PEMBINAAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN, DAN TERTIB PEMANFATAN JASA KONSTRUKSI (fasilitasi Pendampingan Belanja Barang / Jasa Melalui Katalog Konstruksi)

Martapura, Kabupaten Banjar Selasa, 1 Juli 2025. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar melalui Bidang Bina Jasa Konstruksi, terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang aman dan berkelanjutan, dengan menyelenggarakan kegiatan "Sosialisasi Peraturan Jasa Konstruksi terkait Implementasi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan (K4) Konstruksi." Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar, Ibu Ir. Hj. Anna Rosida Santi, ST., MT. dengan didampingi oleh Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi, Ibu RR. Dian Parwatisari, SH., M.Si. Turut berhadir juga, Plt. Kadin Kabupaten Banjar Bapak Ir. Muhammad Roghfirli Handayani, ST. Dalam sambutannya Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar, Ibu Ir. Hj. Anna Rosida Santi, ST., MT., menyampaikan Apresiasinya terhadap pelaksanaan Sosialisasi ini. Beliau menyampaikan bahwa Sosialisasi ini menjadi wujud nyata dari komitmen pemerintah Kabupaten Banjar dalam mendukung Penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan (K4) Konstruksi. “Kegiatan ini sangat strategis untuk memastikan SDM kita di lapangan siap menerapkan prinsip keselamatan secara teknis maupun administratif,”. Kegiatan ini merujuk langsung pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021, sebagai perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang pelaksanaan UU Jasa Konstruksi, serta Permen PUPR No. 21/PRT/M/2021 tentang pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK). Sosialisasi Peraturan Jasa Konstruksi terkait Implementasi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan (K4) Konstruksi ini dilaksanakan selama satu hari dengan Narasumber dari, Bapak Ir. H. Saiful Muthaher, ST.,CSE., IPM., ASEAN Eng. dan Bapak Dr. Ir. Muhammad Afief Ma`ruf, ST., MT., IPM dari PPI Universitas Lambung Mangkurat, Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan menghasilkan para SDM yang siap dan mampu menerapkan prinsip keselamatan secara teknis maupun administratif pada pekerjaan pembangunan konstruksi.

BIMTEK PENGAWASAN PEKERJAAN KONSTRUKSI - T.A. 2025 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan (PUPRP) Kab. Banjar selalu berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang aman dan berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan dengan dilaksanakannya “Bimtek Pengawasan Pekerjaan Konstruksi” yang dilaksanakan pada tanggal 17-18 Juni 2025 di Aula Mandiri Lantai 3 Kantor Dinas PUPRP Kab. Banjar. Dalam sambutan Kepala Dinas PUPRP Kab. Banjar yang dibacakan oleh Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi RR. Dian Parwatisari, Selasa (17/6/2025), disebutkan bahwa Bagian yang sangat penting dan sering menjadi penentu keberhasilan sebuah proyek konstruksi adalah pada fase pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Pada fase ini, diperlukan kemampuan dan kecakapan penyedia jasa kontruksi serta konsultan pengawas atau pengawas teknis yang kompeten. Oleh karena itu maka diselenggarakanlah Bimtek Pengawasan Pekerjaan Konstruksi. Hal ini bertujuan untuk memastikan hasil pekerjaan sesuai dengan rencana, standar mutu, biaya, dan waktu yang telah disepakati. Serta untuk menjaga tertib penyelenggaraan dan proses penyelenggaraan pekerjaan, baik fisik maupun non fisik Dalam kesempatan ini, RR. Dian Parwatisari juga menyampaikan bahwa Pengawasan yang baik merupakan kunci keberhasilan suatu proyek konstruksi, baik dari segi kualitas, waktu, maupun biaya. Sehingga dapat mewujudkan konstruksi yang memenuhi standard dan mutu serta sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku di bidang jasa konstruksi “Melalui bimtek ini, diharapkan para peserta dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang lebih mendalam mengenai proses pengawasan pekerjaan konstruksi.  Dengan pemahaman yang baik, diharapkan para peserta dapat melaksanakan tugas pengawasan dengan lebih profesional dan efektif.   Tenaga yang kualified dan smart adalah kata kunci keberhasilan dalam melaksanakan pekerjaan.” ujar Dian. Sebelum menutup sambutannya, Dian berharap, para peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan bimtek ini dengan sungguh-sungguh, aktif bertanya, dan berbagi pengalaman. Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk menambah wawasan dan memperluas jaringan. Bimtek ini terlaksana bekerjasama dengan BJKW V Banjarmasin selaku pembina.

SOSIALISASI PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN SEKTOR JASA KONSTRUKSI   Martapura, Kabupaten Banjar Rabu, 7 Mei 2025. Bidang Bina Jasa Konstruksi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi tentang Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada sektor Jasa Konstruksi. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi , Ibu RR. Dian Parwatisari, SH., M.Si. yang dalam hal ini mewakili Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar, Ibu Ir. Anna Rosida Santi, ST., MT. Dalam sambutannya Ibu RR. Dian Parwatisari, SH., M.Si., menyampaikan Apresiasinya terhadap pelaksanaan Sosialisasi ini. "Bahwa Tujuan utama sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor konstruksi dalam progam pembangunan fisik di masing-masing perangkat daerah melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Dan dengan mewujudkan sistem perlindungan sosial yang terpercaya, berkelanjutan, dan menyejahterakan, program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pemerintah tentang manfaat BPJS Ketenagakerjaan, terutama di sektor jasa konstruksi." Acara pembukaan juga di hadiri langsung oleh, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banjarmasin Kalimantan Selatan, Ibu Murniati, yang juga menjadi Narasumber pada kegiatan sosialisasi kali ini. Kegiatan ini dilaksanakan selama satu hari, dan bertempat di Aula Mandiri Lt. 3, Dinas Pekerjaan Umum. Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar. Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sektor Jasa Konstruksi ini di harapkan dapat menjadi momentum untuk bersama - sama berkomitmen meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten Banjar.

Pada tanggal 26 September 2024 Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru melaksanakan Acara Pembekalan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kabupaten Kotabaru Tahun 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman metode pekerjaan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa, mewujudkan jaminan kesetaraan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa, menghasilkan SDM Bidang Konstruksi yang kompten dan beritegritas, menjembatani pelaku kontruksi (Konsultan dan Kontraktor) dengan Perguruan Tinggi (Riset) dan pelaku otoritas/pemerintah (kode, peraturan/kebijakan baru) dan pelaku manufacturing (produk-produk teknik dan aplikasinya), dan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang bertujuan untuk peningkatan mutu dan kualitas bahan bangunan. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari bertempat di Conference Room Grand Surya Hotel Kotabaru dengan agenda tanggal 25 September 2024 kegiatan Pembekalan Materi dan tanggal 26 September 2024 kegiatan Asessment Sertifikasi. Peserta/Undangan terdiri dari Instansi/Unsir Pemerintah, Asosiasi Profesi, Badan Usaha Jasa Konstruksi dan Akademisi/Perguruan Tinggi.

Pada tanggal 25 Juli 2024 Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru melaksanakan Sosialisasi Permen No.1 Tahun 2023 Tentang pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Kotan Kabupaten Kotabaru TA.2024. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman pedoman pengelolaan pelaksanaan Jasa Konstruksi berdasarkan UU dan PP, menjadi bahan evalusi terhadap penerapan PerMen PUPR RI, mengefektifkan dan mengoptimalkan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi secara terpadu dan terkoordinasi, meningkatkan pengawasan dari berbagai aspek, dan meningkatkan mutu serta efisiensi konstruksi daerah di Kabupaten Kotabaru. Kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) hari bertempat di Conference Room Grand Surya Hotel Kotabaru, dengan agenda tanggal 25 Juli 2024 kegiatan Pembekalan materi untuk para undangan/peserta mengenai Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi oleh pemerintah Daerah, Pelaporan dan Tindak lanjut Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Daerah, dan Kebijakan Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi. Peserta Sosialisasi Jasa Konstruksi Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 terdiri dari Kepala OPD terkait, Kecamatan, Lembaga Pendidikan, Asosiasi dan Perusahaan/Badan Usaha/Konsultan/Kontraktor dan Penggiat Rantai Pasok Jasa Konstruksi Kabupaten Kotabaru serta PPK dan PPTK Kegiatan Dinas seKabupaten Kotabaru.

Senin, 13 Januari 2025. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar, melalui Bidang Bina Jasa Konstruksi menyelenggarakan kegiatan "Sosialisasi Implementasi Tender Cepat". Kegiatan Sosialisasi Implementasi Tender Cepat ini dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi, Ibu RR. Dian Parwatisari, SH., M.Si. yang dalam hal ini mewakili Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar. Dan Laporan Penyelenggaraan di sampaikan oleh Kepala Seksi Pengaturan, Bapak Muhammad Rahmani Barkati, SH. Turut berhadir dan juga memberikan sambutan, Kepala Bank Kalsel Cabang Martapura, Bapak Khuzaimi dan Direktur Bisnis PT. Jamkrida Kalsel, Bapak Muhammad Hanafiah. Kegiatan ini juga terselenggara atas kerjasama dan support dari Bank Kalsel Cabang Martapura. Sosialisasi Implementasi Tender Cepat ini dilaksanakan selama satu hari dengan Narasumber dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar, Bapak Samsul Ramli, S.Sos, M.A.P.

Pelatihan Uji Kompetensi Jenjang V Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan dan Gedung

Kegiatan Pelatihan dengan tema "Meningkatkan Kualitas Tenaga Terampil di Kota Palu" di Selenggarakan pada Hari Selasa - Rabu Tanggal 20 - 21 Mei 2025 bertempat di Hotel Khas. Pelatihan ini dibuka langsung oleh Plt. Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu Ismayadin DJ Parigade, ST.,MT. Kegiatan Pelatihan ini bekerjasama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar.

Dinas PUPRPERKIM Bidang Jasa Konstruksi dan Peralatan laksanakan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Mengenai Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Acara ini di laksanakan tanggal 19 Juni 2025 bertempat di Ruang Rapat Dinas PUPR PERKIM dan dibuka langsung oleh Kepala Dinas PUPRPERKIM Ibu Ir. Hj. Rahmadiah, ST, MT. Sosialisasi ini dihadiri oleh Narasumber Bapak Mahfi Wahyudi Safiteri, S.Sos dari UKPBJ Kabupaten Balangan serta berbagai pihak terkait, PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan di Lingkungan Dinas PUPRPERKIM, dan Para Penyedia Jasa (Kontraktor dan Konsultan). Regulasi ini sangat penting karna menyangkut proses utama dalam pelaksanaan anggaran pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, Perpres Nomor 46 Tahun 2025 ini harus dicermati dan pahami secara mendalam. Perubahan yang diatur didalamnya bukan hanya penyesuaian redaksional, melainkan menyangkut penguatan sistem, digitalisasi proses, pelibatan UMKM, serta peningkatan peran Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, dan para pelaku lainnya. Pada kesempatan itu, PUPRPERKIM Balangan juga membuka survei Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk dimensi eksternal bagi peserta sosialisasi, dalam rangka mewujudkan upaya konkret memetakan resiko dan pencegahan korupsi di Balangan.

               Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bidang Bina Konstruksi Dinas PUPRKIM Provinsi Bali menyelenggarakan kegiatan Bimtek Memahami Poin-Poin Penting Perubahan Kedua Perpres. 16 Tahun 2018 dan Permasalahan PBJ Pemerintah  Pada hari Selasa/ 3 Juni 2025  bertempat di Ruang Rapat Utama Dinas PUPRKIM Provinsi Bali. Pada kesempatan tersebut dihadirkan narasumber yang sebagai advisor LKPP RI yaitu Bapak I Made Sudarsana, SE, MH, CCD, CCMS. Acara ini mengundang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pembantu Pejabat Pengadaan dan perwakilan bidang/UPTD Pada Dinas PUPR Perkim Provinsi Bali.              Berkenaan Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan peraturan yang secara hierarki merupakan peraturan yang tertinggi terkait pengadaan barang/Jasa Pemerintah, dirasa penting untuk mensosialisasikannya kepada pemangku kepentingan jasa konstruksi untuk optimalisasi pelaksanaan kegiatan khususnya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bidang Bina Konstruksi Dinas PUPRKIM Provinsi Bali melaksanakan Rapat Evaluasi Terkait Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025 di Lingkungan Dinas PUPRKIM Provinsi Bali. Kegiatan ini diselenggarakan Rabu, 19 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Utama Dinas PUPRKIM Provinsi Bali. Acara ini mengundang perwakilan seluruh Bidang/UPTD di Lingkungan Dinas PUPRKIM Provinsi Bali. Acara Rapat diawali dengan arahan Kepala Dinas PUPRKIM Provinsi Bali dan dilanjutkan kemudian dengan paparan program dan Kegiatan masing-masing Bidang dan UPTD di Lingkungan Dinas PUPRKIM Provinsi Bali.         Arahan dari Kadis PUPRKIM Provinsi Bali menekankan kegiatan ini dilakukan secara berkala untuk sarana monitoring dan evaluasi terhadap progress program dan kegiatan serta sarana diskusi untuk mencari solusi dari permasalahan. Beberapa poin penting yang menjadi paparan dari Bidang/UPTD diantaranya detail kewenangan, program dan kegiatan, penggarannya, rencana dan progress pengadaan barang/jasa serta permasalahan dan kendala yang dihadapi. Melalui kegiatan ini diharapkan sebagai sarana evaluasi pimpinan terhadap progress pelaksanaan program dan kegiatan bidang dan UPTD serta merumuskan solusi dari permasalahan dan kendala sehingga dapat terwujudnya optimaliasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 pada Dinas PUPRKIM Provinsi Bali.  

  Bidang Bina Konstruksi Dinas PUPRKIM PROVINSI BALI menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi  tentang Surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 6432/KA/03/2025 tanggal : 20 Maret 2025 Perihal : Pemberitahuan atas Tindak Lanjut Transisi Katalog Elektronik  Pada hari Rabu, tanggal 9 April 2025 bertempat di Ruang Rapat Utama Dinas PUPRKIM Provinsi Bali          Acara tersebut diawali dengan narasumber Biro PBJ dan Perekonomian, Setda. Provinsi Bali yang memaparkan Surat LKPP Nomor : 6432/KA/03/2025, kemudian dilanjutkan paparan Rencana Proyek Konstruksi Tahun 2025 dari perwakilan Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya dan Bidang Sumber Daya Air, Dinas PUPRKIM Provinsi Bali. Tujuan acara ini adalah sosialisasi kepada Pemangku Kepentingan khususnya  Badan usaha Jasa Konstruksi (BUJK) terkait surat tersebut serta sebagai sarana penyampaian informasi proyek proyek di lingkungan Dinas PUPRKIM Provinsi Bali Tahun 2025 beserta item pekerjaan di dalamnya. Dari kegiatan tersebut diharapkan terwujud optimalisasi pengadaan jasa konstruksi dengan skema E-Purchasing khususnya untuk proyek-proyek di lingkungan Dinas PUPRKIM Provinsi Bali.              Poin poin penting yang dibahas adalah berkenaan optimalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah khususnya melalui skema e purchasing, penonaktifan aplikasi Katalog Elektronik Versi 5 dilakukan pada tanggal 20 Maret 2025, kecuali Barang/Jasa yang salah satunya adalah Etalase Konstruksi, berdasarkan usulan dari Pengelola Sektoral di Kementerian Pekerjaan Umum dan/atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat digunakan secara terbatas. Hal ini sebagai tindaklanjut dari permohonan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk dilakukan penundaan penonaktifan beberapa komoditas Katalog Elektronik Versi 5. Selain itu melalui pemaparan Bidang disampaikan terkait informasi daftar paket2 konstruksi tahun 2025 yang rencananya akan dilaksanakan dengan skema e Katalog, gambaran detail item2 pekerjaan pada proyek-proyek tersebut yang umum maupun spesifik serta rencana skema E Purchasing yang akan digunakan untuk masing2 proyek, apakah menggunakan skema mini kompetisi atau negosiasi.