UPTD Peralatan dan Perbengkelan PUPR Kab. Sumedang Tangani Tanah Longsor pada Jalan Jingkang-Cisumur

Kamis, 18/02/21- UPTD PUPR Wilayah Cimalaka bersama warga setempat melakukan gerakan bersama menangani ruas Jalan Ganeas-Citendo. Kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam rangka pemeliharaan jalan kabupaten. Kegiatan tersebut di danai non APBD kata Kepala UPTD PUPR Wil. Cimalaka Yogi Subarkah, S.IP setelah dikonfirmasi lewat whatsapp. (bcl) (18/02/21)

Tanjungkerta, 16/02/21 – UPTD PUPR Wilayah Tanjungkerta melakukan pembersihan pasca longsor pada ruas jalan Sindangtaman-Sukamantri karena dikhawatirkan jalanan akan menjadi licin disebabkan tanah lumpur yang menimpa badan jalan. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasubag TU Yayan widaya, SE untuk segera menangani longsoran tanah yang menimpa bahu maupun badan jalan. Alhamdulillah pada saat kejadian tersebut tidak ada korban jiwa karena pada waktu itu jalanan cukup sepi tidak ada kendaraan yang melintasi ruas jalan tersebut. (bcl 16/02/21)

Gedung Negara, Rabu 17/02/21 – Sekretaris Dinas PUPR R. Sonny Nurgahara, S.T.,S.Sos.,M.Si mendampingi Bupati Sumedang Dr.H.Dony Ahmad Munir, S.T.,MM menerima kunjungan silaturahmi sekaligus kunjungan kerja Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kementerian PUPR Hari Suko Setiono dan rombongan. Dalam kesempatan tersebut Bupati Sumedang mengajukan permohonan pembangunan jalan di Kabupaten Sumedang diantaranya proyek pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Jatigede dari blok Karamat sampai Pasir Ringkik serta proyek jalan strategis lainnya. Sementara itu maksud kunjungan Kepala Balai Besar PJN Kementerian PUPR bersama perwakilan PT. Citra Karya Jabar Tol selaku investor jalan Cisumdawu untuk membahas percepatan pembangunan jalan tol. (bcl 18/02/21)

Tanjungkerta, 08/02/21- UPTD PUPR Wilayah Tanjungkerta segera melakukan pembersihan longsor ruas jalan Cimalaka-Cipadung STA 0+50 agar akses jalan kembali lancar dan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kecelakaan pada kendaraan roda 2 akibat jalan licin yang disebabkan material longsor.

Akibat tingginya intensitas curah hujan yang tinggi mengakibatkan bencana alam banjir dan longsor serta pohon tumbang di beberapa wilayah Kabupaten Sumedang. Dengan kejadian yang terjadi di beberapa wilayah tersebut Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir, ST.,MM segera melakukan kunjungan untuk meninjau langsung ke tempat kejadian salah satunya ke lokasi Jembatan Leuwi Awi di Kecamatan Ujungjaya. Bupati Sumedang di dampingi oleh Sekretaris Dinas PUPR Rd. Sonny Nurgahara, S.T.,S.Sos.,M.Si beserta para pejabat lainnya. (08/02/21)

Minggu, 7/2/21 – Telah terjadi jalan amblas dan longsor di jalan Conggeang-Ujungjaya yang tepatnya di Blok Sawah Dalem Desa Cacaban Kecamatan Conggeang. Hal ini telah disampaikan oleh Sekretaris Dinas PUPR Rd. Sonny Nurgahara, S.T.,S.Sos.,M.Si kepada Bapak Bupati Sumedang. Kejadian tersebut diperkirakan pukul 19.30 WIB saat turun hujan lebat. Beruntungnya kejadian ini tidak ada korban jiwa namun untuk sementara tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4 atau lebih. Tindakan sementara yang dilakukan oleh aparat yaitu dengan memasang Police Line di tempat kejadian peristiwa (TKP).. (08/02/21)

(Beritadaerah – Sumedang) Selain berfungsi sebagai irigasi, air baku, pengendalian banjir dan pembangkit listrik, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rayat (PUPR) akan memanfaatkan area sabuk hijau (greenbelt) bendungan untuk ditanami berbagai jenis pohon bernilai ekonomis. Salah satunya adalah Bendungan Jatigede dan Bendungan Cipanas di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. “Kegiatan penanaman pohon di area sabuk hijau bendungan merupakan salah satu upaya untuk mengajak masyarakat berperan aktif dalam upaya konservasi sekaligus pengembangan potensi ekonomi lokal di sekitar bendungan, yang dilakukan tanpa mengganggu fungsi utama bendungan sebagai tampungan air,” kata Menteri Basuki. Staf Ahli Menteri PUPR (SAMPU) Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Sudirman mengatakan Menteri Basuki menginstruksikan agar dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, baik jalan tol maupun bendungan, selalu berlandaskan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Untuk itu, setiap bendungan harus ditata dan memiliki kawasan sabuk hijau yang memadai melalui penanaman pohon yang disesuaikan dengan struktur tanah dan memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat,” katanya saat meninjau Bendungan Jatigede dan Cipanas di Kabupaten Sumedang,” Senin (26/10/2020). Menurut Sudirman, pelaksanaan penanaman pohon ini akan melibatkan Ikatan Purnabhakti Kementerian Pekerjaan Umum (IPPU) dan kelompok masyarakat setempat. Penanaman pohon tersebut akan dilakukan secara serentak di bendungan- bendungan di Indonesia dalam rangka memperingati Hari Bhakti PU ke -75 pada tanggal 3 Desember 2020 mendatang. “Selain itu, para Kepala Balai dan Kepala Satker harus memetakan mana saja area yang akan ditanami pohon,” tambahnya. Adapun lahan sabuk hijau di kawasan Bendungan Jatigede merupakan lahan bekas quarry pembangunan di Gunung Julang Kecamatan Cisitu seluas 50 hektar. Selanjutnya lahan pasang surut 1000 hektar di area genangan Bendungan Jatigede, lahan hilir bendungan seluas 40 hektar, lahan tukar menukar kawasan hutan seluas 700 ha di Kecamatan Wado dan Conggeang. Bendungan Jatigede merupakan bendungan terbesar kedua di Indonesia setelah Bendungan Jatiluhur dengan kapasitas tampungan sebesar 979,5 juta meter kubik (m3), sudah beroperasi penuh dan manfaatnya telah banyak dirasakan para petani. Areal persawahan yang mendapatkan jaminan pasokan air sudah mencapai potensi optimal untuk mengairi 90.000 hektar lahan sawah yang berada di Indramayu, Majalengka serta Cirebon. Selain untuk keperluan irigasi, Bendungan Jatigede juga untuk kebutuhan air baku sebesar 3.500 liter per detik. Selain itu memiliki manfaat sebagai pengendali banjir di Kabupaten Indramayu dan Cirebon seluas 14.000 hektar, yakni dengan mengendalikan aliran Sungai Cimanuk, dan menjadi penghasil Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebesar 110 megawatt (MW). Sedangkan Bendungan Cipanas yang berada di Desa Cijeungjing Kabupaten Sumedang tengah dibangun dengan progres fisik mencapai 63 % dan memiliki manfaat sebagai daerah irigasi seluas 9.423 hektar di dua wilayah Kabupaten, yakni Indramayu dan Sumedang. Bendungan Cipanas juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan air baku dengan kapasitas 850 liter per detik dan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro sebesar 3 MW. Sekain itu Bendungan Cipanas menjadi pengendali banjir di Indramayu karena mampu memotong debit banjir 1.220 m3/detik menjadi 745 m3/detik, serta memiliki potensi untuk wisata. Di area sabuk hijau Bendungan Cipanas rencananya akan ditanami mangga gedong gincu Agustinus Purba/Journalist/BDEditor : Agustinus

Dinas PUPR (02/07/20) – Tim personil URCTL sedang menurunkan 35 ton bahan baku asphalt pada hari Jumat (02/07/20) pekan lalu yang diangkut oleh truck jenis Toronton. Bahan asphalt tersebut disiapkan untuk pelaksanaan kegiatan URCTL yang tersebar di beberapa wilayah perkotaan. Dengan adanya kegiatan URCTL ini Dinas PUPR Kabupaten Sumedang tetap berkomitmen berupaya untuk mempertahankan kondisi jalan kabupaten tetap mantap selain kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten yang dikelola oleh 9 UPTD wilayah. (bcl)(07/07/20)  

Sumedang - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta pembangunan Bendungan Cipanas di Kabupaten Sumedang selesai lebih cepat dalam rangka mendukung ketahanan air dan pangan nasional. Progres pekerjaan fisik Bendungan Cipanas saat ini mencapai 59,72% dengan target penyelesaian pada akhir tahun 2022. "Berdasarkan laporan jadwal pelaksanaan, bendungan direncanakan selesai tahun 2023. Namun hari ini saya minta agar pelaksanaan pekerjaan bisa dipercepat dan diselesaikan lebih cepat, yakni pada tahun 2022" kata Menteri Basuki saat meninjau, pembangunan Bendungan Cipanas, Selasa (30/6/2020). Bendungan Cipanas mulai dikerjakan sejak 2017 dengan masa pelaksanaan hingga 2021. Bendungan yang termasuk salahsatu Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mendukung ketahanan air dan pangan nasional ini memiliki daya tampung cukup besar yakni 250 juta m3. Dengan daya tampung sebesar itu, Bendungan Cipanas akan mampu mengairi jaringan irigasi seluas 7. 432 hektar untuk lahan pertanian di Kabupaten Sumedang dan sebagian Kabupaten Indramayu. Diharapkan suplai air irigasi dari Bendungan Cipanas dapat membantu petani meningkatkan intensitas tanamnya jika dibandingkan dengan metode tadah hujan yang hanya satu kali dalam setahun. Bendungan ini merupakan tipe urugan batu inti tegak yang dilengkapi dengan terowongan pengelak sepanjang 400 meter. Sumber air berasal dari Sungai Cipanas yang merupakan bagian dari Satuan Wilayah Sungai Cimanuk - Cisanggarung dengan luas lahan dibutuhkan seluas 1.703 hektar. Bendungan multifungsi ini juga memiliki fungsi lain untuk memenuhi kebutuhan air baku dengan kapasitas sebesar 850 liter per detik dan berpotensi menjadi sumber Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) sebesar 3 MW. Bendungan dengan total luas genangan 1.315 hektar ini juga akan dimanfaatkan sebagai tampungan air pengendali banjir untuk wilayah Indramayu dan sekitarnya karena mampu mengurangi debit banjir sebesar 250 m3/detik serta memiliki potensi untuk wisata. Biaya pembangunan bendungan sebesar Rp 1,3 triliun bersumber dari APBN yang dilaksanakan dengan dua paket konstruksi. Paket pertama dikerjakan oleh PT. Wijaya Karya - PT. Jaya Konstruksi KSO. Sementara paket 2 dikerjakan PT. Brantas Abipraya (Persero). Turut mendampingi Menteri Basuki, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Jarot Widyoko, Direktur Operasi dan Pemeliharaan Lilik Retno, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (Tri) Biro Komunikasi PublikKementerian PUPR Facebook : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatTwitter : @kemenpuInstagram : kemenpuprYoutube : kemenpu #PUPRBersatuAtasiCOVID-19#InfrastrukturUntukIndonesiaMaju#PUPRSigapMembangunNegeri

MALANG - Sejalan dengan PP No.22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang tertuang dalam Pembinaan Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Terampil Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi. Pelatihan dan Sertifikasi yang diikuti oleh 60 warga Kota Malang ini berlangsung selama 5 hari di Universitas Merdeka Malang. Kegiatan yang bekerjasama dengan Lembaga pelatihan Kerja (LPK) Universitas Merdeka Malang ini dibuka oleh Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Ir. Diah Ayu Kusumadewi, M.T. pada Senin, 25 Oktober 2021. Beliau menyampaikan bahwa kebutuhan daya saing usaha, beragamnya standar kompetensi, dan lemahnya daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) membuat pentingnya pelaksaan kegiatan pelatihan ini. "Salah satu upaya penataan dan penguatan sektor jasa konstruksi adalah pelatihan tenaga terampil konstruksi, dimana pelatihan tersebut merupakan kegiatan meningkatkan kompetensi tenaga terampil sehingga dapat terpenuhi kualitas dan kuantitas tenaga terampil konstruksi." ujar Diah. Acara pembukaan ini turut dihadiri oleh Rektor Universitas Merdeka Malang dan Ketua UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Singosari. Pelatihan ini sendiri dilaksanakan selama 5 hari, yaitu pada 25-29 Oktober 2021 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang. Hari pertama dan kedua, peserta yang terbagi menjadi 3 kelas disuguhi dengan pemahaman teori yang disampaikan oleh para instruktur. Di hari ketiga dan keempat, peserta dengan antusias melakukan praktik lapangan berupa cara pemakaian APD dan body harness yang benar, simulasi pemakaian APAR, serta praktik menaiki dan menuruni scaffolding dengan APD terpasang. Di hari kelima, para peserta menjalani ujian sertifikasi berupa ujian tulis, lisan, dan praktik dari para asesor. Disini lah para peserta akan dinilai kompetensinya untuk bisa mendapatkan sertifikat kompeten dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi). Dengan adanya kegiatan pelatihan tenaga terampil konstruksi ini diharapkan semakin tersedianya SDM yang kompeten dan memiliki standar dalam kegiatan konstruksi di Kota Malang. Dalam kesempatan ini, tersedianya personel-personel pelopor K3 Konstruksi, yang paham dan sadar akan prosedur keselamatan dan kesehatan dalam pekerjaan konstruksi, hingga pada akhirnya dapat mencegah dan meminimalisasi kecelakaan kerja.(Rio Dermawan Ridhwan)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan bekerja sama dengan Balai Jasa Konstruksi Kementerian PUPR Wilayah IV Surabaya menyelengarakan Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi ( SMKK )/Petugas K3. Pelaksanaan selama 5 hari tanggal 25 – 28 Oktober 2021, diikuti oleh 50 orang peserta, terdiri dari : 40 orang peserta laki – laki dan 10 orang peserta perempuan. Pelaksanaan Bimtek secara online/daring. Pembukaan acara oleh Bpk. Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi Edy Apriyanto,S.ST. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan amanat Undang - undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dang Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU No 2 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman SMKK. Kegiatan ini dapat terlaksana dengan lancar dan baik. Dengan terlaksananya kegiatan ini diharapkan pelaksanaan pekerjaan konstruksi khususnya yang ada di kabupaten Magetan dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan dan aturan terkaiat pelaksanaan SMKK.  

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan bekerja sama dengan Balai Jasa Konstruksi Kementerian PUPR Wilayah IV Surabaya menyelengarakan Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Tenaga Terampil Pelaksana Pekerjaan Jalan. Pelaksanaan selama 2 hari tanggal 21 – 22 Oktober 2021, diikuti oleh 50 orang peserta, terdiri dari : 42 orang peserta laki – laki dan 8 orang peserta perempuan. Pelaksanaan Bimtek secara online/daring. Pembukaan acara oleh Bpk. Kepala Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Magetan Bpk Muhtar Wakid,S.ST, MT. Dalam sambutannya beliau menyampaikan dengan adanya bimbingan teknis dan sertifikasi tenaga terampil ini diharapkan dapat meningkatan kemampuan dan ketrampilan tenaga kerja serta menumbuhkan tenaga kerja yang berdaya saing tinggi. Sertifikat  ini sebagai bentuk pengakuan  kompetensi kerja  tenaga terampil konstruksi yang diharapkan dapat membawa kemajuan pekerjaaan konstruksi khususnya di kabupaten Magetan