SOSIALISASI KATALOG ELEKTRONIK VERSI 6.0 BAGI PENYEDIA DAN NON PENYEDIA

PENGAWASAN RUTIN TERTIB USAHA JASA KONSTRUKSI / PENGAWASAN RANTAI PASOK PADA PT SINAR NUSANTARA INDUSTRIES Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota, Pengawasan rutin yang dilaksanakan oleh OPD Pembina Jasa Konstruksi Daerah meliputi tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, dan tertib pemenfaatan jasa konstruksi. Dalam hal pengawasan rutin yaitu pemeriksaan terhadap laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   Seksi Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala tahun anggaran 2024 melakukan tertib usaha jasa konstruksi yaitu pengawasan rantai pasok PT. Sinar Nusantara Industries.   Kegiatan pengawasan ini dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2025 dengan alamat tujuan Jl. A. Yani km 31 desa Liang Anggang Kec. Bati – Bati Kab. Tanah Laut. PT. Sinar Nusantara Industries  adalah perusahaan manufaktur bahan bangunan dengan produk NUSAboard,NUSAbess, NUSAwood serta Bata Ringan CITICON dan Panel Lantai CITICON.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani meresmikan gedung Rawat Jalan dan Diagnostik Terpadu rumah sakit umum daerah (RSUD) Ibnu Sina yang dibiayai anggaran APBD Kab. Gresik  .Kehadiran gedung baru ini mendapat sambutan positif dari masyarakat sebagai wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan layanan kesehatan.  Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati Gresik didampingi Wabup Asluchul Alif dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Gresik, Senin (22/9/2025). Hadir pula dalam kegiatan tersebut Kepala OPD di lingkungan Pemkab Gresik, BUMD, Kepala Puskesmas, IDI serta kepala Rumah Sakit di Kabupaten Gresik.  Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani mengatakan, gedung rawat jalan dan diagnostik terpadu ini diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang lebih modern, cepat, nyaman dan profesional. Sehingga masyarakat Gresik dapat merasakan manfaat langsung dari kemajuan di bidang kesehatan. Selain itu, Bupati Gresik menuturkan, gedung baru ini diharapkan adanya peningkatan cakupan rawat jalan yang semakin profesional. Begitu juga dengan kualitas dan pelayanan, begitu juga SDM nya harus baik agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik. "Gedung rawat jalan dan diagnostik terpadu ini bertujuan untuk mempercepat penanganan penyakit, mengurangi waktu tunggu pasien, dan meningkatkan efisiensi pelayanan medis," terangnya.  Dikatakan, pembangunan gedung baru ini merupakan satu inovasi yang tidak mudah ditengah isu efisiensi secara nasional. Di mana tidak mudah dalam membangun infrastruktur baik jalan maupun kesehatan. Tapi kita lihat salah satu prioritas yang lebih utama dari masyarakat yaitu layanan kesehatan.  Pihaknya menambahkan, pemerintah daerah akan terus berupaya memberikan pelayanan yang maksimal di bidang kesehatan medis kepada masyarakat. Tidak hanya itu, Pemkab Gresik juga akan terus memperbaiki manajemen administrasi layanan kesehatan.  Kehadiran gedung rawat jalan dan diagnostik terpadu RSUD Ibnu Sina siap memberikan layanan kesehatan yang lebih cepat, akurat, dan terintegrasi bagi masyarakat Kabupaten Gresik, " tandasnya. Di tempat sama, Direktur Utama (Dirut) RSUD Ibnu Sina, dr. Soni, dalam laporannya menyampaikan, latar belakang pembangunan gedung baru ini mempercepat pelayanan kepada masyarakat, agar lebih mudah baik dan terjangkau.  Selain itu, dr Soni menambahkan, dengan adanya gedung baru ini diharapkan masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik, sesuai yang diharapkan. Ia juga Berharap naiknya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan di RSUD Ibnu Sina.  "Pembangunan ini merupakan salah satu proyek strategis Pemkab Gresik, dibangun di lahan 1.200 m/2 dengan anggaran Rp 64,8 milliar. Bangunan ini diwujudkan dalam 2 tahap dengan 7 lantai. Terdapat juga gedung perkantoran, pendidikan dan pelatihan, sebagai salah satu peningkatan SDM, "pungkasnya. Acara dilanjutkan dengan peninjauan fasilitas oleh bupati beserta Forkopimda Gresik bersama rombongan dan tenaga medis yang hadir. Dalam peninjauan tersebut bupati juga membagikan paket hampers kepada keluarga pasien.  

Peresmian Rumah Sakit " SEHATI" Oleh Bapak Bupati Gresik , Bapak Fandi Achmad Yani , SE, MB dengan mengudang MUSPIDA , Tokoh Masyarakat dan Alim Ulama di Kab. Gresik.  Masyarakat di wilayah Gresik selatan tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pasalnya, Rumah Sakit Gresik Sehati (RSGS) sudah resmi beroperasi. Rumah sakit milik pemerintah daerah Kabupaten Gresik itu diresmikan sebagai kado Hari Jadi Kota Gresik ke-538. Ini wujud nyata pemerintah mendekatkan akses layanan kesehatan kepada masyarakat. Grand Opening RSGS mendapat respon positif masyarakat. Salah satunya, Siti Aminah warga kecamatan Kedamean. Menurutnya, keberadaan RSGS mempermudah masyarakat di wilayah Gresik Selatan untuk mendapatkan layanan kesehatan. “Kami tidak perlu jauh-jauh ke kota kalau ada keadaan darurat atau mengakses layanan kesehatan,” ujar Siti Aminah, mengaku bersyukur, kemarin. Sementara itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menegaskan bahwa kehadiran RSGS merupakan bukti nyata implementasi Nawa Karsa, khususnya Gresik Sehat, yang bertujuan mendekatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan memperkuat sistem kesehatan daerah. “RSGS hadir untuk memberikan layanan kesehatan berkualitas khususnya bagi masyarakat Gresik wilayah selatan. Ini menjadi kado istimewa bagi masyarakat di Hari Jadi Kota Gresik ke-538,” ujar Bapak Bupati . Disebutkan, RSGS mulai dibangun sejak tahun 2023 dengan anggaran APBD Kab. dan berdiri megah dengan lima lantai. Rumah sakit tipe C ini memiliki kapasitas 101 tempat tidur serta didukung oleh layanan spesialis, di antaranya Spesialis Anak, Spesialis Bedah, Spesialis Kandungan, Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Anestesi, dan Spesialis Patologi Klinis. Di samping itu, layanan gawat darurat, layanan rawat inap, dan layanan farmasi juga tersedia guna memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat. Gus Yani juga menyoroti pentingnya optimalisasi pelayanan kesehatan, termasuk kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Pihaknya  mengingatkan BPJS untuk berbenah dan tidak mempersulit dalam memberikan layanan kepada masyarakat. “Kami berharap BPJS juga berbenah. Jika tidak, Pemerintah Kabupaten Gresik akan mengevaluasi ulang kerja sama. Pelayanan kesehatan harus berjalan tanpa kendala demi kepentingan masyarakat,” tegasnya. Sekadar diketahui, dalam Grand Opening Rumah Sakit yang berlokasi di Desa Slempit, Kecamatan Kedamean, ini juga dihadiri Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, dan jajaran Forkopimda Kabupaten Gresik. 

Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik dalam menata kawasan permukiman kumuh terus berlanjut. Melalui Dana Alokasi Khusus Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (DAK PPKT). Setelah Desa Randuboto Kecamatan Sidayu, kini penataan kawasan permukiman kumuh akan dilaksanakan di Desa Campurejo Kecamatan Panceng. Padatanggal  3 September 2025  Bupati Gresik memberikan Sambutan   di depan ratusan warga Desa Campurejo yang hadir di Aula Mandala Bakti Praja Kantor Pemkab Gresik   Bapak Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan, salah satu tantangan pembangunan di Kabupaten Gresik adalah bagaimana menghadirkan lingkungan permukiman layak huni, sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui program DAK PPKT Tahun 2025 ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan Gresik yang bebas dari permukiman kumuh.   "Permukiman kumuh bukan hanya sekadar rumah reyot, atau jalan becek. Kumuh adalah tanda bagaimana saudara-saudara kita yang hidup tanpa kepastian hukum atas tanahnya, tanpa sanitasi yang sehat, tanpa air bersih yang layak. Bahkan yang rawan akan bencana banjir kumuh adalah cermin bahwa pembangunan belum merata," terangnya.   Lebih lanjut, Bapak Bupati Gresik yang akrab disapa Gus Yani itu menjelaskan, Desa Campurejo adalah contoh nyata bagaimana kawasan ini menghadapi persoalan jalan lingkungan, drainase, air bersih, sanitasi, dan juga persampahan. Tidak sedikit warganya yang tinggal di rumah tidak layak di tengah keterbatasan ekonomi. Inilahu alarm yang mengingatkan kita bahwa pembangunan tidak boleh meninggalkan siapa pun.   "Karena itu, Pemkab Gresik berkolaborasi bersama Bank Gresik, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT),u dan Kantor ATR/BPN hadir. Melalui program DAK PPKT Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Kementerian PU, dana DAK dialokasikan di Desa Campurejo sebesar Rp24,7 miliar," ujar Gus Yani di depan ratusan warga Desa Campurejo yang hadir di Aula Mandala Bakti Praja Kantor Pemkab Gresik, Rabu (3/9/2025).   Bupati Gus Yani menambahkan, dana ini bukan sekadar angka, tetapi harapan masyarakat memiliki rumah layak huni, harapan masyarakat agar tanah mereka memiliki kepastian hukum, harapan agar anak-anak tumbuh sehat, serta harapan masyarakat agar tidak lagi hidup dalam kerentanan bencana.   Bupati mengapresiasi kepada Bank Gresik selaku BUMD milik pemerintah daerah, yang senantiasa mendukung akses pembiayaan masyarakat rentan, serta kepada IPPAT yang berperan dalam memastikan proses legalisasi dan sertifikasi tanah berjalan sesuai aturan. Bupati Yani berharap masyarakat Desa Campurejo dapat dibantu untuk segera memperoleh kepastian hukum pertanahan sekaligus kesempatan ekonomi yang lebih luas.   "Target ini sejalan dengan strategi Pemerintah Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kualitas permukiman kumuh. Bukan hanya melalui pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.   Di tempat sama, Kepala ATR/BPN Kantor Wilayah (Kanwil) Provinsi Jawa Timur Asep Heri menambahkan, ini sebagai wujud nyata komitmen negara hadir untuk masyarakat. Kalau istilah di BPN itu reforma agraria, di mana tanahnya disertifikatkan, akses perekonomiannya disambungkan ke perbankan, di sini ada Bank Gresik.   "Perjuangan dan kolaborasi yang luar biasa dari Pemkab Gresik. Ini merupakan desa kedua, di mana pertama saat saya menjabat Kepala BPN Gresik bersama Gus Bupati saat itu mengkolaborasi yang namanya konsolidasi komprehensif," ucap Asep Heri.   Selain itu, lanjut Kepala ATR/BPN Kanwil Jatim Asep Heri, ada program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Gresik tepatnya di Kelurahan Sukorame ini juga kita sentuh lagi. Seiring berjalannya waktu, berkat perjuangan Bapak Bupati dan jajaran akhirnya Desa Randuboto dengan 2,3 hektare selesai, normalisasi Kali Lamong juga selesai, kini berlanjut di Desa Campurejo.   "Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Gresik, BPN Kantah Gresik berkolaborasi dengan IPPAT dalam memberikan layanan yang sangat mudah dan cepat dalam rangka legalisasi aset-aset yang dimiliki masyarakat

Pasuruan, 19 Septemebr 2025. Pemkab Pasuruan memberi atensi serius pada kualitas hasil pengerjaan fisik di daerah. Untuk itu, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Kabupaten Pasuruan menggelar bimbingan teknis (bimtek) sertifikasi kompetensi kerja (SKK) bagi jabatan pelaksana lapangan konstruksi. Kegiatan ini bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Gatensi dan berlangsung dua hari, 18 - 19 September 2025. Sebanyak 30 peserta dari penyedia jasa konstruksi di Kabupaten Pasuruan mengikuti bimtek ini. Mereka dibekali pengetahuan dan ketrampilan teknis terkait pekerjaan gedung madya serta pekerjaan saluran irigasi madya jenjang 5. Dalam arahannya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Pasuruan, Syaifudin Ahmad menekankan pentingnya peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi agar pembangunan daerah berjalan sesuai standar kualitas. Materi pelatihan meliputi teknik pelaksanaan pekerjaan gedung dan saluran irigasi, manajemen proyek, serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Para peserta juga mengikuti diskusi kelompok yang dipandu langsung oleh narasumber LSP Gatensi, Eman Agus Tunggal Putranto. Usai pelatihan, peserta diwajibkan menjalani tahapan sertifikasi berupa ujian tertulis dan wawancara dengan asesor. Langkah ini bertujuan mengukur pemahaman, keterampilan, dan pengalaman kerja mereka di lapangan. Plt Kepala Dinas BMBK Pasuruan, Sarinah Rostief menyampaikan, program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas infrastruktur sekaligus profesionalisme tenaga konstruksi di daerah. "Dengan sertifikasi ini, kami berharap para pelaksana di lapangan dapat bekerja lebih profesional, efektif, dan sesuai kompetensi. Pada akhirnya, kualitas pembangunan gedung maupun saluran irigasi di Kabupaten Pasuruan akan semakin meningkat," kata Sarinah. Melalui kerja sama dengan LSP Gatensi, pemda menargetkan sertifikasi kompetensi kerja ini dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi penyedia jasa konstruksi di Kabupaten Pasuruan

Martapura, 17 -18 September 2025. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar melalui Bidang Bina Jasa Konstruksi, menyelenggarakan kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK-K) di Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Sekretaris Dinas PUPRP Kabupaten Banjar, Bapak H. Gusti Abubakar, ST., MT., dengan di dampingi Ketua Pelaksana Kegiatan Ibu R.R Dian Parwatisari, S.H., M.Si selaku Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi. Pada sambutannya, Bapak H. Gusti Abubakar, ST., MT.. Menyampaikan akan pentingnya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi ini. Sertifikat kompetensi kerja merupakan bukti bahwa yang bersangkutan adalah tenaga kerja yang kompeten untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang kompetensinya. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama, setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja di bidang/ sektor Jasa Konstruksi Wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja, hal tersebut merupakan bunyi dari pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK-K) di selenggarakan bekerjasama dengan LSP Astekindo Provinsi Kalimantan Selatan.

Martapura, 16 September 2025 – Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Banjar menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Jasa Konstruksi dengan tema "Implementasi Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota", Selasa (16/09), bertempat di Aula Mandiri Lantai III Kantor Dinas PUPRP Kabupaten Banjar. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Sekretaris Dinas PUPRP Kabupaten Banjar, H. Gusti Abubakar, ST., MT. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya pemahaman regulasi terbaru oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah, khususnya dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi di tingkat daerah. "Peraturan ini merupakan upaya pemerintah pusat untuk memperkuat tata kelola jasa konstruksi agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari semua pihak sangat diperlukan dalam implementasinya," ujar H. Gusti Abubakar. Turut hadir sebagai narasumber utama dalam kegiatan ini, Ibu Sri Sumarni, SH. dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin. Dalam pemaparannya, beliau menjelaskan secara rinci substansi Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2023, termasuk mekanisme pengawasan, peran pemerintah daerah, serta standar-standar yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Acara ini juga dihadiri oleh Tim Inspektorat Kabupaten Banjar, perwakilan dari Bank Kalsel Cabang Martapura, serta para peserta dari Penyedia Jasa Konstruksi lingkup pemerintah Kabupaten Banjar dan Bidang Teknis di lingkup Dinas PUPRP Kabupaten Banjar. Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan seluruh peserta memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait peraturan baru ini, sehingga mampu diterapkan secara efektif dalam pelaksanaan proyek-proyek konstruksi di wilayah Kabupaten Banjar.  

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merauke bekerja sama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura melakukan pelatihan dan uji sertifikasi tenaga kerja mandor jalan dan tukang.  Pelatihan ini dikhususkan untuk Orang Asli Papua yang  diikuti sebanyak 110 peserta dan bertempat di pasar mama mama papua kabupaten Merauke. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 27 mei - 29 mei 2024 (3 hari), peserta pelatihan mempraktekkan pembuatan akses jalan masuk pasar mama mama papua dan pembuatan KM/WC. Peserta pelatihan mempraktekan pekerjaan didampingi oleh instruktur masing masing bidang pelatihan dan pengujian peserta dilakukan oleh Asesor. Dengan dilaksanakan kegiatan pelatihan ini diharapkan dapat mewujudkan Sumber Daya Manusia Orang Asli Papua yang Profesional dan Kompeten di bidang Jasa Konstruksi Kabupaten Merauke.

BIKON_SULTENG. Pada tanggal 16-17 September 2025 Bidang Bina Jasa Konstruksi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi, Ir. Agus Nain Sahabat, S.T.,M.T. dan Kasie Pengaturan Bina Jasa Konstruksi, Ir. Noval Zainuddin, S.T.,M.Si. menghadiri acara Workshop Pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh stakeholder OPD Sub Urusan Jasa Konstruksi Wilayah VI. Acara Workshop Pembinaan Jasa Konstruksi dibuka secara langsung oleh Kepala BJKW VI Makassar, Siti Nurusiah, S.T.,M.T. Kepala BJKW VI dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar semua OPD Sub. Urusan Jakon Wilayah VI dapat berperan aktif dalam Pengembangan Jasa Konstruksi sehingga tercipta Iklim Jasa Konstruksi yang handal dan Sumber Daya Jasa Konstruksi yang kompeten. 

Ayoo Hak Leh Dengsanak Jasa KonstruksiRabu 16 Juli 2025Bidang Bina Konstruksi mengadakan Pembekalan Laporan Tahunan BUJK dengan Tema " Tertib Usaha Jasa Konstruksi dan Tertib Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi diwujudkan dengan melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi" , bertempat diruang Rapat Kepala Dinas PUPR & PERA Provinsi KatimKegiatan ini diikuti oleh para OPD di Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur, DPUPR Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur, Pejabat Struktural dan Jabatan Fungsional Ahli Muda di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahaan Rakyat Provinsi Kalimantan Tmur, 11 Unsur Masyarakat Jasa KonstruksiLaporan Kepala Seksi Pengaturan Usaha Jasa Konstruksi Alpian, ST, MM" Kewenangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah dianataranya adalah Penyelenggaraan pengawasan tertib usaha jasa konstruksi , tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, dan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi di Provinsi

Ayoo Hak Leh Dengsanak Jasa KonstruksiRabu 20 Agustus  2025Bidang Bina Konstruksi  mengadakan Pembekalan Jabatan Kerja Bidang Jasa Konstruksi dengan Tema " Tenaga Kerja Konstruksi Kalimantan Timur Menuju Kompeten, Unggul, Berdaya Saing dan Produktif serta berkelanjutan" bertempat di ruang rapat Kepala Dinas PUPR & PERA Provinsi KaltimNarasumber pada kegiatan hari iniDirektur Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi Ditjen Bikon Kementerian PU RI , Ir. Kimron Manik, M.ScKepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah ( BJKW ) V Banjarmansin , Dwi Retno Wardhani, S.T,M.EngLPJK Kementerian PUPR, Annik Noer NawarniTim IT LPJk Kementerian PU, Betha Pandu Rizky Gumelar, ST

Ayoo Hak Leh Dengsanak Jasa KonstruksiKamis 7Agustus 2025Sambutan sekaligus membuka acara Kepala Bidang Bina Konstruksi Sri Rejeki, ST, M.Si dalam Hal ini mewakili Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahaan Rakyat Provinsi Kaltim "Kita ini harus menjadi SDM yang berkualitas, ini adalah linier dengan asta citanya Gubernur yaitu peningkatan sumber daya manusia.Peraturan pemerintah No 12 Tahun 2021 tentang pengembangan profesi berkelanjutan bahwa pengembangan pengembangan profesi berkelanjutan ( PKB) adalah upaya memelihara dan meningkatkan kompetensi , profesionalitas  dan produktivitas  tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli secara berkesinambungan. Unsur Kegiatan PKB meliputi pendidikan dan pelatihan formal,pendidikan non formalDalam sektor konstruksi menjaga dan meningkatkan kompetensi serta profesionalitas tenaga kerja konstruksi adalah hal yang sangat penting. PKB adalah langkah yang penting bagi tenaga ahli di industri Konstruksi untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas