KEGIATAN PELATIHAN & SERTIFIKASI KETERAMPILAN KERJA (SKT) 2021

Kegiatan pengukuran/kalibrasi memegang peranan penting. Dengan kalibrasi dapat diketahui berapa nilai /volume yang sebenarnya dari material yang kita gunakan. Di bidang produksi pengukuran yang dilakukan dengan benar akan menghasilkan data yang akurat dan pada akhirnya akan meningkatkan mutu produk yang dihasilkan, menurunkan biaya produksi, serta meningkatkan produktivitas. Pada Tahun 2019 dan 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan melalui Bidang Jasa Konstruksi telah melakukan Pengukuran/Kalibrasi secara manual pada beberapa bahan material konstruksi diKuala Pembuang.

Gambaran Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksananya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan. Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang diperlukan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.  Lembaga Sertifikasi Profesi K3 Konstruksi sebagai salah satu Lembaga Sertifikasi Profesi di sektor konstruksi mempersiapkan sertifikat kompetensi bagi tenaga yang kompeten di bidang K3. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dibidang konstruksi salah satu bidang yang harus dipastikan kompetensinya dalam rangka menjamin mutu adalah Supervisor Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi. Supervisor Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi merupakan tenaga kerja yang memegang peranan penting dalam pekerjaan konstruksi bangunan. Maksud dan Tujuan Dengan mengikuti pembekalan ini diharapkan seorang supervisor K3 memiliki kompetensi untuk bertanggung jawab dalam hal membuat perencanaan kegiatan kesehatan dan keselamatan kerja, mengatur kegiatan operasional kesehatan dan keselamatan kerja, melaksanakan kegiatan operasional kesehatan dan keselamatan kerja, melaksanakan kegiatan operasional kesehatan dan keselamatan kerja serta mengontrol pelaksanaan operasional kesehatan dan keselamatan kerja. Target/Sasaran Setelah mengikuti pembekalan dan sertifiksi peserta mampu : Menjadi Ahli K3 Muda Konstruksi sesuai dengan SKKNI; Memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memahami standar dan regulasi K3 Konstruksi; Memahami sistem manajemen K3 (SMK3); Memahami teknik identifikasi bahaya dan risiko; Memahami bahaya-bahaya yang ada pada pekerjaan konstruksi; Membuat program pengendalian bahaya dan risiko; Meningkatkan kesadaran peserta akan tingginya bahaya kerja konstruksi.

Maksud dan Tujuan SKKNI Jabatan Kerja Petugas Keselamatan Konstruksi memegang peranan penting dalam penentuan kualitas tenaga kerja konstruksi yang menangani pelaksanaan-pelaksanaan pengendalian dan  pencegahan risiko keselamatan konstruksi di Indonesia. Petugas Keselamatan Konstruksi yang kompeten sangat membantu pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan tingkat risiko keselamatan kecil sampai tingkat risiko besar.  Target/Sasaran Setelah mengikuti Pembekalan dan Uji Sertifikasi, Petugas K3 Konstruksi mampu: menerapkan peraturan perundang-undangan terkait konstruksi dan SMK3 konstruksi perusahaan di tempat kerja; melakukan komunikasi di tempat kerja; melakukan persiapan pelaksanaan K3 konstruksi; melakukan identifikasi bahaya dan resiko pekerjaan; melaksanakan prosedur kerja K3 konstruksi; melaksanakan prosedur penanggulangan keadaan darurat.

Bontang, 8 Oktober 2025 Dalam rangka Rapat Koordinasi sub urusan jasa konstruksi se Kalimantan timur yang dilaksanakan di Kota Bontang.Dinas PUPR kab. Penajam Paser Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris, H. Ali Mushthofa menerima piala Juara I untuk kegiatan Friendly match mini soccer DPUPR se Kaltim.kegiatan mini soccer ini merupakan rangkaian acara dari rapat koordinasi sub urusan Jasa konstruksi se Kalimanran Timur yang diikuti oleh DPUPR se Kalimantan Timur. Dinas PUPR Kab. PPU mendapatkan Juara 1, diikuti dengan Kota Bontang Juara 2, lalu kabupaten Kubar dan Paser Juara 3  

Pada Tanggal 23 April 2025Dinas PUPR Kab. Nias Utara berkunjung ke Bidang Bina Konstruksi Dinas PUPR Provsu dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait program kerja di bidang bikon dinas pupr provsu

Pada tanggal 06 Agustus 2025 Bidang Bina Konstruksi Dinas PUPR menerima kunjungan koordinasi serta konsultasi dari Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara

Diharapkan Sumber Daya Manusia yang bekerja di Proyek yang belum memiliki kompetensi teknis tentang pengisian format/blanko SMKK berdasarkan Permen PUPR No 10 Tahun 2021 dapat meningkatkan pemahamannya, keterbatasan anggaran sehingga penyedia jasa enggan mengalokasikan dana yang memadai untuk implementasi SMKK serta belum optimalnya pengawasan terhadap SMKK.

Diharapkan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Sub Urusan Jasa Konstruksi dapat memahami capaian kinerja pemerintah daerah dan dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang - undangan tentang Pemerintah daerah dan data/informasi setiap indikator dapat diisi oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota secara lengkap, tercapainya kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pemenuhan target Rakortekrenbang Tahun 2025 yang merupakan salah satu bentuk pembinaan Provinsi terhadap Kabupaten/Kota, membahas permasalahan yang terjadi di Kabupaten/Kota terkait Sub Urusan Jasa Konstruksi, Persiapan pemenuhan dari Kesepakatan Nasional, Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI dan Pendataan profil OPD Sub Urusan Jasa Konstruksi di Sumatera Utara

Diharapkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penyedia Jasa di Lingkungan Dinas PUPR Provsu dapat memahami Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta dapat melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi

Diharapkan para Penyedia Jasa di Lingkungan Dinas PUPR Provsu dan Aparatur Sipil Negara (ASN), Produsen Sumber Daya Material, Pemilik Peralatan Konstruksi di Provinsi Sumatera Utara dapat memahami Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan SDMPK dan mampu mencatatkan SDMPK melalui Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi secara mandiri

Pembinaan dan pemahaman jasa konstruksi yang dilakukan Dinas PUPR Provsu terhadap ASN di lingkungan Dinas PUPR Provsu dan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pemahaman terkait manajemen, administrasi kontrak dan bangunan Gedung Hijau

Pembinaan yang dilakukan Dinas PUPR Provsu terhadap ASN di Lingkungan Dinas PUPR Provsu untuk meningkatkan pengetahuan terhadap perkembangan teori dan isu - isu yang ada di lapangan terhadap konstruksi proyek jalan dan jembatan ruang lingkup kewenangan Provinsi Sumatera Utara.