Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peningkatan Kompetensi Manajemen Konstruksi

Kunjungan Lapangan Bidang Bina Marga Dinas PUTR Kab. Pangkep bersama Tim dari Dinas Bina Marga Bina dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan mengenai Rencana Penanganan Jalan Usulan Bantuan Keuangan Khusus Tahun 2025. Hadir dalam kesempatan ini Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTR Kab. Pangkep Ibu Hariyanti dan Kepala Bidang Bina Konstruksi mewakili Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Bapak M. Asdar, ST, MT. sumber : https://www.instagram.com/dinasputrpangkep/p/DNy94seZgyp/

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Pangkep menggelar pelatihan dan sertifikasi operator alat berat bidang jasa konstruksi. Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas PUTR Pangkep, Herman menyampaikan bahwa, tujuan pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi ini adalah diharapakan peserta usai mengikuti kegiatan ini mampu mengimplementasikan dengan baik ilmu dan wawasan yang diperoleh dalam rangka mengoperasikan alat berat. "Selain itu diharapkan juga peserta semakin meningkat skill dan keterampilannya dalam mengoperasikan alat berat dengan baik dan benar secara profesional," ungkapnya. Disampaikan bahwa, acara pembukaan dan pembekalan pelatihan operator alat berat dilaksanakan satu hari di Aula Mattampa Inn pada Kamis, 25 juli 2024 dan praktek serta uji sertifikasinya dilaksanakan selama dua hari di Kantor Dinas PUTR Pangkep pada 26-27 Juli 2024 dibuka secara resmi oleh Sekda Pangkep, Suriyani. "Peserta berjumlah 30 orang yg terdiri dari masyarakat pangkep dan ASN dan THL dari lingkup Dinas PUTR yang memang memiliki keahlian mengoperasikan alat berat," pungkasnya. Senada dengan itu, Kadis PUTR Pangkep, Andi Irwan mengaku dengan terlaksananya kegiatan ini, dapat menghasilkan tenaga pengoperasian alat berat yang lebih profesional di bidang konstruksi.   "Tentu harapan kita semakin banyak tenaga profesional pengoperasian alat berat yang dihasilkan sehingga keterampilannya lebih baik dan lebih profesional," imbuhnya.(fit)   sumber : https://sulsel.fajar.co.id/2024/07/28/tingkatkan-skill-operator-alat-berat-dinas-putr-pangkep-gelar-pelatihan-dan-sertifikasi/

Kegiatan Standar Pengawasan, GPS Geodetik, Operator Drone dan Aplikasi GIS dilaksanakan pada tanggal 12-13 Februari 2025

GADING – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Probolinggo menggelar pelatihan dan uji sertifikasi pelaksana pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi dan pelaksana lapangan pekerjaan jalan (jenjang 4) di Kampoeng Kita Hotel & Resto Desa Condong Kecamatan Gading, Senin dan Selasa (24-25/2/2025). Kegiatan ini diikuti oleh 30 orang tenaga kerja konstruksi tenaga harian lepas DPUPR Kabupaten Probolinggo yang terdiri dari 15 orang pelaksana pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi dan 15 orang pelaksana lapangan pekerjaan jalan. Selama kegiatan mereka dipandu oleh narasumber dan Asesor Sertifikasi dari LSP Bina Konstruksi Nusantara dengan materi diantaranya menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3-L), menerapkan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja, melaksanakan pekerjaan drainase, melaksanakan pekerjaan tanah, melaksanakan pekerjaan perkerasan berbutir, melaksanakan pekerjaan perkerasan aspal, melaksanakan pekerjaan perkerasan beton semen dan melaksanakan pekerjaan pelengkap aspal. Kepala Bidang Jasa Konstruksi dan Peralatan DPUPR Kabupaten Probolinggo Ruli Nasrullah menyampaikan kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pelatihan dan uji sertifikasi kompetensi kerja jabatan kerja pelaksana pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi dan pelaksana lapangan pekerjaan jalan (jenjang 4). “Tujuannya agar terwujudnya peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi di wilayah Kabupaten Probolinggo,” ungkapnya. Menurut Ruli, manfaat pelatihan dan uji sertifikasi kompetensi kerja bidang jasa konstruksi ini antara lain meningkatnya kompetensi sumber daya manusia jasa konstruksi dalam posisi managerial pelaksana pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi dan pelaksana lapangan pekerjaan jalan (jenjang 4). “Selain itu, mewujudkan tenaga kerja konstruksi yang berdaya saing dalam tingkat nasional di Kabupaten Probolinggo,” terangnya. Sementara Kepala DPUPR Kabupaten Probolinggo Hengki Cahjo Saputra melalui Plt Sekretaris DPUPR Kabupaten Probolinggo Asrul Bustami mengatakan pekerja jasa konstruksi yang kompeten memiliki peran strategis dalam proses pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi sesuai amanat Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. “Dengan adanya pelatihan dan uji sertifikasi kompetensi kerja jabatan kerja pelaksana pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi dan pelaksana lapangan pekerjaan jalan (jenjang 4) ini diharapkan tenaga kerja konstruksi di Kabupaten Probolinggo semakin mampu mengembangkan dan meningkatkan perannya dalam ikut serta pembangunan nasional khususnya pembangunan di Kabupaten Probolinggo,” katanya. Asrul mengucapkan selamat belajar bersama dan semoga sukses dalam ujian sertifikasi kompetensi kerja jabatan kerja pelaksana pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi dan pelaksana lapangan pekerjaan jalan (jenjang 4). “Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerja sama sehingga kegiatan pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja ini dapat terlaksana dengan lancar,” pungkasnya. Imam Jakon

SUKAPURA – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Probolinggo memberikan pelatihan dan uji sertifikasi jabatan kerja petugas K3 konstruksi dan mandor pemasangan (installer) rangka atap baja ringan (jenjang 3) di ruang pertemuan Hotel Nadia Desa Sapikerep Kecamatan Sukapura, Rabu hingga Jum’at (26-28/2/2025). Kegiatan ini diikuti tenaga kerja konstruksi di Kabupaten Probolinggo dan tenaga harian lepas DPUPR Kabupaten Probolinggo sebanyak 45 peserta dengan rincian petugas K3 konstruksi (jenjang 3) sebanyak 15 peserta dan mandor pemasangan (installer) rangka atap baja ringan (jenjang 3) sebanyak 30 peserta. Selama kegiatan mereka dipandu narasumber dan asesor sertifikasi dari LSP Bina Konstruksi Nusantara. Materi yang diberikan diantaranya memasang rangka atap baja ringan sesuai dengan hasil perancangan, memasang rangka dinding baja ringan sesuai dengan hasil perancangan, memasang rangka lantai baja ringan sesuai dengan hasil perancangan, melakukan persiapan pekerjaan pemasangan rangka atap baja ringan serta melakukan persiapan pekerjaan pemasangan rangka dinding dan lantai baja ringan. Selanjutnya, melakukan pengarahan lapangan pemasangan rangka atap baja ringan, melakukan koordinasi pemasangan rangka atap baja ringan, melakukan pekerjaan inspeksi pemasangan rangka atap baja ringan, menerapkan peraturan perundang-undangan terkait konstruksi dan SMK3 konstruksi perusahaan di tempat kerja, melakukan komunikasi di tempat kerja, melakukan persiapan pelaksanaan K3 konstruksi, melakukan identifikasi bahaya dan resiko pekerjaan, melaksanakan prosedur K3 konstruksi, melaksanakan prosedur penanggulangan keadaan darurat dan membuat laporan pelaksanaan K3 konstruksi. JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda DPUPR Kabupaten Probolinggo Cahyo Rachmad Dany menyampaikan kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pelatihan dan uji sertifikasi jabatan kerja petugas K3 konstruksi dan mandor pemasangan (installer) rangka atap baja ringan (jenjang 3). “Tujuannya agar terwujudnya meningkatnya kompetensi tenaga kerja konstruksi di wilayah Kabupaten Probolinggo,” ungkapnya. Menurut Cahyo, manfaat pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja bidang jasa konstruksi ini meningkatnya kompetensi sumber daya manusia jasa konstruksi dalam posisi manajerial petugas K3 konstruksi dan mandor pemasangan (installer) rangka atap baja ringan (jenjang 3). ”Selain itu, mewujudkan tenaga kerja konstruksi yang berdaya saing dalam tingkat nasional di Kabupaten Probolinggo,” harapnya. Sementara Kepala DPUPR Kabupaten Probolinggo Hengki Cahjo Saputra melalui Kepala Bidang Jasa Konstruksi dan Peralatan Ruli Nasrullah mengatakan pekerja jasa konstruksi yang kompeten mempunyai peran strategis dalam proses pelaksanaan pekerjaan konstrusi sesuai amanat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, sehingga perlu dilakukan pelatihan dan uji sertifikasi kompetensi jabatan kerja petugas K3 konstruksi dan mandor pemasangan (installer) rangka atap baja ringan (jenjang 3). “Dengan adanya pelatihan dan uji sertifikasi kompetensi jabatan kerja petugas K3 konstruksi dan mandor pemasangan (installer) rangka atap baja ringan (jenjang 3) ini diharapkan tenaga kerja konstruksi di Kabupaten Probolinggo semakin mampu mengembangkan dan meningkatkan perannya dalam ikut serta pembangunan konstruksi nasional khususnya di Kabupaten Probolinggo,” katanya. Ruli mengucapkan selamat belajar bersama dan semoga sukses dalam ujian sertifikasi kompetensi jabatan kerja petugas K3 konstruksi dan mandor pemasangan (installer) rangka atap baja ringan (jenjang 3). “Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerjasama sehingga kegiatan pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja ini dapat terlaksana dengan lancar,” pungkasnya. Imam Jakon

Reporter : Imam JakonKRAKSAAN – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Probolinggo memberikan sosialisasi pengisian daftar simak Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota di ruang pertemuan Dam Banyubiru DPUPR Kabupaten Probolinggo, Kamis (22/5/2025). Kegiatan ini diikuti oleh 30 orang peserta terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo, Asosiasi Penyedia Jasa Konstruksi Kabupaten Probolinggo dan Penyedia Jasa Konsultansi Kabupaten Probolinggo. Selama kegiatan peserta dipandu oleh narasumber Erwin Restika Mawarni selaku Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya Ditjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Materi yang diberikan diantaranya cara pengisian daftar simak Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda DPUPR Kabupaten Probolinggo Cahyo Rachmad Dany menyampaikan kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi pengisian daftar simak Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. “Tujuannya agar terwujudnya peningkatan kemampuan masyarakat jasa konstruksi di wilayah Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam pengawasan dan penyelenggaraan jasa konstruksi,” ungkapnya. Menurut Cahyo, manfaat pelatihan ini meningkatnya masyarakat jasa konstruksi dalam memahami cara pengisian daftar simak Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023. ”Selain itu, mewujudkan masyarakat jasa konstruksi yang memahami cara pengisian daftar simak Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023,” jelasnya. Sementara Kepala Bidang Jasa Konstruksi dan Peralatan DPUPR Kabupaten Probolinggo Ruli Nasrullah mengatakan pengisian daftar simak Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 adalah metode yang harus dipahami dalam proses pengawasan dan penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo, sehingga perlu dilakukan sosialisasi guna menumbuhkan pemahaman akan pentingnya peraturan tersebut. “Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan masyarakat jasa konstruksi di Kabupaten Probolinggo semakin mampu mengembangkan dan meningkatkan perannya dalam pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi di Kabupaten Probolinggo,” katanya. Ruli menerangkan Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota menyebutkan bahwa pengisian daftar simak sangat penting dalam pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi. “Beberapa alasan pentingnya pengisian daftar simak diantaranya dokumentasi yang akurat, pengawasan dan pengendalian, kualitas dan keselamatan serta akuntabilitas,” jelasnya. Dalam Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2023 jelas Ruli, daftar simak digunakan sebagai dasar untuk pengawasan rutin dan pengawasan insidental. “Pengisian daftar simak juga membantu pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam melakukan pengawasan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan jasa konstruksi dan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi,” terangnya. Tidak lupa Ruli juga mengucapkan selamat belajar kepada para peserta sosialisasi pengisian daftar simak Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. “Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerjasama sehingga kegiatan sosialisasi ini dapat terlaksana dengan lancar,” pungkasnya. (Imam Jakon)  

SUKAPURA – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Probolinggo menggelar pelatihan dan uji sertifikasi jabatan kerja Quality Engineer Madya (Jenjang 5) di Hotel Nadia Desa Sapikerep Kecamatan Sukapura, Rabu dan Kamis (9-10/7/2025). Kegiatan ini diikuti oleh tenaga kerja laboratorium uji konstruksi DPUPR Kabupaten Probolinggo. Selama dua hari, peserta dibimbing oleh narasumber dari LSP Bina Konstruksi Nusantara dan asesor dari LSP Astekindo Konstruksi Mandiri. Di hari pertama, peserta mendapatkan materi penerapan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) serta pengendalian lingkungan kerja dan mutu, mengkaji ruang lingkup pekerjaan dan spesifikasi dan metoda pelaksanaannya. Selanjutnya, membuat rencana pencapaian mutu pelaksanaan konstruksi, mengendalikan mutu bahan/material dan bahan olahan/prabikasi, mengendalikan mutu kapasitas peralatan, mengendalikan mutu dalam proses pelaksanaan konstruksi dan membuat laporan hasil pengendalian mutu. Sementara hari kedua adalah uji sertifikasi kompetensi kerja. Hari kedua difokuskan pada ujian sertifikasi kompetensi, untuk menilai kelayakan peserta dalam mengemban tugas sebagai quality engineer madya. Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda DPUPR Kabupaten Probolinggo Cahyo Rachmad Dany menyampaikan kegiatan ini dimaksudkan memberikan pelatihan dan uji sertifikasi jabatan kerja quality engineer madya (jenjang 5) kepada tenaga kerja laboratorium uji konstruksi DPUPR Kabupaten Probolinggo. “Tujuannya agar terwujud meningkatnya kompetensi tenaga kerja laboratorium uji konstruksi DPUPR Kabupaten Probolinggo,” ungkapnya. Cahyo menerangkan manfaat kegiatan ini adalah meningkatnya kompetensi sumber daya manusia tenaga kerja laboratorium uji konstruksi DPUPR Kabupaten Probolinggo. “Selain itu, mewujudkan tenaga kerja laboratorium uji konstruksi DPUPR Kabupaten Probolinggo yang berdaya saing di Kabupaten Probolinggo,” tegasnya. Sementara Kepala Bidang Jasa Konstruksi dan Peralatan DPUPR Kabupaten Probolinggo Ruli Nasrullah mengatakan tenaga kerja laboratorium uji konstruksi yang kompeten mempunyai peran strategis dalam proses uji kualitas pekerjaan konstrusi sesuai amanat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, sehingga perlu dilakukan pelatihan dan uji sertifikasi kompetensi kerja jabatan kerja quality engineer (jenjang 5). “Dengan kegiatan ini diharapkan tenaga kerja laboratorium uji konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo semakin mampu mengembangkan dan meningkatkan perannya dalam ikut serta menjaga kualitas pembangunan konstruksi nasional khususnya di Kabupaten Probolinggo,” katanya. Ruli menyampaikan ucapan selamat belajar bersama dan semoga sukses dalam ujian sertifikasi kompetensi kerja jabatan kerja quality engineer (jenjang 5). Sekaligus terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerjasama sehingga kegiatan pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja ini dapat terlaksana dengan lancar. “Dengan meningkatnya kompetensi SDM di bidang laboratorium konstruksi, Kabupaten Probolinggo diharapkan mampu menjaga kualitas pembangunan secara berkelanjutan dan menjadi contoh dalam membangun infrastruktur berbasis kualitas,” Imam Jakon

MALANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Probolinggo menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Probolinggo dan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM), Jum’at (1/8/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk up grading skill dalam rangka meningkatkan kemampuan operator dan mengoptimalkan operasional laboratorium pengujian konstruksi DPUPR Kabupaten Probolinggo. Rakor ini dihadiri oleh Kepala Bidang Jasa Konstruksi dan Peralatan DPUPR Kabupaten Probolinggo Ruli Nasrullah, anggota TP2D Kabupaten Probolinggo Hamim Wajdi dan Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang Prof. Dr. R. Machmud Sugandi, MT. beserta Kaprodi di Departemen Teknik Sipil dan Perencanaan. Kepala Bidang Jasa Konstruksi dan Peralatan DPUPR Kabupaten Probolinggo Ruli Nasrullah menyampaikan beberapa latar belakang penting yang mendasari kolaborasi DPUPR dan UM. Di antaranya adalah tantangan untuk meningkatkan mutu pengujian konstruksi serta pentingnya keberadaan laboratorium yang terstandar. “Selain itu, peran perguruan tinggi seperti Universitas Negeri Malang sangat vital dalam pengembangan kompetensi SDM di sektor konstruksi,” katanya. Menurut Ruli, jenis pengujian yang dilakukan di laboratorium DPUPR meliputi pengujian beton, aspal dan tanah. Untuk itu, tujuan utama dari pendampingan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pengujian, mengembangkan kompetensi SDM yang terlibat serta mendukung proses akreditasi laboratorium. “Pendampingan yang dilakukan mencakup berbagai aspek seperti pendampingan teknis, kalibrasi peralatan, capacity building SDM serta penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) dan penyusunan sistem mutu,” jelasnya. Ruli menerangkan proses pendampingan yang dilakukan mencakup pelatihan mengenai metode uji, simulasi uji laboratorium, evaluasi hasil pengujian serta audit internal. Selain itu, tim juga melakukan pemeriksaan terhadap alat yang digunakan dan memberikan pelatihan baik secara langsung di lokasi (on-site) maupun di luar lokasi (off-site). “Proses menuju akreditasi ini terdiri dari beberapa tahapan mulai dari asesmen awal, pendampingan dokumen, simulasi audit mutu hingga pendampingan dalam menjalani audit KAN. Evaluasi dan tindak lanjut juga menjadi bagian yang tidak kalah penting dalam memastikan laboratorium pengujian konstruksi di Kabupaten Probolinggo memenuhi standar kualitas yang diharapkan,” terangnya. Sementara anggota TP2D Kabupaten Probolinggo Hamim Wajdi mengharapkan melalui pendampingan ini laboratorium pengujian konstruksi di Kabupaten Probolinggo dapat meningkatkan kredibilitasnya. Selain itu, kolaborasi yang berkelanjutan antara Pemkab Probolinggo dan UM dapat menghasilkan pengujian yang lebih akurat dan dapat dipercaya. Tidak kalah pentingnya, SDM yang terlibat juga akan memperoleh peningkatan kompetensi yang signifikan. “Dengan akreditasi yang tercapai, laboratorium pengujian konstruksi di Kabupaten Probolinggo akan memiliki daya saing yang lebih tinggi dan dapat memberikan hasil uji yang lebih akurat dan terpercaya,” ungkapnya. Sedangkan Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang Prof. Dr. R. Machmud Sugandi menyambut baik inisiatif tersebut dan akan terus mendukung kegiatan peningkatan kualitas SDM di laboratorium pengujian konstruksi milik DPUPR Kabupaten Probolinggo. Nantinya UM akan memberikan pelatihan dan pendampingan dalam rangka meningkatkan keterampilan operator laboratorium pengujian. “Kerjasama ini akan menjadi langkah awal yang positif. Dengan adanya pelatihan ini, SDM yang terlibat di laboratorium pengujian konstruksi di DPUPR Kabupaten Probolinggo akan semakin terampil dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Nantinya akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo dan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang,” ujarnya. Prof. Machmud berharap kerja sama ini dapat mengarah pada simbiosis mutualisme antara Pemkab Probolinggo dan UM. Dalam kerangka ini, UM akan memberikan pelatihan peningkatan SDM operator laboratorium dan DPUPR Kabupaten Probolinggo akan memberikan kontribusi terhadap pengujian material dan bahan yang dilakukan di laboratorium Fakultas Teknik UM Malang. Dengan begitu, kedua pihak dapat saling menguntungkan dalam bentuk pelatihan dan pengujian yang lebih profesional. “Kerja sama yang terjalin antara Pemkab Probolinggo dan Universitas Negeri Malang ini diharapkan dapat membawa manfaat jangka panjang bagi kedua belah pihak. Peningkatan kualitas SDM operator laboratorium pengujian diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kualitas infrastruktur dan pembangunan di Kabupaten Probolinggo. Selain itu, kolaborasi ini juga memperkuat hubungan antara Universitas Negeri Malang dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo,” Pungkas Imam Jakon

MALANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Probolinggo melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam bentuk Memorandum of Agreement (MoA) dengan Fakultas Teknik (FT) Universitas Negeri Malang (UM) Tentang Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM), Rabu (13/8/2025). Penandatanganan (teken) PKS ini dilakukan oleh Kepala DPUPR Kabupaten Probolinggo Hengki Cahjo Saputra dengan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang Prof. Dr. Andoko. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Implementasi Kerja Sama antara Program Studi S1 Teknik Sipil Departemen Teknik Sipil dan Perencanaan FT UM dengan DPUPR Kabupaten Probolinggo Tentang Pengembangan Operasional Laboratorium Pengujian Konstruksi oleh Ketua Program Studi S1 Teknik Sipil FT UM Nindyawati dengan Kepala DPUPR Kabupaten Probolinggo Hengki Cahjo Saputra. Turut menyaksikan penandatanganan yang dilaksanakan di ruang rapat 1 Gedung B11 Lantai I (Pintu Timur) FT UM ini jajaran Wakil Dekan FT UM, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Juwono Prasetijo Utomo, anggota TP2D Kabupaten Probolinggo Hamim Wajdi dan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Probolinggo Adhy Catur Indra Bawono. Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, Prof. Dr. Andoko menyambut baik terjalinnya perjanjian kerja sama antara Fakultas Teknik UM dan Pemkab Probolinggo. Kerja sama ini menjadi bagian penting dari upaya bersama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan kelembagaan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan SDM secara menyeluruh. “Perjanjian ini tidak hanya memperkuat kerja sama dalam pelayanan dan pendampingan laboratorium pengujian konstruksi seperti beton, aspal dan tanah, tetapi juga membuka ruang yang luas untuk kegiatan akademis seperti seminar, diskusi serta riset dan pengembangan bersama,” ujarnya. Andoko menekankan kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat timbal balik bagi kedua institusi, terutama dalam hal peningkatan kapasitas laboratorium, penguatan mutu akademik serta transfer pengetahuan dan teknologi yang berdampak langsung pada pembangunan daerah. “Melalui kerja sama ini, kami berkomitmen untuk terus mendorong sinergi yang berkelanjutan guna menghasilkan inovasi dan solusi konkret dalam mendukung pembangunan berbasis keilmuan,” tegasnya. Sementara Kepala DPUPR Kabupaten Probolinggo Hengki Cahjo Saputra menyampaikan laboratorium pengujian konstruksi DPUPR saat ini masih memerlukan penguatan, baik dari sisi sumber daya manusia maupun kelengkapan peralatan. “Salah satu kebutuhan mendesak adalah peningkatan kompetensi teknis atau up grading skill bagi para operator laboratorium agar hasil pengujian yang dilakukan sesuai dengan standar dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Selain itu, beberapa fasilitas pengujian, khususnya di laboratorium tanah masih belum optimal dan perlu dilengkapi,” ujarnya. Melalui kerja sama dengan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang ini Hengki berharap tidak hanya terjadi transfer pengetahuan dan peningkatan kualitas laboratorium, tetapi juga terbuka peluang kolaborasi di bidang lain seperti perencanaan tata ruang dan pengelolaan sumber daya air. “Dengan adanya kerjasama antara laboratorium pengujian konstruksi DPUPR dan laboratorium struktur Fakultas Teknik UM ini diharapkan dapat memberikan peningkatan mutu kualitas pengujian laboratorium DPUPR terutama dalam rangka pemenuhan standart Akreditasi Nasional. Selain itu diharapkan ada peningkatan kualitas mutu pekerjaan konstruksi di Kabupaten Probolinggo,” terangnya. Anggota TP2D Kabupaten Probolinggo Hamim Wajdi menerangkan kerja sama antara DPUPR Kabupaten Probolinggo dan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang ini merupakan langkah strategis diharapkan dapat meningkatkan keahlian operator laboratorium dalam menjalankan proses pengujian konstruksi secara profesional dan terstandar. “Peningkatan kompetensi ini sangat penting karena akan berdampak langsung pada akurasi hasil pengujian serta mendorong kepercayaan publik terhadap layanan laboratorium pengujian konstruksi,” urainya. Selain aspek teknis jelas Hamim, kerja sama ini juga memiliki potensi ekonomi. Ketika kualitas layanan laboratorium meningkat dan memenuhi standar, maka penggunaan jasa laboratorium oleh pihak ketiga juga akan meningkat. Hal ini tentu berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi layanan pengujian konstruksi.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun berkerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi/ LSP GATAKI Konstruksi Mandiri Provinsi Jawa Timur telah menyelenggarakan kegiatan Uji Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi /SKK dengan klasifikasi jabatan kerja Cost Estimator Bidang Konstruksi yang diikuti oleh 40 peserta yang berasal dari Kaur Perencana dan Staf Teknis Pemerintah Desa dari 7 (Tujuh) Kecamatan yang terseleksi dan memenuhi syarat. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari mulai tanggal 19 s.d 20 Agustus 2025 bertempat di TUK Sewaktu Dinas PUPR Jl. Thamrin No. 48 Desa Puwosari Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun. Tujuan kegiatan adalah untuk memberikan legalitas / pengakuan dari pemerintah pusat melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi/BNSP atas kemampuan, keterampilan dan kompetensi nya dalam merencanakan dan menghitung biaya kebutuhan konstruksi di lingkup pemerintah desa sekaligus demi mewujudkan Desa Mandiri Tahun 2025.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Kementrian Pekerjaan Umum menyelenggarakan kegiatan Workshop Pengelolaan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 pada Selasa, 30 September 2025 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan digelar secara hybrid diikuti oleh administrator dan/atau personil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi sub-urusan Jasa Konstruksi pada 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Workshop diawali dengan pembacaan laporan penyelenggaraan kemudian dilanjutkan sambutan oleh Ibu Hotma Ulitua Yulianti Silalahi, S.T. selaku Kepala Balai Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Tengah sekaligus membuka acara. Dalam sambutannya, Ibu Hotma Ulitua Yulianti Silalahi, S.T. menggaris bawahi pentingnya pengelolaan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) guna menciptakan iklim jasa konstruksi daerah yang sehat. Adapun narasumber workshop berasal dari Direktorat Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi Kementrian Pekerjaan Umum. Materi disampaikan dalam 2 (dua) sesi, pada sesi pertama diisi materi Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah pada Era Pemerintahan Baru. Sesi kedua merupakan Desk Updating dan Inputing Data Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) dengan pendampingan dari Tim IT Pengelola SIPJAKI dan Bapak Hermanto Aji dari Balai Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Tengah. Dari rangkaian kegiatan Workshop Pengelolaan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 yang telah terlaksana, diharapkan akan menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah dan dapat meningkatkan pemahaman administrator/personil OPD yang membidangi sub-urusan jasa konstruksi dalam updating dan inputing data pada website SIPJAKI.

Polewali Mandar, 30 September 2025 — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Polewali Mandar, Nursaid Mustafa, melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada hari Selasa, 30 September 2025. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka menggelar dialog kinerja yang membahas progres realisasi program kerja tahun 2025. Dalam pertemuan tersebut, Sekda Nursaid Mustafa mendengarkan langsung laporan dari kepala dinas, sekretaris dinas dan semua kepala bidang Dinas PUPR terkait capaian sementara semester 1, strategi percepatan, serta berbagai kendala yang dihadapi dilapangan. Dipaparkan terdapat 10 program yang dialokasikan untuk mendukung visi misi bupati dan wakil bupati polewali mandar tahun 2025 yang bertujuan meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur di kabupaten polewali mandar. Beberapa program yang diusung bidang Dinas PUPR untuk dibahas diataranya: Bidang Cipta Karya dengan program sarana persampahan, pengelolaan system drainase, dan penataan Bangunan Gedung. Bidang Bina Marga dengan program penyelenggaraan jalan, Bidang Bina Konstruksi dengan program pengembangan tenaga jasa konstruksi melalui pelatihan dan sertifikasi. Bidang Tata Ruang dengan program penyelenggaraan penataan ruang. Juga membahas realisasi program Bidang Sumber Daya Air dan UPTD. Beberapa isu utama yang menjadi perhatian adalah adanya keterlambatan pelaksanaan proyek infrastruktur dikarenakan recofusing / efisiensi anggaran, hambatan administratif, serta faktor cuaca dan kondisi geografis yang mempengaruhi proses pembangunan. "Kita ingin memastikan bahwa seluruh program prioritas yang telah direncanakan dapat terealisasi sesuai target waktu dan kualitas yang diharapkan," ujar Sekda yang juga mantan Sekretaris BPSDM Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Dialog Kinerja yang juga dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Arifin Yambas, Asisten III Bidang Administrasi Umum I Nengah Tri Sumadana, merupakan bagian dari upaya pengawasan dan evaluasi rutin pemerintah daerah terhadap kinerja perangkat daerah, khususnya dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Diharapkan Dinas PUPR dapat menindaklanjuti berbagai kendala yang meniadi hambatan proges relisasi dan melakukan percepatan untuk proyek yang terhambat, sehingga dapat mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.