Bidang Bina Konstruksi Menghadiri Forum Di Kutai Barat

Ayoo Hak Leh Dengsanak Jasa KonstruksiBalikpapan, 3 Juni 2025 - Kepala Bidang Bina Konstruksi DPUPR & PERA Provinsi Kalimantan Timur, Sri Rejeki, ST, M.Si mewakili Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, menghadiri acara Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) di Hotel Platinum Balikpapan.FGD ini bertujuan untuk membahas permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan proyek-proyek konstruksi berskala nasional, serta memahami kepastian hukum sebelum, pada saat, dan pasca penyelesaian proyek-proyek sesuai prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku.FGD ini dihadiri oleh para anggota Asosiasi Kontraktor Indonesia, serta narasumber antara lain: Djoko Sarwono (Asosiasi Kontraktor Indonesia), Sila H. Pulungan (Kejaksaan Agung), Abdul Latif, ST, M.Eng (BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur). Dengan adanya FGD ini, diharapkan para anggota AKI dapat memahami kepastian hukum dan mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan proyek-proyek konstruksi.

Ayoo Hak Leh Dengsanak Jasa KonstruksiSamarinda, 23 April 2025Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Kepala Seksi Pengkajian (Pengaturan) Jasa Konstruksi menghadiri secara langsung (tatap muka) pada Undangan Forum Lintas Perangkat Daerah Dalam Rangka PenyusunanRENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025-2429 dan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2026. Pelaksanaan Kegiatan bertempat di Ruang Rapat Dinas Pemuda dan Olahraga Pemprov Kaltim Lantai. 1Agenda Forum Lintas Perangkat Daerah pada Tematik 7 : Meningkatnya Produktifitas dan Kapabilitas Sumber Daya ManusiaSelanjutnya Kepala Bidang Bina Konstruksi (Ibu Sri Rejeki, ST., M.Si) melakukan penanda tanganan Berita Acara (BA) pada Forum Lintas Perangkat Daerah

Ayoo Hak Leh Dengsanak Jasa KonstruksiLaporan Kepala Bidang Bina Konstruksi, Sri Rejeki, ST, M.Si " Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan komitmen tinggi dalam bidang pengawasan konstruksi. Selama dua tahun berturut-turut, Kalimantan Timur telah menyampaikan Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Konstruksi ke Kementerian PUPR.Tahun 2025 menjadi tonggak penting dengan dilaksanakannya Kegiatan Evaluasi Pengawasan 2024 dan Rencana Pelaksanaan Pengawasan 2025, sebagai upaya perbaikan menyeluruh setelah capaian di tahun 2022 – 2024 dinilai belum maksimal. Tak hanya itu, telah terbit pula Surat Edaran Wakil Gubernur tentang Program jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi, yang menegaskan bahwa tugas pembinaan dan pengawasan kepada pihak lain atas impelemntasi program jaminan sosial ketenagakerjaan khusus sektor jasa konstruksi secara berkala di wilayahnya ialah Dinas PUPR & PERA Prov Kaltim sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Ayoo Hak Leh Dengsanak Jasa KonstruksiKamis, 19 Juni 2025Bidang Bina Konstruksi menggelar kegiatan Sistem Informasi Jasa Konstruksi dengan tema: “Informasi Jasa Mudah Diakses oleh Masyarakat Jasa Konstruksi Kalimantan Timur”Kegiatan ini membahas:1.Sosialisasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi dari Pemerintah Pusat2.Membangun persepsi yang sama dalam pelaksanaan sub urusan jasa konstruksi berbasis digital3. Akses sistem informasi yang dapat dikelola oleh daerahSistem Informasi Jasa Konstruksi adalah penyediaan data dan informasi berbasis teknologi, informasi, dan telekomunikasi, untuk mendukung transparansi dan kemudahan layanan jasa konstruksi.Kegiatan ini diikuti oleh ( via zoom) :Instansi Pemerintah Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi, Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK)

Ayoo Hak Leh Dengsanak Jasa KonstruksiRabu, 9 Juli 2025Bidang Bina Konstruksi mengadakan Pembekalan Teknis AHSP (Analisis Harga Satuan Pekerjaan) dengan tema:“AHSP Sistematis, Logis, Akurat, dan Dapat Dipertanggungjawabkan Menuju Berbasis Digital” melalui via zoom

PEMBEKALAN TEKNIS SBU 2025Tema: “Digitalisasi SBU Mempermudah Pengguna” Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kemudahan akses terhadap Sertifikat Badan Usaha (SBU), Bidang Bina Konstruksi Dinas PUPR & PERA Provinsi Kaltim mengadakan acara Pembekalan Teknis SBU dengan Tema “Digitalisasi SBU mempermudah Pengguna “Dalam arahannya, Bapak Agus Gendroyono, ST, MT (LPJK) menegaskan kembali pentingnya kepemilikan SBU “Ini adalah tahun keempat. Seperti sudah disebutkan oleh Bapak Farkhan, setiap BUJK wajib memiliki SBU, sesuai amanat Undang-Undang No. 2 Tahun 2017. Pelaku usaha wajib memiliki SBU sebagai bentuk kepatuhan dan legalitas usaha jasa konstruksi.”        

Ayoo Hak Leh Dengsanak Jasa Konstruksi​3 September 2025 — Tahun keempat Bidang Bina Konstruksi Dinas PUPR & PERA Provinsi Kaltim kembali menggelar Forum Jasa Konstruksi Kalimantan Timur 2025.​Mengusung tema "Jasa Konstruksi Kalimantan Timur Menuju Konstruksi Berkualitas", acara ini dihadiri oleh 11 unsur masyarakat jasa konstruksi. Sebuah langkah nyata untuk terus meningkatkan mutu pembangunan di Kalimantan Timur.Acara ini dihadiri langsung Gubernur Kalimantan Timur Dr. H. Rudy Mas'ud, SE, ME dan Wakil Gubernur Seno Aji

Ayoo hak Leh Dengsanak Jasa KonstruksiRabu 17 September 2025Bidang Bina Konstruksi Dinas PUPR & PERA Provinsi Kaltim mengadakan Sosialisasi PP No 28 Tahun 2025 pada Sektor Pekerjaan Umum dan perumahaan Rakyat dengan tema" Kemudahaan berusaha di Kalimantan Timur pada sektor Pekerjaan dan Perumahaan Rakyat "bertempat di Aula Sapta Taruna Lantai 3 Gedung B Kantor Dinas PUPR & PERA Provinsi Kaltim

Bontang  Selasa , 9 September 2025Kepala Bidang Bina Konstruksi Sri Rejeki, ST, M.Si mewakili Kadis PUPR PERA Prov Kaltim menghadiri acara Forum Jasa Konstruksi Kota Bontang Tahun 2025

Ayoo hak Leh Dengsanak Jasa KonstruksiRabu 17 September 2025Bidang Bina Konstruksi Dinas PUPR & PERA Provinsi Kaltim mengadakan Sosialisasi PP No 28 Tahun 2025 pada Sektor Pekerjaan Umum dan perumahaan Rakyat dengan tema" Kemudahaan berusaha di Kalimantan Timur pada sektor Pekerjaan dan Perumahaan Rakyat "bertempat di Aula Sapta Taruna Lantai 3 Gedung B Kantor Dinas PUPR & PERA Provinsi Kaltim

Diklat Dasar Pengantar Penata Kelola Jalan dan Jembatan Untuk CPNS dan PPPK Baru di Lingkungan Dinas Bina Marga dan penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Dinas Binamarga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jawa Barat melalui Bagian Kepegawaian menyelenggaran Diklat Dasar Pengantar Penata Kelola Jalan dan Jembatan, pada hari Rabu ( 17/9/2025) di RR Bimautama, DBMPR Provinsi Jabar. Diikuti oleh 65 CPNS/PPPK Dinas Bina Marga dan penataan Ruang Provinsi Jawa Barat (DBMPR). Sekretaris Dinas BMPR , Bapak Kosasih , memberi arahan serta membuka acara tersebut. Acara Diklat diselenggarakan selama 2 hari, dimana sehari sebelumnya Selasa (16/9/2025) diselenggarakan pre-test secara daring yang dilaksanakan oleh seluruh peserta. Bertindak sebagai narasumber/pemateri Ajang Zaenal Afandi, Widyaiswara Ahli Madya, BPSDM Provinsi Jawa Barat , dengan materi yang disampaikan , yaitu : 1. Pengantar Spesifikasi Umum Revisi 2 Bidang Jalan dan Jembatan, 2. Penjelasan Divisi I Umum, 3. Divisi II (drainase) dan Divisi III (Pekerjaan Tanah dan Geosintetik), 4. Divisi IV (Pekerjaan Preventif) dan Divisi V (Perkerasan berbutir dan beton), 5. Penjelasan Divisi VI (Perkerasan VI), 6. Penjelasan Divisi VII (Struktur) dan VIII (Rehabilitas Jembatan), 7. Divisi IX (Pekerjaan harian dan lain-lain) dan Divisi X (Pekerjaan Pemeliharaan)

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Soppeng, Andi Haeruddin, membuka kegiatan pembekalan dan uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi klasifikasi operator tahun 2025, Selasa (22/7/2025). Kegiatan ini diikuti 70 peserta yang terdiri dari masyarakat konstruksi umum dan dua proyek strategis, termasuk jembatan Toddang Saloe Desa Kessing. Rincian peserta meliputi klasifikasi sipil 6 orang, mekanikal 43 orang, dan manajemen proyek 21 orang.Dalam sambutannya, Andi Haeruddin menuturkan, pentingnya tenaga kerja konstruksi yang terampil, kompeten, dan bersertifikat untuk mendukung pembangunan infrastruktur berkualitas. “Hal ini sejalan dengan Amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang mewajibkan memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagai bukti keahlian dan profesionalisme di bidangnya,”katanya.Kepala Dinas PUPR menjelaskan, sertifikasi ini menjadi persyaratan penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan. Menurutnya, pekerja konstruksi tidak hanya dibekali pengetahuan teknis, tetapi juga pengetahuan formal atas kompetensinya melalui proses sertifikasi. Andi Haeruddin mengapresiasi kinerja Dinas PUPR yang berhasil meraih peringkat ketiga se-Sulawesi Selatan untuk kategori kabupaten/kota dalam monitoring evaluasi kinerja OPD tahun 2024, khususnya bidang bina teknik dan jasa konstruksi. Pencapaian tersebut berkat kerja sama dan pendampingan Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar sebagai instansi teknis."PUPR Kabupaten Soppeng sangat berkepentingan dan berkomitmen untuk mendorong pengembangan kompetensi tenaga lokal demi mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di daerah," tegasnya. Sementara itu, Ketua Panitia sekaligus Kabid Bina Konstruksi PUPR, Gusmawan Masyhuri, menuturkan, kegiatan pelatihan yang dilaksanakan secara rutin sejak 2019 telah menghasilkan 504 sertifikat kompetensi kerja kualifikasi teknis/analis dan kualifikasi operator untuk klasifikasi sipil dan mekanik."Dengan jumlah sertifikat 504 SKK, belum memenuhi kebutuhan rata-rata 1.500 orang tenaga kerja konstruksi per tahun untuk proyek APBD, belum termasuk proyek yang didanai secara mandiri maupun swasta," tutur Mashuri. Kegiatan pembekalan dan uji sertifikasi ini merupakan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja konstruksi lokal guna mendukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas di Kabupaten Soppeng.