DPU Kukar turut ambil bagian dalam Pawai Pembangunan & Budaya dalam rangka HUT RI ke-80, 24/8/2025

Hii, masyarakat Jasa kontruksi Kutai Kartanegara   Tenggarong, Selasa 26 Agustus 2025   Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bina Konstruksi, kami dari Bidang Bina Konstruksi Kab. Kutai Kartanegara mengadakan kegiatan sosialisasi terkait implementasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dengan tema Kesiapan Penyedia Barang/Jasa dan Jasa Konstruksi dalam Menyesuaikan Diri dengan Regulasi Baru Untuk Mewujudkan Kukar Idaman Terbaik Lewat Pengadaan yang Bersih, Terbuka, dan Akuntabel.   dalam acara tersebut turut dihadiri oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Kalimantan Timur, Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Kutai Kartanegara, Dinas Perhubungan Kab. Kutai Kartanegara, Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kutai Kartanegara, Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Kutai Kartanegara, Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara, Penyedia Barang/Jasa dan Jasa Konstruksi/Konsultasi, Forum Jasa Konstruksi Kab. Kutai Kartanegara, Asosiasi GAPENSI Kab. Kutai Kartanegara, Asosiasi GAPEKNAS Kab. Kutai Kartanegara   #bikonkukar #dpukukar #rubikon #kutaikartanegara #auliarendi #kukaridamanterbaik #transformasidigital

Hii, masyarakat Jasa kontruksi Kutai KartanegaraTenggarong, Senin 25 Agustus 2025Acara kegiatan Apel Pagi di lingkungan PU Kab. Kutai Kartanegaraacara apel dipimpin oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku pembina apel yang diikuti oleh kepala bidang, jabatan fungsional, jabatan pelaksana dan PPPK di lingkup Dinas Pu Kab. Kutai Kartanegara#bikonkukar #dpukukar #rubikon #kutaikartanegara #auliarendi #kukaridamanterbaik #transformasidigital

Mamuju – Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Jasa Konstruksi (Jakon) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mulai bergerak ke tahap teknis. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulbar menyiapkan langkah awal melalui pelatihan administrator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 26 Agustus 2025 di Aula Mini Dinas PUPR Sulbar, Mamuju.   Pelatihan ini akan dibuka langsung oleh Kepala Dinas PUPR Sulbar, Surya Yuliawan Sarifuddin, dan akan melibatkan 18 peserta dari enam kabupaten se-Sulbar.    Kegiatan ini merupakan salah satu perwujudan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yang menekankan pentingnya membangun sumber daya manusia unggul dan berkarakter. Melalui peningkatan kapasitas admin SIPJAKI, Sulbar diharapkan memiliki tenaga teknis yang kompeten dan mampu mengelola sistem informasi konstruksi secara profesional.   Kepala Dinas PUPR Sulbar, Surya Yuliawan Sarifuddin menekankan bahwa keberadaan admin SIPJAKI memiliki peran penting dalam menopang basis data jasa konstruksi yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.    "Dengan kesiapan para admin, regulasi yang tertuang dalam perda akan lebih mudah diterjemahkan dalam kerja-kerja teknis, khususnya dalam hal pelaporan, monitoring, dan evaluasi pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Sulbar," kata Surya Yuliawan, Kamis 21 Agustus 2025.   Ketua Panitia, Firman Juang, menyebutkan bahwa aplikasi yang dimaksud dalam Perda Jakon Sulbar adalah SIPJAKI dan SIPEMIMPIN. Keduanya merupakan instrumen jasa konstruksi yang menjadi solusi dalam melakukan dokumentasi secara digital.    Menurutnya, penyiapan data yang dibutuhkan sebagai dasar pengambilan keputusan teknis yang kompleks membutuhkan teknologi yang cepat dan real time. Karena itu, persiapan admin menjadi sebuah keniscayaan dalam melaksanakan pembangunan yang komprehensif dan terarah.    "Setelah pelatihan ini akan dilakukan tahapan sosialisasi Perda Jakon, tentunya melibatkan para akademisi, asosiasi profesi, badan usaha, termasuk didalamnya Inkindo, Persatuan Insinyur Indonesia, Ikatan Arsitek Indonesia, termasuk juga HIPMI selaku pengusaha muda yang ada di Sulbar.   Kehadiran SIPJAKI bukan hanya sekadar alat bantu administrasi, melainkan juga instrumen pengawasan yang diharapkan mampu mendorong transparansi dan akuntabilitas pembangunan. Dengan sistem ini, proses konstruksi di daerah dapat dipantau secara real time sehingga kualitas pembangunan lebih terjamin.   Langkah ini sekaligus menjadi jawaban atas kebutuhan integrasi data jasa konstruksi lintas kabupaten di Sulbar. Dengan persiapan matang di tingkat admin, pemerintah provinsi optimistis implementasi Perda Jakon akan berjalan efektif, memberi kepastian hukum bagi penyedia jasa, serta meningkatkan tata kelola pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

04 Maret 2025 bertempat di Aula DPUPR Kab. Tabalong, Bidang Jasa Konstruksi menyelenggarakan acara Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan dan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dihadiri oleh unsur SKPD terkait dan perwakilan BUJK Kab. Tabalong sebagai bagian dari pembinaan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi.Mengundang narasumber dari BPJS Ketenagakerjaan, sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi PJBU untuk mendaftarkan pekerja mereka sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk kepatuhan dalam memberikan kepastian perlindungan kepada pekerjanya sehingga pekerja konstruksi dapat bekerja dengan lebih tenang dan fokus yang akan berpengaruh pada kualitas pekerjaan. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga membantu mengurangi risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, sehingga dapat mengurangi biaya dan waktu proyek.BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam pelaksanaan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi. Dengan memastikan perlindungan bagi pekerja konstruksi, BPJS Ketenagakerjaan dapat membantu meningkatkan kualitas dan keamanan proyek konstruksi. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap peraturan BPJS Ketenagakerjaan sangat penting dalam pelaksanaan jasa konstruksi.

Sebanyak 40 tukang bangunan di Desa Kambitin Raya, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, mengikuti pelatihan tenaga kerja konstruksi pada tanggal 23 juni s.d 24 juni 2025, bertempat di Balai Desa Kambitin Raya yang dilaksanakan secara kolaboratif oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong, Pemerintah Desa Kambitin Raya, dan PT. Maju Perkasa Indonesia sebagai produsen bata ringan dan mortar instan. Kegiatan ini menjadi bukti nyata sinergi lintas sektor dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang konstruksi, khususnya di wilayah pedesaan.Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman para tukang terhadap teknik aplikatif bata ringan dan mortar instan yang efisien. Selain itu, pelatihan juga membekali peserta dengan pengetahuan dasar keselamatan kerja serta teknik pembangunan aplikatif memakai bata ringan dan mortar instan. Kegiatan ini selaras dengan Program DPUPR Kab. Tabalong untuk mendorong terciptanya tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan berkelanjutan, sekaligus mendukung visi Bupati Tabalong dalam mewujudkan Tabalong Smart—kabupaten yang cerdas, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan industri.Melalui pelatihan ini, tujuan dari kegiatan ini adalah lahirnya tenaga kerja lokal yang tidak hanya mampu bersaing, tetapi juga menjadi pionir dalam pembangunan berkelanjutan di desa. Kolaborasi dengan pihak swasta seperti PT. Maju Perkasa Indonesia juga membuka peluang transfer teknologi dan bahan bangunan modern kepada masyarakat, sebagai wujud nyata dari semangat pembangunan berbasis partisipasi.Sebagai tindak lanjut, para peserta pelatihan akan diarahkan untuk mengikuti proses sertifikasi kompetensi kualifikasi operator melalui skema Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang terakreditasi. Sertifikasi ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing para pekerja konstruksi lokal serta menjawab kebutuhan akan tenaga kerja yang terampil dan bersertifikat sesuai dengan regulasi jasa konstruksi nasional. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari strategi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Tabalong.

22 April 2025, Aston Hotel Tanjung. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tabalong bidang Jasa konstruksi menyelenggarakan Acara Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi diisi dengan materi Sosialisasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 30/SE/Dk/2025 tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat serta Sosialisasi Harga Satuan Dasar (HSD) Bahan/Material Konstruksi dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Pekerjaan Konstruksi Lingkup Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Tabalong dan Sosialisasi Peraturan Menteri PUPR No.1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota yang disampaikan oleh Kepala Bidang Jasa Konstruksi Bapak Agus Andrianto, diakhiri dengan materi Komunikasi Keselamatan Konstruksi yang disampaikan oleh Bapak Eddy Gunawan. Dihadiri unsur dari SKPD dan pihak BUJK, acara dipimpin oleh Kepala DPUPR Kab. Tabalong dan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kab. Tabalong, acara ini diharapkan sebagai pembinaan dari DPUPR Kab. Tabalong untuk semua pihak terkait Jasa Konstruksi agar dapat menjadi acuan dalam rangka mendukung penerapan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi khususnya di Kab. Tabalong. Hal ini selaras dengan sambutan Sekretaris Daerah Kab. Tabalong mengenai keseragaman Harga Satuan tertinggi  yang dipakai dalam perencanaan paket pekerjaan. Adapun Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 30/SE/Dk/2025 dimaksudkan sebagai kaidah teknis yang lebih rinci terkait perhitungan teknis dan analisis produktivitas untuk mengakomodir penyesuaian nilai koefisien dan variabel lainnya yang cukup dinamis dalam perhitungan teknis dan analisis produktivitas sebagai masukan bagi perhitungan AHSP,  sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tabalong, 2 Juli 2025 – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tabalong menyelenggarakan acara Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan Sektor Jasa Konstruksi Kabupaten Tabalong di Aston Hotel Tanjung. Acara yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan terkait ini dibuka secara langsung oleh Bupati Tabalong, Ir. H.M. Noor Rifani, S.H., S.T., M.T. Dari perspektif hukum, jaminan keselamatan dan kesejahteraan pekerja konstruksi bukanlah sekadar pilihan, melainkan kewajiban yang mengikat. Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan turunannya secara tegas mengatur hak-hak pekerja, termasuk hak atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta jaminan sosial. Oleh karena itu, sosialisasi ini menjadi krusial untuk mengingatkan para penyedia jasa konstruksi akan tanggung jawab hukum mereka dalam menyediakan lingkungan kerja yang aman dan memastikan pekerja terlindungi. Sementara itu, dari sudut pandang BPJS Ketenagakerjaan, keberadaan jaminan sosial bagi pekerja konstruksi adalah jaring pengaman esensial yang melindungi mereka dari risiko-risiko pekerjaan. Sektor konstruksi dikenal memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Program BPJS Ketenagakerjaan memastikan bahwa pekerja dan keluarga mereka mendapatkan perlindungan finansial apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Partisipasi aktif penyedia jasa konstruksi dalam mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya memenuhi kewajiban, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan pekerja, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas dan moral tenaga kerja. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan manfaat dan prosedur kepesertaan, memastikan setiap pekerja konstruksi di Tabalong memiliki akses terhadap hak jaminan sosial mereka. Sosialisasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara semua pihak terkait, menegaskan komitmen bersama untuk menciptakan ekosistem kerja konstruksi yang aman, adil, dan sejahtera di Kabupaten Tabalong.

Luwuk, 19 Agustus 2025 – Pemerintah Kabupaten Banggai melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Implementasi E-Katalog LKPP Versi 6 dengan tema “Bergerak Bersama dalam Menciptakan Sarana dan Prasarana Berkualitas, Merata, dan Berkeadilan.” Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 19 Agustus 2025 bertempat di Estrella Hotel & Conference, Luwuk, dengan dukungan dari PT. HND Gemilang Solusindo sebagai sponsor kegiatan. Acara dibuka secara resmi oleh Bupati Banggai, Ir. H. Amirudin Tamoreka, MM, AIFO dan turut dihadiri oleh Wakil Bupati Banggai, Drs. H. Furqanuddin Masulili, MM. Dalam sambutannya, Bupati Banggai menyampaikan Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan daerah. Proses pengadaan yang transparan, akuntabel dan efisien akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik, melalui kebijakan E-Katalog LKPP, Pemerintah telah memberikan solusi digital agar proses pengadaan menjadi lebih mudah, cepat, transparan dan dapat dipantau secara real time. Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan narasumber utama, Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp., Pengelola Pengadaan Ahli Madya BMKG RI, Fasilitator Kehormatan Bidang Pengadaan LKPP RI, serta Probity Advisor LKPP RI. Beliau memberikan pemaparan mengenai tata cara pemanfaatan E-Katalog LKPP Versi 6, sekaligus berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah berbasis digital. Peserta kegiatan berjumlah 120 orang yang terdiri dari para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pengadaan (PP) dari seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai, meliputi badan, dinas, sekretariat, inspektorat, kecamatan, hingga kelurahan. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan seluruh perangkat daerah di Kabupaten Banggai mampu meningkatkan kapasitas dan pemahaman dalam memanfaatkan e-katalog secara optimal, sehingga proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta menghasilkan sarana dan prasarana yang berkualitas, merata, dan berkeadilan untuk kepentingan masyarakat.

Penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Ahli Muda Teknik Sumber Daya Air (SDA) dan Ahli Muda Teknik Jalan dilaksanakan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang konstruksi serta untuk pemenuhan kewajiban memiliki sertifikat kompetensi Kerja (SKK) sesuai dengan amanat UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang serta Permendagri 90 Tahun 2019. Pemerintah Daerah melalui Bidang Bina Jasa Konstruksi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah akan selalu mendukung kegiatan kegiatan seperti ini untuk mewujudkan ekosistem Jasa Konstruksi yang semakin meningkat, kemudahan dalam berusaha dan terciptanya lapangan kerja guna mendukung percepatan proyek baik di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah ataupun di Tingkat Nasional. Pelatihan Ahli Muda Teknik Sumber Daya Air (SDA)  diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang peserta dan Pelatihan Ahli Muda Teknik Jalan diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang peserta yang berasal dari berbagai Perwakilan/ Utusan Penyedia Jasa dan Masyarakat Jasa Konstruksi di Provinsi Sulawesi Tengah. Pelatihan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, dimulai pada tanggal 12 Agustus 2025 s/d 14 Agustus 2025 untuk Ahli Muda Teknik Sumber Daya Air (SDA) dan pelatihan Ahli Muda Teknik Jalan akan dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2025 s/d 21 Agustus 2025 bertempat di Ruang Rapat Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tenga Jl. Towua No. 85 Palu.

Dinas PUPR Kab. Ngawi mengadakan Sosialisasi Anti Korupsi dan Gratifikasi bertempat di Kurnia COnvention Hall pada hari Rabu, 13 Agustus 2025. Sosialisasi anti korupsi dan gratifikasi mengambil tema "Bersama Bersih Membangun Negeri : Sinergi Konstruksi Tanpa Korupsi dan Gratifikasi dibuka oleh Sekretaris Dinas PUPR Bpk Widya Decky Hariyono, ST.,M.M. mewakili Bpk. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Ngawi. Dalam sambutannya menegaskan pentingnya membangun sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum dan pelaku jasa konstruksi untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih, transparan dan akuntabel. Sosialisasi anti korupsi dan gratifikasi ini menghadirkan narasumber dari Inspektorat Kabupaten Ngawi dan marasumber dari Kejaksaan Negeri Ngawi. Ibu Sri Wijayanti A.p.,M.Si. dari Inspektorat menyampaikan mengenai pencegahan tindak pidana korupsi dan gratifikasi sementara Bpk. Bayu Tri Buana, SH menyampaikan terkait penindakan tindak pidana korupsi.  Sosialisasi yang dihadiri peserta sejumlah 70 orang dari perwakilan OPD yang melaksanakan pekerjaan fisik di lingkungan kabupaten Ngawi dan perwakilan dari asosiasi badan usaha se Kabupaten Ngawi ini diharapkan menjadi salah satu langkah melakukan pembinaan dan seluruh pekerjaan konstruksi yang dilakukan di wilayah Kabupaten Ngawi dapat terlaksana dengan lancar tanpa korupsi dan gratifikasi.

BANGKA SELATAN – Kabupaten Bangka Selatan terus menggeliat dengan inovasi-inovasi yang mengangkat potensi daerahnya. Di penghujung tahun 2024, Bupati Riza Herdavid kembali mempersembahkan alun-alun megah di kawasan Simpang 5 Toboali, lengkap dengan bianglala, panggung hiburan, dan ornamen unik yang dirancang untuk menarik wisatawan. Langkah ini merupakan upaya strategis pemerintah daerah untuk meningkatkan daya tarik pariwisata sekaligus mendongkrak perekonomian lokal. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Hefi Nuranda, menjelaskan bahwa alun-alun ini bukan hanya tempat rekreasi, tetapi juga wadah bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produk mereka. “Melalui South Street Fest 2024 dan Basel Run, kami mengintegrasikan pariwisata, ekonomi kreatif, dan olahraga untuk menciptakan efek domino bagi perekonomian masyarakat,” ujar Hefi. Kawasan Simpang 5 kini menjadi destinasi favorit, mengundang masyarakat lokal dan wisatawan dari luar daerah untuk menikmati suasana baru sambil berkontribusi pada geliat ekonomi setempat.

Dalam rangka menyelenggarakan pembinaan Jasa Konstruksi di Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan amanat PP No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi pada sub-urusan Jasa Konstruksi adalah Pengelolaan Sistem Informasi Cakupan Daerah Provinsi. Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) sendiri merupakan sebuah sistem informasi digital dalam bentuk website yang memiliki tujuan diantaranya untuk membantu memperkuat jaringan bisnis pelaku usaha dalam rantai pasok konstruksi, membantu meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam pelaksanaan proyek konstruksi, mendukung peningkatan kualitas Tenaga Kerja Konstruksi melalui Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK), serta membantu Instansi Pembina Jasa Konstruksi dalam menjalankan tugas-tugas pembinaan, termasuk pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.  Agar tujuan dan manfaat dari SIPJAKI diatas dapat tercapai serta informasi yang disediakan akurat dan terkini, maka perlu adanya para pengguna yang mampu mengelola sistem / website SIPJAKI dengan baik dan mahir dalam cakupan daerah Provinsi. Untuk itu Bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (PUPRPRKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Administrator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Tahun 2025.