Kegiatan Fasilitasi dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Level-7 di Pangkalan Bun

Bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah melakukan Rapat Terbatas Pembina Jasa Konstruksi Se-Provinsi Kalimantan Tengah dalam membahas Program kegiatan 2026 dan Menyampaikan Program Prioritas Huma Betang Sejahtera Gubernur Kalimantan Tengah. Kegiatan berlangsung Selasa 16 September 2025, di hadiri oleh 14 Kabupaten/Kota.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi yang singkatnya disebut K3 Konstruksi, adalah merupakan hal penting dan hendaknya rutin untuk disosialisasikan. Mengapa? Karena industri konstruksi adalah pekerjaan berat dan paling berisiko, dengan risiko utama terletak pada keselamatan dan kesehatan pekerjanya. Pekerjaan konstruksi membawa risiko yang signifikan. Demikian topik kegiatan K3 Konstruksi bertemakan Sosialisasi dan Edukasi Penerapan Standar K3 Konstruksi di Lapangan Proyek Konstruksi yang dilaksanakan secara langsung di Lapangan Proyek pekerjaan Peningkatan Jalan Kayu Putih (BD. Panti)-Pedawa. Kegiatan yang terimplementasi pada Kamis, 4 September 2025 ini, digagas oleh sub urusan Jasa Konstruksi, Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng. Kegiatan ini mendapat sambutan dan dukungan positif dari pihak pemilik pekerjaan, dimana dalam acara ini hadir Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Direksi Teknis. Seorang Narasumber bersertifikat Ahli K3 Konstruksi dihadirkan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Kawasan Perumahan dan Permukiman Provinsi Bali. Direktur CV. Genteng Angkasa selaku Kontraktor, secara lugas menyambut baik Sosialisasi dan Edukasi ini, dengan harapan semua tenaga kerjanya semakin paham pentingnya menerapkan K3, karena selama ini kadang tenaga kerja "agak ngeyel" jika hanya dari pihaknya yang mengedukasi. Peserta yang awalnya menyasar beberapa jabatan kerja kualifikasi terampil jenjang operator seperti Pekerja/Tukang, Mandor, Operator Alat Berat, Sopir, dalam perjalanannya kemudian diikuti juga secara antusias oleh Personil Manajerial Proyek, bagian Administrasi, bagian Logistik, Personil Konsultan Supervisi, dengan jumlah keseluruhan mencapai kurang lebih 20 (dua puluh) orang. Sebagaimana hasil petikan wawancara kepada Narasumber A.A Gd Kharisma Krisna, ST, bahwa risiko pekerjaan konstruksi pasti selalu ada, kapanpun bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Pada lokasi ini, yang mana dengan kondisi curam/menantang, pekerjaan ini mempunyai risiko tinggi walaupun dari segi lalu lintas tidak terlalu ramai. Jadi dalam edukasi ini beliau mewanti-wanti agar kontraktor, pengawas, apalagi tenaga kerjanya agar tetap hati-hati, menepati syarat-syarat K3 yang disepakati, sehingga tenaga kerja selamat, pengguna jalan dan warga sekitar juga selamat. Harapannya, K3 Konstruksi ini secara rutin disosialisasikan dan semakin baik ke depannya. Acara dibuka dan ditutup oleh Koordinator Tim Sub Urusan Jasa Konstruksi, dilanjutkan dengan bersama-sama seluruh peserta menyuarakan Yel-Yel K3.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banggai Laut turut berpartisipasi dalam Workshop Pembinaan Jasa Konstruksi se-Sulawesi yang diselenggarakan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Claro, Makassar, 16-17 september 2025 dan diikuti oleh perwakilan dari berbagai instansi pemerintah daerah di wilayah kerja Balai Wilayah VI. Workshop tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pelaku jasa konstruksi, baik dari unsur pemerintah daerah, asosiasi jasa konstruksi, maupun tenaga kerja konstruksi. Melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan pembekalan terkait regulasi terbaru di bidang jasa konstruksi, sistem sertifikasi tenaga kerja, serta tata kelola pelaksanaan konstruksi yang berkelanjutan dan berintegritas. Selain pembekalan materi, workshop juga menjadi ajang diskusi dan kolaborasi antarinstansi untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Partisipasi aktif Dinas PUPR Banggai Laut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan mutu dan kompetensi di sektor jasa konstruksi, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Dengan mengikuti kegiatan ini, diharapkan aparatur PUPR Banggai Laut dapat menerapkan pengetahuan dan praktik terbaik yang diperoleh untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banggai Laut.

Pada Hari ini Rabu Tanggal 30 Juli 2025 Bidang Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kab. HSU menghadiri Undangan Forum Group Discussion dan Pelatihan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Tahun 2025 di Aula Badan Penghubung Pemprov Kalimantan Selatan di Jakarta yang di wakili oleh Pengolah Data dan admin SIPJAKI. Narasumber dari Kementerian PUPR (ibu Nungki)

Pada tanggal 22 Agustus 2025, Bidang Bina Kosntruksi dan Bina Program DPUPR Kabupaten Lampung Selatan melaksanakan kunjungan kerja ke Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang pada Kamis, 21 Agustus 2025. Rombongan diterima Langsung oleh Plt. Kepala Seksi Pelaksanaan Balai Jasa Kostruksi Wilayah II Palembang , AMJAH TRISULA, S.Kom. Dalam Kesempatan tersebut Karmini, SE, MM selaku Pejabat Fungsional Jasa Konstruksi menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan untuk melakukan koordinasi terkait sejumlah kegiatan Bina Konstruksi yang telah maupun akan dilaksanakan oleh DPUPR Kabupaten Lampung Selatan. “Koordinasi ini juga penting dilakukan agar kinerja DPUPR Lampung Selatan kinerja Bina Konstruksi dapat selaran dengan program dan arahan Kementerian”, ujar Karmini. Kunjungan ini diharapakan dapat memperkuat sinergi antara DPUPR Lampung Selatan dan Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang dalam mendukung Pembangunan infrastruktur yang lebih efektif , terarah dan sesuai Standar nasional. 

Palu, 9 Oktober 2025 — Bidang Jasa Konstruksi Kabupaten Donggala menghadiri kegiatan Rapat Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati yang digelar oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Kamis (9/10), di Ruang Rapat Kanwil Kemenkumham, Palu. Agenda rapat ini membahas lima rancangan peraturan bupati, salah satunya Raperbup tentang Pembinaan Jasa Konstruksi Kabupaten Donggala. Kehadiran perwakilan Bidang Jasa Konstruksi menjadi langkah penting dalam memastikan substansi regulasi sejalan dengan kebutuhan daerah dan ketentuan hukum yang berlaku. “Melalui kegiatan ini, diharapkan regulasi pembinaan jasa konstruksi di Donggala dapat lebih terarah dan memiliki dasar hukum yang kuat. Tujuannya agar tata kelola sektor konstruksi di daerah semakin profesional dan transparan,” ujar perwakilan dari Bidang Jasa Konstruksi. Kegiatan fasilitasi ini menjadi bagian dari upaya harmonisasi antara pemerintah daerah dan Kemenkumham untuk memastikan setiap peraturan bupati di Kabupaten Donggala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai melalui Bidang Jasa Konstruksi membuka pendaftaran Pelatihan dan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi sebagai komitmen dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga kerja konstruksi di Kabupaten Sinjai.  Kegiatan ini direncanakan diikuti oleh 50 Orang peserta. 25 Orang Jabatan Kerja Tukang Baja Ringan dan 25 Orang Jabatan Kerja Tukang Las. Kegiatan ini merupakan bagian dari amanat UU No. 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang menekankan pentingnya peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi. Melalui kegiatan ini diharapkan tenaga kerja konstruksi semakin profesional, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan industri konstruksi di masa depan.

Workshop Pembinaan Jasa Konstruksi Se-Sulawesi 2025: Dorong Peningkatan Kualitas SDM dan Pengawasan di Daerah​Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR, menyelenggarakan Workshop Pembinaan Jasa Konstruksi se-Sulawesi Tahun Anggaran 2025 pada 16-17 September 2025 di Claro Hotel Makassar. Kegiatan ini bertujuan memetakan kebutuhan tenaga kerja dan menyelaraskan program pembinaan jasa konstruksi antar pemangku kepentingan, termasuk OPD Sub-urusan Jasa Konstruksi, SMK, Politeknik, dan Perguruan Tinggi.​Workshop berfokus pada Kewajiban Sertifikasi TKK, Pengawasan Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial, Optimalisasi Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah, serta Regulasi dan Pendampingan Kinerja OPD Sub-urusan Jasa Konstruksi. Harapannya, acara ini dapat mendorong peningkatan kualitas SDM konstruksi dan efektivitas pengawasan sektor jasa konstruksi di wilayah Sulawesi.

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi dengan turunannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan UU tersebut  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 16/PRT/M/2017 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) di Sektor Konstruksi. Undang Konstruksi tersebut kewajibkan setiap tenaga Kerja Konstruksi memiliki Sertifikat Kerja Konstruksi (SKK) untuk mencapai standar kualitas dan keselamatan profesional. pada tanggal 29-30 September kemaren Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah kembali memfasilitasi Kegiatan Sertifikas Kompetensi Kerja (SKK) bagi Tenaga Kerja Konstruksi di Desa Se Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sebagai langkah awal maka TUK PUPR Kab. HST melaksanakan persiapan persiapan salah satu adalah penginputan data data calon peserta sertifikasi. Sebanyak 81 peserta yang dinyatakan lulus administrasi dan peryaratan lainnya akan disertifikasi yang rencananya akan dilaksanakan di pertengahan Oktober 2025. (dian)            

Sukamara, 1 Oktober 2025 — Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara melaksanakan kegiatan tinjauan lapangan ke lokasi pekerjaan proyek peningkatan infrastruktur jalan pada Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang berlokasi di Desa Semantun pada Senin, 1 Oktober 2025 Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bersama tim teknis, dengan tujuan untuk memastikan kualitas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan standar konstruksi yang berlaku. Dalam tinjauan tersebut, tim melakukan pengecekan terhadap progres fisik, kualitas material yang digunakan, serta ketepatan waktu pelaksanaan. Kepala Bidang Bina Konstruksi, Yeyen Suryanti, S.T., menyampaikan bahwa monitoring lapangan ini merupakan bagian dari upaya pengendalian dan pengawasan agar pekerjaan berjalan sesuai rencana. “Kami memastikan pekerjaan konstruksi dilaksanakan dengan memperhatikan aspek mutu, keselamatan kerja, serta sesuai dengan kontrak yang telah disepakati,” ujarnya. Selain itu, Bidang Bina Konstruksi juga memberikan arahan kepada kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas untuk memperhatikan detail teknis serta mengantisipasi kendala yang dapat mempengaruhi kelancaran proyek. Melalui kegiatan tinjauan lapangan ini, diharapkan pembangunan infrastruktur dapat terlaksana dengan baik, tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Bidang Bina Jasa Konstruksi (Jakon) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Donggala menunjukkan komitmennya dalam peningkatan kualitas infrastruktur daerah dengan menghadiri Workshop Pembinaan Jasa Konstruksi se-Sulawesi yang digelar di Makassar pada tanggal 16 hingga 17 September.     Keikutsertaan Dinas PUPR Donggala dalam forum strategis yang diselenggarakan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar ini bertujuan untuk menyelaraskan program, memperbarui pemahaman regulasi, serta memetakan kebutuhan SDM dan perlindungan sosial bagi para pelaku jasa konstruksi di Donggala. Kegiatan dua hari ini menjadi momentum penting bagi OPD sub-urusan jasa konstruksi se-Sulawesi untuk berkolaborasi, memastikan tata kelola proyek konstruksi berjalan profesional, berintegritas, dan sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR. Langkah ini diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berdaya saing di Kabupaten Donggala.    

  Kegiatan sosialisasi dan pengawasan ini merupakan salah satu langkah strategis yang dilaksanakan sebagai bagian dari upaya peningkatan ketertiban dan kepatuhan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, khususnya dalam aspek perlindungan ketenagakerjaan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar OPD terkait dan pelaku usaha di sektor jasa konstruksi, serta mendukung terlaksananya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Selatan.   kegiatan ini mencakup seluruh aspek penyelenggaraan jasa konstruksi di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2023, termasuk kepesertaan tenaga kerja dalam jaminan sosial ketenagakerjaan. Tahapan kegiatan meliputi: Sosialisasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi: Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan proyek konstruksi untuk memastikan kesesuaian dengan standar teknis, administrasi, dan perlindungan tenaga kerja. Evaluasi Kepatuhan Badan Usaha: Memastikan badan usaha yang terlibat telah memenuhi kewajiban administratif dan kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan tenaga kerja. Koordinasi Antar OPD dan Stakeholder: Meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar instansi pemerintah daerah serta pelaku usaha guna mendukung penyelenggaraan jasa konstruksi yang tertib, transparan, dan akuntabel.   Kegiatan Sosialisasi dan Pengawasan Tertib Penyelenggaraan dan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sektor Jasa Konstruksi telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Kegiatan ini diikuti oleh para pelaku usaha jasa konstruksi yang berada dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Capaian Utama: Peningkatan pemahaman peserta terhadap pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja sektor jasa konstruksi. Sosialisasi kebijakan terbaru terkait pengawasan tertib badan usaha dalam penyelenggaraan jasa konstruksi berdasarkan Permen PUPR No. 1 Tahun 2023. Peningkatan kesadaran peserta terhadap kewajiban dan tanggung jawab badan usaha dalam memastikan pekerja jasa konstruksi terlindungi dan kegiatan konstruksi diselenggarakan secara tertib sesuai peraturan. Jumlah Peserta yang mengikuti/menghadiri kegiatan adalah 49 orang, sebagaimana dibuktikan melalui daftar hadir yang telah disusun dan dilampirkan sebagai bagian dari laporan kegiatan.