Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Seri 19: Integrasi Teknologi LiDROC 360 untuk Analisa Bangunan Heritage.

Muara Teweh, Rabu 09 Juli 2025. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara melalui Bidang Jasa Konstruksi melaksanakan Pelatihan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi yang diperuntukkan bagi CPNS lingkup Dinas PUPR. Sebanyak 52 orang CPNS dari Bidang Cipta Karya, Bina Marga, Sumber Daya Air, Tata Kota, Tara Ruang, UPT. ALKAL, dan Sekretariat mengikuti pelatihan ini. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan di Aula Dinas PUPR Kab. Barito Utara dengan Narasumber dari Bidang Jasa Konstruksi yaitu Bapak Ir. Roby Chahyadi, ST., MT.Kepala Dinas PUPR Kab. Barito Utara, Bapak Muhammad Iman Topik S.I.P., M.Si berharap seluruh peserta dapat aktif berdiskusi, bertanya, dan berbagi pengalaman, karena manfaat dari pelatihan ini sangat besar bagi prestasi dan kelancaran pembangunan infrastruktur di Barito Utara. Beliau juga menambahkan program pelatihan ini merupakan bagian dari komitmen dalam meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur, khususnya dalam hal pengawasan pelaksanaan proyek konstruksi. Sebagai CPNS yang akan bertugas di lapangan, rekan-rekan dituntut memiliki kemampuan teknis yang kuat, memahami standar mutu, keselamatan kerja, serta ketentuan perizinan dan regulasi yang berlaku. Kepala Bidang Jasa Konstruksi, Ibu Laila Nur Afiati, S.E, dalam Laporannya sebagai ketua pelaksana kegiatan menyatakan tujuan dari kegiatan pelatihan ini untuk mewujudkan SDM DINAS PUPR KABUPATEN BARITO UTARA menjadi pengawas konstruksi yang kompeten, efisien, dan profesional, sehingga mendukung pelaksanaan proyek infrastruktur yang tertib, berkualitas, dan berkelanjutan.

Luwuk, 5 Agustus 2025 – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banggai terus berkomitmen dalam menjamin kelancaran dan kepatuhan pelaksanaan proyek-proyek konstruksi di wilayahnya. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi perizinan berusaha berbasis risiko jasa konstruksi terhadap sejumlah badan usaha yang tengah mengerjakan proyek fisik di lapangan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari amanat regulasi pemerintah yang mewajibkan setiap badan usaha penyedia jasa konstruksi untuk memiliki dokumen perizinan sesuai klasifikasi dan kualifikasi usaha berbasis risiko, sebagaimana diatur dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS). Tim dari Bidang Bina Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kabupaten Banggai melakukan kunjungan langsung ke lokasi-lokasi proyek guna memastikan bahwa badan usaha pelaksana telah memenuhi seluruh ketentuan perizinan, antara lain NIB, Sertifikat Badan Usaha (SBU), dan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) bagi tenaga kerja konstruksi serta peralatan Proyek yang digunakan. Selain itu, turut dievaluasi kesesuaian dokumen dengan jenis pekerjaan, dan penerapan standar keselamatan kerja di lapangan. “Kegiatan ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa proyek dijalankan oleh pelaku usaha yang kompeten dan legal secara administratif, serta untuk meminimalisir risiko hukum dan teknis yang bisa timbul di kemudian hari,” ungkap Jafung Pembina Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kabupaten Banggai dalam keterangannya. Dari hasil pemantauan awal, beberapa badan usaha diketahui telah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan, Kegiatan ini akan terus dilakukan secara berkala selama masa pelaksanaan proyek berlangsung. Pemerintah daerah berharap upaya ini dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan pekerjaan konstruksi sekaligus mendukung iklim usaha yang tertib dan profesional di Kabupaten Banggai. (cs)

Dalam rangka aplikasi PP 14 TAHUN 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi maka Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Gresik  bekerjasama dengan TUK “Cipta Karya Gresik” menyelenggarakan Kegiatan `Pembekalan dan Uji Kompetensi Sertifikat Kompetensi Kerja Jenjang I yang diikuti oleh 50 orang Tenaga Kerja Konstruksi di Kabupaten Gresik. Adapun pelaksanaan kegiatan Rabu, tanggal 28 Mei 2025 di halaman Kantor Dinas Cipta Karya dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik, Acara dibuka oleh Kepala Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Pemukiman ibu Ir. Ida Lailatussa'diyah, MM beliau menyampaikan tantang amanat UU No: 02 tahun 2017 tentang jasa konstruksi mengenai kewajiban Tenaga Kerja Konstruksi bersertifikat (SKK) dan juga  Dalam Rangka Melaksanakan NAWA KARSA BUPATI GRESIK YAITU GEMA KARYA YAKNI “PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA KERJA BERBASIS DEMAND DRIVE” ,  setelah ceremonial dilanjut kegiatan Pembekalan tentang pemasangan bata ringan  dan Uji kompetensi  peserta dengan 50 (lima puluh) orang untuk jabker Tukang Pasang Batu Bata dan Tukang Las  Acessor dari LSP Astekindo Konsrtruksi Mandiri dan acara ditutup oleh Bapak Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi Achmad Muzakki,SH  

Dinas PUPR kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan Bimtek Tingkatkan Pemahaman E-Katalog dan E-Purchasing para satuan kerja pemerintah yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2025 di aula Dinas PUPR kab. Tanjung jabung Timur. Mengingat kompleksitas sistem E-katalog dan E-Purchasing serta tantangan implementasi yang ada, Bimbingan Teknis (Bimtek) memegang peran yang sangat krusial. Bimtek menjadi esensial untuk memastikan bahwa satuan kerja pemerintah mampu beradaptasi dengan cepat terhadap sistem ini. Pemerintah secara aktif mendorong pengadaan melalui E-katalog, menjadikan kemampuan berinteraksi secara efektif dengan platform ini bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan bagi instansi pemerintah untuk tetap relevan dalam pasar pengadaan.

Pembekalan dan uji sertifikasi bekerja sama dengan LSP CV. Berlya Jaya Provinsi Kegiatan Bali diikuti oleh 30 (tiga puluh ) peserta. Hasil ujian peserta Pembekalan dan Uji Sertifikasi Jabatan Kerja Ahli Muda dan berhak memiliki sertifikat SKK Jenjang 7 adalah sebanyak 30 orang. Pada Tanggal 20 – 22 Mei 2025, yang diselenggarakan oleh Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

Kegiatan Pembekalan dan uji sertifikasi bekerja sama dengan GBCI (Green Building Council Indonesia) Provinsi Bali diikuti oleh 30 (tiga puluh ) peserta. Hasil ujian peserta Pembekalan dan Uji Sertifikasi Jabatan Kerja Ahli Muda dan berhak memiliki sertifikat SKK Jenjang 7 adalah sebanyak 30 orang. Pada Tanggal 20 – 22 Mei 2025, yang diselenggarakan oleh Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali  

Kegiatan Pembekalan dan uji sertifikasi bekerja sama dengan LSP IJJI Provinsi Bali diikuti oleh 30 (tiga puluh ) peserta. Hasil ujian peserta Pembekalan dan Uji Sertifikasi Jabatan Kerja Ahli Muda dan berhak memiliki sertifikat SKK Jenjang 7 adalah sebanyak 30 orang. Pada Tanggal 15 Juli 2025, yang diselenggarakan oleh Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

Luwuk, 31 Juli 2025 – Dalam rangka memastikan kualitas pelaksanaan proyek infrastruktur berjalan sesuai perencanaan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banggai melakukan monitoring langsung ke sejumlah lokasi pekerjaan yang tengah berlangsung. Kegiatan monitoring ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi atas progres fisik pekerjaan serta kesesuaian pelaksanaan di lapangan terhadap rencana teknis dan kontrak kerja. Beberapa proyek yang dikunjungi antara lain pembangunan Gedung, rehabilitasi jalan, serta beberapa Proyek lainnya di sejumlah titik strategis.  “Kami ingin memastikan setiap pekerjaan berjalan tepat waktu, sesuai spesifikasi teknis, dan tentunya dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting agar hasil pembangunan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Banggai,” ungkap Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banggai di sela kunjungan. Dalam kunjungan tersebut, Kepala Dinas didampingi Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Infrastruktur Permukiman, tim teknis dan pengawas lapangan. Mereka memberikan arahan kepada penyedia jasa agar terus menjaga mutu pekerjaan serta mengutamakan keselamatan kerja di lokasi proyek. Selain itu, Kepala Dinas menegaskan pentingnya koordinasi yang baik antara penyedia jasa, konsultan pengawas, dan pihak dinas agar apabila ditemukan kendala teknis dapat segera diatasi tanpa mengganggu target waktu penyelesaian proyek. Monitoring ini akan terus dilakukan secara berkala sebagai bentuk komitmen Dinas PUPR dalam mewujudkan Misi Bupati Banggai yakni Pemenuhan Sarana dan Prasarana Berkualitas, Merata, dan Ramah Lingkungan : Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan di Kabupaten Banggai. (cs)  

Pemerintah Kabupaten Tulungagung berkomitmen dalam menjaga kualitas produk jasa konstruksi, yaitu dengan cara menggunakan material jasa konstruksi yang memiliki ISO / SNI, dan Memiliki kandungan TKDN diatas 25 persen dengan syarat BMP minimal 40 Persen. Salah satu upaya untuk mengetahui kepemilikan ISO/SNI dan Kandungan TKDN sesuai aturan yang berlaku dengan cara dilakukan kunjungan industri material konstruksi. Untuk itu kami Dinas PUPR Kab. Tulungagung bekerjasama dengan PT. Kencana Maju Bersama melaksanakan kunjungan industri di pabrik baja ringan merk KENCANA.Hadir dalam kunjungan terdiri dari Instansi OPD Penyelenggara kegiatan konstruksi dan Badan Usaha Jasa Kontruksi (Jasa Pekerjaan Konstruksi maupun Jasa Konsultansi Konstruksi) yang berjumlah 47 Orang.Materi yang disampaikan yaitu pembuktian memiliki ISO/SNI dan Kandungan TKDN sesuai aturan yang berlaku, cara pembuatan material konstruksi, produk baja ringan serta pengenalan Software Maxicad. Dimana software ini sangat dibutuhkan untuk jasa konsultansi konstruksi dalam mendukung perhitungan rangka baja ringan karena selama ini belum ada software untuk perhitungan konstruksi tersebut, Selain itu kunjungan ini juga melihat secara langsung pembuatan dari produk mentah (aluminium) menjadi produk jadi ( rangka baja ringan , atap aaja ringan, dinding baja ringan dan produk jadi lainya)  

Tulungagung, 25 Juni 2025 Pemerintah Kabupaten Tulungagung berkomitmen menciptakan infra struktur yang handal, salah satu menjalankanya yaitu dengan cara menciptakan Jasa Konsultan Perencana maupun Pengawas yang ahli dan Professional. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tulungagung bekerjasa sama dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPRKPCK) Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli  yang bekerja sebagai jasa konsultan di Kabupaten Tulungagung. Peningkatan Kompetensi ini sesuai amanat yang tertuang pada PP No. 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstrukssi. Dalam Kegiatan tersebut mendatangkan Narasumber dari Akademisi Dosen dari Universitas Tulungagung dan Praktisi dari Gatensi, Pembahasan materi kegiatan ini yaitu perencanaan bangunan struktur atas dan spesifikasi teknis bangunan gedung. Sesuai dengan rencana pelaksanaan, kegiatan ini dihadiri oleh peserta berjumlah 30 orang dari beberapa Badan Usaha Jasa Konstruksi yang bekerja sebagai konsultan jasa konstruksi di Kabupaten Tulungagung. Dalam sambutanya yang di lakukan oleh Kepala Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi yaitu Bapak Dr. M. Nur Alamsyah, ST.MT, " Kegiatan peningkatan kompetensi jasa konsultan (tenaga ahli) sangatlah penting, mengingat di Kabupaten Tulungagung terdapat tenaga Ahli Muda 302 Orang, Ahli Madya 132 Orang dan Ahli Utama 41 Orang " "Terselenggaranya pelatihan ini diharapkan tenaga ahli memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan perkembangan zaman, sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi pembangunan di Tulungagung. Manfaat lain pelatihan kompetensi ini untuk mendapatkan nilai SKPK (Angka Kredit), sehingga dapat  dipergunakan untuk memperpanjang Sertifikat Tenaga Ahli," ujarnya.Selain itu beliau mengucapkan terimakasih kepada Dinas PRKPCK Provinsi Jawa Timur sudah bersedia bekerjasama mengingat adanya efisiensi anggaran dan keterbatasan wewenang pemerintah daerah kabupaten, dan diharapkan kedepanya akan terus diadakan ini.  

Sebagai bentuk komitmennya dalam mewujudkan Sumenep emas yang berkualitas, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Sumenep melaksanakan uji kompetensi bagi tenaga kerja yang bergerak di bidang kontruksi. Kegiatan tersebut diharapkan bisa meningkatkan mutu dari SDM dan menghasilkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas di Kabupaten Sumenep, serta menjamin keselamatan kerjanya. Senen, 28/07/2025. Dalam kegiatan tersebut, dihadiri oleh sejumlah pejabat lintas sektoral. Diantaranya, Kepala Dinas PUTR Sumenep, Ir. H. Eri Susanto, M.Si, Kepala Bidang Bina Jakon, Imam Yudikarna, Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Wahyu Dwi Rediana, LSP BKN Surabaya, LSP BKN Surabaya, Asesor Uji dan pastinya puluhan peserta UKT. Sesuai dengan rencana pelaksanaan, kegiatan tersebut diikuti oleh 40 peserta. Terdiri dari 20 Tukang Bagunan Gedung (Jenjang 2) dan 20 Peserta Jakber Supervisior K3 Konstruksi Utama ( Jenjang 6). Dilaksanakan selama dua hari dan bertempat di aula Hotel Elmalik, jalan Hos Cokroaminoto, Desa Pajagalan, Kecamatan Kota Sumenep. Dalam sambutan yang dilakukan oleh ir. H. Eri Susanto M. Si, kegiatan uji kompetensi dirasa memang sangatlah penting untuk dilakukan. Sekalipun diterpa Efisiensi anggaran, pihaknya tetap lakukan kegiatan tersebut, sekalipun harus mengurangi jumlah peserta dari 80 menjadi 40 peserta. “Kegiatan ini sangatlah penting, kami bersyukur bahwa pelaksanaan kegiatan uji kompetensi sertifikasi ini masih bisa terlaksana meski sempat mengalami efisiensi anggaran,” ujarnya. Diharapkan pula oleh Eri, para peserta yang telah lulus, untuk terus meningkatkan kemampuannya, lebih kompeten, profesional, produktivitas, dan semakin handal. Bukan itu saja, nantinya mereka akan makin paham terhadap jenis dan penggunaan material ataupun peralatan konstruksi. “Diharapkan nantinya para peserta jadi makin handal, profesional dan kompeten di bidangnya. Bukan itu saja, mereka harus paham tentang teknologi konstruksi yang tengah berkembang pesat dan dapat mengaplikasikan ditempat kerja masing – masing,” tutupnya. “Tenaga kerja yang kompeten dan terampil merupakan kunci keberhasilan pembangunan, Dengan uji kompetensi ini, kita dapat memastikan bahwa para pekerja konstruksi di Sumenep memiliki kemampuan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan,” ujarnya. Lebih lanjut, beliau menambahkan bahwa kegiatan ini juga selaras dengan upaya pemerintah Kabupaten Sumenep untuk meningkatkan daya saing industri konstruksi di Indonesia. Sertifikat kompetensi yang diberikan kepada peserta yang lulus uji diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri dan daya saing mereka di pasar kerja. dan Para peserta yang lulus uji kompetensi ini akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP),” tambahnya. Sertifikat ini menjadi bukti kompetensi mereka dan dapat digunakan sebagai persyaratan dalam mengikuti proyek-proyek konstruksi di masa mendatang. Dinas PUTR Sumenep berharap kegiatan ini dapat menjadi model bagi daerah lain dan terus ditingkatkan di tahun-tahun mendatang. dapat mendorong peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sumenep dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan daerah. Dijelaskan pula para peserta berasal dari berbagai perusahaan konstruksi yang beroperasi di Sumenep, serta pekerja konstruksi mandiri yang tergabung dalam berbagai kelompok kerja.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam implementasi penataan ruang berbasis Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA), Pemerintah Provinsi Bali menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas ASN selama 3 hari dari hari Rabu - Jumat tanggal 23 juli 2025 sampai 25 juli 2025 Bimbingan teknis ini dilaksanakan oleh Dinas PUPR PERKIM Provinsi Bali bekerja sama dengan Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (IAP) Provinsi Bali diikuti oleh ASN dari Dinas kabupaten dan kota di Provinsi Bali, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ASN dalam mengimplementasikan penataan ruang berbasis OSS-RBA. Dengan adanya bimbingan teknis ini, diharapkan ASN dapat lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam penataan ruang di Provinsi Bali. Melalui bimbingan teknis ini, ASN dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik dalam mengimplementasikan penataan ruang berbasis OSS-RBA, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Bali.