FORUM JASA KONSTRUKSI DAERAH (FJKD) Bali 2025 OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN SEKTOR JASA KONSTRUKSI PADA ERA DIGITALISASI

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko, melalui Bidang Bina Konstruksi melaksanakan kegiatan Pelatihan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Fisik Desa Sungai Rengas, Kecamatan V Koto, Kabupaten Mukomuko. Jumat, 11 April 2025. Kepala Bidanb Bina Konstruksi, Septa Marzia, ST. memberikan materi pelatihan yang diselenggarakan di Desa Sungai Rengas, Kecamatan V Koto.  Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bekal perangkat desa dalam pelaksanaan kegiatan fisik yg akan dilaksanakan

SERTIFIKASI TUKANG DESA DI KABUPTEN HULU SUNGAI TENGAH Untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) yang bersertifikat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, serta diperkuat dengan peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2022, yang mewajibkan setiap tenaga kerja di sektor konstruksi memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) sebagai bukti pengalaman dan pengetahuan, maka pada tanggal 18 September 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Hulu Sungai Tengah melaksanakan kegiatan sertifikasi bagi tukang desa.   Kegiatan tersebut dilaksanakan di TUK PUPR Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Jalan Bregjen Hasan Baseri Burung Anggang, dan diikuti oleh 60 peserta dari berbagai desa di Kecamatan Limpasu dan Kecamatan Labuan Amas Selatan. Peserta terdiri dari jenjang 1 hingga jenjang 3 dengan berbagai jabatan kerja sesuai kebutuhan di desa masing-masing. Mereka mengikuti kegiatan dengan penuh antusias hingga selesai.   Pelaksanaan sertifikasi ini difasilitasi oleh Dinas PUPR Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan pembiayaan yang bersumber dari dana APBD serta sharing dana APBDes dari para tukang yang mengikuti sertifikasi.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mukomuko,bIr.Apriansyah.ST.MT, Melalui Bidang Bina Konstruksi Septa Marzia, ST Menyelenggarakan Kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Jenjang 4 ( Empat ). Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mukomuko, Ir Apriansyah.ST.MT, menyampaikan,Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tugas dan tanggung jawab serta kewenangan para tenaga ahli, meningkatkan pemahaman terkait teknis perancangan dan pengawasan, serta meningkatkan kinerja tertib Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.peningkatan kinerja perancangan dan pengawasan karena akan berdampak kepada efisiensi waktu dan biaya konstruksi serta minimalisir risiko kegagalan bangunan. Sinergitas dalam perancangan, pengawasan dan pelaksanaan akan berpengaruh kepada keberhasilan seluruh tahap pekerjaan konstruksi. Kepala Bidang Bina konstruksi Septa Marzia.ST, juga Menyampaikan dalam sambutannya, untuk menindaklanjuti pelaksanaan konstruksi yang masih kerap terjadinya risiko kegagalan bangunan, rasanya penting untuk dilakukan pengembangan SDM jasa Konstruksi, salah satunya dengan kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Jenjang 4 (empat) dilaksanakan pada tanggal 01 September Sampai 02 September 2025. Dengan Jumlah 25 orang peserta, Pembukaan Kegiatan tersebut di hadiri Oleh Bapak Asisten III kabupaten Mukomuko, INSTRUKTUR,dan para Peserta.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga kerja kontruksi di Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengadakan kegiatan Pembekalan dan Uji Sertifikasi Supervisor K3 Jenjang 5 pada tanggal 5 - 6 Agustus 2025 bertempatan di Hotel Azana Asia Cilacap. Kegiatan ini bekerja sama dengan Politeknik Negeri Cilacap (PNC) dan didukung oleh Balai Jasa Kontruksi Wilayah IV Surabaya (BJKW IV Surabaya) serta perwakllan via zoom dari Jenderal Bina Kontruksi dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) Di hari pertama cara ini secara resmi dibuka oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Bina Kontruksi melalui zoom meeting yang menyampaikan pentingnya peningkatan kualitas dan keselamatan tenaga kerja kontruksi, terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur yang semakin komplek dan masif. Tenaga kerja konstruksi harus memiliki kompetensi yang terstandar agar dapat menjamin keselamatan kerja dan mutu proyek yang dikerjakan. Oleh karena itu, sertifikasi supervisor K3 sangat penting untuk mendukung terciptanya budaya kerja yang aman dan produktif," ujar perwakilan Ditjen Bina Konstruksi dalam sambutannya. Kepala Dinas PUPR dalam sambutannya kegiatan ini merupakan komitmen dari dinas kami untuk terus mendorong profesionalisme tenaga kerja kontruksi, agar mampu bersaing dan bekerja secara aman, efisien, dan sesuai dengan standar nasional. Beliau juga menekankan tentang sektor konstruksi adalah salah satu sektor yang memiliki risiko kecelakaan kerja tertinggi. Oleh karena itu, peran seorang supervisor K3 sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas konstruksi berjalan sesuai prinsip keselamatan, menghindari kecelakaan, dan menciptakan budaya kerja yang sehat dan produktif. Kemudian dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkolaborasi dalam kegiatan ini. Sertifikasi K3 tidak hanya penting bagi peningkatan profesionalisme dan keselamatan kerja di sektor konstruksi dalam negeri, tetapi juga memiliki dampak besar dalam menyiapkan tenaga kerja Indonesia yang kompeten dan berdaya saing di tingkat global. Sebagaimana kita ketahui, saat ini permintaan tenaga kerja konstruksi luar negeri termasuk di negara-negara Timur Tengah, Jepang, Korea Selatan, dan Eropa—semakin tinggi, dan banyak negara mensyaratkan bukti sertifikasi kompetensi, khususnya di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dengan demikian, kegiatan ini juga menjadi salah satu jalan strategis untuk meningkatkan peluang kerja dan pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia, khususnya di sektor konstruksi. Kepada seluruh peserta, jadikan sertifikasi ini sebagai bekal bukan hanya untuk peningkatan karier, tapi juga untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan di tempat kerja, baik di dalam maupun luar negeri tambahnya. Pada hari Ke 2, kegiatan dilanjutkan dengan uji kompetensi sertifikasi yang dilaksanakan oleh asesor dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah terlisensi oleh BNSP. Uji sertifikasi dilakukan menggunakan metode wawancara oleh assesor. Proses asesmen berjalan tertib dan profesional, serta memberikan kesempatan kepada peserta untuk menunjukkan kompetensinya sebagai calon Supervisor K3 yang kompeten dan tersertifikasi. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan bekal serta legalitas kompetensi bagi para peserta untuk menjalankan perannya dalam menciptakan lingkungan kerja konstruksi yang aman dan sesuai standar nasional.

yang di selenggarakan Bidang Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 23 september 2025 di Aula DPMPTSP Kab. Tanjung Jabung Timur dengan jumlah Peserta 50 orang ASN di lingkup Kab. Tanjung Jabung Timur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjungjabung Timur mengundang seluruh pihak terkait, baik internal Dinas (PPK, PPTK, Staf Teknis) maupun Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi, untuk mengikuti Seminar Terkini yang membahas  prosedur, kriteria, dan kepatuhan dalam pelaksanaan Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (Repeat Order) Jasa Konsultansi Konstruksi. Seminar ini sangat penting untuk menjamin efisiensi pengadaan dan menghindari potensi masalah hukum di masa depan, sejalan dengan amanat Surat Edaran Kepala LKPP No. 3 Tahun 2022 dan peraturan terkait dari Kementerian PUPR.  Dalam sambutan Bapak Kepala Dinas yang di wakili oleh Bapak Sekretaris Dinas PUPR  beliau menaruh harapan yang besar terhadap pelaksanaan seminar ini. Kita semua tahu, efisiensi dan akuntabilitas adalah kunci utama dalam menjalankan pembangunan daerah. Pertama, saya berharap seminar ini menjadi momentum bagi kita semua, khususnya para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan tim teknis, untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan seragam mengenai regulasi terbaru terkait Repeat Order Jasa Konsultansi Konstruksi.

Yang diselenggarakan oleh Bidang Jasa Konstruksi Dinas PUPR kab. Tanjung Jabung Timur pada tanggal 22 september 2025 di Aula DMPTSP Kab. Tanjung Jabung Timur yang di hadiri oleh ASN PUPR Kab. Tanjung Jabung Timur yang di buka Oleh Sekretaris Dinas PUPR Bapak Sofyan Hadi Syahputra, S.S.STP.MM dalam sambutanya Beliau berharap agar di Hari ini, kita berkumpul untuk memperkuat pemahaman tentang Pedoman Pemeriksaan Jembatan. Pemeriksaan harus akurat, terstandar, dan profesional. Harapan saya jelas: Peserta menguasai pedoman untuk menghasilkan laporan pemeriksaan yang valid. Laporan ini menjadi dasar pengambilan keputusan pemeliharaan yang tepat dan cepat. Kita semua berkomitmen menjamin keselamatan publik dan umur layanan infrastruktur jembatan yang maksimal. Mari manfaatkan seminar ini untuk meningkatkan kompetensi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi sukses melaksanakan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi untuk Subklasifikas Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Gedung Madya pada jenjang 5 dan Subklasifikasi Manager Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Bangunan Gedung pada jenjang 6 di Ruang Nakula Hotel Nata Azana Ngawi. Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 25 September 2025. Kegiatan ini terlaksana bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Astekindo Konstruksi Mandiri. LSP Astekindo dalam kegiatan SKK kali ini membawa 8 assesor dengan perincian 4 assesor untuk menguji 26 assesi jenjang 5 dan 4 assesor untuk jenjang 6. Dalam sambutan sekaligus membuka acara fasilitasi SKK jenjang 5 dan 6, Sekretaris Dinas PUPR Kab. Ngawi menekankan pentingnya Tenaga Kerja Konstruksi memiliki sertifikat kompetensi sebagai salaha satu penjaminan profesionalisme, peningkatan mutu/kualitas SDM dan akuntabilitas pekerja konstruksi. Kepemilikan SKK Konstruksi juga berperan meningkatkan daya saing usaha konstruksi serta sebagai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Penjaringan peserta sebenarnya sudah berlangsung mulai awal Juli, dengan perkiraan dapat dilaksanakan pada awal bulan Agustus, namun banyak BUJK yang terkendala calon peserta yang ingin diikutkan tidak memenuhi persyaratan pada kualifikasi jenjang 5 dan 6 ini. dari 64 calon peserta yang ikut penjaringan, setelah verifikasi persyaratan administrasi tinggal 50 peserta dengan rincian 26 calon peserta pad ajenjang 5 dan 24 calon peserta pada jenjang 6. Dari 50 peserta ada 2 orang yang tidak lulus karena ketidakhadiran pada jenjang 5. jadi, melalui uji kompetensi dalam kegiatan ini peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 24 orang untuk SKK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Gedung Madya dan 24 peserta pada SKK Manager Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung. Melaui pelaksanaan SKK ini, DPUPR Kba. Ngawi berharap kualitas pembangunan Bangunan Gedung di Kabupaten Ngawi semakin meningkat baik dari sisi mutu, ketepatan waktu maupun keselamatan konstruksi.

Proyek jalan raya sering kali melibatkan lingkungan kerja yang berisiko tinggi, seperti penggunaan alat berat, pekerjaan di ketinggian, dan kondisi cuaca yang tidak menentu. Beberapa alasan mengapa K3 sangat penting dalam proyek jalan raya antara lain: Mengurangi Risiko Kecelakaan: Lingkungan kerja yang aman mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan yang bisa menyebabkan cedera atau kematian. Peningkatan Produktivitas: Kondisi kerja yang aman dan sehat meningkatkan moral dan produktivitas pekerja. Kepatuhan Hukum: Implementasi K3 memastikan proyek mematuhi peraturan dan standar nasional maupun internasional, menghindari sanksi hukum dan denda Implementasi K3 di proyek jalan raya menghadapi berbagai tantangan, antara lain: Variasi Lingkungan Kerja: Proyek jalan raya sering kali melibatkan berbagai lokasi dengan kondisi yang berbeda-beda, sehingga standar K3 harus fleksibel dan adaptif. Kurangnya Kesadaran: Tingkat kesadaran akan pentingnya K3 masih rendah di kalangan pekerja dan manajemen proyek. Pengawasan yang Tidak Memadai: Keterbatasan sumber daya untuk melakukan pengawasan yang kontinu dan menyeluruh. Peralatan dan Teknologi: Ketergantungan pada peralatan berat dan teknologi yang tidak selalu memiliki standar keselamatan yang memadai. Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa strategi implementasi K3 yang efektif dalam proyek jalan raya meliputi: Pelatihan dan Edukasi: Pelatihan rutin bagi pekerja mengenai praktik K3 yang benar dan penanganan situasi darurat. Perencanaan yang Matang: Penyusunan rencana K3 yang detail sebelum proyek dimulai, termasuk identifikasi risiko dan tindakan mitigasi. Penggunaan Peralatan Pelindung: Penyediaan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dan memastikan penggunaannya oleh semua pekerja. Pengawasan dan Audit: Pengawasan berkala dan audit K3 untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan. Komunikasi yang Efektif: Membangun komunikasi yang efektif antara manajemen, pekerja, dan pihak terkait untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan isu K3. Penerapan Teknologi: Menggunakan teknologi terbaru untuk mendukung pelaksanaan K3, seperti sistem monitoring real-time dan aplikasi manajemen risiko  

Semarang – Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bahwa pengguna maupun penyedia jasa konstruksi wajib mempekerjakan Tenaga Kerja Konstruksi yang memenuhi standar kompetensi kerja. Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi dibuktikan salah satunya dengan memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK). Pada tahun 2024, anggaran infrastruktur di Provinsi Jawa Tengah baik APBN maupun APBD mencapai lebih dari 5 triliun rupiah. Dengan anggaran tersebut, guna mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang baik membutuhkan banyak tenaga ahli konstruksi yang berkompeten. Dari data BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, tenaga kerja bidang konstruksi lulusan Universitas sebanyak 30.801 orang. Namun berdasarkan data LPJK per Maret 2025 jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli bersertifikat di Provinsi Jawa Tengah baru mencapai 15.711 orang. Guna memenuhi kebutuhan tersebut, maka Pemerintah Daerah Provinsi melalui Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan beberapa Asosiasi Profesi di wilayah Jawa Tengah yaitu Himpunan Pengembang Jalan Indonesia (HPJI), Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (INTAKINDO), Gabungan Tenaga Ahli dan Terampil Konstruksi Indonesia (GATAKI), Ikatan Ahli Perencanaan (IAP), Gabungan Ahli Teknik Nasional Indonesia (GATENSI), Asosiasi Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (AK3L) serta Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan (IATPI) menyelenggarakan Pelatihan dan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Tahun 2025 Tahap 1. Kegiatan Pelatihan dan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Tahun 2025 Tahap 1 ini dibuka oleh Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung. Dalam sambutannya beliau menyampaikan harapannya bahwa dengan memastikan tenaga kerja memiliki kompetensi yang sesuai dan memiliki sertifikat kompetensi, diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pekerjaan konstruksi dan berperan dalam memajukan industri konstruksi secara keseluruhan. Selain itu, beliau juga mengharapkan dengan penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan fasilitasi sertifikasi ini dapat meningkatkan keandalan dan profesionalisme sehingga dapat membuka pintu untuk peluang karir yang lebih baik dalam industri konstruksi. Kegiatan Pelatihan dan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Tahun 2025 pada Tahap 1 ini dibuka untuk 12 Jabatan Kerja yaitu Ahli Muda Teknik Jalan, Ahli Muda Teknik Jembatan, Ahli Muda K3 Konstruksi, Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung, Ahli Muda Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota, Ahli Muda Teknik Lingkungan Bidang Jasa Konstruksi, Ahli Muda Teknik Sumber Daya Air, Ahli Muda Perencana Saluran Irigasi, Ahli Muda Perencana Jaringan Drainase, Ahli Muda Manajemen Konstruksi, Ahli Muda Quantity Surveyor dan Ahli Muda Manajemen Proyek. Kegiatan ini diikuti 274 orang peserta yang merupakan tenaga kerja konstruksi di Provinsi Jawa Tengah, baik dari pengguna maupun penyedia jasa. Rangkaian kegiatan berlangsung selama 2 hari dari tanggal 23 hingga 24 April 2025 di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah. Pada hari pertama, peserta mengikuti pembekalan kompetensi yang disampaikan oleh narasumber dari akademisi dan praktisi yang berkompeten di bidangnya yang berasal dari Asosiasi Profesi, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dan Politeknik Pekerjaan Umum. Materi yang disampaikan merupakan materi kompetensi teknis sesuai bidang, materi terkait Kebijakan Kepemilikan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) dan Etika Profesi. Materi terkait Etika Profesi ini perlu dipahami dan dikuasai oleh para peserta karena selain harus berkompeten di bidangnya, tenaga ahli konstruksi namun juga harus ber-atitude dan beretika yang baik. Adapun pada hari kedua, peserta mengikuti Uji Kompetensi/asessment yang dipandu oleh assesor dari LSP yang ditunjuk oleh Asosaisi Profesi. Metode assesment yang dilakukan sesi Uji Kompetensi ini berupa wawancara secara tatap muka untuk menggali kompetensi dari assesi atau peserta uji. Dengan diselenggarakannya kegiatan ini diharapkan dapat menunjang peningkatan kapasitas SDM khususnya bidang konstruksi di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu dengan dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan jumlah tenaga kerja tersertifikasi di sektor jasa konstruksi guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja di wilayah Provinsi Jawa Tengah, sehingga diharapkan dapat mengakselerasi pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Tengah. (bjk-amr)

Tulungagung, 17 September 2025 Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota pada sub- urusan Jasa Konstruksi meliputi pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa konstruksi, serta penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi. .   Untuk itu Pemerintah Kab. Tulungagung melalui Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung melakukan sertifikasi tenaga kerja konstruksi Petugas K3 jenjang 3. Terselenggaranya uji sertifikasi ini diharapkan dapat mencetak Tenaga Kerja Konstruksi yang kompeten dalam mewujudkan Bangunan yang sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, efisien dalam penggunaan sumber daya, serasi dan selaras dengan lingkungannya. Sesuai dengan rencana pelaksanaan, kegiatan ini dihadiri oleh peserta berjumlah 35 orang dari beberapa Badan Usaha Jasa Konstruksi. Dalam sambutanya Plt. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tulungagung yaitu Bapak Agus Sulistiono,ST.MT, " Kegiatan ini diharapkan dapat mencetak Petugas K3 yang kompeten sehingga dalam melaksanakan kegiatan konstruksi tidak ada kecelakaan dalam pekerjaan ( zero accident) " Beliau juga menegaskan kepada Petugas K3 harus selalu ada di proyek dan selalu mengawasi pekerja konstruksi apabila dalam pekerjaanya ada potensi resiko kecelakaan kerja. Dalam kegiatan ini Kami Dinas PUPR Kab. Tulungagung juga bekerja sama dengan BPJS Tenaga Kerja. Dimana dijelaskan pentingya Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (JKK dan JKM ) kepada Pekerja Konstruksi dan juga dijelaskan kepada petugas K3 bagaimana cara pendaftaran, cara memasukan data pekerja secara up to date , cara pembayaran dan cara klaim asuransi JKK dan JKM sehingga pekerja mendapatkan hasil manfaat dari asuransi tersebut. Selain itu kami juga bekerjasama dengan LSP Kompetensi Konstruksui Mandiri sebagai lembaga penerbit sertifikasi petugas K3. setelah diadakan sertifikasi dari jumlah peserta 35 orang didapatkan hasil 35 orang kompeten sebagai petugas k3.

Bidang Jasa Konstruksi – Tim Pengelolaan Sarana Prasarana dan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (PSPPJK) Tahap II Sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2014 tentang Pedoman Pelatihan Berbasis Kompetensi, Bidang Jasa Konstruksi berkomitmen menyelenggarakan Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Terampil Konstruksi. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor dalam upaya mendukung Misi Kesatu Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, yaitu “Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas”, khususnya dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja sektor konstruksi di wilayah Kabupaten Bogor. Para peserta mengikuti proses uji kompetensi untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi, sebagai bukti sah keahlian dan keterampilan di bidangnya. Mari terus tingkatkan kompetensi, wujudkan tenaga kerja konstruksi yang andal dan profesional di Kabupaten Bogor! Kompeten itu keren. Bangun infrastruktur, mulai dari SDM-nya! 📍Aula Kantor Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor

Bidang Jasa Konstruksi DPUPR – Tim Bina Jasa Konstruksi E-purchasing dengan metode mini kompetisi berangkat dari semangat keterbukaan, untuk efisiensi dan kecepatan melalui teknologi digital, dengan menjunjung tinggi persaingan yang sehat. Sistem ini membuka peluang yang lebih luas, tidak hanya bagi penyedia besar, tetapi juga penyedia konstruksi lokal yang memenuhi syarat, sehingga menciptakan pemerataan manfaat pembangunan. E-purchasing dengan mini kompetisi memastikan penyedia yang dipilih bukan hanya karena harga, tetapi juga kapasitas, pengalaman, dan kualitas. Kebijakan pemberlakuan metode mini kompetisi ini, harus diimbangi dengan kompetensi pelaku pengadaan. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor, melalui Bidang Jasa Konstruksi menyelenggarakan Workshop E-Purchasing Pekerjaan Konstruksi dengan Metode Mini Kompetisi khususnya bagi personel dari DPUPR dan Bagian PBJ Pemerintah Kabupaten Bogor. Pada kesempatan ini, narasumber yang dihadirkan berasal dari Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum yaitu: Bapak, Fani Dhuha, ST., M.Sc Ibu, Hilda Isfanovi, ST, MPSDA Acara kegiatan Workshop E-Purchasing yang dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor, Bapak Ir. Suryanto Putra, M.Si Bapak Kepala DPUPR Kabupaten Bogor memberikan pesan kepada seluruh peserta agar memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, untuk mendapatkan pemahaman dan saran terbaik bagi pengadaan pekerjaan konstruksi melalui mini kompetisi di Kabupaten Bogor. Diharapkan melalui kegiatan ini, tenaga kerja Bidang dan UPT lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta perwakilan dari Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor dapat terus meningkatkan kualitas, produktivitas, dan daya saingnya secara profesional. 🇮🇩 Kompeten itu keren. Bangun infrastruktur, mulai dari SDM-nya!