Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan Rapat Koordinasi Program Pengembangan Jasa Konstruksi Tahun 2023

Bimbingan teknis Direksi dan Pengawas Lapangan. Oleh Dinas Pekerjaan Umun Dan Tata Ruang, Kab. Halmahera Utara.   Bimbingan teknis yang diselenggarakan secara internal oleh Dinas PUTR Kabupaten Halmahera Utara, dengan peserta yang adalah pegawai kantor dinas tersebut ini,  dilaksanakan pada salah satu destinasi wisata yang terletak di Kec. Tobelo Timur dengan nama “Magaliho Island” pada tanggal 24 s/d 25 Januari 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk penguatan direksi dan pengawas lapangan agar dalam setiap kegiatan pengawasan, setidaknya dapat menghasilkan pekerjaan fisik yang sesuai dengan standar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan Bimtek tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas PUTR “Muhammad Ikram Baba. S.Sos”, namun sebelumnya dalam sambutan dan arahan yang disampaikan Kadis PUTR tersebut beliau menyampaikan bahawa kegiatan ini merupakan hal penting dan strategis bagi kita yang berada di dinas teknis yang bertugas untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Dan Wakil Bupati dalam memajukan pembangunan di Kab. Halmahera Utara. Selain itu beliau (Kadis) juga menyampaikan secara tegas agar kegiatan ini diikuti secara serius oleh seluruh peserta agar setelah kembali kita betul-betul menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik dan benar. Setelah acara dibuka kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi-materi yang disampikan oleh beberapa instansi seperti KPPN tentang “Mekanisme Pelaporan Dana Dak Fisik Tahun 2023”, BKAD tentang “Mekanisme Pelaporan Dana Fisik DAK Di Kab. Halut” , BAPPEDA tentang “Tahapan Perencanaan Dan Pengawasan Infrastruktur Lingkup Dinas PUTR”, BKD tentang “Kepegawaian Dan Pengisian SKP” Dan juga INSPEKTORAT tentang “Pengawasan Fisik” serta dari internal kantor Dinas PUTR yakni oleh Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan Seluruh Kepala Bidang. Kegiatan yang dilaksanakan kurang lebih dua hari ini berlangsung dengan baik dan meriah apalagi dengan kehadiran Bapak Bupati Halmahera Utara Ir. Frans Maneri bersama rombongannya. Dalam kesempatan tersebut Bupati Halmahera Utara menyempatkan diri untuk hadir sekaligus memberikan arahan bagi seluruh peserta agar datang disini bukan hanya mengikuti kegiatan tapi juga dapat mewujudkannya dalam karya setelah kembali ke lingkungan tempat kita bekerja dan mengabdi. Selain itu beliau juga mengakhiri arahannya dengan memberikan apresiasi kepada Pelaksana kegiatan sebab baru pertama kali kegiatan seperti ini dilaksanakan dalam suasana yang berbeda dan sangat menyatu dengan alam dan lingkungan. Akhir kata beliau menyampikan selamat mengikuti kegiatan ini dengan serius dan selamat menikmati suasana alam yang indah ini.

  Hj. Teungku Julana, ST, MT, benar-benar jadi pusat perhatian para tukang se Riau saat di Gedung Olahraga Tribuana, Minggu (22/1). Bukan hanya karena katanya menarik, tetapi adalah tamu yang datang dari jauh, Banda Aceh. Berbagai hal disampaikannya dengan lugas, terutama soal pentingnya sertifikasi bagi pekerja konstruksi. Baginya, para pekerja adalah tanggung jawab sekaligus sahabat terbaik Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Banda Aceh. "Saya sering ke Riau hanya untuk menemui para pekerja. Kami berusaha sebaik mungkin agar keterampilan mereka diakui," kata Hj Teungku Farah Julana, saat menjadi salah satu narasumber pada silaturahmi akbar dan sosialisasi sertifikasi Anggota PD F SPBPU Riau. Teungku Farah, hadir mewakili Indra Suhada, ST MT, Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Banda Aceh. BJKW di Aceh, diketahui menaungi lima wilayah provinsi di Sumatera, dan salah satunya adalah Provinsi Riau. MTU, merupakan Mobile Training Unit (MTU) yang merupakan pelaksanaan pelayanan pelatihan tenaga kerja untuk uji kompetensi dan sertifikasi untuk beberapa jabatan, yaitu tukang ledeng (perpipaan), tukang las, tukang batu, tukang kayu, dan tukang besi. MTU sudah ada ditiap-tiap provinsi dalam wilayah BJKW Aceh. Satu unit diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Pemerintah Provinsi Aceh  "MTU dapat dipergunakan untuk pihak pihak yang memerlukan sesuai peruntukannya. Kita membuka kesempatan itu agar para pekerja tidak merasa kehilangan waktu untuk uji kompetensi dan sertifikasi. Kita datang ke tempat mereka bekerja," ujar Teungku Farah, yang disambut tepuk tangan oleh para pekerja yang hadir  Selain itu, Teungku Farah juga menyampaikan jenis program kegiatan BJKW I Banda Aceh, yaitu fasilitasi uji sertifikasi ahli.muda dan madya, fasilitasi uji sertifikasi tenaga terlengkap dan pembelajaran jarak jauh SIBIMA Konstruksi. Selanjutnya, bimbingan teknis sistem manajemen keselamatan konstruksi, bimbingan teknis membangun pemodelan informasi, bimbingan teknis lainnya yang diperlukan, pelatihan infrastruktur pelatih, pelatihan asesor, pelatihan dengan MTU dan inovasi kegiatan maupun kegiatan pendampingan lainnya. "Saya siap memberikan waktu dan tenaga demi para pekerja. Untuk itu silahkan catat nomor telepon saya," ujarnya sembari menyebutkan nomor handphone yang dimaksud. Silahturahmi akbar dan sosialisasi sertifikasi PD F SPBPU Riau, pendengar para sumber, Dr.drh. H. Chaidir MM, tokoh masyarakat Riau yang merupakan calon DPD RI, Mulyono, Bacaleg PDIP untuk DPR RI Dapil Riau I, Dr. H. Syamsurizal SE, MM, Robi Saleh dari Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Riau, BPSK, Devi Rizaldi S.STP, MSI, dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Riau, Tuswan Aidi, Kabid Jakon PU Kota Pekanbaru dan Perwakilan dari DINAS PUPRPKPP Provinsi Riau Yaitu Bapak ANDRI JAYA PUTRA MT, Selaku Kepala Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi Bidang Bina Jasa Konstruksi Dinas PUPRPKPP Prov. Riau serta undangan lainnya. Kegiatan ini dibuka Gubernur Riau yang diwakili oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Riau, Dr. H. Imron Rosyadi, ST, MH, mengunjungi setidaknya 300 pekerja bangunan dan pekerja umum yang merupakan anggota PD F SPBPU Riau yang diketuai oleh Zulhamdan ST. Sayangnya tidak ada perwakilan dari Bank Riau Kepri Syariah, padahal anggota dan pengurus PD F SPBPU Riau, ingin bekerjasama dalam hal pelayanan perbankan daerah untuk para pekerja

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 13 s.d 14 Desember 2022 dilakukan secara onsite dengan spesifikasi jabatan jenjang 3  Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi berjumlah 38 orang di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah Dalam rangka mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan kontruksi, sehingga penyelenggara pekerjaan konstruksi wajib memenuhi syarat-syarat tentang keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (K3 Konstruksi) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi.

Pada tanggal 09 Desember 2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Astekindo Konstruksi Mandiri, telah mengadakan kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi yang diikuti oleh peserta sebanyak 40 orang. Kegiatan ini menggunakan metode onsite dengan spesifikasi jabatan kerja Tukang Pasang Bata Jenjang 1, yang diikuti oleh Tenaga Kerja Konstruksi se-kota Parepare yang belum tersertifikasi. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah memberikan jaminan terhadap keterampilan, kualitas dan kemampuan kerja dari Tenaga Kerja Konstruksi sehingga mampu menghasilkan produk konstruksi yang memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Dengan adanya pelaksanaan Uji Sertifikasi ini diharapkan akan menjadi senjata ampuh bagi terbukanya akses-akses kesempatan kerja di proyek konstruksi secara kompetitif di tingkat global.  

Kegiatan Bimbingan Teknis Sistem  Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dilaksanakan selama 5 hari atau 27 Jam Pelajaran pada tanggal 8 S.d 12 November 2022 secara Offline di  Rayhan Square Hotel Kab. Kepulauan Selayar. Kegiatan ini diawali dengan Pembukaan Kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), dihadiri oleh Asisten Satu Kab. Kepulauan Selayar Serta Narasumber, Pengawas, Panitia Pelaksana dan 50 Orang Peserta (offline). Kegiatan ini dibuka oleh Asisten Satu Kab. Kepulauan Selayar. Caption Setelah pembukaan kegiatan, maka dilanjutkan dengan melaksanakan Pre-Test kepada para peserta untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai Sistem  Manajemen Keselamatan Konstruksi sebelum proses penyampaian materi oleh Narasumber Bimbingan Teknis yang telahditunjuk. Pada hari terakhir kegiatan akan dilakukan Post-Test untuk mengetahui tingkat kemajuan dan hasil dari peserta selama mengikuti pembelajaran selama 5 (lima) hari Bimbingan Teknis, apakah ada peningkatan pada pengetahuan dan pemahaman mereka sebelumnya mengenai Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi atau sebaliknya. Semua peserta dan pemateri telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia  Pelaksana, demikian pula Panitia  Pelaksana melakukan tugas sesuai rencana dan tugasnya masing-masing, sehingga kegiatan ini terlaksana dengan tertib, lancar dan aman. (dijelaskan juga peran pengawas) Seluruh tahap pelaksanaan kegiatan ini terlaksana dengan baik berkat kerjasama dan dukungan dari semua pihak yang terkait, meskipun terdapat beberapa peserta yang berhalangan  hadir atupun tidak maksimal dalam mengikuti kegiatan ini. Pembiayaan untuk Kegiatan Bimtek Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) ini yaitu, biaya ditanggung oleh dinas PUTR yang tertuang dalam RKA Ta. 2022 dan biaya ditanggung oleh Balai melalui DIPA Satuan Kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar TA 2022. Untuk sharing cost lebiah detail terinci dalan surat KSO.

Penyerahan Sertifikat Pelatihan dan Uji Sertifikasi Tukang Plester Bangunan Gedung (Jenjang 1) oleh Bidang Bina Konstruksi Dinas PUPR Kabupaten Kotawaringin Barat

Pada Hari ini Senin tanggal 9 Januari 2023 LSP DPD HATSINDO Bengkulu melaksanakan uji kompetensi tenaga kerja konstruksi bertempat di Gedung Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Jalan Prof. Dr. Hazairin, S.H No. 901. Adapun jabatan kerja yang diujikan pada unji komptensi ini  adalah : 1. Manajer pelaksana konstruksi sistem produksi air minum (SPAM)-Sipil-Bangunan air minum-Teknisi/Analis Jenjang 6 2. Pelaksana konstruksi bangunan unit distribusi SPAM-Sipil-Bangunan air minum-Teknisi/Analis Jenjang 4 3. dan Pelaksana Lapangan Saluran Irigasi denagn kulaifikasi Madya Hal ini dilaksanakan dalam rangka pemenuhan amanat Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Pasal 70 yang menyatakan bahwa : setiap yang bekerja dan setiap pengguna jasa dan/atau penyedia jasa  wajib memiliki seryifikat kompetensi kerja.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan Pembinaan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi  di Kabupaten Bintan pada tanggal 28 Desember 2022 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan diman para peserta berasal dari perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten Bintan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi, Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Nomor 12.1/KPTS/Dk/2022 tentang Penetapan Jabatan Kerja Dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting Serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Pengujian Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau mewakili Kepala Dinas. Dalam hasil pemaparan dan diskusi disampaikan oleh peserta adanya beberapa kendala seperti telah memasukkan data di OSS terkait perpindahan alamat perusahaan namun sampai saat ini tidak bisa diproses karena dianggap sistem adanya penggandaan NPWP padahal sebenarnya masih dalam satu perusahaan yang sama, sulitnya mencari PJTBU dan PJSKBU yang saat ini disyaratkan serta bingung harus bagaimana jika terjadi permasalahan dalam proses OSS. Disamping itu disampaikan perlunya pencatatan menggunakan Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi, dalam hal ini dilakukan pada Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK), disamping itu mengatur antara lain terkait pencatatan pengalaman badan usaha jasa konstruksi dan pencatatan pengalaman professional tenaga kerja konstruksi melalui aplikasi SIMPAN. Untuk mendukung dan mengefektifkan  penyelenggaraan Jasa Konstruksi bagi Badan Usaha di Kabupaten Bintan akan dibuatkan forum komunikasi media online melalui WA Group yang akan dibuatkan oleh Bidang Bina Konstruksi Kabupaten Bintan.

Didalam proses pengadaan barang/jasa terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu salah-satunya mengenai penyusunan kontrak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Sebelum melakungan penyusunan kontrak, pihak pihak yang terkait harus memahami terlebih dulu isi dari kontrak tersebut sebelum dilakukannya pembubuhan tanda tangan.  Hal ini dikarenakan telah banyak kasus stakeholder yang melakukan penandatanganan kontrak tidak menyadari bawa ada hukum yang mengatur konsekuensi tanda tangan kontrak. Jika ada Pelanggaran atau kesalahan pada saat proses pembuatan kontrak, maka kedua belah pihak bisa saja berujung ke  pengadilan. Berlatar permasalahan diatas maka Dinas PUPR Kota Palembang kemudian mengadakan BIMBINGAN TEKNIS TEKNIK PENYUSUNAN KONTRAK DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH yang berlangsung selama dua hari yaitu 23 - 24 Juni 2022 bertempat di Beston Hotel Palembang. Dengan Bapak Rahfan Mokoginta, SKM., M.S.A. selaku narasumber dan pembicara.

Mengingat pentingnya pengawasan pada tiap proyek konstruksi demi mencapai hasil pekerjaanyang memuaskan, maka dari itu Sub - bid Bina Konstruksi Dinas PUPR Kota Palembang mengadakan BIMBINGAN TEKNIS PENGAWASAN PROYEK KONSTRUKSI PADA DINAS PUPR KOTA PALEMBANG bertempat di Beston Hotel Palembang berlangsung selama2 (Dua)  hari yaitu pada Tanggal 21-22 Juni 2022, dengan menghadirkan Ir. Bambang Irawan , MT sebgai narasumber. Setelah mengikuti Bimbingan Teknis ini, peserta diharapkan mampu memahami pada tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi, administrasi lapangan dan Manajemen Konstruksi. tujuannya adalah agar tercapainya hasil pekerjaan sesuai dengan kinerja yang direncanakan secara akuntabel, efisien dan efektif guna menjamin ketersediaan infrastruktur yang handal

Masalah sengketa kontrak seperti wanprestasi, perubahan kontrak, daftar hitam, uang muka dan pembayaran prestasi pekerjaan, sanksi, peristiwa kompensasi serta penyesuaian harga. Maka dari itu diperlukan perlindungan hukum bagi pengelola pengadaan barang dan jasa pemerintah karena banyak masalah pada pengadaan saat ini diantaranya banyak kebocoran, masih banyaknya praktek KKN dalam proses pengadaan, belum transparannya belanja pengadaan barang/jasa pemerintah dan ketakutan para pejabat pelaksana pengadaan untuk memproses pengadaan. Selain itu dalam layanan pengadaan barang dan jasa ada potensi konflik sehingga perlu adanya layanan penyelesaian sengketa.  Hal ini yang memberikan motivasi bagi Bidang Bina Konstruksi DPUPR Kota palembang untuk menyelenggarakan SOSIALISASI PENERANGAN HUKUM DAN BIMBINGAN TEKNIS PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH yang beretempat di The ALTS Hotel PALEMBANG , berlangsung selama dua hari mulai tanggal 09 hingga 10 Februari 2022

Magelang – Dalam rangka pemenuhan kewenangan Kabupaten/Kota terkait jasa konstruksi sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang bekerjasama dengan LSP dan Assosiasi Jasa Konstruksi yang terakreditasi di Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Uji Kompetensi. Uji Kompetensi yang dilaksanakan adalah Uji kompetensi Jenjang 4 untuk kualifikasi Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dengan Tempat Uji Kompetensi di Kantor DPUPR Kota Magelang Jl. Jendral Sudirman Nomor 54 Kota Magelang. Uji Kompetensi menggandeng LSP GATAKI Provinsi Jawa Tengah dan TUK APEKNAS Provinsi Jawa Tengah. Output yang dihasilkan berupa Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK Konstruksi) yang dipergunakan untuk pemenuhan persyaratan perizinan kegiatan konstruksi, serta peningkatan SDM konstruksi.(Ruli/red)