116 Tenaga Kerja Ikuti Pelatihan dan Uji Sertifikasi Konstruksi Tingkat Terampil 2025 di Kerinci

Kamis, 20 Nopember 2025 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur melalui Bidang Jasa Konstruksi melaksanakan acara Pembekalan Pembekalan Teknis Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) di Ruang Rapat Kepala Dinas PUPR-PER. Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh Kabupaten / Kota se Kalimantan Timur, baik secara Offline dan secara Daring. Kabupaten Mahakam Ulu hadir diwakili oleh 2 orang staff Bidang Jasa Konstruksi yang akan mendapatkan Pembekalan Teknis Pengoperasian SIPJAKI yang natinya dapat di operasikan di Kabupaten Mahakam Ulu.

Kamis, 20 November 2025 Bidang Bina Konstruksi Dinas PUPR Kota Samarinda Menghadiri   kegiatan Pembekalan Teknis SIPJAKI, SIPJAKI merupakan singkatan dari SISTEM INFORMASI PEMBINA JASA KONSTRUKSI . Ini adalah sistem informasi yang dikelola bersama pembina jasa konstruksi di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten / Kota .   SIPJAKI Adalah Sstem informasi guna mewadahi informasi Bidang Jasa Konstruksi dan Menjadi Salah Satu Media Bagi Pemerintah Daerah untuk Melaksanakan Tugas Pembinaan Jasa Konstruksi

Kamis, 20 November 2025— Bidang Bina Jasa Konstruksi Kabipaten Paser menghadiri kegiatan Pembekalan Teknis (SIPJAKI) yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Kota Samarinda pada . Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kepala Dinas PUPR dan PERA Kota Samarinda dan diikuti oleh perwakilan berbagai bidang teknis terkait.   Pembekalan teknis ini digelar sebagai upaya memastikan seluruh perangkat daerah selalu melakukan pembaruan dan pemanfaatan SIPJAKI secara konsisten. Kegiatan ini menekankan pentingnya menjaga keakuratan data melalui update berkala, termasuk kebutuhan adanya Surat Keputusan (SK) Admin SIPJAKI pada setiap perangkat daerah agar proses pengelolaan akun dan data dapat berjalan lebih tertib dan terstruktur.Kegiatan pembekalan teknis ini berlangsung dengan sesi diskusi interaktif, tanya jawab, serta simulasi penggunaan sistem. Peserta diberi kesempatan untuk mempraktikkan langsung fitur-fitur SIPJAKI agar lebih siap dalam penerapannya pada pekerjaan masing-masing. Kegiatan pembekalan teknis ini berlangsung dengan sesi diskusi interaktif, tanya jawab, serta simulasi penggunaan sistem. Peserta diberi kesempatan untuk mempraktikkan langsung fitur-fitur SIPJAKI agar lebih siap dalam penerapannya pada pekerjaan masing-masing. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan seluruh bidang teknis, termasuk Bidang Bina Jasa Konstruksi, dapat mengoptimalkan penggunaan SIPJAKI dan berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor pekerjaan umum dan jasa konstruksi .

Kamis, 20 November 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat mengikuti kegiatan Pembekalan Teknis SIPJAKI yang diselenggarakan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dengan menghadirkan Narasumber dari Direktorat Usaha dan Kelembagaan Dirjen. Bina Konstruksi - Kementrian Pekerjaan Umum ( Bpk. Ni'matullah Mausul , S.E )

Bidang Bina Konstruksi Kota Bontang Dinas ke DPUPR-PERA Prov Kaltim tanggal 20 Nopember 2025, mengikuti pembekalan teknis SIPJAKI di ruang Rapat Kepala Dinas PUPR-PERA Prov Kaltim, dimana sebagai narasumbernya adalah Ni'matullah Mausul (dari Direktorat Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum RI). Beberapa hal yang disampaikan adalah Regulasi-regulasi dan praktik pembekalan teknis SIPJAKI. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman ASN yang menangani Bidang Jasa Konstruksi di lingkungan Provinsi, Kabupaten/Kota se-Kaltim.

Samarinda, 20 November 2025, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Provinsi Kalimantan Timur mengundang seluruh Dinas PUPR kabupaten/kota se-Kaltim untuk mengikuti Pembekalan Teknis Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI). Pembekalan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas ketentuan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi pada tingkat daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dan PP Nomor 14 Tahun 2021, yang menegaskan bahwa provinsi dan kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam pengelolaan data jasa konstruksi sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan pemerintah pusat. Agenda kegiatan meliputi: - Pembekalan teknis SIPJAKI, termasuk pemahaman fitur dan mekanisme pelaporan data. - Akses dan pengelolaan sistem informasi jasa konstruksi yang dapat dikelola oleh daerah sebagai bagian dari kewajiban pelaksanaan sub-urusan jasa konstruksi Dinas PUPR-PERA Kaltim menekankan pentingnya kehadiran peserta, mengingat kegiatan ini bertujuan menyamakan pemahaman dan memperkuat koordinasi pengelolaan SIPJAKI di daerah. Konfirmasi kehadiran disampaikan melalui narahubung yang telah ditetapkan dalam surat undangan. Dengan terselenggaranya pembekalan ini, pemerintah provinsi berharap seluruh daerah di Kalimantan Timur dapat menerapkan sistem informasi jasa konstruksi secara optimal dan terpadu, sehingga mendukung peningkatan tata kelola pembangunan konstruksi di wilayah Kaltim.

Samarinda, Senin (20/11/2025) — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara mengikuti kegiatan Pembekalan Teknis Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) yang diselenggarakan oleh Dinas PUPR dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan layanan informasi jasa konstruksi yang terintegrasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kepala Bidang terkait pada Dinas PUPR Kalimantan Timur dalam sambutannya menyampaikan bahwa penguatan sistem informasi merupakan langkah penting dalam mewujudkan tata kelola jasa konstruksi yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi. Landasan hukum penyelenggaraan jasa konstruksi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021. Regulasi tersebut menegaskan bahwa Gubernur memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi pada lingkup provinsi, sementara Bupati/Walikota berwenang pada cakupan kabupaten/kota dengan berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan pemerintah pusat. Melalui pembekalan teknis ini, peserta diharapkan memahami tata cara pengelolaan SIPJAKI, mulai dari input data, validasi informasi penyedia jasa, hingga integrasi dengan sistem nasional. Pemahaman tersebut menjadi penting mengingat SIPJAKI berfungsi mendukung perencanaan, pengawasan, serta peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah. Dinas PUPR Penajam Paser Utara menilai kegiatan ini penting untuk memperkuat kompetensi teknis aparatur serta memastikan pelaksanaan sub-urusan jasa konstruksi di daerah berjalan sesuai ketentuan. Penerapan SIPJAKI yang baik diharapkan mampu meningkatkan mutu layanan dan mendukung pembangunan infrastruktur yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pada hari ini Kamis, tanggal 20 November 2025 sesuai dengan Surat Tugas dari Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kutai Timur, kami trio Bina Jasa Konstruksi datang untuk Menghadiri Pembekalan Teknis SIPJAKI di Dinas PUPR & PERA Provinsi Kalimantan Timur. Disampaikan mengenai cara pengisian SIPJAKI terkini bersama narasumber dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi tahun anggaran 2025, Kabupaten Majalengka diselenggarakan oleh Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) bekerja sama dengan PT. Denicont Anugerah Pratama dengan sumber dana APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025. Kegiatan diselenggarakan 1 hari pada tanggal 30 Oktober 2025. Jumlah peserta sebanyak 20 orang dengan jabatan, Operator dan Teknisi Analis. Jenjang 4, 5, 6 dan, 7.

Setiap Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) sebagai bukti pengakuan atas kompetensinya. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang menegaskan kewajiban pembaharuan kompetensi bagi Tenaga Kerja Konstruksi yang berkualifikasi ahli, menjaga agar tenaga ahli selalu relevan, kompeten, dan dipercaya masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 menetapkan pemenuhan nilai kredit PKB (pengembangan Keprofesian Berkelanjutan) sebagai syarat perpanjangan SKK. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat sebagai Pembina Jasa Konstruksi Provinsi Sumatera Barat mengadakan Bimbingan Teknis untuk Penyelenggara PKB pada hari Rabu - Kamis/tanggal 12 - 13 November 2025 bertempat di ZHM Premiere Hotel Padang, dengan menghadirkan narasumber dari Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum. Acara Bimbingan Teknis diikuti oleh pengurus, admin dan anggota dari berbagai LSP cabang Sumatera Barat, dengan harapan para penyelenggara kegiatan PKB dapat menyelenggarakan kegiatan PKB terverifikasi dan bisa secara mandiri mencatatkan kegiatan PKB yang tidak terverifikasi yang dapat digunakan pemilik SKK untuk pembaruan kompetensi, sehingga proses perpanjangan SKK khususnya untuk TKK di wilayah Sumatera Barat dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat bersama dengan LSP Asosiasi Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (AK3L) Sumatera Barat menyelenggarakan Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas Bidang Keselamatan, Kesehatan Kerja dan di Lingkungan Sektor Konstruksi sebagai wujud nyata pembinaan jasa konstruksi daerah, pada hari Senin - Selasa/17 – 18 November 2025 bertempat di ruang Angso Duo Hotel Pangeran Beach Padang. Bimtek menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, salah satunya pakar manajemen konstruksi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia Bapak Prof. Dr. Ir. Manlian Ronald A. Simanjuntak, S.T., M.T., D. Min.,IPU., ASEAN Eng yang menyampaikan materi tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dalam Penyelenggaraan Konstruksi di Indonesia. Peserta Bimtek berasal dari Para Akademisi dan Profesional di Bidang Jasa Kontruksi. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi, memperkuat kapasitas, dan memastikan setiap proyek konstruksi berjalan aman, sehat, berkualitas dan berkelanjutan sesuai dengan standar nasional. Semoga pelatihan ini melahirkan tenaga ahli konstruksi yang profesional, berintegritas dan siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam rangka aplikasi PP 14 TAHUN 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi maka Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Gresik  bekerjasama dengan TUK “Cipta Karya Gresik” dan SMK PGRI 1 GRESIK menyelenggarakan Kegiatan `Pembekalan dan Uji Kompetensi Sertifikat Kompetensi Kerja Jenjang 2 dengan jabker Aplikator Baja Ringan yang diikuti oleh 34 orang Siswa/i Kelas XII PGRI 1  Gresik Jl. Dr. Sutomo Gresik  Kabupaten Gresik. Adapun pelaksanaan kegiatan Rabu, tanggal 05 Mei 2025 di  Aula dan Halaman SMK PGRI Gresik Kabupaten Gresik, Acara dibuka oleh Ibu Kepala  Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Pemukiman Ibu. Ir. Ida Lailatussa'diyah MM, beliau menyampaikan tantang amanat UU No: 02 tahun 2017 tentang jasa konstruksi mengenai kewajiban Tenaga Kerja Konstruksi bersertifikat (SKK) dan juga  Dalam Rangka Melaksanakan NAWA KARSA BUPATI GRESIK YAITU GEMA KARYA YAKNI “PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA KERJA BERBASIS DEMAND DRIVE” , beliau mengharapakan Siswa/i SMK Nanti lulus dengan mengantongi Ijazah SMK dan SKK Aplikator Baja Ringan sehingga menambah kompetensi dalam menghadapi dunia kerja yang bersaing dengan kompeten yang dimiliki setelah ceremonial dilanjut kegiatan Pembekalan tentang pemasangan bata  dan Uji kompetensi  peserta dengan 34 (tiga puluh empat) orang untuk jabker Aplikator Baja Ringan  Acessor dari LSP Tenaga Konsrtruksi Mandiri dan acara ditutup oleh Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Achmad Marliyus,ST