KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH MERAIH JUARA UMUM PADA AJANG LOMBA TUKANG KOSTRUKSI TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025

Dalam upaya menjamin mutu hasil pekerjaan konstruksi bidang sumber daya air, Tim Seksi Pengujian Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan kegiatan Pengujian Trial Beton Lapangan Fc’10 MPa pada tanggal 22–23 Oktober 2025. Kegiatan ini dilaksanakan pada pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Desa Rantau Kalis, Kecamatan Kalis, sebagai langkah awal untuk memastikan mutu beton sesuai spesifikasi teknis dan standar pelaksanaan yang berlaku. Pelaksanaan pengujian dilakukan langsung di lokasi proyek, menggunakan material yang tersedia di lapangan. Sebanyak 3 sampel beton dibuat untuk mutu Fc’10 Mpa, mengacu pada Desain Mix Formula (DMF) yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil Slump Test menunjukkan nilai 14 cm, yang menandakan kondisi beton masih berada dalam batas toleransi standar untuk mutu Fc’10. Setelah 24 jam, sampel beton dilepaskan dari cetakan dan dilakukan perendaman (curing) selama masa perawatan. Selanjutnya, pengujian kuat tekan beton akan dilakukan setelah mencapai umur 7 hari untuk mengetahui kekuatan aktualnya. Selama kegiatan pengujian berlangsung, turut hadir dan mendampingi proses tersebut antara lain konsultan perencana, pelaksana proyek,  serta pengawas dari Dinas PUPR Bidang Sumber Daya Air. Kolaborasi ini menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh tahapan uji mutu berjalan sesuai prosedur dan menghasilkan data yang akurat. Kegiatan pendampingan ini mencerminkan komitmen Dinas PUPR Kabupaten Kapuas Hulu dalam menjaga kualitas, akuntabilitas, dan profesionalitas pelaksanaan pekerjaan konstruksi, guna mendukung terwujudnya infrastruktur irigasi yang handal, berdaya guna, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan kegiatan kalibrasi atau tera ulang alat-alat laboratorium, Jumat (24/10/2025). Kegiatan ini dilakukan dengan menggandeng Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (B4T) sebagai tim kalibrasi resmi yang memiliki kompetensi dan akreditasi nasional. Kalibrasi meliputi berbagai alat uji di laboratorium, mulai dari alat pengujian beton, saringan, timbangan hingga alat laboratorium lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda, Ir.Gusti Aisamuddin,S.T., turut memberikan arahan kepada tim laboratorium agar selalu menjaga ketelitian dan konsistensi mutu hasil uji. “Kalibrasi ini sangat penting untuk memastikan alat bekerja dengan akurasi yang tinggi, sehingga hasil pengujian material konstruksi dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi standar mutu nasional,” ujar Gusti Aisamudin. Selain itu, dilakukan pula pemeriksaan kondisi alat secara menyeluruh, pendataan, serta dokumentasi hasil kalibrasi sebagai bagian dari laporan teknis dan arsip laboratorium. Kegiatan ini menjadi langkah nyata Dinas PUPR Kapuas Hulu dalam meningkatkan keandalan layanan pengujian bahan konstruksi, sekaligus mendukung penerapan sistem manajemen mutu dan keselamatan konstruksi di daerah.

Dalam rangka menjamin mutu hasil pekerjaan konstruksi di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Tim Seksi Pengujian Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan kegiatan Pendampingan Pengujian Trial Beton Lapangan FC’10 MPa pada tanggal 24–25 Oktober 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di dua lokasi pekerjaan, yaitu: Peningkatan Normalisasi Saluran Drainase Jl. Patimura RT.01/RW.01 Kecamatan Putussibau Utara Pembangunan Saluran Drainase Gg. Al-Ikhlas RT.02/RW.02 Kelurahan Hilir Kantor Kecamatan Putussibau Utara Pelaksanaan pengujian dilakukan langsung di lokasi proyek, menggunakan material yang tersedia di lapangan. Tim pengujian membuat 6 sampel beton dengan mutu FC’10, sesuai dengan Desain Mix Formula (DMF) yang telah dirancang sebelumnya. Hasil Slump Test menunjukkan nilai 12 cm dan 14 cm, yang masih berada dalam batas toleransi mutu beton FC’10. Setelah 24 jam, seluruh sampel beton dilepaskan dari cetakan untuk kemudian dilakukan proses perendaman (curing) selama masa perawatan. Tahapan berikutnya adalah pengujian kuat tekan beton yang akan dilakukan setelah umur beton mencapai 7 hari. Seluruh rangkaian kegiatan pengujian ini didampingi oleh penyedia jasa pada masing-masing pekerjaan, guna memastikan bahwa proses pelaksanaan sesuai dengan standar teknis dan pedoman mutu yang berlaku. Kegiatan pendampingan ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa setiap pekerjaan konstruksi di Kabupaten Kapuas Hulu memenuhi standar kualitas dan keandalan struktur, sebagai bentuk komitmen Dinas PUPR untuk menghadirkan infrastruktur yang kokoh, aman, dan berkelanjutan.  

Kegiatan Pelatihan dan Uji Sertifikasi Ahli Muda Teknik Jalan, K3 Konstruksi dan Sumber Daya Air dilaksanakan pada Tanggal 27 Oktober - 01 November 2025 dan 03 November - 08 November 2025 di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara

Bupati Bandung Dr. H. M. Dadang Supriatna, S.Ip., M.Si hadir dalam Pembukaan Forum Jasa Konstruksi Kabupaten Bandung 2025 bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Bandung. Forum ini menjadi langkah strategis dalam mendukung Asta Cita Presiden RI menuju Indonesia Emas 2045 serta Program 100 Hari Kerja saya sebagai Bupati Bandung. Pembangunan bukan sekadar membangun infrastruktur, tetapi juga membangun peradaban dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kita harus memastikan tenaga kerja di sektor ini memiliki kompetensi dan sertifikasi sesuai standar, serta mengutamakan potensi tenaga kerja lokal. "Melalui forum ini, saya berharap kita dapat memperkuat ekosistem jasa konstruksi yang lebih profesional, kompetitif, dan berkualitas demi Kabupaten Bandung yang lebih BEDAS, Maju, dan Berkelanjutan!" tukas Bupati Bandung Pada kesempatan tersebut juga dilakukan MoU dengan 10 pengembang perumahan yang bersedia menyediakan lapangan kerja bagi Tenaga kerja konstruksi yang telah disertifikasi.

DPUTR Kabupaten Bandung kembali menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sertifikasi Tenaga Terampil Jasa Kontruksi (Jaskon) Gelombang Ketiga dengan tema SDM Jasa Kontruksi Lebih Bedas Menuju Indonesia Emas. Kegiatan yang ketiga kalinya ini dilaksanakan di Aula RM Panyaungan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Kamis, 24 Juli 2025. Dipimpin langsung Sekdis DPUTR, H. Deni Gunawan, S.T., M.M., acara tersebut diikuti ratusan tenaga terampil. Turut hadir Kabid Pengembangan Jakon Kabupaten Bandung, Dr. Nur Hazanah, S.STP.,  M.Tr.Ip., M.A.B., dan Kabid Jakon BMPR Provinsi Jabar, Suparyo, S.T., M.T. Deni menyebut, kegiatan ini sesuai dengan amanat dari Bupati Bandung, H. Dadang Supriatna, di mana targetnya yakni sebanyak 2800 tenaga kerja terampil bersertifikat. "Hingga saat ini, jumlah tenaga terampil yang sudah mengikuti kegiatan ini dan bersertifikat sudah berjumlah 1000 orang," ujar Deni dalam keterangan di sela-sela kegiatan, Kamis, 24 Juli 2025. Terkait penyaluran tenaga terampil, tambahnya, Bupati Bandung sudah melakukan MoU dalam Forum Kegiatan Kontruksi beberapa waktu lalu dengan 10 perusahaan pengembang, baik pengembang perumahan dan non perumahan. "Dalam MoU tersebut, ditekankan bahwa tenaga terampil yang sudah bersertifikat ini harus disalurkan kepada perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama," sambungnya. Ia menjamin tenaga yang dididik ini bisa disalurkan dengan baik dan pekerjaan mereka profesional dengan hasil yang lebih bagus. Selain itu, lanjut Deni, Bupati Bandung juga menginginkan peningkatan dalam hal ekonomi, di mana para tenaga kerja terampil bisa lebih dihargai oleh pasar. Pada kesempatan yang sama, Kabid Jakon BMPR Provinsi Jabar, Suparyo, S.T., M.T., mengatakan bahwa kegiatan yang digelar perbedaannya terletak hanya pada jenjang saja. Untuk di Kabupaten Bandung sendiri, kata ia, jenjangnya mulai dari 1 hingga 6. Sedangkan untuk tingkat Provinsi Jawa Barat, dari jenjang 7 sampai dengan 9. "Perbedaannya hanya itu saja. Namun secara substansi, kita sama-sama memfasilitasi untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja jasa kontruksi, umumnya di Indonesia, khususnya di Jawa Barat," pungkasnya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Bandung kembali menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sertifikasi Tenaga Terampil Jasa Kontruksi (Jaskon). Kegiatan rutin yang digelar di Banjaran, Kabupaten Bandung, ini merupakan gelombang 5 dan 6 yang diikuti oleh 86 peserta. Dari target tenaga terampil 2800, sebanyak 1250 di antaranya sudah bersertifikat. Ribuan tenaga kerja terampil ini sudah melakukan kegiatan bimtek dari gelombang 1 hingga 6. Demikian disampaikan Kabid Pengembangan Jakon DPUTR Kabupaten Bandung, Dr. Nur Hazanah, S.STP., M.Tr.Ip., M.A.B., saat dikonfirmasi di sela-sela kegiatan di Banjaran, Kamis, 11 September 2025. Kegiatan yang dilaksanakan, jelasnya, merupakan gelombang 5 dan 6, di mana pesertanya berjumlah 86 orang. “Para tenaga terampil yang dilatih ini adalah untuk tiga jenjang jabatan kerja, di mana harapan dari Bapak Bupati Bandung yakni bagian dari pada komitmen beliau yakni mendorong meningkatkan SDM jasa konstruksi Bedas menuju Indonesia Emas melalui pelatihan jasa kontruksi dan sertifikasi untuk menghasilkan tenaga yang tidak hanya terampil, namun juga bersertifikat,” ungkapnya.  Selain itu, tambah Nur Hazanah, Bupati Bandung juga berkomitmen bahwa setiap desa memiliki minimal 10 orang tenaga terampil serta bersertifikat dengan target sebanyak 2800 orang yang akan dilatih dan disertifikasi. Pihaknya berharap dengan digelarnya kegiatan ini, para pekerja yang sudah dilatih tidak hanya terampil dan bersertifikat, namun yang paling utama adalah bisa bekerja dengan baik dan tentunya profesional. Menurut Nur Hazanah, lapangan kerja bagi para tenaga terampil sangat terbuka lebar karena Pemerintah Kabupaten Bandung sudah melakukan kerjasama dengan sejumlah perusahaan berdasarkan MoU yang ditandatangani langsung oleh Bupati Bandung. Selain peningkatan ekonomi, diharapkan juga kegiatan ini bisa menekan dan menurunkan angka pengangguran, khususnya di Kabupaten Bandung. “Diharapkan juga dengan dilakukan kegiatan ini, masyarakat, khususnya para tenaga terampil, untuk ke depannya bisa lebih sejahtera lagi untuk mewujudkan SDM tenaga terampil yang lebih Bedas menuju Indonesia Emas,” harapnya. Lebih jauh Nur Hazanah menyampaikan kepada masyarakat yang tidak memiliki ijazah, untuk tidak merasa khawatir. Pasalnya, Pemkab Bandung melalui DPUTR akan mengadakan pelatihan di jenjang 1 dan 2. “Bupati Bandung dan Kadis DPUTR berkomitmen, di mana para pekerja harus dilatih secara profesional sehingga hal ini bisa disesuaikan dengan ketentuan kebutuhan,” tuturnya. Masyarakat yang memiliki ijazah maupun tidak, akan dilatih dan disertifikasi menjadi tenaga terampil. “Ini merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Bandung, salah satunya dalam mensejahterakan masyarakatnya,” ungkap Nur Hazanah. Ia melanjutkan, bagi warga yang ingin mengikuti kegiatan ini, bisa langsung berkoordinasi dengan pemdes atau kecamatan setempat. “Atau bisa juga mendaftar melalui Instagram DPUTR Kabupaten Bandung tanpa dipungut biaya alias gratis,” pungkasnya

Bidang Bina Jasa Konstruksi mengadakan sosialisasi singkat untuk para pejabat pembuat komitmen (PPK) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi. Pada acara ini, tim Pengawasan yang telah disahkan dalam surat Keputusan Bupati Kutai Timur nomor 600/K.210/2025 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten Kutai Timur, menjelaskan: 1. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan pengawasan yang akan dilakukan oleh Tim. 2. Prosedur/Tindakan yang akan dilakukan PPK dalam pemeriksaan yang dilakukan Tim Pengawasan. Pengawasan tertib yang akan dilakukan Tim untuk Pertama kali yaitu Pengawasan Tertib Usaha dan Tertib Penyelenggaraan. Tim Pengawasan menyiapkan Daftar Simak untuk Pengawasan Tertib Usaha Jasa Konstruksi sesuai Peraturan Menteri PUPR No. 1 Tahun 2023 yaitu Daftar simak 1.b.1, 1.b.2, 1.c dan 1.f. Dan menyiapkan Daftar Sima 2.a. untuk Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Tim pengawasan telah menyusun daftar paket pekerjaan yang akan diperiksa dalam masa pelaksanaan minggu ke-3 bulan Oktober.  Tim pengawasan memberikan daftar simak kepada PPK yang paket pekerjaan nya masuk dalam daftar paket pekerjaan yang akan diperiksa. Beberapa PPK mengajukan pertanyaan, dan tim yang diwakili oleh Febria Nur Risdina, sbg presenter berusaha menjelaskan jawaban pertanyaan yang dilontarkan. pertanyaan terbanyak perihal biaya BPJS Ketenagakerjaan di paket pekerjaan. untuk kepuasan jawaban tersebut, bidang Bina Jasa Konstruksi menyampaikan akan ada kegiatan lanjutan berupa Sosialisasi perihal sub urusan jasa konstruksi.      

Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi "Pengelolaan Drainase Jalan"“Jalan Tak boleh tergenang air sampai 2 jam” “Air…Air …Air… Air,” merupakan penyebab pertama dan utama kerusakan jalan. “Jalanan tidak boleh tergenang air lebih dari 2 jam,” Ujar Sucipto dari Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) . untuk itulah Drainase Jalan harus baik dan bagus.Sehubungan dengan hal tersebut, Bidang Jasa Konstruksi Dinas Binamarga dan Penataan Ruang bekerjasama dengan Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) mengadakan kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Seri 28 dengan tema "Pengelolaan Drainase Jalan" , Rabu (22/10/2025) yang berlangsung secara daring dengan nara sumber Greece Maria Lawalata dari Direktorat Bina Teknik, Ditjen Bina Marga Kementerian PU dan Sucipto dari HPJI yang diikuti 500 lebih peserta masyarakat Jasa Kontruksi, LSP, Akademisi dan Perangkat Daerah.   Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima. Drainase jalan adalah prasarana yang dapat bersifat alamiataupun buatan yang berfungsi untuk memutuskan dan menyalurkan air permukaan maupun bawah tanah, bisanya menggunakan bantuan gaya gravitasi, yang terdiri atassaluran samping dan gorong-gorong ke badan air penerima atau tempat peresapan buatan (contoh: sumur resapan air hujan atau kolam drainase tampungan sementara.   Pengelolaan drainase jalan adalah suatu system yang mencakup perencanaan, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan jaringan drainase untuk mengalirkan air dari badan jalan dan sekitarnya guna mencegah genangan, banjir, serta kerusakan jalan.Pengelolaan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pemerintah daerah, hingga masyarakat, dan memerlukan pendekatan terpadu serta partisipatif.   Jenis Drainase Jalan 1. Drainase Permukaan: berfungsi untuk mengendalikan limpasan air permukaan jalan dan dari daerah sekitarnya agar tidak merusak konstruksi jalan. 2. Drainase Bawah Permukaan: berfungsi untuk mencegah masuknya air dalam struktur jalan dan/atau menangkap dan mengeluarkan air dari struktur jalan.