Pelatihan Penyelengaraan Administrator SIPJAKI (Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Indonesia) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi mengadakan pelatihan berbasis Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) pada tanggal 24 - 26 Maret 2021 di Hotel Harper Medan. Banyak peserta yang menghadiri pelatihan ini. Di antaranya Kab. Sibolga, Kab. Samosir, Karo dsb.  Dalam Pelatihan ini diundang narasumber dari Kementrian PUPR yaitu, Ibu Nurasih Asriningtyas dan Bapak Joko Karsono. Beberapa hal di bahas di antaranya mengenai Kebijakan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sub sektor jasa konstruksi sesuai PP Nomor 5 Tahun 2021, Indikator Kinerja Kewenangan (IKK) OPD sub urusan jasa konstruksi dsb.  Mewakili Kota Medan di hadiri oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan untuk mengikuti pelatihan tersebut, yaitu:  1. Dorlima Siahaan, SE, MM, Kepala Seksi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi  2. Adriany Hasibuan, SH, Pelaksana Seksi Penyelenggara Jasa Konstruksi 3. Dania Gustyra, S.Sos, Pelaksana Seksi Penyelenggara Jasa Konstruksi 4. Jessika Eka Safitri, SM, Pelaksana Seksi Penyelenggara Jasa Konstruksi      

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kegiatan pelatihan penyelenggaraan Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIPJAKI). Pelatihan dilakukan selama 3 (tiga) hari mulai dari tanggal 24 -26 Maret 2021 bertempat di Harper Wahid Hasyim-Medan. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekretaris Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera H. Muhammad Riduan, S.Sos, M.AP didampingi oleh Ketua Panitia Kepala Bidang Bina Konstruksi Bapak Ir. Syahrial Effendi dan Narasumber  Dir. Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi Direktorat Bina Konstruksi KemenPUPR dan dihadiri para Kepala Seksi Bidang Bina Konstruksi. Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Binjai telah mengikuti Pelatihan tersebut yang diwakili oleh Lukas Raymon Sitorus, S.T. Bimbingan Teknis ini dimaksudkan untuk mendapatkan kesamaan pola pikir, persepsi dan pengertian yang lebih jelas terutama pada tim  pembina Jasa Konstruksi, unit adminstrator SIPJAKI mengenai aplikasi dan operasional penggunaan sistem informasi yang di kelola oleh kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dinas PUPR Bidang Bina Konstruksi Kabupaten Toba mengikuti Pelatihan Penyelenggaraan Sistem Informasi Pembinan Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara selama 3 (tiga) hari dari tanggal 24 sampai dengan 26 maret 2021 bertempat di Harper Wahid Hasyim Medan. Kegiatan pelatihan penyelenggaraan SIPJAKI dilaksanakan sebagai implementasi amanah Undang-undang Jasa Konstruksi tentang pembagian urusan dan kewenangan pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan kabupaten/kota, dengan pelatihan SIPJAKI diharapkan semua pelaku jasa konstruksi dapat menginput data penyelenggaraan jasa konstruksi secara rutin dan terupdate. Demikian SIPJAKI akan memberi manfaat kepada pelaku jasa konstruksi.

Pelatihan Sistim Informasi Pembina Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan pada tanggal 24 s.d 26 Maret 2021 bertempat di Hotel Harper jl. Wahid Hasyim Medan, yang dibuka oleh Sekretaris Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara, dengan Narasumber dari Dit Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi Kemen PU dan PR RI dan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu Materi yang disajikan dalam pelatihan ini meliputi Kebijakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko Sub Sektor Jasa Konstruksi sesuai PP Nomor 5 tahun 2021, Arah Kebijakan Pembinaan Jasa Konstruksi Sesuai PP Nomor 22 Tahun 2020 dan PP Nomor 14 Tahun 2021, Kebijakan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Kedepan, IKK OPD Sub Urusan Jasa Konstruksi, Fitur Pengembangan SIPJAKI, Penjelasan dan Praktek Menggunakan SIPJAKI, Mendaftar User ID dan Praktek Input Data SIPJAKI, Kebijakan Pemprovsu dalam Pemanfaatan SIPJAKI, Rencana Aksi Pemanfaatan SIPJAKI. Pelatihan SIPJAKI ini diharapkan agar semua OPD  Provinsi dan OPD Kabupaten Kota di Sumatera Utara yang menangani urusan Jasa Konstruksi dapat melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, salah satunya kewenangan menyelenggarakan SIPJAKI. Demikian, Semoga Aplikasi SIPJAKI dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat jasa konstruksi.   BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDAPROVSU

Pelatihan Penyelenggara Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi  berlansung selama 3 (Tiga) hari dimulai tanggal 24 s.d 26 Maret 2021 bertempat di Harper Wahid Hasyim – Medan. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekretaris Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera H. Muhammad Riduan, S.Sos, M.AP didampingi oleh Ketua Panitia  Kepala Bidang Bina Konstruksi Bapak Ir. Syahrial Effendi dan Narasumber  Dir. Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi Direktorat Bina Konstruksi KemenPUPR dan dihadiri para Kepala Seksi Bidang Bina Konstruksi. Beliau menyampaikan dalam sambutan menyampaikan pandemi Covid-19 melanda Indonesia di awal bulan Maret 2020 memiliki dampak yang besar dimana Pemerintah Daerah Prov. Sumatera Utara dalam hal ini Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Prov. Sumatera Utara maupun Organisasi Perangkat Daerah PUPR kab/ kota melakukan refocusing dan realokasi anggarannya untuk penanganan Covid-19. Alhasil, hampir semua unit organisasi mengalami penghematan anggaran dan rasionalisasi beberapa target kinerja. Kegiatan Pelatihan Penyelenggaraan Sipjaki dilaksanakan sebagai implementasi pembagian urusan dan kewenangan provinsi sesuai dengan Kewenangan Pemerintah Daerah Terkait Jasa Konstruksi sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemertntah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dan yaitu salah satunya adalah Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi sementara kabupaten penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota yang sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.