Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruklsi Tahun 2021

Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Lewat Dinas PUPR Bidang Jasa Konstruksi melakukan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi sesuai amanat undang - udang  Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 70 untuk 4 Kecamatan di seputar Kecamatan Kota Masohi dengan jumlah peserta  109 Orang

Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo bekerja sama dengan Balai Konstruksi Wilayah IV Surabaya Kemeterian PUPR menyelenggarakan Sosialisasi Jasa Konstruksi pada tanggal 14-15 Juni 2021. Kegiatan ini diikuti oleh beberapa anggota Asosiasi badan usaha jasa konstruksi dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Mendasari telah terbitnya Undang-undang No. 11 Tahun 2020, terdapat beberapa perubahan pada peraturan terkait jasa konstruksi. Ada 2 peraturan pelaksanaan tentang jasa yang telah diterbitkan oleh pemerintah pusat yaitu Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi di mana sebelumnya telah diatur dalam PP No. 22 Tahun 2020 dan  pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang kabupaten Sidoarjo, Ir. Sulaksono menyampaikan bahwa pada kegiatan sosialisasi jasa konstruksi ini diharapkan berdampak langsung terhadap peningkatan mutu pekerjaan dan menciptakan tenaga kerja yang berdaya saing tinggi. Kemudahan dalam proses perizinan badan usaha jasa konstruksi harus diikuti dengan peningkatan kualitas pekerjaan dan hasilnya akan dirasakan oleh masyarakat secara luas.  

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan mengadakan Sosialisasi Peraturan Pemerintah No.5 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dilaksanakan oleh Bidang Bina Jasa Konstruksi pada tanggal 08 Jun 2021 dengan narasumber Ir. Achmad Darmawijaya, MM. (Pembina Jakon Ahli Madya dari Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Timur) dan dilanjutkan sosialisasi Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi pekerja konstruksi yang disampaikan dari perwakilan BPJS Cabang Madiun. Bertempat di rumah makan Harmadha Joglo Magetan, kegiatan dihadiri oleh undangan yang berasal dari pejabat structural lingkup Dinas PUPR Kab. Magetan, organisasi perangkat daerah terkait, perwakilan asosiasi penyedia jasa konstruksi dan konsultansi di wilayah kabupaten Magetan. Acara dibuka oleh Bapak Muhtar Wakid,S.ST, MT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Magetan. Diharapkan dengan terlaksananya sosialisasi ini dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi bagi pengelola kegiatan dan para pelaku usaha jasa konstruksi di kabupaten Magetan.

Sejumlah siswa SMKN 1 Tuban dan SMKN 1 Singgahan di Kabupaten Tuban melaksanakan Uji Sertifikasi Kompetensi (USK) untuk mendapat sertifikat kompetensi berupa Juru gambar/Drafman Arsitektur dan Mandor tukang batu/bata/beton yang dapat dipergunakan sebagai bekal saat terjun ke dunia kerja nantinya pada tanggal 27 - 28 Mei 2021 kemarin.

PENYIAPAN TRAINING NEED ASSESMENT PELATIHAN TENAGA AHLI KONSTRUKSI Palu (31/5), Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah melalui Bidang Bina Jasa Konstruksi kembali mengadakan Focus Group Discussion Penyiapan Training Need Assesment Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi yang mana saat ini memasuki tahapan ke III dari IV tahapan, terkait akan segera diselenggarakannya Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Tahun Anggaran 2021. Pada FGD kali ini juga kembali dihadirkan perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Perwakilan Asosisasi dan Perwakilan Pemerhati Jasa Konstruksi. Adapun Narasumber pada FGD ini yakni Ir. Mastura Labombang, ST.,MT., dan Andi Asnudin, ST.,MT. Sedangkan materi pembahasan pada FGD hari ini adalah penyampaian hasil penelitian terkait jumlah tenaga ahli konstruksi yang dibutuhkan untuk 5 tahun kedepan. Sebagai sampel Hasil penelitian pada tahun 2020 untuk Ahli berjumlah 874 yang terbagi menjadi 564 Tenaga Ahli Konstruksi, kemudian 310 Tenaga Ahli Konsultan yang sesuai Jabatan Kerja. Pada kesempatan yang sama dalam FGD ini, ada beberapa penyampaian pendapat yakni dari Pemerhati Jasa Konstruksi Bapak Dr. Ir. TAM Tilaar, M.T menyampaikan “… Materi yang perlu ditambahkan dalam pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli yakni Materi tentang Hukum Kontrak selain materi Keahlian K3, sehingga dapat menghasilkan Ahli yang lebih memahami  Hukum Kontrak yang dapat menunjang proyek ahli kontrak konstruksi…” Selain itu, ada juga perwakilan Asosiasi yakni Bapak Ir. Solmi menyampaikan “… Tenaga kerja setiap tahunnya ada yang cacat tetap, meninggal dan lain-lain, pendataan hal ini diperlukan dimasukkan dalam datanya…” Tentunya dalam Penyiapan Training Need Assesment Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi yang ingin dicapai untuk 5 tahun kedepan yaitu ; untuk dapat mengetahui jumlah kebutuhan tenaga kerja konstruksi (Tenaga Ahli), untuk dapat mengetahui jumlah kebutuhan pelatihan tenaga kerja konstruksi (Tenaga Ahli), serta untuk dapat mengetahui jumlah tenaga konstruksi (Tenaga Ahli) yang terlatih dan tersertifikat di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 – 2025.

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah menerima kunjungan dari BPJS Ketenagakerjaan sekaligus mengadakan Rapat Koordinasi terkait Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja di Sektor Jasa Konstruksi. Turut hadir dalam Rapat tersebut Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Palu, Pejabat Esselon III, Esselon IV dan PPK/PPTK lingkup Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, rapat ini diselenggarakan guna menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Rapat koordinasi ini juga memberikan rekomendasi kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk dapat segera mengeluarkan Surat Edaran terkait Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja di Sektor Jasa Konstruksi khususnya di Wilayah Sulawesi Tengah.

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah melalui Bidang Bina Jasa Konstruksi, mengikuti kegiatan Magang KPDBU oleh Direktorat PPP Bappenas guna mendukung peningkatan kapasitas SDM Daerah dalam penyiapan data dan informasi proyek Bidang PUPR yang dapat dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU). Kegiatan ini berlangsung selama 4 (empat) hari sejak tanggal 27 s.d 30 April 2021 secara daring (virtual meeting), diikuti 15 orang dari PNS Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Akademisi dari Universitas Tadulako Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan Materi ; Pengenalan KPBU umum (tahapan KPBU, dokumen), Screening Proyek KPBU, Pengenalan PT PII dan penjelasan tentang Jaminan Pemerintah pada Proyek KPBU, serta Penyusunan Outline Studi Pendahuluan.

          Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat melalui Bidang Jasa Konstruksi, melaksanakan Sosialisasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Jasa Konstruksi Terintegrasi Melalui Online Single Submission (OSS) pada Tanggal 29 April 2021 yang di adakan secara Virtual. Peserta pada acara ini adalah Dinas yang menangani Sub Urusan Jasa Konstruksi, Dinas yang menangani perijinan, Asosiasi Badan Usaha dan para masyarakat jasa konstruksi.           Acara dimulai laporan pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Seksi Pengaturan, Suparyo, ST. MT., mewakili Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang yang sedang mengikuti rapat pimpinan, sambutan sekaligus membuka acara kegiatan disampaikan oleh Kepala Bidang Jasa Konstruksi, Dr. Indra Maha, ST. MT. Para Narasumber pada acara ini adalah 1. Siti Tiefryani Fahlyah, S.IP., M.Sc (Kepala seksi Pelayanan Konsultasi Perizinan Berusaha Badan Koordinasi Penanaman Modal (DKPM)) dengan materi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik  melalui Online Single Submission (OSS). 2. Ir. Nicodemus Daud, M.Si (Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR ) dengan materi Kebijakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sesuai PP 5 Tahun 2021 dan Kewenangan Pemerintah Daerah sesuai PP 14 Tahun 2021. 3. H. Agus Gendroyono, ST., MT. (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)) dengan materi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 dan perubahannya Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 dengan substansi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi dan Registrasi Badan Usaha. Link rekaman Acara https://www.youtube.com/watch?v=7Wo12OQkwzg @bima.jakonjabar #jakonjabar #dbmprjabar #jasakonstruksi # 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan CP Tuban bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tuban mensosialisasikan manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat dalam hal ini para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang ada di kabupaten Tuban. Kegiatan yang diadakan di Ruang Rapat Ronggolawe Lantai 3 Setda Kabupaten Tuban dengan mengundang 51 perwakilan anggota Asosiasi  pada hari Rabu (21/04). Ir, Sunarto, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Tuban dalam sambutannya saat membuka acara mengatakan bahwa dengan terbitnya peraturan-peraturan diantaranya Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, kemudian ada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2021 menandakan bahwa Pemerintah hadir dalam usaha perlindungan bagi tenaga kerja konstruksi melalui BPJS Ketenagakerjaan. Mantan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban ini menambahkan, Sosialisasi kegiatan ini perlu secara intensif disampaikan agar diketahui oleh masyarakat secara luas. Salah satunya dengan mengadakan kegiatan yang melibatkan Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang menggunakan jasa tenaga kerja konstruksi. “Pemkab memberikan apresiasi dengan diadakannya kegiatan Sosialiasi ini. Saya berharap kegiatan ini bisa berdampak pada penambahan pemahaman pengetahuan dan meningkatkannya kesadaran perlindungan kerja bagi tenaga kerja konstruksi melalui BPJS Ketenagakerjaan,” tuturnya. Sebagai narasumber penyampaian materi adalah Sonny Alonsye selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan CP Tuban. Dalam paparannya disampaikan peraturan-peraturan tentang kewajiban bagi perusahaan untuk ikut serta dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Juga menjelaskan tentang ruang lingkup kepesertaan jasa konstruksi, ada juga cakupan program bagi pekerja jasa konstruksi, yaitu Jaminan kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Terkait tata cara dan proses administrasi pendaftaran  dan pembayaran iuran jasa konstruksi Sonny mengatakan “Sangat mudah, calon peserta tinggal mengisi formulir pendaftaran jasa konstruksi dan penetapan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang bisa diunduh secara online, dan setor iuran ke bank-bank Pemerintah yang telah menjalin kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan CP Tuban, diantaranya Bank Mandiri, Bank BNI, BRI dan BTN. Ini sebagai salah satu cara agar calon peserta dapat dengan mudah membayar iuran tidak seperti tahun sebelumnya, yang mengantri hanya di salah satu bank saja”, tandasnya. Sonny Alonsye berharap agar dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam pengurusan BPJS Ketenagakerjaan dapat meningkatkan optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Sehingga dapat memberikan perlindungan yang nyata bagi tenaga kerja konstruksi khususnya yang ada di Kabupaten Tuban.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota termasuk Pemerintah Kabupaten Jombang mempunyai kewenangan dalam pembinaan badan usaha jasa konstruksi. Baru-baru ini , pada tanggal 8 April 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang mengadakan Sosialisasi Perizinan Usaha Orang Perseorangan. Narasumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sosialisasi yang dihadiri oleh penyedia jasa konsultansi ini memang bertujuan untuk menginformasikan kepada penyedia jasa konsultansi dan jasa pekerjaan konstruksi bahwa usaha perorangan di bidang jasa konstruksi harus memiliki kartu TDUP (Tanda Daftar Usaha Perseorangan) yang seperti digunakan untuk usaha dalam bidang jasa konstruksi. Prosedur penerbitan kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan Jasa Konstruksi sangat mudah. Semua dilakukan secara online melalui sistem OSS (Online Single Submission). Tujuan dari dipermudahnya pembuatan TDUP adalah agar usaha orang perseorangan jasa konstruksi mempunyai legalitas dan terdaftar pada database informasi Jasa Konstruksi. Di waktu yang sama, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga melaksanakan bimbingan teknis Standarisasi Instalasi Elektrikal Bangunan Gedung. Dengan narasumber  yang telah berpengalaman di pekerjaan bidang elektrikal, kegiatan ini merupakan upaya pembinaan bagi para penyedia jasa konstruksi khususnya dalam hal kelistrikan. Pada pembangunan gedung, banyak dijumpai gambar perencanaan instalasi kelistrikan yang tidak sesuai standar sehingga berakibat pada pemasangan instalasi listrik yang tidak optimal pada saat pembangunan gedung. Hal itu tentu akan berdampak pada fungsi gedung. Selain itu juga akan menyulitkan pada masa pemeliharaan gedung. Peserta yang sebagian besar dari penyedia jasa konsultan tampak antusias mengikuti bimbingan teknis tersebut.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur melaksanakan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) yang diselenggarakan di Double Tree by Hilton Surabaya, Surabaya. Pelatihan ini dilaksanakan selama 2 hari yakni mulai tanggal 29-30 Maret 2021. Kabupaten Sidoarjo mengirimkan 1 orang untuk menjadi admin/operator SIPJAKI. Admin tersebut akan terus melakukan update kegiatan yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi di kabupaten Sidoarjo. Kegiatan penyelenggaraan tersebut akan menjadi informasi bagi masyarakat luas tentang pelaksanaan bidang jasa konstruksi cakupan kabupaten Sidoarjo.  

SIPJAKI sebagai platform pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi yang dilakukan pemerintah pusat,provinsi,dan kabupaten/kota. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabnupaten Bangkalan selaku OPD yang membidangi hal tersebut,telah mengikuti Bimbingan Teknis SIPJAKI yang diadakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur pada tanggal 29-30 Maret 2021 di Double Tree Hotel,Surabaya. Dalam kesempatan itu, Dinas PUPR Bangkalan diwakili oleh salah satu perwakilan dari bidang Jasa Konstruksi yang selanjutnya akan mengoperatori SIPJAKI di Kabupaten untuk kedepannya.