Sosialisasi dan Audiensi Program Jaminan Ketenagakerjaan Sektor Jasa Konstruksi

Pada Tanggal 21 Juni 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda melalui Bidang Bina Konstruksi melaksanakan Kegiatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator untuk Jabatan Kerja Tukang Pasang Bata, Tukang Pasang Ubin, Tukang Cat, Tukang Pasang Rangka Baja Ringan Jenjang 1 dan 2.Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Dimana memberikan kepastian bahwa setiap pekerja memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik melalui uji kompetensi terhadap tenaga kerja konstruksi di Kota Samarinda terutama kualifikasi operator (Tukang & Operator Exavator).Oleh karena itu, selain memberikan pelatihan kepada peserta, juga dilakukan uji kompetensi untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) sebagai pembuktian di depan hukum negara . Dinas PUPR Melalui Bidang Bina Konstruksi bekerja sama dengan P3SM Kaltim melaksanakan kegiatan uji kompetensi yang di ikuti oleh 14 orang Operator Exavator yang bekerja di UPTD Pemeliharaan Saluran Drainase & Irigasi (Hantu Banyu) dan 40 Orang Tukang yang sedang bekerja di salah satu kegiatan Konstruksi Di Kota Samarinda.Dengan adanya kegiatan ini diharapkan mampu meningkat kemampuan kompetensi tenaga kerja konstruksi khususnya di Kota Samarinda.

Pembangunan Laboratorium Uji Beton Dimulai Pembangunan Laboratorium Uji Beton Dimulai Plt. Kepala Bidang Teknik, Dinas Binamarga dan Penataan Ruang (BMPR) provinsi Jawa Barat Ari Haidryansyah yang juga sebagai KPA menyaksikan penandatangan Kontrak Paket Pekerjaan  Laboratoroum Beton , UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas BMPR, Rabu (2/7/2025) oleh Kepala UPTD Labkon, Deden Heri dan Direktur Utama, Aksara Bangun Utama, Adi Triyadi sebagai Penyedia Jasa.      Penyedia Jasa terpilih dari e-katalog dengan anggaran dari APBD Provinsi jawa barat sebesar Rp. 838.883.938,00 dengan ukuran bangunan 17 X 7 meter 1 lantai dan ditargetkan selesai dalam jangka 4 bulan.  Plt. Kabid Teknik , dalam arahan, meminta hati-hati dalam menerima pekerja, supaya tidak ada yang tidak diinginkan, pergunakan material sesuai yang tercantum dalam kontrak. Karena jika ada temuan , dan bangunan sudah jadi akan menjadi masalah besar.      Tuntaskan setiap ada  masalah satu persatu, mitigasi , jangan ditumpuk , karena makin banyak, makin tidak terselesaikan, bisa berpengaruh  pada kualitas dan penyelesaian pekerjaan.   Lakukan tertib administrasi sesuai aturan birokrasi, bukan untuk mempersulit, tetapi itulah aturan yang harus dipatuhi.    

      Tim Survey Melakukan Pengambilan Data Harga Satuan Bahan Konstruksi Sebagai Dasar Penyusunan Kegiatan Tahun Anggaran 2026 di Wilayah Kabupaten Donggala 

Dinas PUPR kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan Bimtek sistem manajemen keselamatan konstruksi. Dengan Pelaksaan Bimtek Sistem manajemen keselamatan konstruksi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kepatuhan pemangku kepentingan sektor konstruksi terhadap standar keselamatan kerja yang dilaksanakan pada tanggal 19 s/d 20 mei 2025 Maksudnya : Meningkatkan pemahaman Regulasi Membangun kapasitas SDM Mendorong Standarisasi Prosedur  Tujuanya : Mengurangi kecelakaan kerja Memenuhu kepatuahn hukum Memperkuat budaya K3 Meningkatkan Efisiensi proyek  Outcame yang diharapkan Penurunan angka kecelakaan kerja di proyek konstruksi Peningkat jumlah pengetahuan tentang K3 konstruksi  Dengan BIMTEK ini, pemerintah dan pemangku kepentingan berkolaborasi mewujudkan sektor konstruksi yang produktif, aman, dan berdaya saing.  

Maksud dan tujuan terlaksananya program pengembangan jasa konstruksi tahun 2025, meningkatnya pengetahuan dan stanar operasioanl prosedur dalam pelaksanaan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah  kabupaten tanjung jabung timur   Peserta dari Aparat Sipil Negara (ASN) berjumlah 50 0rang yang dilaksankan pada tanggal 19 Mei 2025. Narasumber dari DPD IALKI provinsi Jambi   Sumber dana APBD Tahun Anggaran 2025 oleh Dinas PUPR kab. Tanjung Jabung Timur   Demikian kami sampaikan, semoga apa yang kami lakukan dan kami kerjakan dalam upaya meningkatkan infrastruktur yang berkualitas bagi masyarkat kab. Tanjung jabung timur khususnya.

Dinas PUPR Kota Samarinda menghadiri Pembekalan AHSP (analisa harga satuan pekerjaan) yang diadakan oleh Dinas PUPR&PERA Provinsi Kalimantan Timur melalui Zoom Meeting pada hari Rabu, 9 Juli 2025. Kegiatan ini menghadirkan tim penyusun SE Dirjen Bina Konstruksi nomor 30 tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga Ahli Konstruksi. Kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 200 peserta yang berasal tidak hanya dari Kalimantan Timur tapi juga dari Provinsi yang ada di Kalimantan dan Sumatera. Kegiatan ini bertujuan memberikan pengetahuan terhadap Analisa Harga Satuan Pekerjaan sebagai salah satu inti dalam penyusunan Perkiraan Biaya Konstruksi atau HPS.  Selain itu dalam kegiatan ini peserta juga diberikan gambaran terhadap SIPASTI yaitu sistem informasi yang digunakan oleh Kementerian PU dalam penyusunan HPS. Hanya saja untuk saat ini, SIPASTI belum bisa digunakan oleh Pemerintah Daerah dikarenakan perlu kordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Dalam Negeri selaku Unit Organisasi Pembida dari Pemerintah Daerah Provinsi/Kabuten/Kota.    #AW

  Pada hari jum’at tanggal 14 juli 2025 Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seluma yang diwakili oleh Kepala Bidang Jasa Konstruksi  Bapak Pubi Unra, ST beserta fungsional pembina jasa konstruksi berkoordinasi mengenai SIPJAKI ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu yang diterima langsung oleh Plh Kepala Bidang. Jasa Konstruksi Bapak Inarjo, ST., MM. Pembaharuan system aplikasi untuk peningkatan layanan dan sebelumnya gangguan web SIPJAKI menyebabkan SIPJAKI di Kabupaten Seluma tidak dapat masuk (log in) untuk mengakses SIPJAKI oleh karena itu Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu menyarankan kepada admin SIPJAKI kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu untuk menghubungi helpdesk Kementerian PUPR atau pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan aplikasi SIPJAKI. Permasalahan seperti ini sama dengan dialami oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu yang kini sudah bisa masuk (log in). Dasar hukum mengenai SIPJAKI adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pada pasal 7 dan 8 yang salah satunya berisi Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi dan penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/ kota SIPJAKI adalah sistem informasi yang dikelola bersama oleh pembina jasa konstruksi nasional, provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan kemudahan akses informasi usaha jasa konstruksi, peningkatan transparansi, serta membantu memperkuat jaringan bisnis pelaku usaha dalam rantai pasok konstruksi.

Bali, Bidang Bina Konstruksi- Sosialisasi Tenaga Ahli Konstruksi dilaksanakan pada hari Rabu, 4 Juni 2025 bertempat di Wantilan Pura Dalem Kota Tabanan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi kepada Pekerja Konstruksi agar mendapatkan pemahaman tentang Jenjang Kerja. Kegiatan ini bekerja sama dengan NIPONPAINT untuk memberikan teknik penggunaan CAT dasar. 

Palu, Sulawesi Tengah — Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah bersama Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah menggelar kegiatan Penerangan Hukum dengan tema “Mitigasi Risiko Perpanjangan Waktu Penyelesaian Keterlambatan Pekerjaan Dalam Pengadaan Barang dan Jasa” di Aula Rapat Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk sinergi untuk memperkuat pemahaman hukum dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur di daerah. Selasa (10/6)Kegiatan ini buka secara langsung oleh Kepala Dinas BMPR dan dihadiri Pejabat Struktural, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta Pejabat Pengadaan di lingkungan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah.Dalam sambutannya, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Sulteng menyampaikan keprihatinannya atas berbagai proyek yang mengalami keterlambatan penyelesaian. Ia menekankan bahwa keterlambatan, meskipun diatur secara legal untuk dapat diperpanjang, tetap membawa dampak buruk terhadap efektivitas pembangunan dan kepercayaan masyarakat.“Kalau bisa, jangan sampai ada perpanjangan waktu. Meski diperbolehkan secara aturan, tapi ini adalah risiko yang harus kita minimalkan. Pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu membuat semua pihak resah dari penyedia, PPK, hingga masyarakat,” tegasnya.Ia juga menyoroti berbagai faktor penyebab keterlambatan, mulai dari kesalahan penyedia, ketiadaan anggaran, kerusakan alat, hingga pengalihan tenaga kerja oleh kontraktor ke proyek lain. Salah satu contoh nyata adalah pembangunan Masjid Raya yang sudah mengalami beberapa kali perpanjangan, namun belum kunjung rampung.Sebagai langkah mitigasi, kegiatan ini mendorong seluruh jajaran Dinas PU serta pelaksana kegiatan pembangunan untuk merencanakan lebih cermat, memastikan ketersediaan anggaran sejak awal, serta aktif berdiskusi dan berkonsultasi dengan aparat penegak hukum. Kejaksaan, melalui program pendampingan dan penerangan hukum, siap mendukung dan mengamankan proyek strategis dari intervensi maupun gangguan yang berpotensi menghambat pelaksanaan.Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi interaktif yang membuka ruang tanya jawab antara peserta dan narasumber, guna memperdalam pemahaman serta membahas kasus-kasus yang kerap terjadi di lapangan.

Palu, BMPR Sulteng – Dalam upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di sektor konstruksi, Bidang Bina Konstruksi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan Pelatihan Sertifikasi Ahli Muda Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi serta Ahli Muda Geoteknik. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari program pembinaan jasa konstruksi yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan. (24/6) Pelatihan berlangsung selama tiga hari di Gedung Pancasila BPSDM Sulteng dan diikuti oleh puluhan peserta yang terdiri dari tenaga teknis, konsultan, serta penyedia jasa konstruksi yang ada di Sulawesi Tengah. Para peserta mendapatkan materi dari instruktur bersertifikat nasional. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah, dalam sambutannya yang diwakili oleh Sekretaris Dinas BMPR Dr. Rusmiadi, ST., M.Si., menyampaikan pentingnya peningkatan kapasitas tenaga kerja konstruksi, khususnya dalam aspek K3 dan geoteknik, mengingat tingginya kompleksitas dan risiko dalam proyek-proyek infrastruktur. “Pelatihan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga memastikan para peserta memiliki keterampilan praktis dan sertifikasi resmi yang diakui secara nasional. Hal ini sangat penting dalam menjamin mutu pekerjaan konstruksi dan keselamatan kerja di lapangan,” ujarnya. Dengan terselenggaranya pelatihan ini, diharapkan akan lahir lebih banyak tenaga ahli lokal bersertifikat yang mampu mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Tengah secara profesional dan berstandar nasional.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan webinar Sosialisasi Penggunaan Aspal Performance Grade (Pg) 70 Untuk Meningkatkan Kinerja Perkerasan Beraspal pada tanggal 25 Juni 2025 dengan narasumber Ir. Suhaili, MM dari Widyaswara Kmeneterian Pekerjaan Umum. Kata sambutan kegiatan sekaligus membuka acara oleh Sekretaris Dinas PUPP Provinsi Kepulauan Riau. Dengan mengikuti  kegiatan ini diharapkan peserta dapat mengerti bagaimana meningkatkan kinerja perkerasan terutama dalam hal stabilitas daya tahan terhadap deformasi dengan menggunakan Aspal PG 70 mempunyai nilai kekuatan, keamanan, kenyamanan dan daya tahan sehingga cocok untuk jalan dengan lalu lintas berat dan kondisi cuaca panas.  Sebanyak 184 peserta yang mengikuti kegiatan ini dari berbagai unsur masyarakat jasa konstruksi di Provinsi Kepulauan Riau. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau berharap  memberikan pengetahuan kepada peserta dari kegiatan ini yang dapat diaplikasikan dalam kondisi proyek yang sesuai dengan kebutuhan. (*tm*)

Tasikmalaya - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya telah melaksanakan kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi/Analis Tahun Anggaran 2025. Kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan memastikan standar kompetensi Tenaga Kerja konstruksi yang ada di lingkungan Kota Tasikmalaya. Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu, 30 April 2025 bertempat di Aula Bale Wiwitan Kota Tasikmalaya.  Klasifikasi : 1. Sipil     2. Manajemen Pelaksanaan Jumlah Peserta : 51 Orang Kualifikasi : Operator dan Teknisi/Analis Jenjang KKNI : Jenjang 1, 2 dan 3 untuk Operator     Jenjang 4, 5 dan 6 untuk Teknisi/Analis Sub Klasifikasi : 1.Jalan (23 Orang)     2. Gedung (10 orang)     3. Keselamatan Konstruksi (11 orang)     4. Drainase Perkotaan (2 Orang)     5. Irigasi dan Rawa (4 orang)     6. Bangunan AIr Limbah (1 orang) Penyedia Jasa : PT. DENICONT ANUGERAH PRATAMA