Bimbingan Teknis Administrator SIPJAKI Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

    Dalam rangka penyusunan harga satuan, upah, bahan bangunan dan gedung triwulan IV tahun anggaran 2021, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas melalui bidang Jasa Konstruksi menyelenggarakan rapat internal  pada tanggal 10 Nopember 2021 yang diikuti oleh Kepala Dinas dan pejabat Eselon III dan IV yang melaksanakan kegiatan pembahasan harga satuan upah, bahan bangunan dan gedung triwulan IV dari bidang-bidang yang meliputi Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Tata Ruang, Bidang Cipta Karya dan Bidang Jasa Konstruksi yang pada kegiatan tersebut memberikan arahan, masukan dan saran untuk penyusunan harga satuan upah, bahan bangunan triwulan IV serta menyepakati bersama.

Penulis Muhammad Choirul Anwar | Editor Muhammad Choirul Anwar JAKARTA, KOMPAS.com Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Asosiasi Roll Former Indonesia (ARFI) mendorong terciptanya sistem informasi jasa konstruksi yang terintegrasi. Belum lama ini, Kementerian PUPR menerbitkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi (SDMPK). Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kementerian PUPR Nicodemus Daud menyampaikan penjelasan terkait pentingnya implementasi aturan tersebut. Dengan Permen ini, maka sudah seharusnya produsen material konstruksi dan pemilik peralatan konstruksi melakukan pencatatan pada Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK). SIMPK ini merupakan bagian dari sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. “Kami saat ini memang tengah gencar-gencarnya untuk mempromosikan Permen PUPR No 7 Tahun 2021 tentang SDMPK. Bak gayung bersambut, kami senang upaya kami ini mendapat sambutan dari ARFI,” ujarnya dalam sebuah keterangan, dikutip pada Rabu (17/11/2021). Menurunya, pencatatan data ini akan menjadi alat bagi Kementerian PUPR untuk melakukan banyak hal seperti perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). “Yang kedua itu nanti pada saat tender, program Sistem Informasi HPS Terintegrasi (Sipasti) yang digunakan untuk menyusun analisis harga itu juga nantinya dapat menggunakan data dari SIMPK ini,” terang Nicodemus. Ia menambahkan, dengan data SDMPK yang tercatat di SIMPK, khususnya data harga produk dari pabrikan yang kini harus disertakan dalam lembaran SIMPK, Kementerian PUPR juga dapat melakukan efisiensi anggaran. Transparansi harga antara di pabrikan dan di lapangan harus diketahui agar data dari SIMPK yang digunakan menjadi decision making tools ini, betul-betul berisi harga yang kompetitif. “Nah ini ke depan kita berbicara bahwa bagaimana kita berusaha supaya semuanya transparan. Harga material dipabrik kita tahu enggak masalah. Dari sana dibawa ke lapangan, nah bagaimana prosesnya. Ini yang coba kami angkat supaya ke depan itu dengan anggaran yang ada, kita bisa membangun lebih banyak infrastruktur,” ucapnya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu melaluai Bidang Jasa Konstruksi telah melaksanakan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi. Pelatihan ini dilaksanakan selama tiga (3) hari yaitu pada tanggal 15 s.d. 17 November 2021. Pesertanya adalah khusus Ahli Teknik Jalan. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan para peserta dapat meingkatkan wawasan dan pengetahuan sehingga dapat meng-update ilmu yang sudah dimiliki.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Administrator SIPJAKI pada tanggal 16 - 17 November 2021 bertempat di Mega Hotel & Resort, Kegiatan di Ikuti oleh SKPD-SKPD di Kabupaten Bogor yang mempunyai Kegiatan Konstruksi, Acara di Buka oleh Ir. Bambang Widadi, MM selaku Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor. 

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Administrator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya

Kab. kubu raya telah mengikuti pelatihan kapasitas administrator sistem informasi pembina jasa konstruksi (SIPJAKI) tanggal 15 nov 2021 yang dilaksanakan oleh dinas PUPR Prov. Kalimantan Barat

Bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kota Singkawang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas Administrator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) pada Hari Senin, Tanggal 15 November 2021 bertempat di Hotel IBIS Jl. A. Yani Pontianak .....................................................................................

Dinas PUPR kembali mengadakan kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi di Gedung Simpurusiang hari ini (02/10). Acara ini berlangsung selama 2 hari dari hari ini tanggal 02 November 2021 sampai besok tanggal 03 November 2021. Acara ini dibagi kedalam 2 pemateri yaitu Penjelasan Perpres No. 12 tahun 2021 yang dibawakan oleh Ir. H. Muhammad Alfian Amri, M.Si selaku Ketua IAPI (Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia) DPD Provinsi Sulawesi Selatan dan Pengendalian Kontrak Konstruksi yang pematerinya adalah Kepala Bidang Sumber Daya Air Andi Juana Fachruddin, S.ST. Acara ini dibuka oleh  Bupati yang diwakili oleh Asisten II Senfry Oktovianus, S.STP.,MPA dan penyampaian sepatakata dari panitia Tri Askari Yulianto, S.T.,MM selaku Kepala Bidang Jasa Konstruksi. Adapun PPTK dari kegiatan ini yaitu Samiyem, SE. Acara ini dihadiri oleh PPK dan PPTK dimasing-masing OPD, Konsultan dan Kontraktor. Harapan Sosialisasi ini agar lebih paham mengenai pengendalian kontrak konstruksi serta lebih meningkatkan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK).  

Kabupaten Pekalongan telah mengikuti Pelatihan/ Workshop SIPJAKI Provinsi Jawa Tengah dengan narasumber dari Kementrian PUPR Dirjen Bina Konstruksi

Pandemi Covid-19 berdampak pada semua bidang  kehdupan, termasuk bidang Jasa Konstruksi yang sangat terpukul. Beberapa kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat lewat Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi dikeluarkan untuk membantu pengusaha jasa kontruksi, seperti kebijakan padat karya, kewajiban menyertakan pengusaha kontruksi daerah dalam pembangunan sampai pembuatan Ranperda.  .. Akan tetapi “Kebijakan tersebut belum berjalan dengan baik,” Ujar perwakilan Pengurus  Gabungan Pengusaha Konstruksi (Gapensi) Jawa Barat,  saat beraudiensi dengan Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jawa Barat,Bambang Tirtoyuliono, Rabu (4/11) di Ruang Rapat Adi Bima Utama.  ..Atas laporan tersebut , Kadis sangat menaruh perhatian dan akan berusaha membantu membicarakan dengan pihak berwenang agar mendapatkan solusi terhadap masalah tersebut, sehingga pengusaha jasa kontruksi bisa bangkit lagi. “Semoga Gapensi dan Dinas BMPR terus berkoordinasi dan berkolaborasi untuk mengembangkan Jasa Kontruksi di Jawa Barat,” ungkap Kadis. Hadir dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Dinas BMPR, Asep Supriatna, Kepala Bidang (Kabid) Jasa Kontruksi , Indra Maha, Kabid Teknik, Gumilang , Kadid Harbang,Agus Salim serta perwakilan Pengurus Gapensi Jawa Barat.???️✨ @ridwankamil @ruzhanul @swangsaatmaja  @humas_jabar @bambangtirtoyuliono @bambangtirto9 @gatensi_jabar #jabarjuara #jabarsehatlahirbatin #JabarTanggapCovid19 #dbmprjabar #infrastruktur #infrastrukturuntuknegeri https://www.instagram.com/p/CV2SZrHhkbM

Pengurus Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Jawa Barat, Rabu (4/11) mengadakan audiensi dengan Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jawa Barat, Bambang Tirtoyuliono didampingi Sekretaris Dinas BMPR, Asep Supriatna dan Kepala Bidang Jasa Konstruksi , Indra Maha sebagai tuan rumah, serta Kepala Bidang Teknik, Gumilang  dan Kepala Bidang, Harbang, Agus Salim. .. Pertemuan berlangsung santai diselingi gelak tawa yang hadir. Pada kesempatan tersebut  HPJI  berkenalan dengan, Bambang Tirtoyuliono sebagai Kepala Dinas BMPR yang baru. Selanjutnya disampaikan bahwa HPJI merupakan organisasi profesi bagi para perencana, pelaksana, pengembang jalan dan transportasi, serta perusahaan dan institusi yang menaruh minat dalam pengembangan prasarana jalan dan transportasi di Indonesia. ..HPJI juga  mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Sertifikat Keahlian dan Sertifikat Ketrampilan kepada anggotanya khususnya dalam bidang Jalan dan Jembatan.Kadis sangat antusias menyambut kedatangan pengurus HPJI, dan menegaskan bahwa Dinas BMPR siap menjadi mitra HPJI dalam pengembangan jalan dan jembatan di Jawa Barat,??✨✨?️?️ @ridwankamil @ruzhanul @swangsaatmaja  @humas_jabar @bambangtirtoyuliono @bambangtirto9#jabarjuara #jabarsehatlahirbatin #JabarTanggapCovid19 #dbmprjabar #infrastruktur #infrastrukturuntuknegeri https://www.instagram.com/p/CV1rUMfhu-g

Dpupr.sumedangkab.go.id – Dinas PUPR Kabupaten Sumedang membuat bendung di wilayah Daerah Irigasi Pasir Angin Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan. Pembuatan bendung ini di danai dari APBD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021 oleh bidang SDA.  Maksud dibuatkannya bendung ini untuk menaikan permukaan air sungai sehingga bisa masuk ke saluran irigasi yang nantinya dapat mengairi areal persawahan di daerah tersebut karena kondisi saluran air sebelumnya agak susah menerima pasokan air dari sungai. Dengan pembuatan bendung ini diharapkan dapat menjadi solusi keterbatasan pasokan air melalui bangunan pembawa irigasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas para petani di daerah sekitar.