Forum Jasa Konstruksi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Pada hari ini Kamis tanggal empat bulan desember tahun 2025 telah dilaksanakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas administrator SIPJAKI tahun anggaran 2025 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo. Pelatihan ini diikuti oleh 2 orang peserta perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boalemo yang merupakan para administrator yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data jasa konstruksi di lingkungan Dinas PUPR PKP Kabupaten Boalemo. Dengan adanya sistem SIPJAKI ini adalah pendataan sektor konstruksi yang akurat dan up-to-date sangat krusial. Melalui Pelatihan ini kami berharap dapat mengoptimalkan penggunaan sistem dan meningkatkan efisiensi pelaporan  

Pada 25 November 2025, Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar membuka rangkaian Kompetisi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) Wilayah Sulawesi Tahun 2025 sebagai bagian dari semarak Hari Bakti PU ke-80 Tahun 2025. Acara pembukaan dilaksanakan di Auditorium BJKW VI Makassar dan dibuka secara resmi Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Riky Aditya Nazir, S.T., M.T.. Provinsi Sulawesi Tengah mengirimkan beberapa perwakilan untuk mengikuti beberapa kategori perlombaan diantaranya Penilaian Kinerja Mandiri, Operator Alat Berat, dan Building Information Modeling (BIM). Hasil yang diperoleh yaitu Kota Palu memperoleh juara 1 pada kategori Penilaian Kinerja Mandiri Tingkat Kabupaten/Kota, Juara 2 pada kategori Operator Alat Berat yang diwakili oleh Dinas PU Kabupaten Sigi, dan Juara 3 BIM yang diwakili oleh Universitas Tadulako. Berdasarkan penilaian panitia, Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh Juara 3 Umum pada Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Indonesia Wilayah Sulawesi.Hasil yang telah diperoleh mencerminkan kemajuan pelaksanaan program Pembinaan Jasa Konstruksi di Sulawesi Tengah relatif ke arah yang lebih baik sehingga perlu dilaksanakan peningkatan kinerja kedepannya. 

Dalam rangka meningkatkan kemampuan administrator SIPJAKI di Provinsi Gorontalo, Dinas PUPR Provinsi Gorontalo menggelar bimbingan teknis dengan mengundang para calon admin SIPJAKI dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo dari tanggal 18 - 20 Oktober 2022 bertempat di Hotel ARDA Kota Gorontalo. Kegiatan di dibuka oleh Kepala Dinas PUPR Provinsi bapak  Ir. Handoyo Sugiarto, MM, IPM, turut memberikan sambutan Ir. Nico Demu Daud, M.Si Direktur kelembagaan dan sumber daya manusia kementerian PUPR, acara dilanjutkan dengan menghadirkan para pemateri dari Kementerian PUPR secara daring  

GORONTALO – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) Provinsi Gorontalo terus berupaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) .Upaya ini diwujudkan melalui "Pelatihan Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI" yang diselenggarakan selama dua hari, mulai Kamis hingga Jumat, 4-5 Desember 2025 . Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WITA ini bertempat di Grand Q Hotel, Kota Gorontalo. Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo, Ir. Aries Nurjadin Ardianto, MM . Dalam arahannya, Aries menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana penyelenggaraan sistem informasi menjadi salah satu kewenangan pemerintah daerah.  Pelatihan ini tidak hanya bersifat seremonial, namun menekankan pada praktik teknis. Para peserta diwajibkan membawa laptop serta dokumen pendukung riil, seperti Data Kegiatan/Pelatihan, Peraturan Daerah (PERDA) Jasa Konstruksi, SK SIPJAKI, hingga Data Paket Pekerjaan . Hal ini bertujuan agar proses input dan verifikasi data selama pelatihan dapat langsung diterapkan pada kasus nyata di lapangan. Kegiatan ini melibatkan partisipasi aktif dari administrator Dinas PUPR Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Peserta yang hadir terdiri dari perwakilan Dinas PUPR-PKP Provinsi, Dinas PUPR Kota Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Pohuwato, dengan masing-masing daerah mengirimkan dua orang delegasi . Dengan menghadirkan pemateri dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar, diharapkan pelatihan ini dapat menyamakan persepsi dan standar operasional prosedur bagi seluruh administrator SIPJAKI di wilayah Provinsi Gorontalo.

Dalam upaya meningkatkan kemampuan pelaku usaha jasa konstruksi dalam memanfaatkan teknologi digital, Dinas PUPR Pprovinsi Gorontalo menyelenggarakan Pelatihan Sistem Informasi Pengadaan Jasa Konstruksi Indonesia (SIPJAKI) yang berlangsung pada 4 s/d 5 Desember di Hotel Grand Q Kota Gorontalo Kegiatan pelatihan ini diikuti oleh sebanyak [jumlah peserta] peserta yang terdiri dari perusahaan jasa konstruksi, konsultan perencanaan, kontraktor, serta perwakilan instansi terkait. Peserta mendapatkan materi mengenai proses registrasi, verifikasi badan usaha, pengunggahan dokumen, hingga pemanfaatan fitur-fitur SIPJAKI untuk menunjang kegiatan pengadaan. Ketua penyelenggara, [Nama Narasumber], menyampaikan bahwa pelatihan ini penting untuk memastikan seluruh penyedia jasa dapat memanfaatkan SIPJAKI secara optimal.“SIPJAKI hadir untuk meningkatkan transparansi dan akurasi data penyedia jasa konstruksi. Dengan pelatihan ini kami berharap pelaku usaha dapat memahami alur dan tata cara pengoperasiannya dengan benar,” ujarnya. Selama pelatihan, peserta juga mendapatkan sesi praktik langsung yang dipandu oleh instruktur bersertifikat. Peserta diajak untuk melakukan simulasi mulai dari pembuatan akun hingga penyelesaian proses verifikasi. Salah satu peserta, moh ridho, mengungkapkan bahwa pelatihan ini sangat membantu.“Selama ini kami sering mengalami kendala teknis saat mengunggah dokumen. Dengan bimbingan langsung seperti ini, pekerjaan kami jadi lebih mudah dan terarah,” tuturnya. Dengan terselenggaranya pelatihan SIPJAKI ini, penyelenggara berharap seluruh pelaku jasa konstruksi dapat memenuhi persyaratan administrasi secara lebih cepat, tepat, dan sesuai ketentuan. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mendorong digitalisasi sistem pengadaan konstruksi di Indonesia.

Kepala dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo Bapak Ir. Aries N. Ardianto MM pada hari Kamis tanggal 4 November 2025 Membuka kegiatan Pelatihan untuk peningkatan kapasitas  administrator SIPJAKI T.A 2025 yang di selenggarakan oleh bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo Kegiatan ini di laksanakan selama 2 hari bertempat di hotel Grand Q Kota Gorontalo.   Kegiatan ini di ikuti oleh Bidang Jasa Konstruksi dari 6 Kabupaten/Kota seprovinsi Gorontalo dengan Pemateri berasal dari Direktorat Jendral Bina Konstruksi, Kementrian PU dan Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar. Materi yang disampaikan pada pelatihan ini berupa Arah Kebijakan dan Pembinaan Jasa Konstruksi, Optimalisasi Pengawasan Jasa Konstruksi sesuai Permen PU no 3, Kebijakan SIPJAKI dan Dukungan pembinaan Jasa Konstruksi, dilanjutkan dengan praktek pengisian SIPJAKI.    Dengan dilaksanakan kegiatan diharapkan meningkatkan kapasitas dan menyamakan persepsi para administrator SIPJAKI dalam Mengelola dan Mengoperasikan sistem informasi Jasa Konstruksi Sehinggadapat menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan Jasa Konstruksi secara efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melalui Dinas PUPR Bone Bolango mengikuti kegiatan Pelatihan Operator SIPJAKI untuk meningkatkan kapasitas administrator SIPJAKI yang diselenggarakan oleh Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo Bidang Cipta Karya di Grand-Q Hotel selama dua hari, 04-05 Desember 2025. Tiap Kabupaten/Kota mengutus dua orang peserta.

Penulis: Yulia Kartika D   Palangka Raya, 18–19 November 2025 — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) SIPJAKI selama dua hari, yakni pada Selasa dan Rabu, 18–19 November 2025, bertempat di Kota Palangka Raya.   Kegiatan ini diikuti oleh admin SIPJAKI dari OPD kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah, yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan data pembinaan jasa konstruksi daerah. Tujuan utama BIMTEK adalah untuk meningkatkan kapasitas teknis dan pemahaman peserta dalam menggunakan aplikasi SIPJAKI (https://sipjaki.pu.go.id) secara optimal. Materi yang disampaikan mencakup pengisian delapan fitur utama SIPJAKI, yaitu: 1. Berita kegiatan OPD, 2. Peraturan daerah terkait jasa konstruksi, 3. Data pelatihan tenaga kerja konstruksi, 4. Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK), 5. Laporan kecelakaan konstruksi, 6. Profil kelembagaan OPD, 7. Indikator Kinerja Kunci (IKK): Data Paket Pekerjaan & Potensi Pasar, 8. Pengawasan: Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan. Dalam sambutannya, perwakilan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan bahwa pengisian data SIPJAKI secara akurat dan konsisten merupakan bagian dari evaluasi kinerja OPD, sekaligus mendukung integrasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi nasional. Metode pelaksanaan BIMTEK dirancang interaktif, meliputi sesi praktik langsung, diskusi teknis, dan simulasi pengisian data. Peserta juga menerima template pengisian dan panduan teknis sebagai bekal pelaporan berkala ke dalam sistem SIPJAKI. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat peran kelembagaan OPD dalam pembinaan jasa konstruksi, serta mendorong peningkatan kualitas data dan layanan publik di sektor konstruksi daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banggai melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banggai dalam rangka penguatan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang sedang melaksanakan proyek konstruksi di wilayah Kabupaten Banggai. Kegiatan koordinasi ini dilaksanakan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banggai dan membahas aspek kepatuhan BUJK terhadap kewajiban kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Banggai untuk memastikan seluruh kegiatan konstruksi berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait perlindungan bagi tenaga kerja. Dalam pertemuan tersebut, dibahas juga mekanisme verifikasi dan pemantauan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bagian dari proses administrasi proyek. Selain itu, dibicarakan upaya peningkatan koordinasi antar-instansi guna memastikan setiap BUJK telah terdaftar dan aktif dalam program jaminan sosial sebelum maupun selama pelaksanaan proyek. Melalui koordinasi ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan semakin kuat, serta memberikan dampak positif terhadap perlindungan tenaga kerja konstruksi di Kabupaten Banggai.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan,kegiatan Uji Sertifikasi Supervisor K3 Konstruksi diikuti sebanyak 20 peserta mengikuti proses sertifikasi yang telah memenuhi standar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui LSP KKM (Lembaga Sertifikasi Profesi Kompetensi Konstruksi Mandiri) Group P3SM Selasa 2/12/2025. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kapuas Hulu Ir. Marthen ST., MT., IPM, mengatakan pelaksanaan sertifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi di Kabupaten Kapuas Hulu, sekaligus memberikan pengakuan resmi terhadap kemampuan para peserta melalui sertifikasi profesi. Tahun ini, mekanisme asesmen telah disederhanakan menjadi penilaian berbasis portofolio dan wawancara langsung, sehingga peserta dapat lebih fokus menampilkan pengalaman dan bukti kompetensi yang relevan ujarnya. Dukatakannya,kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PUPR dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia di daerah. Ia menyampaikan bahwa peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal sangat penting untuk menciptakan standar pekerjaan konstruksi yang aman, profesional, dan sesuai regulasi berlaku. “Kami di PUPR Kapuas Hulu lanjutnya, berkomitmen kuat untuk terus mendukung pengembangan SDM, khususnya bagi para generasi muda dan alumni PDD Polnep Kapuas Hulu Program Studi Teknik Sipil. Dengan adanya sertifikasi ini, kami berharap mereka dapat siap bekerja dan mampu berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur daerah dengan kompetensi yang terukur dan diakui secara nasional,” ujarnya. Sementara itu, perwakilan dari P3SM yang sekaligus bertindak sebagai asesor dalam kegiatan ini, Reza Farhandasi yang juga merupakan Plh PDD Politeknik Negeri Pontianak Kabupaten Kapuas Hulu, menyampaikan apresiasi terhadap terselenggaranya kegiatan sertifikasi ini. Ia menekankan bahwa sinergi antara PUPR, P3SM, dan PDD Polnep Kapuas Hulu merupakan langkah penting dalam mendorong lahirnya tenaga ahli konstruksi yang kompeten. “Pelaksanaan sertifikasi hari ini menunjukkan bahwa Kapuas Hulu semakin serius dalam meningkatkan mutu tenaga kerjanya. Kami dari P3SM menyambut baik kerja sama ini dan akan terus mendukung proses peningkatan kompetensi, khususnya bagi mahasiswa dan alumni PDD Polnep Kapuas Hulu. Sertifikasi ini bukan hanya sekadar kewajiban regulasi, tetapi menjadi bentuk pengakuan profesional terhadap kemampuan para peserta,” jelasnya. Dengan terlaksananya uji sertifikasi Supervisor K3 Konstruksi ini, diharapkan semakin banyak tenaga kerja konstruksi di Kabupaten Kapuas Hulu yang mempunyai legalitas kompetensi resmi dari BNSP. Hal ini sekaligus memperkuat upaya peningkatan kualitas keselamatan dan profesionalitas dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi di daerah. Kegiatan ini juga ditegaskan sebagai salah satu contoh nyata kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga sertifikasi profesi, dan institusi pendidikan dalam mempersiapkan SDM konstruksi yang unggul dan siap bersaing di dunia kerja.

Pelatihan dan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Operator Alat Berat selama 3 hari mulai tanggal 19 Agustus 2025 sampai 21 Agustus 2025 bertempat di Hadide Cafe & Resto Kab. Sidenreng Rappang