PENINGKATAN / REKONSTRUKSI JALAN HOTMIX RUAS DALAM KOTA TANRUTEDONG

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara bekerja sama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar telah menyelenggarakan kegiatan Pembinaan/Pembekalan dan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Jenjang 7 pada jabatan kerja Ahli Muda Manajemen Proyek pada Rabu, 29 Oktober 2025, bertempat di Luwansa Hotel and Convention Center, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme tenaga kerja konstruksi di Provinsi Sulawesi Utara, sekaligus mendukung implementasi standar kompetensi nasional di bidang manajemen proyek. Acara ini diikuti oleh 45 peserta yang berasal dari berbagai instansi pemerintah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota, konsultan, kontraktor, serta beberapa instansi vertikal di Provinsi Sulawesi Utara yang telah memiliki pengalaman dalam pengelolaan proyek konstruksi. Para peserta mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pembinaan intensif yang mencakup penguatan pemahaman regulasi jasa konstruksi, pentingnya sertifikasi, metode perencanaan dan pengendalian proyek, serta dasar-dasar sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK). Dalam kegiatan uji sertifikasi, proses asesmen dilakukan secara ketat dan profesional oleh 10 asesor berpengalaman dari LSP Gataki. Para asesor menilai kompetensi peserta melalui serangkaian tahapan, mulai dari uji portofolio, verifikasi pengalaman kerja, hingga wawancara untuk mengukur kemampuan peserta dalam menyusun dokumen manajemen proyek sesuai standar nasional. Pendekatan asesmen berbasis kompetensi ini diharapkan memastikan bahwa peserta yang dinyatakan kompeten benar-benar memiliki penguasaan teknis yang dibutuhkan di lapangan dalam mengelola/me-manajemen proyek. Kepala Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Utara Ir. Deicy Paath, ST, M.Si. dalam sambutannya menyampaikan bahwa sertifikasi bukan hanya menjadi tuntutan regulasi, tetapi juga menjadi kebutuhan mendasar dalam menjamin kualitas pembangunan infrastruktur daerah. Ia menekankan bahwa kompetensi SDM konstruksi merupakan faktor utama dalam keberhasilan pelaksanaan proyek, baik dari segi mutu, efisiensi waktu, maupun akuntabilitas penggunaan anggaran. Kolaborasi antara pemerintah provinsi, Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI, dan LSP Gataki dinilai sebagai langkah konkret dalam membangun ekosistem konstruksi yang lebih profesional dan berdaya saing. Kepala Dinas mengapresiasi atas kerjasama yang terjalin sehingga kegiatan ini tidak dipungut biaya sama sekali, karena kegiatan dialokasi dalam sharing pembiayaan oleh DIPA UPTD Balai Bina Teknik dan Bina Konstruksi Dinas PUPRD Provinsi Sulawesi Utara dan Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar TA 2025. Perwakilan Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI turut menambahkan bahwa pembinaan dan sertifikasi ini menjadi bagian dari mandat nasional dalam mendorong percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus diperluas cakupannya sehingga semakin banyak tenaga profesional di Sulawesi Utara yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidangnya. Kegiatan yang berlangsung selama satu hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat respons positif dari para peserta. Selain meningkatkan kompetensi teknis, kegiatan ini juga menjadi ruang komunikasi dan berbagi pengalaman antarpraktisi konstruksi. Dengan terselenggaranya pembinaan dan uji sertifikasi ini, diharapkan SDM konstruksi di Sulawesi Utara semakin siap menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur yang kian kompleks dan menuntut profesionalitas tinggi.

Mentari pagi memancar terangBurung berkicau diatas sampanYang lama pergi dengan kinerja gemilangYang baru datang membawa harapanBunga melati harum mewangiTumbuh mekar hamparan membiruTerimakasih atas pengabdian selama iniSelamat bertugas pemimpin yang baruPantai rupat pasirnye putihOmbaknye halus saling bekejaranYang lama pamit dengan hati bersihYang baru hadir kita sambut dengan harapan  

Dalam rangka memperingati Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-80, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banggai menyelenggarakan kegiatan kerja bakti membersihkan Daerah Aliran Sungai (DAS) Simpong. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 2 Desember 2025, dan melibatkan seluruh pegawai Dinas PUPR, perangkat Kelurahan Simpong, serta masyarakat sekitar. Sejak pagi hari, para peserta kerja bakti sudah berkumpul di titik lokasi untuk memulai pembersihan. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengangkatan sampah, penataan semak, pembersihan saluran air. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan fungsi aliran sungai, dan meminimalisasi risiko banjir saat curah hujan tinggi. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banggai dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa Hari Bakti PU tahun ini menjadi momentum penting untuk menguatkan komitmen dalam menjaga infrastruktur dan lingkungan. “Kerja bakti ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap kelestarian sungai dan keselamatan masyarakat. Sungai yang bersih bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat,” ujarnya. Masyarakat Kelurahan Simpong memberikan respons positif dan turut aktif bergotong-royong sepanjang kegiatan berlangsung. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga lingkungan sungai. Kegiatan kerja bakti ini menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Bakti PU ke-80 yang mengangkat semangat pelayanan, pengabdian, dan kedisiplinan dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan terlaksananya kegiatan ini, Dinas PUPR Kabupaten Banggai berharap upaya menjaga lingkungan, terutama di sekitar sungai, dapat terus berkelanjutan dan menjadi budaya bersama seluruh masyarakat.

Samarinda - Pada Hari Rabu s/d Kamis Tanggal 26 November s/d 27 November 2025 di Hotel HARRIS Samarinda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda melalui Bidang Bina Konstruksi secara rutin menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis untuk Jabatan Kerja Tukang Bangunan Gedung Jenjang 1 dan 2 yang di ikuti sebanyak 33 Peserta.Kegiatan ini dibuka Oleh Ibu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda, Desy Damayanti, ST, MT dan dihadiri oleh beberapa undangan seperti Kepala Bapperida Kota Samarinda, kelurahan Sidodamai, Kepela Dinas PUPRA & PERA Prov. Kalimantan Timur dan Inspektorat Daerah Kota Samarinda.Kegiatan yang diselenggarakan ini ditutup dengan sesi krusial yaitu :1. Kunjungan (On Site) ke Kegiatan Rehab Berat Masjid Besar Ash-Shabirin Kelurahan Sungai Keledang dimana meninjau langsung implementasi proyek konstruksi Pro-Bebaya di lapangan2. Praktek Lapangan dengan menerapkan teori yang sudah diperoleh dan dipelajari termasuk identifikasi masalah dan standar kualitas3. Assesment Uji KompetensiDalam pelaksanaannya sektor konstruksi memegang peran yang sangat viral, hal ini dibuktikan dengan data RPJMD kota Samarinda 20% nya berasal dari sektor konstruksi. Seiring dengan tuntutan kualitas dan keselamatan kerja yang semakin tinggi maka peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi menjadi hal yang mutlak  diman hal ini sejalan dengan UU No.2 Thn.2017 ttg jasa konstruksi yang menyatakan bahwa setia tenaga kerja konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja yang dibuktikan melalui proses pelatihan dan uji kompetensi.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bombana menggelar Pelatihan Uji Sertifikasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Jabatan Kerja Jenjang 7 dan 8 yang diikuti delapan peserta. Kegiatan berlangsung selama tiga hari, mulai 28 hingga 30 November 2025, dan menempatkan peningkatan kapasitas aparatur sebagai fokus utama pada penyelenggaraan pembangunan daerah. Bertempat di Aula Hotel Duana Bombana. Pelatihan ini terlaksana melalui kerja sama Dinas PUPR Bombana dengan Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara. Materi pelatihan difokuskan pada peningkatan pemahaman teknis peserta terhadap standar bangunan gedung, proses persetujuan, serta penerapan regulasi terbaru agar kinerja pelayanan publik semakin berkualitas.