Uji Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Bidang Konstruksi SDM Vokasional Klasifikasi Terampil Jenjang 5 Digelar di Sumatera Utara

Sumatera Utara – Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) vokasional di sektor konstruksi, Pelatihan Asesor Kompetensi Bidang Konstruksi SDM Vokasional diselenggarakan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh di Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan kapasitas tenaga profesional konstruksi guna mendukung terciptanya SDM yang kompeten, tersertifikasi, dan mampu bersaing di dunia kerja. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan kemampuan dan pemahaman dalam melaksanakan proses asesmen kompetensi secara profesional, objektif, dan sesuai standar yang berlaku di sektor jasa konstruksi. Para peserta diberikan materi terkait metodologi asesmen, prinsip-prinsip penilaian kompetensi, penyusunan perangkat asesmen, hingga praktik pelaksanaan uji kompetensi di bidang konstruksi. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi, khususnya bagi SDM vokasional. Kehadiran asesor kompetensi yang profesional diharapkan mampu menjamin kualitas lulusan vokasional agar memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri konstruksi yang terus berkembang. Pelatihan berlangsung dengan penuh antusiasme dari para peserta yang berasal dari berbagai latar belakang profesi di bidang konstruksi. Selain memperoleh peningkatan kompetensi teknis sebagai asesor, peserta juga mendapatkan kesempatan untuk berbagi pengalaman dan memperluas jejaring profesional antarpraktisi konstruksi di Provinsi Sumatera Utara. Melalui penyelenggaraan pelatihan ini, diharapkan lahir asesor-asesor kompetensi yang andal, kredibel, dan memiliki integritas tinggi dalam melaksanakan proses sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi. Dengan demikian, peningkatan kualitas SDM vokasional di bidang konstruksi dapat terus didorong guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas di Indonesia.

Sumatera Utara – Dalam upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) vokasional di bidang konstruksi, kegiatan Pelatihan Training of Trainer (ToT) Instruktur Bidang Konstruksi SDM Vokasional sukses diselenggarakan di Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kompetensi tenaga instruktur yang berperan dalam mencetak SDM konstruksi yang profesional, kompeten, dan berdaya saing. Pelatihan tersebut dihadiri oleh Ketua DPD IALKI Sumatera Utara, Ir. Nawawi Achman, ST, MT, yang dalam kesempatan tersebut menyampaikan pentingnya peningkatan kualitas instruktur sebagai ujung tombak dalam pengembangan kompetensi tenaga kerja konstruksi. Menurutnya, instruktur yang kompeten akan menghasilkan lulusan vokasional yang siap menghadapi tantangan dunia kerja, khususnya di sektor jasa konstruksi yang terus berkembang. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh, Ir. Indra Suhada, ST, MT, yang memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pelatihan. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM vokasional merupakan salah satu prioritas strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional. Melalui pelatihan ini, para instruktur diharapkan mampu mengimplementasikan metode pembelajaran yang efektif, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan industri konstruksi saat ini.

Pada tanggal 20 Juli 2026 dengan Tempat Uji Konstruksi (TUK) di Hotel Jelita Tanjung, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong melaksanakan kegiatan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi sebagai bagian dari komitmen peningkatan kualitas sumber daya manusia sektor jasa konstruksi. Dalam sambutan pembukaan disampaikan bahwa sertifikasi kompetensi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan menjadi salah satu instrumen untuk menjamin profesionalisme, mutu pekerjaan, keselamatan konstruksi, serta perlindungan bagi pengguna dan penyedia jasa konstruksi. Melalui kerja sama dengan LSP HATSINDO, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK), sehingga semakin siap bersaing di tingkat daerah maupun nasional. Kegiatan berlangsung dengan lancar dan mendapat dukungan dari seluruh peserta, asesor, serta panitia penyelenggara. Peserta selanjutnya mengikuti proses asesmen sesuai skema kompetensi yang diujikan.

Pembekalan dan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Strategis Program Apresiasi OPD Terbaik di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu dilaksanaka di Aula Besar Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jl. Towua pada hari Kamis tanggal 23 Juli tahun 2026

Dengan terbitnya Surat Edaran terbaru dari Dirjen Bina Konstruksi yakni SE DJBK No 47/SE/Dk/2026 tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, dipandang perlu untuk menyelaraskan pemahaman antara pihak penyedia jasa dan Dinas PUPR dalam penyusunan nilai penawaran produk pada e-katalog v6 dan kaitannya dengan akurasi RAB / Rencana Anggaran Biaya agar tidak terjadi deviasi yang menghambat pelaksanaan proyek di lapangan. Acara dilaksanakan pada hari Kamis, 16 April 2026 di New Djimbaran Resto Mojokerto dan diisi oleh Narasumber dari BJKW 4 Surabaya serta dihadiri oleh perwakilan penyedia jasa dan pihak Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto.

Luwuk – Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai melaksanakan kegiatan Pendataan Ketersediaan Material Konstruksi di seluruh wilayah Kabupaten Banggai sebagai upaya mendukung pembangunan infrastruktur yang lebih efektif, efisien, dan berbasis data. Kegiatan ini bertujuan menyediakan informasi yang akurat mengenai potensi material konstruksi lokal yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai program pembangunan daerah. Pendataan difokuskan pada material alam yang umum digunakan dalam pekerjaan konstruksi, yaitu Batu Gunung, Batu Kali, Batu Gamping, Batu Pecah, Sirtu (pasir batu), dan Pasir. Material tersebut merupakan komponen penting dalam pembangunan jalan, jembatan, gedung, irigasi, drainase, dan berbagai infrastruktur lainnya. Kegiatan pendataan dilaksanakan melalui survei lapangan di seluruh wilayah Kabupaten Banggai. Tim melakukan identifikasi lokasi sumber material dengan mengumpulkan data secara langsung melalui observasi, dokumentasi, pencatatan koordinat lokasi, serta koordinasi dengan pemerintah Kecamatan/desa, masyarakat, dan pengelola lokasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan data yang diperoleh sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Pendataan mencakup beberapa aspek penting, yaitu kualitas material, ketersediaan material, aksesibilitas lokasi, dan status lokasi. Penilaian kualitas dilakukan melalui identifikasi karakteristik fisik material sebagai informasi awal mengenai kelayakan penggunaannya. Ketersediaan material didata untuk mengetahui potensi pasokan yang dapat mendukung kebutuhan pembangunan, sedangkan aspek aksesibilitas meliputi kondisi jalan menuju lokasi dan kemudahan mobilisasi material. Selain itu, status lokasi juga diidentifikasi sebagai bagian dari inventarisasi potensi sumber daya alam yang tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui kegiatan ini, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai berupaya membangun basis data material konstruksi yang lengkap, akurat, dan dapat diperbarui secara berkala. Data tersebut diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah daerah, penyedia jasa konstruksi, konsultan perencana, maupun pihak terkait lainnya dalam menyusun perencanaan pembangunan, menentukan sumber material, serta meningkatkan efisiensi pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Pemanfaatan material lokal yang memenuhi persyaratan teknis juga diharapkan dapat mengurangi biaya transportasi, mempercepat pelaksanaan proyek, serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi sumber material. Melalui pendataan ini, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan melalui penyediaan data yang akurat dan terpercaya. Dengan tersedianya informasi mengenai potensi material konstruksi di seluruh wilayah Kabupaten Banggai, diharapkan setiap program pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih terencana, tepat sasaran, dan berkelanjutan, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam daerah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

MAMUJU – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah (PUPRD) Provinsi Sulawesi Barat menuntaskan seluruh persiapan pelaksanaan Uji Sertifikasi Tenaga Ahli Muda Konstruksi Jenjang 7 yang akan digelar pada pekan ini (awal juli_red). Kegiatan ini akan diikuti oleh 30 peserta yang berasal dari jabatan kerja Tenaga Ahli Teknik Bangunan Gedung dan Tenaga Ahli Teknik Sumber Daya Air (Irigasi). Pelaksanaan sertifikasi tersebut sejalan dengan visi misi pemerintah Sulawesi Barat dan merupakan bagian dari komitmen Pemerintah di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan daya saing tenaga kerja daerah. Langkah ini juga sejalan dengan kebijakan nasional Kementerian Pekerjaan Umum yang terus mendorong peningkatan jumlah tenaga konstruksi bersertifikat guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, dan berstandar nasional. Kepala Dinas PUPRD Sulawesi Barat, Surya Yuliawan Sarifuddin, mengatakan bahwa sertifikasi kompetensi menjadi instrumen penting dalam memastikan setiap tenaga ahli konstruksi memiliki kemampuan yang sesuai dengan standar profesi dan kebutuhan pembangunan saat ini. “Pembangunan infrastruktur yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh anggaran dan teknologi, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusianya. Karena itu, kami terus mendorong peningkatan kompetensi tenaga konstruksi agar mampu menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, aman, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Surya. Menurutnya, keberadaan tenaga ahli yang tersertifikasi akan memperkuat tata kelola jasa konstruksi sekaligus mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan di Sulawesi Barat. Sementara itu, Kepala Bidang Jasa Konstruksi PUPRD Sulawesi Barat, Afandi Fahrizal, menyampaikan bahwa seluruh persiapan pelaksanaan kegiatan telah rampung. Mulai dari proses pendaftaran peserta, verifikasi administrasi, koordinasi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi hingga kesiapan teknis pelaksanaan ujian. “Persiapan yang kami lakukan sudah matang dan insyaallah pelaksanaan sertifikasi dapat kami gelar pada pekan ini. Sebanyak 30 peserta akan mengikuti uji kompetensi untuk jabatan kerja Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung dan Ahli Muda Teknik Sumber Daya Air. Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti proses ini dengan baik sehingga semakin banyak tenaga ahli konstruksi Sulawesi Barat yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai standar nasional,” jelas Afandi. Melalui kegiatan ini, PUPRD Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penguatan sektor jasa konstruksi, menciptakan tenaga ahli yang profesional dan berdaya saing, serta mendukung visi Gubernur Suhardi Duka dalam mewujudkan pembangunan Sulawesi Barat yang maju, berkualitas, dan berkelanjutan. Tim Humas : Dinas PUPRD Sulbar #DinasPUPRSulawesiBarat #DinasPUPRSulbar #PUPRSulawesiBarat #PUPRSulbar

Tingkatkan Ketahanan Kota, DBMPR Jabar Gelar Webinar Jakon Seri 19 Bahas Drainase Berkelanjutan Berbasis RTRW BANDUNG — Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jawa Barat melalui Bidang Jasa Konstruksi kembali sukses menyelenggarakan Webinar Jakon Jabar Seri 19 pada Rabu, 22 Juli 2026. Mengusung tema strategis "Perencanaan Sistem Drainase Perkotaan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan yang Terintegrasi dengan RTRW", kegiatan yang berlangsung pukul 08.30 hingga 12.00 WIB ini berhasil menarik perhatian ribuan insan jasa konstruksi dari berbagai daerah. Secara keseluruhan, acara ini diikuti oleh 1.283 peserta dari seluruh wilayah Indonesia. Kehadiran para peserta terdiri dari 557 profesional ber-Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) serta 726 peserta umum/non-SKK, menunjukkan tingginya kepedulian para praktisi, akademisi, dan pemerintah daerah terhadap tantangan pengelolaan tata ruang dan penanganan banjir perkotaan saat ini. Integritas Penataan Ruang dan Ekosistem Perkotaan Webinar dibuka dan dipandu oleh Aan Heryadi, S.T., M.T. selaku moderator, yang menggarisbawahi pentingnya pergeseran paradigma drainase perkotaan—dari sekadar membuang air sejauh mungkin menjadi sistem konversi berbasis konservasi dan keberlanjutan lingkungan. Hadir sebagai narasumber utama, Ir. Edy Anto Soentoro, MASC., Ph.D., PU-SDA, pakar Sumber Daya Air ternama. Dalam pemaparannya, beliau menekankan bahwa perencanaan drainase modern tidak dapat dilepaskan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). "Sistem drainase yang andal bukan sekadar pembangunan fisik saluran, melainkan bagaimana infrastruktur tersebut mampu menyelaraskan antara alokasi pemanfaatan ruang, daya dukung lingkungan, serta retensi air hujan guna mencegah bencana banjir secara berkesinambungan," papar Ir. Edy Anto Soentoro. Komitmen Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan Penyelenggaraan Webinar Seri 19 ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Bidang Jasa Konstruksi DBMPR Jawa Barat dalam memfasilitasi peningkatan kapasitas SDM konstruksi, memperluas wawasan teknis, serta mendukung pemenuhan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) bagi para pemegang SKK di Indonesia. Melalui diskusi interaktif ini, diharapkan para pemangku kepentingan di bidang perencanaan konstruksi dan tata ruang dapat mengimplementasikan konsep drainase berwawasan lingkungan secara terpadu di wilayahnya masing-masing.

Dinas PUPR Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dampingi Tim Universitas Lambung Mangkurat Laksanakan Pendampingan Tertib Pemanfaatan pada Sembilan Titik Barabai – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bidang Bina Konstruksi Kabupaten Hulu Sungai Tengah melaksanakan pendampingan kepada Tim Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dalam kegiatan tertib pemanfaatan ruang yang dilaksanakan pada 22–24 Juli 2026 di sembilan titik lokasi di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pengendalian pemanfaatan ruang untuk memastikan pembangunan telah sesuai dengan rencana tata ruang serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, Tim Dinas PUPR bersama Tim Universitas Lambung Mangkurat melakukan peninjauan lapangan, verifikasi kondisi eksisting, serta pengumpulan data sebagai bahan kajian teknis. Adapun sembilan objek yang menjadi lokasi pendampingan meliputi bangunan jembatan beton, bangunan jembatan kayu, bangunan jembatan besi, bangunan Kantor Kelurahan, saluran drainase, bangunan pengaman tebing, Gedung Laboratorium Komputer, bangunan ruang Kepala Sekolah, dan gedung laboratorium. Selama kegiatan berlangsung, tim melakukan identifikasi terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang pada masing-masing lokasi, mendokumentasikan kondisi lapangan, serta melakukan inventarisasi data yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi dalam mendukung penyelenggaraan penataan ruang yang tertib, aman, dan berkelanjutan. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pengawasan pemanfaatan ruang. "Pendampingan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah daerah dan kalangan akademisi dalam mendukung tertib pemanfaatan ruang. Melalui kegiatan ini, diharapkan setiap pembangunan dan pemanfaatan ruang dapat berjalan sesuai dengan ketentuan tata ruang sehingga mampu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat," ujarnya. Melalui kegiatan pendampingan ini, Dinas PUPR Kabupaten Hulu Sungai Tengah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi teknis serta mendukung terciptanya pembangunan yang tertib, berkualitas, dan sesuai dengan arah pengembangan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Dalam upaya meningkatkan pemahaman terhadap proses pengadaan jasa konsultansi yang semakin adaptif dan transparan, Bidang Jasa Konstruksi DPUPR Kabupaten Tabalong menggelar Sosialisasi Teknis Mini Kompetensi dan E-Katalog Versi 6 pada Kamis, 11 Juni 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Bidang Cipta Karya, Bina Marga, dan Sumber Daya Air DPUPR Kabupaten Tabalong, serta perangkat daerah terkait dan para konsultan perencana yang terlibat dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Tabalong. Materi pertama disampaikan oleh Bapak Syarif dari UKPBJ Kabupaten Tabalong yang membahas penerapan Mini Kompetensi sebagai salah satu metode dalam proses pemilihan penyedia jasa oleh instansi pemerintah. Peserta diajak memahami bagaimana mini kompetensi dapat menjadi sarana untuk memperoleh penyedia yang tidak hanya memenuhi persyaratan administrasi, tetapi juga memiliki kemampuan teknis yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Selanjutnya, sesi mengenai E-Katalog Versi 6 disampaikan oleh Bapak Fahrul. Tidak hanya membahas fitur dan perubahan terbaru, peserta juga mengikuti simulasi penggunaan E-Katalog V.6 sehingga dapat melihat langsung alur dan mekanisme yang akan digunakan dalam proses pengadaan. Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dan berbagi pengalaman dari peserta, menunjukkan tingginya antusiasme untuk memahami regulasi dan sistem pengadaan yang terus berkembang. Melalui kegiatan ini, DPUPR Kabupaten Tabalong berharap seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan jasa konstruksi dapat semakin siap menghadapi transformasi digital pengadaan pemerintah, sekaligus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Bersama membangun tata kelola pengadaan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Tabalong yang Sejahtera, Maju, Religius, dan Terdepan (SMaRT).

Pemerintah Kabupaten Tabalong menggelar Forum Jasa Konstruksi Tahun 2026 sebagai langkah strategis dalam menyelaraskan regulasi, standarisasi harga, dan perlindungan tenaga kerja di sektor infrastruktur. Acara yang mempertemukan para pemangku kepentingan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong, Hj. Hamida Munawarah, S.T., M.T., bertempat di Ballroom Hotel Jelita Tanjung, Selasa (7/4/2026). Dalam sambutannya, Sekda Tabalong Hj. Hamida Munawarah menekankan bahwa sektor jasa konstruksi memiliki peran vital dalam percepatan pembangunan daerah. Ia menggarisbawahi pentingnya akurasi data dalam penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) agar setiap proyek pembangunan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif. "Forum ini adalah wadah bagi kita untuk membangun sinergi. Kita ingin memastikan bahwa para kontraktor dan konsultan di Tabalong bekerja dengan standar harga yang tepat, taat pajak, dan yang paling penting, memberikan perlindungan nyata bagi para pekerjanya," ujar Hj. Hamida di hadapan hadirin. Empat Pilar Utama Jasa Konstruksi; Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari empat instansi berbeda untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada peserta: 1. BPJS Ketenagakerjaan: Menitikberatkan pada kewajiban kepesertaan jaminan sosial bagi tenaga kerja konstruksi guna memitigasi risiko kerja di lapangan. 2. UKPBJ Tabalong: Memaparkan prosedur pengadaan barang dan jasa yang transparan guna menciptakan iklim usaha yang sehat. 3. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda): Menjelaskan kontribusi sektor konstruksi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kepatuhan pajak. 4. Konsultan HSPK: Memberikan edukasi mengenai metodologi penyusunan standar harga satuan terkini yang menjadi acuan dasar dalam setiap perencanaan proyek. Partisipasi Pelaku Usaha; Sebanyak 100 peserta memadati ruangan, yang terdiri dari perwakilan perusahaan kontraktor, penyedia jasa konsultan, hingga para pemilik toko bangunan selaku pemberi data harga material. Keterlibatan pemilik toko ini dinilai krusial untuk memastikan bahwa HSPK yang disusun pemerintah sesuai dengan realitas harga pasar di Kabupaten Tabalong. Melalui forum ini, diharapkan tercipta standarisasi yang seragam dan profesionalisme yang lebih tinggi, sehingga pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tabalong pada tahun anggaran 2026 dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkualitas. Acara ditutup dengan sesi diskusi interaktif di mana para pelaku jasa konstruksi menyampaikan aspirasi serta kendala teknis yang dihadapi di lapangan untuk dicarikan solusi bersama oleh pemerintah daerah. Youtube https://youtu.be/HARyUj2koo0

Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dengan bapak asisten perekonomian, UKPBJ dan DPMTSP bersama dengan bidang jasa konstruksi tanggal 1 juli 2026 Bidang jasa konstruksi bekerja sama dengan DPMPTSP melakukan sosialisasi terkait peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2025 kepada penyedia jasa konstruksi di lingkup wilayah kabupaten/kota Madiun Bertempat di Graha Retno Dumilah kantor DPMPTSP hari Selasa tanggal 21 Juli 2026. Dalam sosialisasi ini di jelaskan mengenai sistem OSS Berbasis Risiko (Risk Based Approach/RBA) bertujuan menyederhanakan proses perizinan dengan tetap memperhatikan tingkat risiko usaha. Disamping itu implementasi KBLI 2025 merupakan bagian dari pembaruan nasional sistem OSS-RBA agar klasifikasi kegiatan usaha menjadi lebih mutakhir dan seragam. Pada kegiatan hari Selasa tanggal 21 Juli 2026, badan usaha jasa konstruksi mengirimkan perwakilannya untuk praktik langsung dengan didampingi pihak DPMPTSP. Diharapkan dalam kegiatan ini para pelaku usaha jasa konstruksi mampu memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan sehingga implementasi KBLI 2025 dapat terlaksana dengan baik sehingga mendukung integrasi sistem OSS dengan kementerian/lembaga terkait.