Pemprov Kalsel Gelar Sertifikasi Arsitek, Perkuat Kompetensi Tenaga Konstruksi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Jasa Konstruksi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 di Aula Kantor PUPR, Banjarbaru, Selasa (7/4/2026). Kegiatan ini mengusung tema “Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kompetensi SDM Konstruksi untuk Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing di Provinsi Kalimantan Selatan.” Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib, dalam sambutannya menegaskan bahwa rakor ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran sub-urusan jasa konstruksi di daerah. “Rapat koordinasi ini merupakan upaya bersama dalam memperkuat peran jasa konstruksi, yang difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui Bidang Bina Konstruksi Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya. Menurutnya, terdapat dua aspek utama yang menjadi kunci dalam mewujudkan infrastruktur yang berkelanjutan dan berdaya saing, yakni penguatan kelembagaan serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) konstruksi. Ia menjelaskan, penguatan kelembagaan diperlukan agar penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah dapat berjalan lebih terstruktur, profesional, dan sesuai regulasi. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas organisasi, kejelasan peran dan fungsi, serta sinergi antar pemangku kepentingan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Di sisi lain, peningkatan kompetensi SDM konstruksi juga menjadi keharusan, seiring dengan semakin kompleksnya tuntutan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, melalui pelatihan, sertifikasi, dan pembinaan berkelanjutan, tenaga kerja konstruksi di Kalsel diharapkan mampu meningkatkan daya saing di tingkat regional maupun nasional. “Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang berkualitas, efisien, dan ramah lingkungan. Ini membutuhkan dukungan kelembagaan yang kuat serta SDM yang kompeten,” katanya. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam menyelaraskan program, meningkatkan kualitas pembinaan jasa konstruksi, serta mendorong terciptanya iklim usaha konstruksi yang sehat dan kompetitif. Melalui rakor ini, diharapkan terbangun kesepahaman bersama serta komitmen yang kuat dalam penguatan kelembagaan dan peningkatan kompetensi SDM konstruksi di masing-masing daerah. “Kepada seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan dengan aktif dan memberikan masukan konstruktif agar hasil rakor dapat memberikan manfaat nyata serta dapat diimplementasikan di daerah masing-masing,” tukasnya. MC Kalsel/tgh

Telah berlangsung kegiatan Bimbingan Teknis Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli "Pengembangan Keprofesian Arsitek (PKA) Provinsi Kalimantan Selatan" oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penatanaan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan melalui Bidang Bina Konstruksi yang berlangsung di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penatanaan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Rabu - Kamis, tanggal 11 dan 12 Februari 2026. Sambutan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penatanaan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Ir. H. Muhammad Yasin Toyib, ST., MT. disampaikan oleh Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penatanaan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Muhammad Nursjamsi, S.Pi., MT. Dinas Pekerjaan Umum dan Penatanaan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Kalimantan Selatan dalam penyelenggaraan kegiatan Bimtek ini. Semoga dengan terselenggaranya kegiatan Bimtek ini menghasilkan para tenaga kerja arsitek yang berintegritas dan profesional serta meningkatkan kualitas SDM arsitektur agar mampu mewujudkan penyelenggaraan jasa konstruksi yang siap mendukung pembangunan infrastruktur daerah yang lebih maju, berkualitas dan berkelanjutan.

Sebanyak 35 peserta mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli “Pengembangan Keprofesian Arsitek 1 (PKA)” yang digelar di Aula Kantor Dinas PUPR Kalsel, Banjarbaru, Rabu (11/2/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2020 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib melalui Kepala Bidang Bina Konstruksi, Muhammad Nursjamsi, menegaskan bahwa pembinaan jasa konstruksi meliputi pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai kewenangannya. “Sebagai bentuk komitmen daerah terhadap amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong kemajuan pembangunan di berbagai aspek, termasuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM tenaga kerja konstruksi,” ujarnya. Ia menjelaskan, Bimtek Pengembangan Kompetensi Arsitek (PKA) ini difasilitasi oleh Dinas PUPR Kalsel melalui Bidang Bina Konstruksi dengan tujuan meningkatkan kualitas SDM arsitektur agar mampu mewujudkan penyelenggaraan jasa konstruksi yang lebih baik, profesional, dan berdaya saing. Nursjamsi berpesan kepada seluruh peserta agar mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh sehingga materi yang diperoleh dapat menjadi bekal dalam meningkatkan profesionalisme. “Semoga pembekalan ini dapat diimplementasikan di kabupaten/kota masing-masing dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa konstruksi di Provinsi Kalimantan Selatan,” katanya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi Kalimantan Selatan yang telah bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, serta kepada para narasumber yang berkontribusi sebagai pemateri. Sementara itu, Ketua IAI Kalsel, Ar. Deddy Iskandar Ma’ruf, menekankan pentingnya setiap arsitek memiliki pemahaman utuh mengenai peran, tanggung jawab, dan batasan profesinya. “Arsitek harus mampu menerapkan keahlian secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kegiatan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek yang menegaskan pentingnya pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagai pilar profesionalisme,” jelasnya. Melalui Bimtek ini, para peserta diharapkan dapat memperkuat kapasitas diri, menyamakan pemahaman terhadap nilai-nilai kompetensi, serta meningkatkan kualitas praktik arsitektur yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan. “Dengan terselenggaranya Bimtek PKA ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya dalam menciptakan tenaga arsitek yang profesional, kompeten, dan siap mendukung pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berkelanjutan,” tutupnya. MC Kalsel/tgh

elah dilaksanakan Rapat Persiapan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Tahun 2026 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2026 yang bertempat di Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan Rapat Persiapan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Tahun 2026 ini dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Konstruksi, Bapak Muhammad Nursjamsi, S.Pi, MT serta dimoderatori oleh Kepala Seksi Pengawasan, Ibu H. Maknawarah, ST., M.Si. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari SKPD terkait lingkup Provinsi Kalimantan Selatan serta berbagai bidang di lingkungan PUPR. Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan, menyamakan persepsi, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan agar penyelenggaraan jasa konstruksi di tahun 2026 dapat berjalan tertib, sesuai ketentuan, dan berkualitas.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sektor konstruksi. Salah satunya melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tenaga Konstruksi Kualifikasi Ahli Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek (PKE) Tahun 2026 di Aula Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Selasa (10/2/2026). Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, M. Yasin Toyib, melalui Kepala Seksi Pemberdayaan Bidang Bina Konstruksi, Ihsan Riskiyandi, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2020 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. “Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa pembinaan jasa konstruksi meliputi pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing,” ujar Ihsan. Ia menjelaskan, salah satu bentuk pembinaan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah dengan memfasilitasi peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga kerja konstruksi, khususnya di bidang arsitektur. Hal ini sejalan dengan komitmen daerah dalam mendukung pembangunan di berbagai aspek, terutama pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan. “Melalui kegiatan Bimtek Kode Etik Profesi Arsitek ini, diharapkan SDM yang bergerak di bidang infrastruktur arsitektur menjadi lebih berkualitas, profesional, dan berintegritas, sehingga mampu mewujudkan penyelenggaraan jasa konstruksi yang lebih baik,” ungkapnya. Bimtek ini diselenggarakan atas fasilitasi Pemerintah Daerah melalui Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan Bidang Bina Konstruksi, dengan tujuan memberikan pemahaman mendalam kepada para peserta terkait kode etik dan kaidah tata laku profesi arsitek dalam praktik jasa konstruksi. Pada kesempatan tersebut, Ihsan juga berpesan agar seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh dan memanfaatkan pembekalan yang diberikan sebagai bekal untuk meningkatkan profesionalisme di bidang masing-masing. “Mudah-mudahan pembekalan singkat ini dapat menjadi bahan pembelajaran yang nantinya dapat diimplementasikan di daerah kabupaten/kota masing-masing, khususnya dalam rangka peningkatan pelayanan jasa konstruksi kepada masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan,” tuturnya. Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi Kalimantan Selatan yang telah mendukung dan bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, serta kepada para narasumber yang telah meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. “Semoga Bimtek ini dapat berjalan dengan sukses dan memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan harapan kita bersama,” pungkasnya. MC Kalsel/tgh

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan terus berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sektor konstruksi melalui berbagai program strategis di tahun 2026. Upaya ini dilaksanakan oleh Bidang Bina Konstruksi sebagai bagian dari dukungan terhadap pembangunan infrastruktur yang andal dan berkelanjutan. Kepala Seksi Pemberdayaan Bidang Bina Konstruksi Dinas PUPR Provinsi Kalsel, Ihsan Riskiyandi, mengatakan sejumlah program telah disiapkan sepanjang tahun 2026, di antaranya rapat koordinasi jasa konstruksi bersama 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. “Insya Allah rapat koordinasi jasa konstruksi akan dilaksanakan sekitar akhir Maret atau awal April 2026, melibatkan seluruh bidang jasa konstruksi kabupaten dan kota,” ujar Ihsan mewakili Kadis PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib, Selasa (27/1/2026). Selain rapat koordinasi, Dinas PUPR Kalsel juga mengagendakan kegiatan bimbingan teknis (BIMTEK) bagi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli. Total terdapat tujuh kegiatan BIMTEK yang direncanakan pada tahun ini. “Di awal tahun, tepatnya Februari, kami merencanakan tiga BIMTEK untuk jabatan kerja arsitek. Selanjutnya pada April, kami juga telah berkoordinasi dengan Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) untuk pelaksanaan BIMTEK jalan dan BIMTEK jembatan,” jelas Ihsan. Terkait sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, Ihsan menyebutkan bahwa pada tahun 2026 telah dialokasikan anggaran untuk memfasilitasi sertifikasi bagi 60 orang tenaga ahli konstruksi. Pelaksanaannya direncanakan setelah perubahan anggaran, sambil menunggu tambahan dukungan dari pemerintah provinsi. “Target sementara, tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang difasilitasi sertifikasinya sebanyak 60 orang. Sedangkan yang mengikuti BIMTEK sebanyak 200 orang,” ungkapnya. Dengan demikian, total tenaga kerja konstruksi yang akan mendapatkan peningkatan kompetensi melalui BIMTEK dan sertifikasi pada tahun 2026 mencapai sekitar 260 orang. Meski demikian, jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran. “Memang ada pengurangan dibandingkan tahun 2025 karena efisiensi anggaran, sehingga beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan di anggaran murni. Namun, pada perubahan anggaran nanti kami akan mengusulkan tambahan agar target ideal kami sebanyak 375 orang dapat tercapai,” tambahnya. Ihsan berharap melalui kegiatan pelatihan dan sertifikasi ini, kualitas SDM konstruksi di Kalimantan Selatan semakin meningkat. Hal tersebut sejalan dengan misi Gubernur Kalimantan Selatan, khususnya dalam mewujudkan infrastruktur yang andal dan berkualitas. “Infrastruktur yang kuat dan berdaya saing tentu hanya bisa terwujud jika didukung oleh tenaga konstruksi yang kompeten. Itulah tujuan utama kami menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi di tahun 2026 ini,” pungkasnya. MC Kalsel/tgh

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berkomitmen meningkatkan kualitas dan tata kelola pembangunan infrastruktur. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan melalui Bidang Bina Konstruksi memiliki program pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan dilaksanakan secara terstruktur sepanjang tahun 2026.

Dengan terbitnya Surat Edaran terbaru dari Dirjen Bina Konstruksi yakni SE DJBK No 47/SE/Dk/2026 tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, dipandang perlu untuk menyelaraskan pemahaman antara pihak penyedia jasa dan Dinas PUPR dalam penyusunan nilai penawaran produk pada e-katalog v6 dan kaitannya dengan akurasi RAB / Rencana Anggaran Biaya agar tidak terjadi deviasi yang menghambat pelaksanaan proyek di lapangan. Acara dilaksanakan pada hari Kamis, 16 April 2026 di New Djimbaran Resto Mojokerto dan diisi oleh Narasumber dari BJKW 4 Surabaya serta dihadiri oleh perwakilan penyedia jasa dan pihak Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto.

Pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Terpadu Tahun 2026 terus berjalan dengan memperhatikan ketentuan teknis, mutu pekerjaan, serta standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) konstruksi. Kegiatan pembangunan dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi dengan pengawasan dari pihak pengguna jasa untuk memastikan pekerjaan sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, jadwal pelaksanaan, dan ketentuan kontrak. Dalam pelaksanaan pekerjaan, dilakukan pemantauan progres fisik dan administrasi secara berkala guna menjaga kualitas hasil pekerjaan. Penerapan prosedur K3 juga menjadi perhatian utama untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi seluruh tenaga kerja konstruksi. Dengan adanya pengendalian dan pengawasan yang baik, pembangunan gedung diharapkan dapat selesai tepat waktu serta memberikan manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) jasa konstruksi, telah dilaksanakan kegiatan Uji Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK Konstruksi) Jabatan Kerja Juru Las Pemula Jenjang 2 melalui kolaborasi antara Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Madiun, LPK Aclasindo Inti Persada, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun. Kegiatan yang diikuti oleh 35 peserta ini bertujuan untuk memberikan pengakuan kompetensi kepada tenaga kerja konstruksi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), sehingga diharapkan mampu menghasilkan tenaga kerja yang profesional, kompeten, dan memiliki daya saing di dunia kerja. Pelaksanaan uji sertifikasi dilakukan secara onsite (langsung) di Tempat Uji Kompetensi (TUK) LPK Aclasindo Inti Persada. Proses asesmen dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Perakindo Konstruksi Mandiri Jawa Timur di bawah koordinasi Eka Nurmahadi selaku Koordinator, dengan Ir. Nugroho Arianto sebagai Asesor Kompetensi yang melakukan penilaian terhadap kemampuan peserta sesuai dengan unit-unit kompetensi yang dipersyaratkan. Selama proses sertifikasi, para peserta menjalani serangkaian asesmen yang meliputi pengujian pengetahuan, keterampilan, serta sikap kerja sesuai standar kompetensi Jabatan Kerja Juru Las Pemula Jenjang 2. Melalui proses tersebut, diharapkan peserta yang dinyatakan kompeten dapat memperoleh Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK Konstruksi) sebagai bukti pengakuan atas kemampuan yang dimiliki. Kegiatan ini merupakan wujud sinergi dan kolaborasi antarinstansi dalam mendukung pengembangan SDM jasa konstruksi di Kabupaten Madiun. Dengan semakin banyaknya tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi, diharapkan kualitas pelaksanaan pekerjaan konstruksi dapat terus meningkat serta mampu mendukung terwujudnya sektor konstruksi yang lebih profesional, berkualitas, dan berdaya saing.

Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, meresmikan Mesjid dan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ar-Rayyan, Jumat tanggal 19 Juni 2026. Fasilitas keagamaan ini berlokasi di desa Corawali Kecamatan Panca Lautang Kab. Sidrap. Peresmian ini ditandai dengan penandatangan prasasti dan pengguntingan pita. Dengan dibangunnya Mesjid dan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ar-Rayyan ini bertujuan untuk memperkuat pendidikan agama dan mencetak generasi Qur’ani di Bumi Nene Mallomo.

KUALA PEMBUANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Seruyan terus berkomitmen meningkatkan kapasitas SDM teknis daerah melalui penyelenggaraan kegiatan "Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan Kerja Juru Ukur Jenjang 2" Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, pada 21–23 Juli 2026, dipusatkan di Mess Pemda Kabupaten Seruyan, Kuala Pembuang. Acara secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas PUPR Kabupaten Seruyan yang diwakili oleh Kepala Bidang Jasa Konstruksi, Sony Satya Rama, S.T., serta diikuti sebanyak 15 staf perwakilan dari berbagai bidang di lingkungan Dinas PUPR. Rangkaian pelatihan intensif dilaksanakan pada dua hari pertama dengan menghadirkan Dosen Politeknik Seruyan, Andrianus Saputra, S.T., M.T., sebagai narasumber sekaligus pembimbing teknis. Pada hari pertama, para peserta dibekali pemahaman komprehensif mengenai teori dan konsep dasar ilmu ukur tanah. Memasuki hari kedua, kegiatan berlanjut ke tahap praktik lapangan di mana peserta melatih keterampilan langsung menggunakan alat ukur waterpass, mencakup proses pengambilan data teknis di lapangan hingga tahap pengolahan data. Puncak kegiatan berlangsung pada hari ketiga melalui uji sertifikasi yang dinilai langsung oleh tim asesor dari LSP TUK Setia Budi Kalimantan Tengah, Palangka Raya. Dalam sesi asesmen ini, setiap peserta diuji secara ketat untuk mengukur sejauh mana penguasaan materi dan keterampilannya dalam memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk jabatan kerja Juru Ukur Jenjang 2. Seluruh rangkaian acara berjalan dengan lancar dan penuh antusiasme tinggi dari para peserta sejak hari pertama hingga sesi ujian berakhir. Kegiatan resmi ditutup setelah tim asesor mengumumkan bahwa seluruh 15 peserta dinyatakan Kompeten. Capaian kelulusan 100 persen ini menjadi bukti nyata komitmen Dinas PUPR Kabupaten Seruyan dalam mencetak tenaga ahli konstruksi yang tersertifikasi, andal, dan siap mendukung kualitas pembangunan infrastruktur daerah di masa mendatang.