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembinaan yang sebelumnya dilakukan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui BJKW. Selanjutnya, pemerintah provinsi memiliki peran untuk meneruskan pembinaan kepada pemerintah kabupaten dan kota. “Kami berharap kabupaten, kota, dan provinsi memiliki sinergi yang baik dalam mengimplementasikan Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota,” katanya. Dwi Retno menegaskan bahwa pembinaan jasa konstruksi tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari asosiasi badan usaha, lembaga sertifikasi profesi, lembaga pelatihan, hingga sektor swasta yang menjadi bagian dari rantai pasok konstruksi. “Untuk mewujudkan sektor jasa konstruksi yang handal dan berdaya saing, diperlukan sinergi semua pihak. Melalui bimtek ini diharapkan wawasan peserta semakin terbuka sehingga pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan di lapangan dapat berjalan lebih optimal,” ujarnya. Bimtek yang berlangsung selama dua hari ini menghadirkan berbagai materi mulai dari tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan konstruksi, pengawasan jasa konstruksi, hingga kontrak konstruksi. “Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi terus meningkat sehingga mampu mendukung pembangunan infrastruktur yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan di Banua,” pungkasnya. MC Kalsel/tgh
