Forum Jasa Konstruksi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Sukses Menjadi Wadah Diskusi Lintas Sektor

Maros, 4 Oktober 2025 – Pemerintah Kabupaten Maros melalui Dinas PUTRPKPP bekerja sama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar menggelar kegiatan Pembekalan dan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK). Acara berlangsung selama dua hari, 4–5 Oktober 2025, di Aula Baruga dan lapangan Pallantikan Kantor Bupati Maros. Sebanyak 150 tenaga kerja konstruksi mengikuti kegiatan ini dengan rincian: • 50 orang untuk jabatan kerja Aplikator Baja Ringan • 25 orang untuk jabatan kerja Pelaksana Pekerjaan Gedung • 75 orang untuk jabatan kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Acara pembukaan dihadiri oleh Kepala Dinas PUTRPKPP Kabupaten Maros, Ir. H. M. Alfian Amri, M.Si., CCMS, CGCAE yang didampingi Kabid Bina Konstruksi Hj. Wahidah Arsyad, S.T., M.T sebagai pelaksana langsung kegitan, serta perwakilan dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar, Afandi Andi Basri, S.T., M.T dan Ahmad Nithasi Damopoli, S.T., M.Eng. Hadir pula Wakil Bupati Maros, A. Muetazim Mansyur, S.T., M.Si, yang secara resmi membuka kegiatan. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Maros menekankan pentingnya sertifikasi tenaga kerja konstruksi sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pembangunan. “Dengan adanya sertifikasi ini, tenaga kerja kita akan lebih siap dan profesional dalam mendukung pembangunan daerah. Sertifikasi bukan hanya formalitas, tetapi jaminan mutu bagi tenaga kerja konstruksi, dan Pemerintah Daerah sangat mendukung dengan berupaya mengalokasi anggaran ditahun berikutnya”, ujar A. Muetazim Mansyur. Sementara itu, Kepala Dinas PUTRPKPP Kabupaten Maros, Ir. H. M. Alfian Amri, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam menyiapkan tenaga kerja konstruksi yang kompeten. “Kami ingin memastikan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi di Maros memiliki keahlian yang diakui secara resmi. Hal ini akan berdampak langsung pada kualitas pembangunan infrastruktur di daerah,” jelasnya. Tujuan kegiatan ini diharapkan dapat: • Meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi di Kabupaten Maros • Memberikan sertifikasi resmi sesuai jabatan kerja • Mendukung pembangunan infrastruktur daerah dengan tenaga kerja yang tersertifikasi

Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kompetensi pelaku usaha di bidang konstruksi bangunan. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Bidang Jasa Konstruksi, Pemkab Pangkep kembali melaksanakan pembekalan dan uji sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi para tenaga konstruksi. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari rekanan, kontraktor, maupun konsultan konstruksi. Pembekalan dan uji sertifikasi tenaga konstruksi ini dibuka secara resmi oleh Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau, di Aula Mattampa Inn, Senin (20/10/2025). Bupati Yusran mengapresiasi semangat peserta dan menegaskan pentingnya tenaga konstruksi bersertifikat demi peningkatan kualitas pembangunan di daerah dan juga keselamatan kerja. Bupati juga berharap, para peserta yang mengikuti kegiatan ini dapat menjadi contoh dalam penerapan keselamatan kerja di setiap proyek pembangunan di Pangkep. “Kita ingin seluruh kegiatan konstruksi di Pangkep berjalan aman, tertib, dan profesional. Dengan tenaga kerja yang tersertifikasi, ke depan tidak hanya kualitas pekerjaan meningkat, tapi juga keselamatan kerja lebih terjamin,” ujarnya. Kepala Dinas PUTR Kabupaten Pangkep, Andi Irwan, menjelaskan bahwa pembekalan dan uji sertifikasi ini merupakan kegiatan rutin yang kini telah memasuki angkatan ketiga, dengan total peserta yang telah berpartisipasi mencapai 600 orang. “Mudah-mudahan dengan pelatihan ini, rekanan, kontraktor maupun konsultan yang ingin melaksanakan kegiatan konstruksi bisa memahami pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja di bidang konstruksi,” ujar Andi Irwan. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemateri berasal dari Balai Jasa Konstruksi, sementara penguji berasal dari Lembaga Sertifikasi Pemerintah (LSP). Setelah sesi pembekalan, peserta mengikuti uji kompetensi, dan bagi yang dinyatakan lulus akan memperoleh sertifikat kompetensi resmi dari pemerintah.   sumber https://upeks.co.id/2025/10/dukung-pembangunan-aman-dan-berkualitas-pangkep-gelar-sertifikasi-k3-konstruksi/

Pembangunan infrastruktur bukan hanya soal membangun fisik jalan, jembatan, atau gedung, tetapi juga membangun manusia dan sistem yang profesional, transparan, dan berintegritas. Untuk itulah  Forum Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, menjadi sangat penting sebagai media komunikasi, evaluasi, dan perumusan langkah strategis demi mewujudkan pembangunan infrastruktur Jawa Barat yang kompetitif, berdaya saing, dan berkelanjutan.     “Forum Jasa Konstruksi ini merupakan wadah strategis untuk mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor konstruksi  guna berdiskusi, berkolaborasi, dan mencari solusi bersama terhadap berbagai tantangan di bidang jasa konstruksi,” Ungkap Kepala Dinas  Bina Marga dan Penataan Ruang  Provinsi Jawa Barat, Agung Wahyudi, dalam sambutan pembukaan Forum Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025,  yang dibacakan oleh Kepala Bidang Jasa Kontruksi, Suparyo, Kamis (30/10/2025) di RR Kantor Dispusipda Provinsi Jawa Barat.     Tema yang diangkat pada tahun ini, yaitu “Penguatan Profesionalitas Badan Usaha Jasa Konstruksi dan Tenaga Kerja Konstruksi Jawa Barat Menuju Pembangunan Infrastruktur yang Kompetitif dan Berkelanjutan,” sangat relevan dengan dinamika pembangunan saat ini. “Profesionalitas menjadi kunci utama agar sektor konstruksi Jawa Barat tidak hanya mampu berdaya saing secara nasional, tetapi juga siap menghadapi tantangan global dengan mengedepankan kualitas, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan.” Tambah Kadis.     Kegiatan Forum Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Jawa Barat ini mengundang masyarakat jasa konstruksi yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,  Asosiasi Profesi; Asosiasi Badan Usaha,  Perguruan Tinggi dan Badan Usaha Jasa Konstruksi yang berkontrak pada APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.     Sebagai nara  sumber  Forum Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, yaitu , yaitu 1.  Direktorat Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum, Nurasih Asriningtyas, 2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian Pekerjaan Umum, 3.  Agus Gendroyono, 4.Bappeda Jabar Gunawan, 5. Wakil Ketua Umum VII BPD GAPENSI Jawa Barat Roosa Sjarifoeddin, 5. Ketua DPD PERKINDO Jawa Barat Ara Budidarma Rachmat, 6.  HPJI, Sutjipto, 7. Bank BJB , Grace Sinta Indriyanti, 8. Kaprodi Sarjana Terapan Teknik Perawatan dan Perbaikan Gedung Jurusan Teknik Sipil, Polban,  Ridho Septian, 9. BJK  Wilayah III Jakarta,  Jasana Kaban, 10. Disnaker Jabar. Dian Hendriana, 11.  PT Adhi Karya, Wahyuni Sutantri dan 12. PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, Aulia Fikri           

“UJI SERTIFIKASI INI MEMILIK ARTI STRATEGIS DAN URGENSI YANG SANGAT TINGGI”     Sebanyak 36 peserta  Uji Sertifikasi Kompetensi Kerja - Jenjang 7 Reguler dengan Skema Sertifikasi Manajer Pengelolaan Bangunan Gedung dan Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Afiliasi Tenaga  (LSP AsTI) dengan Dinas Binamarga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jawa Barat, dan dibukan oleh Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas BMPR, Suparyo,  Sabtu (8/11/2025) di RR Bimautama Dinas BMPR Jalan Asia Afrika No,79 Bandung.      Sesuai amanta UU No.2 Tahun 2027 tentang Jasa Konstruksi, ditegaskan bahwa setiap tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi wajib memiliki sertifikat Kompetensi kerja (SKK). Kegiatan Uji sertifikasi ini memilik arti strategis dan urgensi yang sangat tinggi, khususnya dalam menjawab tantangan dunia kerja konstruksi yang semakin kompetitif dan berorientasi pada kualitas.     SKK bukan sekadar selembar dokumen , tetapi ini Adalah bukti formal atas kemampuan dan keahlian yang diakui oleh negara dan dunia usaha.  

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banggai menyelenggarakan kegiatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi untuk Kualifikasi Jabatan Operator serta Teknisi/Analis Jenjang 1 dan Jenjang 5 pada tanggal 25–26 Oktober 2025. Kegiatan ini berlangsung di aula kantor Dinas PUPR Kabupaten Banggai dan diikuti oleh puluhan tenaga kerja konstruksi dari berbagai bidang keterampilan. Pelaksanaan sertifikasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan daya saing tenaga kerja konstruksi di Kabupaten Banggai. Dengan adanya sertifikasi, para pekerja diharapkan memiliki pengakuan resmi atas kompetensinya, sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banggai yang diwakili Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi, dalam sambutannya, menyampaikan bahwa sertifikasi tenaga kerja merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap pekerja konstruksi memiliki kemampuan yang terukur dan tersertifikasi. “Kami ingin tenaga kerja konstruksi di Banggai tidak hanya memiliki keterampilan praktis, tetapi juga sertifikat kompetensi yang diakui secara nasional. Ini penting untuk mendukung kualitas pembangunan infrastruktur di daerah,” ujarnya. Sertifikasi dilakukan melalui proses uji kompetensi, yang meliputi penilaian teori dan praktik lapangan oleh asesor dari lembaga sertifikasi profesi Gatensi Karya Konstruksi. Peserta yang lulus akan memperoleh Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi merupakan bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan tenaga kerja di sektor konstruksi. Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi landasan untuk transformasi sertifikasi konstruksi Pemerintah Kabupaten Banggai berkomitmen untuk terus memfasilitasi kegiatan serupa agar semakin banyak tenaga kerja lokal yang tersertifikasi. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh tenaga kerja konstruksi di Kabupaten Banggai dapat bekerja dengan lebih profesional, aman, dan berkualitas, serta mampu bersaing dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Dinas PUTR telah mengadakan pelatihan dan uji kompetensi tenaga kerja konstruksi T.A 2025 pada tanggal 21 s/d 22 Oktober 2025 bertempat di Aula Dinas PUTR Kota Tanjungbalai. Kegiataan dibuka langsung oleh Bapak Walikota Tanjungbalai H. Mahyaruddin Salim B, S.E, M.AP, dan dihadiri oleh Kepala Dinas PUTR dan beberapa Kepala Dinas lainnya. Tahun 2025 ini Dinas PUTR kembali bekerjasama dengan pihak Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Astekindo dan Petakindo Konstruksi Mandiri, dimana kegiatan ini membuka pelatihan dengan 4 jabatan kerja, yaitu : 1. Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Utama (Jenjang 6) sebanyak 25 peserta  2. Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Muda (Jenjang 4) sebanyak 25 peserta 3. Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Sungai Muda (Jenjang 4) sebanyak 25 peserta 4. Operator Alat Berat (Backhoe Loader dan Tandem Roller) sebanyak 25 peserta jadi total peserta yang dibekali dan di uji kompetensikan sebanyak 100 orang  

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Ponorogo melakukan Kunjungan ke Balai Pengembangan Jasa Konstruksi dalam rangka Uji Banding untuk sampel Aspal dan mengenai ketidakpastian pengukuran.

Putussibau, 6 November 2025 — Dalam upaya mewujudkan pembangunan infrastruktur yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan, Bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kapuas Hulu kembali melakukan monitoring pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di dua proyek drainase yang berada di Kecamatan Putussibau Utara. Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 6–7 November 2025 ini menjadi bagian dari langkah strategis PUPR untuk memastikan bahwa setiap pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan mematuhi standar keselamatan kerja, melindungi tenaga kerja, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat sekitar. Adapun dua paket pekerjaan yang menjadi sasaran monitoring, meliputi: 1. Peningkatan/Normalisasi Saluran Drainase Jalan Patimura RT.01/RW.01, Kecamatan Putussibau Utara 2. Pembangunan Saluran Drainase Gang Al-Ikhlas RT.02/RW.02, Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Putussibau Utara Tim Bidang Jasa Konstruksi melakukan peninjauan langsung untuk memeriksa penerapan Alat Pelindung Diri (APD), penataan area kerja yang aman, pemasangan rambu keselamatan, serta pengelolaan material konstruksi agar tidak mengganggu lingkungan sekitar. Selain pengawasan teknis, tim juga memberikan pembinaan langsung kepada penyedia jasa dan tenaga kerja, menekankan pentingnya budaya K3 sebagai bagian dari profesionalitas dalam dunia konstruksi. Kegiatan ini juga merupakan implementasi dari Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), yang menggarisbawahi pentingnya sistem keselamatan yang terintegrasi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek. Monitoring dilaksanakan secara langsung di kedua titik proyek. Tim melakukan pemeriksaan kondisi lapangan, berdiskusi dengan pelaksana, serta memantau ketersediaan sarana dan prasarana K3. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaksana telah menjalankan prosedur keselamatan kerja dengan baik dan terus melakukan peningkatan berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, Dinas PUPR Kapuas Hulu menegaskan komitmennya untuk membangun infrastruktur yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga aman dan manusiawi. Dengan penerapan K3 yang konsisten, pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu akan semakin bermutu, berdaya saing, dan berkelanjutan untuk kemajuan daerah.

Putussibau, 6 November 2025 — Bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kapuas Hulu terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan terhadap penyedia jasa konstruksi, tim melakukan kegiatan Monitoring Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada tanggal 6–7 November 2025 di wilayah Kecamatan Putussibau Selatan. Kegiatan ini difokuskan pada dua paket pekerjaan, yaitu: 1. Peningkatan/Normalisasi Saluran Drainase Jalan Tani, Kelurahan Kedamin Hilir, Kecamatan Putussibau Selatan dan 2. Peningkatan/Normalisasi Saluran Drainase Jalan Pesantren, Kecamatan Putussibau Selatan. Tim monitoring melakukan peninjauan langsung di lapangan untuk memastikan seluruh tahapan pekerjaan konstruksi berjalan sesuai standar keselamatan dan kesehatan kerja. Pemeriksaan mencakup ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kerja, pemasangan rambu-rambu keselamatan proyek, serta penataan area kerja agar aman bagi pekerja maupun masyarakat sekitar. Selain itu, tim juga memberikan pembinaan langsung kepada pihak pelaksana dan tenaga kerja mengenai penerapan prinsip Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) berdasarkan Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021. Pendekatan ini diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif bahwa K3 bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi budaya kerja yang melindungi setiap insan konstruksi. Kepala Bidang Jasa Konstruksi menegaskan, “Penerapan K3 adalah kunci utama dalam menjaga mutu, efisiensi, dan keselamatan di lapangan. Dengan kerja yang aman, hasil pembangunan akan lebih berkualitas dan berkelanjutan.” Kegiatan monitoring diikuti dengan sesi peninjauan lokasi pekerjaan, dialog bersama pelaksana, serta pengecekan alat pelindung diri dan sarana keselamatan di area proyek. Dari hasil pemantauan, sebagian besar pekerjaan telah menunjukkan penerapan prinsip K3 yang baik dan terus ditingkatkan pada tahap berikutnya. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pelaku jasa konstruksi di Kabupaten Kapuas Hulu dapat terus meningkatkan disiplin dan komitmen terhadap penerapan K3.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banggai melaksanakan pelatihan untuk tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator jenjang 1, yang berlangsung selama dua hari tanggal 23 – 24 Oktober 2025, yaitu hari pertama untuk pembelajaran di kelas dan hari kedua untuk praktek kerja. Pelatihan ini difokuskan pada peningkatan keterampilan kerja para tukang, khususnya tukang kayu konstruksi, tukang pasang rangka baja ringan, dan tukang pasang bata dan plesteran. Kegiatan ini dibuka oleh Bupati Banggai, Dalam sambutannya, menekankan pentingnya penerapan prinsip Health, Safety, and Environment (HSE) dalam setiap pekerjaan konstruksi. “Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dinas PUPR selaku penyelenggara kegiatan ini. Saya berharap pelatihan seperti ini tidak hanya dilaksanakan sekali, tetapi menjadi agenda rutin setiap awal tahun sebelum kegiatan konstruksi pemerintah daerah dimulai,” ujar Bupati Amirudin. Pada hari pertama, peserta mengikuti sesi pembelajaran di dalam kelas yang dipandu oleh para instruktur berpengalaman. Kegiatan pelatihan ini menghadirkan instruktur dari kalangan akademisi Universitas Tompotika Luwuk, yakni I Putu Suatana, ST., MT, Ar. Syaiful Bahri Syam, ST., MT., IAI, dan Dinar Mardiana, ST., MT. Materi yang disampaikan meliputi teori dasar konstruksi, K3 Konstruksi, Peserta juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan bertanya mengenai berbagai tantangan yang dihadapi dalam pekerjaan sehari-hari. Hari kedua kegiatan dilanjutkan dengan sesi praktek di lapangan. Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok dan melakukan praktik langsung berdasarkan teori yang telah dipelajari. Kegiatan praktek ini bertujuan untuk memastikan bahwa peserta dapat mengaplikasikan pengetahuan yang didapatkan dengan baik. Instruktur memberikan bimbingan langsung dan umpan balik untuk meningkatkan keterampilan peserta. Dengan pelatihan ini, Dinas PUPR berharap peserta dapat meningkatkan peluang kerja dan kontribusi mereka dalam industri konstruksi. Diharapkan, para peserta tidak hanya memperoleh sertifikat pelatihan, tetapi juga kepercayaan diri dan keterampilan yang dapat diterapkan di lapangan. Pelatihan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang berkualitas serta menciptakan tenaga kerja yang terampil dan profesional di bidang konstruksi. Dinas PUPR Kabupaten Banggai berkomitmen untuk terus mengadakan pelatihan serupa di masa mendatang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor ini.

Telah dilaksanakan Pembinaan Jasa Konstruksi pada Rabu. 5 November 2025 di Hotel Harper Yogyakarta yang bertema Peningkatan Kepatuhan Pemenuhan Tenaga Tetap PJTBU/PJSKBU melalui Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 dan E-Purchasing-Katalog V.6 pukul 08.00 - 12.00 WIB yang diikuti oleh 50 peserta dari keanggotaan Asosiasi GAPENSI KOTA Yogyakarta pada kesempatan ini 3 Narasumber yaitu Fitri Hadiprabowo, S.T Yudha Krisnawan S.T dan dari BPBJ Kota Baskoro Ariwibowo, S.T. dan dari Dewan Komisi C yaitu Eko Djoko Widiyatno SH MH. Industri konstruksi memiliki peran yang sangat vital dalam pembangunan infrastruktur dan perekonomian suatu daerah. Dalam upaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan jasa konstruksi, regulasi yang jelas dan tegas sangat dibutuhkan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 menjadi salah satu dasar hukum yang mengatur tata kelola pengadaan jasa konstruksi, termasuk pemenuhan tenaga tetap sebagai PJTBU (Pengelola Jasa Tenaga Kerja Bangunan Umum) dan PJSKBU (Pengelola Jasa Tenaga Kerja Spesialis Konstruksi Bangunan Umum). Pemenuhan tenaga tetap yang berkompeten di bidang konstruksi tidak hanya mendukung kelancaran proyek, tetapi juga menjamin kualitas dan keberlanjutan pembangunan. Namun, meskipun peraturan ini telah ditetapkan, masih ada beberapa tantangan dalam implementasinya, terutama terkait dengan kurangnya pemahaman pelaku usaha dan penyedia jasa mengenai pentingnya pemenuhan tenaga tetap sebagai bagian dari persyaratan perizinan. Dalam konteks ini, penting untuk melakukan pembinaan yang terarah guna meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Sosialisasi yang baik mengenai peraturan tersebut diharapkan dapat memperkuat komitmen penyedia jasa konstruksi dalam memastikan bahwa tenaga tetap yang terlibat dalam proyek konstruksi telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan. Selain itu, seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan sistem yang lebih efisien, sistem E-Purchasing versi terbaru diharapkan dapat menjawab tantangan tersebut dengan menghadirkan fitur-fitur baru yang lebih canggih dan ramah pengguna. Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan penggunaan E-Purchasing V. 6 kepada para pelaku industri konstruksi, termasuk penyedia jasa dan pengguna, sehingga mereka dapat memanfaatkan teknologi ini dengan maksimal. Dengan begitu, diharapkan dapat tercipta sistem pengadaan yang lebih transparan, efisien, dan terkontrol, yang pada gilirannya mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan daya saing sektor konstruksi di Indonesia. Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 Oleh karena itu, kegiatan pembinaan yang mengintegrasikan sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 dan panduan pemanfaatan E-Purchasing-Katalog V.6 menjadi sangat penting untuk dilakukan. Dengan upaya pembinaan yang intensif dan pemahaman yang mendalam, diharapkan pelaku usaha jasa konstruksi dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang ada dan menjalankan proses pengadaan serta pengelolaan tenaga kerja konstruksi dengan lebih baik. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong terciptanya pengadaan jasa konstruksi yang lebih profesional, efisien, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Kegiatan pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan penyedia jasa konstruksi terhadap Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025, khususnya terkait dengan pemenuhan tenaga tetap sebagai PJTBU dan PJSKBU. Sosialisasi ini akan membantu para pelaku usaha konstruksi untuk memahami pentingnya keberadaan tenaga kerja tetap yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan, guna mendukung kualitas dan keberlanjutan proyek konstruksi. Melalui pembinaan yang intensif, diharapkan pelaku usaha dapat menjalankan kewajiban hukum yang ada dengan lebih baik, sehingga tercipta lingkungan pengadaan jasa konstruksi yang lebih profesional dan akuntabel. Pemenuhan Tenaga Tetap Sebagai PJTBU/PJSKBU Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan dan mensosialisasikan sistem E-Purchasing versi 6 kepada pelaku jasa konstruksi. Melalui sosialisasi ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penggunaan sistem E-Purchasing dalam proses pengadaan barang dan jasa di sektor konstruksi, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan. Dengan kegiatan ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat memaksimalkan penggunaan E-Purchasing sebagai alat bantu yang mendukung kelancaran dan kesuksesan proyek konstruksi. Sosialisasi E-Purchasing V. 6 Pekerjaan Konstruksi Sambutan, Arahan, dan Jaring Aspirasi Anggota DPRD Kota Yogyakarta  

Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan Forum Pembina Jasa Konstruksi Provinsi Sulawesi Tengah yang diikuti oleh perwakilan berbagai kabupaten/kota, termasuk Bidang Jasa Konstruksi Kabupaten Donggala. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi, serta peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah. kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 4-5 November 2025 di hotel Best Wester Plus Coco Palu. Forum ini membahas tantangan dan kebutuhan dunia konstruksi saat ini, mulai dari sertifikasi tenaga kerja, penjaminan badan usaha, hingga perlindungan keselamatan kerja. Kehadiran para pihak dianggap penting untuk membangun kegiatan konstruksi yang lebih berkualitas, aman, dan berdaya saing. Perwakilan Bidang Jasa Konstruksi Kabupaten Donggala menyampaikan bahwa keikutsertaan pihaknya dalam forum ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas lembaga. Dengan adanya forum ini, diharapkan terbentuk sinergi yang lebih kuat untuk meningkatkan profesionalisme, kualitas, dan keselamatan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Donggala.