Cetak Tenaga Kerja Konstruksi Kompeten, Pemerintah Kota Payakumbuh Memfasilitasi Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Periode I Tahun 2026

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Payakumbuh terus bergerak memperkuat SDM bidang jasa konstruksi di wilayahnya dengan melaksanakan Bimbingan Teknis tentang Tata cara penggunaan e-katalog pengadaan jasa konstruksi melalui mini kompetisi. Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 93 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan E-purchasing Katalog Elektronik Melalui Metode Mini-Kompetisi, pengadaan jasa konstruksi sudah bisa dilaksanakan melalui metode mini kompetisi tersebut. Banyak hal baru yang harus dipahami bagi para pelaku usaha jasa konstruksi terutama dalam penyusunan tawaran dan proses pengadaan melalui mini kompetisi yang akan diterapkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh. Peserta sangat antusias mengikuti Bimtek ini yang di ikuti oleh badan usaha jasa konstruksi yang berada di Kota Payakumbuh yang ikuti sebnayak 85 peserta dari beberapa badan usaha dan PPK, PPTK dan Pejabat Pengadaan di lingkungan Dinas PUPR Kota Payakumbuh. Dalam sambutan yang di sampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataang Ruang Kota Payakumbuh, Muslim ST, M.Si menyampaikan Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahan peraturan turunannya. Dinas PUPR sebagai dinas teknis di daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi, pengawasan perizinan berusaha bidang jasa konstruksi, serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi. Melalui kegiatan ini diharapkan peserta dapat memahami aturan terbaru pengadaan barang/jasa pemerintah, tata cara mini kompetisi pekerjaan konstruksi, serta penggunaan aplikasi e-Katalog Versi 6 secara baik dan benar guna mewujudkan pengadaan yang transparan. Bimtek ini di buka secara resmi oleh Bapak Yasrizal, S.Sos,. M.Si, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh pada Senin, 18 Mei 2026 dengan menghadirkan narasumber dari Biro UKPBJ Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. (Doni W)

SAMARINDA - Pada hari Rabu Tanggal 10 Juni s/d 12 Juni 2026 di Hotel Puri Senyiur Samarinda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda melalui Bidang Bina Konstruksi secara rutin menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi SKK (Sertifikat Kompetensi Kerja) untuk berbagai jabatan kerja di sektor konstruksi. Peserta yang mengikuti pelatihan dan uji sertifikasi untuk 3 jenjang kompetensi yaitu : 1. Pengawas Lapangan Pekerjaan Drainase Jenjang 4, 5 dan 6 2. Mandor Pemeliharaan Jalan Jenjang 3 3. Mandor Konstruksi Bangunan Gedung Jenjang 3 Dalam kegiatan ini peserta mayoritas berasal dari 3 Kelurahan yaitu Kelurahan Jawa, Sidodadi dan Bukit Pinang yang sebagian besar terlibat dalam kegiatan Probebaya sebagai Pokmas dimana setelah dilakukan verifikasi persyaratan dokumen dan memenuhi syarat sebanyak 115 orang dengan rincian sebagai berikut : 1. Jabatan Pengawas Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan Jenjang 4, 5 dan 6 sebanyak 30 orang 2. Jabatan Mandor Pemeliharaan Jalan Jenjang 3 berjumlah 35 orang 3. Jabatan Mandor Konstruksi Bangunan Gedng Jenjang 3 berjumlag 50 orang Tujuan dari kegiatan ini diantaranya : 1. Melakukan sertifikasi tenaga kerja konstruksi di Kota Samarinda 2. Peningkatan Kompetensi dan Keterampilan Tenaga Kerja Konstruksi yang terlibat dalam kegiatan Probebaya di Kota Samarinda 3. Mendukung Program Probebaya yang menjadi program unggulan Walikota Samarinda 4. Meningkatkan daya saing tenaga Kerja Konstruksi Kota Samarinda 5. Pemenuhan regulasi dan peraturan yang berlaku terhadap pelaksanaan Jasa Konstruksi di Kota Samarinda 6. Melaksanakan tugas dan kewenangan Pemerintah Kota dalam hal ini Pembinaan Jasa Konstruksi yaitu Peningkatan Kompetensi Tenaga Terampil Konstruksi (Jenjang 1 s/d Jenjang 6) Kegiatan ini bekerjasama dengan LSP Tenaga Konstruksi Nasional Kaltim melalui TUK Pusat Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi (P3SM). Seiring dengan tuntutan kualitas dan keselamatan kerja yang semakin tinggi maka peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi menjadi hal yang mutlak  dimana hal ini sejalan dengan UU No.2 Thn.2017 ttg jasa konstruksi yang menyatakan bahwa setia tenaga kerja konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja yang dibuktikan melalui proses pelatihan dan uji kompetensi. Kegiatan ini dibuka oleh Bapak Hendra Kusuma, ST, MT selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dan dilanjutkan sambutan oleh Bapak Rusdi Dovianto selaku Anggota DPRD Komisi II Kota Samarinda kemudian dilanjutkan oleh Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda yaitu Bapak Herwin Wahyudi, ST, MT selaku Kepala Bidang Bina Konstruksi. Diharapkan seluruh peserta bisa bersunguh sungguh mengikuti kegiatan sehingga di akhir kegiatan berhak mendapatkan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) dimana SKK tersebut adalah bentuk pengakuan hukum/formal terhadap kemampuan dan kompetensi dari masing masing tenaga kerja konstruksi.

Samarinda - Pada Hari Rabu s/d Kamis Tanggal 26 November s/d 27 November 2025 di Hotel HARRIS Samarinda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda melalui Bidang Bina Konstruksi secara rutin menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis untuk Jabatan Kerja Tukang Bangunan Gedung Jenjang 1 dan 2 yang di ikuti sebanyak 33 Peserta. Kegiatan ini dibuka Oleh Ibu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda, Desy Damayanti, ST, MT dan dihadiri oleh beberapa undangan seperti Kepala Bapperida Kota Samarinda, kelurahan Sidodamai, Kepela Dinas PUPRA & PERA Prov. Kalimantan Timur dan Inspektorat Daerah Kota Samarinda. Kegiatan yang diselenggarakan ini ditutup dengan sesi krusial yaitu :1. Kunjungan (On Site) ke Kegiatan Rehab Berat Masjid Besar Ash-Shabirin Kelurahan Sungai Keledang dimana meninjau langsung implementasi proyek konstruksi Pro-Bebaya di lapangan2. Praktek Lapangan dengan menerapkan teori yang sudah diperoleh dan dipelajari termasuk identifikasi masalah dan standar kualitas3. Assesment Uji Kompetensi Dalam pelaksanaannya sektor konstruksi memegang peran yang sangat viral, hal ini dibuktikan dengan data RPJMD kota Samarinda 20% nya berasal dari sektor konstruksi. Seiring dengan tuntutan kualitas dan keselamatan kerja yang semakin tinggi maka peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi menjadi hal yang mutlak  diman hal ini sejalan dengan UU No.2 Thn.2017 ttg jasa konstruksi yang menyatakan bahwa setia tenaga kerja konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja yang dibuktikan melalui proses pelatihan dan uji kompetensi.

SUKABUMI – Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia sektor jasa konstruksi sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan infrastruktur yang profesional, berkualitas, dan berkelanjutan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi menyelenggarakan kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Jabatan Operator Teknis/Analis Jenjang 5 pada 20–21 Mei 2026 bertempat di Bumi Mandiri Sukabumi, Kabupaten Sukabumi. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk implementasi komitmen Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi melalui sertifikasi profesi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Sertifikasi kompetensi menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kemampuan yang terukur, terstandar, dan diakui secara nasional sehingga mampu menghasilkan pekerjaan konstruksi yang memenuhi aspek mutu, keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan. Pada pelaksanaan fasilitasi sertifikasi kali ini, terdapat empat jabatan kerja yang menjadi fokus asesmen kompetensi, yaitu Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 5), Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi (Level 5), Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 5), serta Pelaksana Pemeliharaan Jembatan (Level 5). Keempat jabatan tersebut merupakan bidang strategis yang memiliki kontribusi besar dalam mendukung pembangunan infrastruktur daerah, mulai dari penyediaan sarana publik, konektivitas wilayah, ketahanan sumber daya air, hingga pemeliharaan infrastruktur transportasi yang aman dan berfungsi optimal. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi, Drs. Uus Pirdaus, M.M., yang dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh perencanaan dan teknologi, tetapi juga sangat bergantung pada kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakan pekerjaan di lapangan. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa setiap bidang pekerjaan konstruksi memiliki tanggung jawab yang sama pentingnya dalam mewujudkan pelayanan infrastruktur bagi masyarakat. "Pelaksana pekerjaan gedung bertanggung jawab memastikan setiap bangunan berdiri dengan kualitas, keamanan, dan fungsi yang optimal. Pelaksana pekerjaan jalan berperan menghadirkan konektivitas yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat. Pelaksana pekerjaan saluran irigasi menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya air guna mendukung ketahanan pangan, sementara pelaksana pemeliharaan jembatan memiliki tanggung jawab menjaga keandalan infrastruktur penghubung agar tetap aman dan layak digunakan. Seluruh bidang tersebut merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat." Beliau menambahkan bahwa sertifikasi kompetensi bukan sekadar memenuhi ketentuan regulasi, melainkan merupakan bentuk pengakuan profesional atas kemampuan tenaga kerja konstruksi yang harus dibarengi dengan integritas, tanggung jawab, serta komitmen terhadap kualitas pekerjaan. "Saya berharap seluruh peserta mengikuti setiap tahapan asesmen dengan sungguh-sungguh. Jadikan sertifikasi ini sebagai momentum untuk meningkatkan kapasitas diri, memperkuat profesionalisme, dan menanamkan budaya kerja yang mengutamakan mutu, keselamatan konstruksi, disiplin, serta akuntabilitas. Tenaga kerja konstruksi yang kompeten akan menjadi fondasi utama dalam menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, tahan lama, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi." Selama dua hari pelaksanaan, para peserta mengikuti proses asesmen kompetensi yang dilaksanakan oleh asesor profesional sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Asesmen dilakukan secara objektif melalui verifikasi pengetahuan, keterampilan, serta sikap kerja untuk memastikan setiap peserta memenuhi standar kompetensi pada jabatan kerja masing-masing. Melalui kegiatan ini, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi berharap lahir tenaga kerja konstruksi yang semakin profesional, kompeten, dan memiliki daya saing tinggi dalam menghadapi tantangan pembangunan yang terus berkembang. Kompetensi yang dimiliki diharapkan mampu mendukung pelaksanaan pembangunan gedung, jalan, jaringan irigasi, maupun jembatan yang lebih berkualitas, aman, efisien, dan berkelanjutan. Sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi akan terus berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia jasa konstruksi melalui berbagai program pembinaan dan sertifikasi kompetensi. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola jasa konstruksi yang profesional sekaligus mendukung visi pembangunan daerah menuju SUKABUMI MUBAROKAH (Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah).

Dalam upaya memperkuat peran strategis sektor jasa konstruksi sebagai pilar utama pembangunan infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi kembali menunjukkan komitmennya melalui penyelenggaraan kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 09 April 2026, dengan melibatkan para penyedia jasa konstruksi yang selama ini menjadi mitra aktif dalam mendukung pembangunan di wilayah Kabupaten Sukabumi. Bertempat dalam suasana yang penuh semangat kolaborasi, kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi, Bapak Agus Hermawan, S.T., M.Si. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, sehingga menuntut adanya peningkatan kualitas, profesionalisme, serta kapasitas kelembagaan dari seluruh pelaku jasa konstruksi. “Pembangunan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga oleh kemampuan dan kesiapan para pelaku jasa konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan secara profesional dan berintegritas,” ungkap beliau. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa pembinaan ini menjadi langkah nyata pemerintah daerah dalam memastikan seluruh mitra kerja memiliki kompetensi yang mumpuni serta mampu beradaptasi dengan perkembangan regulasi dan teknologi di bidang konstruksi. Kegiatan ini tidak sekadar menjadi forum pertemuan, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran yang interaktif dan konstruktif. Para peserta mendapatkan berbagai materi penting yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, mulai dari pemahaman terhadap regulasi terbaru, standar teknis pekerjaan konstruksi, hingga penguatan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel. Selain itu, dibahas pula pentingnya penerapan prinsip keselamatan kerja, manajemen risiko, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung keberhasilan setiap proyek konstruksi. Antusiasme peserta terlihat dari tingginya partisipasi dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Para penyedia jasa konstruksi tidak hanya menerima materi, tetapi juga aktif berbagi pengalaman, tantangan, serta solusi yang dihadapi di lapangan. Hal ini menjadikan kegiatan ini sebagai wadah yang efektif untuk membangun sinergi, memperkuat komunikasi, serta menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dan para pelaku jasa konstruksi. Lebih dari itu, kegiatan ini juga menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan kemitraan yang selama ini telah terjalin. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi berharap, melalui pembinaan yang berkelanjutan, akan tercipta ekosistem jasa konstruksi yang semakin profesional, berdaya saing, dan mampu menghasilkan karya-karya pembangunan yang berkualitas tinggi serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan seluruh penyedia jasa konstruksi dapat terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya, sehingga mampu menjawab tuntutan pembangunan yang semakin dinamis. Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Dinas Pekerjaan Umum akan terus berkomitmen untuk menghadirkan program-program pembinaan yang adaptif dan berkelanjutan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan daerah yang maju, merata, dan berkelanjutan. Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi ini bukan hanya sekadar agenda rutin, melainkan sebuah langkah strategis dalam membangun fondasi kuat bagi masa depan pembangunan Kabupaten Sukabumi yang lebih berkualitas, profesional, dan berintegritas.

SUKABUMI – Sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi melalui Bidang Jasa Konstruksi menyelenggarakan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Jabatan Operator Teknis/Analis Jenjang 2, pada Selasa (30/6/2026), bertempat di lingkungan Kantor Bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi, Drs. H. Uus Pirdaus, M.M., serta diikuti oleh para peserta yang berasal dari berbagai unsur tenaga kerja konstruksi di Kabupaten Sukabumi. Program fasilitasi sertifikasi ini merupakan salah satu langkah strategis Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam mencetak tenaga kerja konstruksi yang memiliki kompetensi, profesionalisme, serta daya saing sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Adapun jabatan kerja yang difasilitasi dalam kegiatan sertifikasi ini meliputi Operator Pemula Tandem Roller, Operator Pemula Bulldozer, Operator Pemula Backhoe Loader, Operator Pemula Alat Penyelidikan Tanah, Juru Ukur Konstruksi, dan Juru Gambar Pemula Konstruksi. Seluruh jabatan tersebut merupakan profesi yang memiliki peranan penting dalam mendukung keberhasilan setiap tahapan pembangunan infrastruktur, mulai dari proses investigasi kondisi tanah, penyusunan gambar teknis, pengukuran lapangan, hingga pelaksanaan pekerjaan menggunakan alat berat. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi, Drs. H. Uus Pirdaus, M.M., menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh perencanaan dan ketersediaan anggaran, tetapi juga bergantung pada kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakan pekerjaan di lapangan. "Pembangunan infrastruktur yang berkualitas lahir dari tenaga kerja yang kompeten. Setiap profesi yang mengikuti sertifikasi hari ini memiliki tanggung jawab strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan. Operator Tandem Roller berperan memastikan kualitas pemadatan jalan, Operator Bulldozer dan Backhoe Loader menjadi ujung tombak pekerjaan tanah yang membutuhkan ketelitian dan keselamatan kerja, Operator Alat Penyelidikan Tanah menyediakan data teknis sebagai dasar perencanaan konstruksi, sedangkan Juru Ukur Konstruksi dan Juru Gambar Pemula memastikan setiap pekerjaan dilaksanakan sesuai perencanaan dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Keseluruhan profesi tersebut merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi untuk menghasilkan infrastruktur yang aman, berkualitas, tepat mutu, tepat waktu, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat." Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa sertifikasi kompetensi bukan sekadar memperoleh sertifikat, melainkan menjadi bentuk pengakuan atas kemampuan profesional yang harus dibuktikan melalui integritas, kedisiplinan, serta komitmen dalam menjaga mutu dan keselamatan kerja pada setiap pelaksanaan konstruksi. "Saya berharap seluruh peserta mengikuti proses asesmen dengan penuh kesungguhan dan menjadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk meningkatkan kapasitas diri. Sertifikat kompetensi bukanlah tujuan akhir, tetapi menjadi awal dari tanggung jawab profesional untuk terus meningkatkan kualitas pekerjaan. Dengan semakin banyak tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan tersertifikasi, saya optimistis kualitas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sukabumi akan semakin baik, sekaligus meningkatkan daya saing jasa konstruksi daerah di tingkat regional maupun nasional." Melalui penyelenggaraan fasilitasi sertifikasi ini, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia sektor jasa konstruksi sebagai salah satu pilar utama pembangunan daerah. Tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan sertifikasi diharapkan mampu mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang lebih efektif, efisien, berkualitas, serta memenuhi standar keselamatan kerja. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari implementasi pembinaan jasa konstruksi yang dilakukan secara berkelanjutan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi guna menciptakan tenaga kerja konstruksi yang profesional, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Dengan tersedianya SDM konstruksi yang unggul, diharapkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sukabumi dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya SUKABUMI MUBAROKAH (Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah).

CIREBON – Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon melalui Bidang Bina Konstruksi terus berkomitmen memperkuat infrastruktur pengairan guna mendukung produktivitas pertanian daerah. Hal ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang ditujukan bagi para petugas lapangan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon pada Tanggal 05 Mei 2026. Acara yang dipusatkan di kantor dinas terkait ini, dibuka oleh Sekretaris Dinas PUTR Kabupaten Cirebon, Bapak R. Tomy Hendrawan, S.T.. Dalam arahannya, Tomy menekankan bahwa petugas irigasi adalah garda terdepan dalam memastikan ketahanan pangan masyarakat Cirebon. "Pemeliharaan irigasi bukan sekadar rutinitas, tapi tanggung jawab besar untuk memastikan ketersediaan air sampai ke lahan petani secara adil dan merata. Kita ingin petugas memiliki standar teknis yang seragam di seluruh wilayah," ujar Tomy saat membuka acara. Hadir sebagai narasumber teknis dari Balai Teknik Irigasi Kementrian Pekerjaan Umum,Bapak M. Arif Jamaludin, S.Tr.T., memaparkan materi komprehensif mulai dari hulu hingga hilir pengelolaan air. Fokus utama materi mencakup Konsep Pengelolaan Jaringan Irigasi dan aspek administratif penting seperti tata cara pengisian Blangko O (Operasi). Tak hanya teori, peserta juga diajak mendalami metode pengukuran debit air menggunakan alat bantu pelampung. Metode ini sangat ditekankan karena sifatnya yang praktis namun tetap akurat untuk memantau ketersediaan air di saluran terbuka secara cepat. Menariknya, M. Arif juga memperkenalkan Aplikasi SMOPI (Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Irigasi) sebagai terobosan digitalisasi pelaporan irigasi. "Dengan SMOPI, data dari lapangan bisa masuk secara real-time. Tidak ada lagi keterlambatan laporan manual. Ini adalah langkah kita menuju smart irrigation di Kabupaten Cirebon," ungkap M. Arif Jamaludin dalam sesinya. Melalui pelatihan ini, diharapkan seluruh jajaran petugas irigasi mampu meningkatkan efisiensi pembagian air, sehingga konflik antar pengguna air dapat diminimalisir dan hasil panen petani semakin optimal.

Bondowoso – Dalam upaya meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi serta mendukung implementasi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso menyelenggarakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Penggunaan Sistem Informasi dalam Rangka Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, pada 27–28 April 2026, bertempat di Aula Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Bondowoso. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Bondowoso. Dalam sambutannya disampaikan bahwa pengembangan kompetensi tenaga kerja konstruksi merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi. Pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi diharapkan mampu mendukung pelaksanaan PKB secara lebih efektif, tertib, dan akuntabel, sekaligus mempermudah proses pengelolaan data serta pelaporan kegiatan pengembangan kompetensi. Bimbingan teknis menghadirkan narasumber dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur yang menyampaikan materi mengenai kebijakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), mekanisme pelaksanaan PKB melalui sistem informasi, pengelolaan data peserta, serta tata cara pelaporan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain pemaparan materi, peserta juga mendapatkan pendampingan melalui simulasi penggunaan sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan PKB secara optimal. Melalui penyelenggaraan bimbingan teknis ini, Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Bondowoso berharap seluruh pemangku kepentingan di bidang jasa konstruksi semakin memahami pentingnya Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sebagai bagian dari peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi diharapkan dapat mendukung pengelolaan data PKB yang lebih akurat, transparan, dan terintegrasi, sehingga mampu meningkatkan kualitas pembinaan jasa konstruksi serta mendukung terwujudnya tenaga kerja konstruksi yang profesional, kompeten, dan berdaya saing.

Bondowoso – Dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 serta meningkatkan kapasitas pelaku jasa konstruksi dalam pemanfaatan sistem informasi perizinan berusaha, Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso menyelenggarakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Penggunaan Sistem Informasi Perizinan Berusaha Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, pada tanggal 29–30 April 2026, bertempat di Aula Dinas BSBK Kabupaten Bondowoso. Bimbingan teknis dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Bondowoso. Dalam sambutannya disampaikan bahwa transformasi digital di sektor jasa konstruksi merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola perizinan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan di bidang jasa konstruksi perlu memahami ketentuan terbaru sekaligus memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem informasi perizinan berusaha sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari anggota INKINDO Jawa Timur yang memberikan pemaparan mengenai kebijakan perizinan berusaha di sektor jasa konstruksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, tata cara penggunaan Sistem Informasi Perizinan Berusaha, pemenuhan persyaratan administrasi, serta praktik penggunaan sistem melalui simulasi proses pengajuan perizinan. Materi yang disampaikan diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif kepada peserta mengenai mekanisme pelayanan perizinan yang telah terdigitalisasi. Melalui penyelenggaraan bimbingan teknis ini, Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan kepada pelaku jasa konstruksi. Peningkatan kompetensi dalam penggunaan Sistem Informasi Perizinan Berusaha diharapkan dapat mendukung terciptanya proses perizinan yang lebih tertib, cepat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga mampu mendorong terwujudnya penyelenggaraan jasa konstruksi yang profesional dan berdaya saing.

Kegiatan pembekalan dan sertifikasi Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Jenjang 4 diselenggarakan oleh Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mukomuko pada tanggal 08–09 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi, khususnya personel yang bertanggung jawab terhadap penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pada setiap tahapan pelaksanaan proyek konstruksi. Pelaksanaan kegiatan ini bekerja sama dengan Pusat Pembinaan, Pelatihan dan Sertifikasi Mandiri Perwakilan Bengkulu serta Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) GATAKI sebagai mitra penyelenggara dan lembaga sertifikasi. Kegiatan secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah menyampaikan bahwa kompetensi tenaga kerja konstruksi yang dibuktikan melalui kepemilikan SKK merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan. Beliau juga mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Mukomuko dalam mendukung peningkatan kualitas tenaga kerja konstruksi sekaligus mendorong terciptanya budaya keselamatan kerja di lingkungan proyek konstruksi. Selama kegiatan berlangsung, para peserta memperoleh pembekalan materi mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi, identifikasi dan pengendalian risiko kerja, peraturan perundang-undangan di bidang K3 konstruksi, serta tanggung jawab personel K3 sesuai standar kompetensi yang berlaku. Setelah mengikuti pembekalan, peserta menjalani uji kompetensi yang dilaksanakan oleh asesor dari LSP GATAKI untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Personil K3 Jenjang 4. Diharapkan melalui kegiatan ini akan lahir tenaga kerja konstruksi yang kompeten, profesional, dan mampu menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja secara optimal sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi di Kabupaten Mukomuko.

Pada hari Rabu, 01 Juli 2026, bertempat di Ruang Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu berlangsung kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu dengan Bidang Jasa Konstruksi Kabupaten Mukomuko. Pada kesempatan ini, turut hadir Kepala Bidang Jasa Konstruksi Kabupaten Mukomuko yaitu Bapak Septa Marzia, ST bersama dua orang staf yaitu Bapak Deko Hendriko, ST dan Bapak Ade Irawan, SM. Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari tugas pokok Bidang Jasa Konstruksi DPUTR Provinsi Bengkulu khususnya untuk melakukan pembinaan lembaga jasa konstruksi. Pada kesempatan ini, dilakukan diskusi untuk membahas berbagai isu serta langkah strategis yang dapat dilakukan bersama untuk kemajuan dunia jasa konstruksi khususnya yang ada di Provinsi Bengkulu. Beberapa diantaranya yaitu: 1. Upaya kolaborasi untuk meningkatkan capaian kinerja sub urusan jasa konstruksi dalam kondisi keterbatasan anggaran yang terjadi sebagai dampak dari kebijakan efisensi anggaran yang dilakukan pemerintah mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. 2. Penyampaian hasil pelatihan yang dilaksanakan BJKW 2 Palembang yang mana disampaikan kepada daerah untuk melakukan 3 kegiatan pengawasan: pengawasan tertib usaha, pengawasan tertib penyelenggaraan dan pengawasan tertib pemanfaatan. Selain itu, hasil pengawasan tersebut nantinya akan dilaporkan melalui aplikasi Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK). Adapun akun log-in aplikasi SIMPK tersebut diharapkan masing-masing kabupaten/kota dapat berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak BJKW 2 Palembang karena aplikasi ini masih dalam pengembangan. Pembahasan terkait berbagai peluang tersebut merupakan upaya konstruktif kolaboratif yang membuka peluang terjadinya kerjasama guna melaksanakan kegiatan-kegiatan strategis. Seperti yang disampaikan Bapak Kepala Bidang Jasa Konstruksi, bahwa “tantangan efisiensi anggaran dapat disiasati dengan kerjasama dan komunikasi yang efektif, dimana penggunaan dana yang tepat sasaran akan menghasilkan kerja dan kinerja yang berkualitas”. Selanjutnya, pertemuan berbagai pihak (stakeholders) selaku mitra kerja dalam dunia jasa konstruksi ini nantinya diharapkan dapat terus dilaksanakan secara kontinyu dan berkesinambungan guna memajukan dunia jasa konstruksi secara bersama-sama.

Pada hari Selasa, 28 April 2026, bertempat di Ruang Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu berlangsung kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi. Kegiatan yang diinisiasi oleh Bapak Inarjo, ST., MM selaku Kepala Bidang Jasa Konstruksi DPUTR Provinsi Bengkulu ini dihadiri oleh Ketua IAI Provinsi Bengkulu yaitu Bapak Ar. Sonny Apreno IAI, serta perwakilan dari Jurusan Arsitek Universitas Bengkulu juga sekaligus sebagai sekretaris dan anggota IAI yaitu Bapak Ar. Abdul Hamid Hakim dan Bapak Ar. Amir Shody A. Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari tugas pokok Bidang Jasa Konstruksi DPUTR Provinsi Bengkulu khususnya untuk melakukan pembinaan lembaga jasa konstruksi. Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi Bengkulu dan Jurusan Arsitektur Universitas Bengkulu merupakan dua lembaga yang memiliki kaitan erat dengan sektor jasa konstruksi di Provinsi Bengkulu. Keduanya merupakan lembaga yang mewadahi dan mencetak para perancang arsitektur konstruksi yang kompeten. Pada kesempatan ini, dilakukan diskusi untuk membahas berbagai isu serta langkah strategis yang dapat dilakukan bersama untuk kemajuan dunia jasa konstruksi khususnya yang ada di Provinsi Bengkulu. Beberapa diantaranya yaitu: 1. Peluang kerjasama untuk melakukan pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli level 7 terutama fresh draduate sebagai upaya membekali para mahasiswa yang baru menyelesaikan studi nya untuk dapat bekerja sesuai dengan level dan bidang yang dibutuhkan oleh dunia usaha konstruksi. Sementara untuk level 7 non-fresh graduate hingga level 8 dan 9, diharapkan dapat secara mandiri namun tetap berkoordinasi dengan organisasi induk serta bidang jasa konstruksi selaku pembina. 2. Peluang untuk Lembaga Sertifikasi Profes (LSP) SARSI untuk dapat berkolaborasi dalam kegiatan-kegiatan sertifikasi pada berbagai kegiatan, mulai dari kegiatan pemerintah kabupaten/kota, provinsi, bahkan sampai kegiatan yang dimotori oleh kementerian PU melalui BJKW 2 Palembang. 3. Kolaborasi untuk menyusun kebijakan pemerintah daerah yang dapat menaungi dan memperkuat posisi organisasi profesi di Provinsi Bengkulu khususnya organisasi Ikatan Arsitek Indonesia (IAI). Pembahasan terkait berbagai peluang tersebut merupakan upaya konstruktif kolaboratif yang membuka peluang terjadinya kerjasama guna melaksanakan kegiatan-kegiatan strategis. Seperti yang disampaikan Bapak Kepala Bidang Jasa Konstruksi, bahwa “tantangan efisiensi anggaran dapat disiasati dengan kerjasama dan komunikasi yang efektif, dimana penggunaan dana yang tepat sasaran akan menghasilkan kerja dan kinerja yang berkualitas”. Selanjutnya, pertemuan berbagai pihak (stakeholders) selaku mitra kerja dalam dunia jasa konstruksi ini nantinya diharapkan dapat terus dilaksanakan secara kontinyu dan berkesinambungan guna memajukan dunia jasa konstruksi secara bersama-sama.