Normalisasi Drainase di Jalan Gaperta Ujung, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia

Rabu, 3 Februari 2026 RAPAT KOORDINASI RENCANA PEMBANGUNAN APLIKASI TENTANG JASA KONSTRUKSI DI DINAS PUPR PROV. KALBAR Undangan : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Barat.3. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Barat.   Kesimpulan Rapat : Berdasarkan Keputusan Gubernur No. 690/DISKOMINFO/2025 tanggal 5 Mei 2025 tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat , diketahui bahwa setiap kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi dibutuhkan rekomendasi teknis (REKOMTEK). REKOMTEK adalah dokumen yang disyaratkan dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi pada Perangkat Daerah/Biro/UPT sebelum proses penganggaran APBD dan APBD Perubahan. REKOMTEK bertujuan memberikan keterangan bahwa aplikasi yang direncanakan akan dibangun atau dikembangkan oleh Perangkat Daerah/Biro/UPT telah sesuai dengan standar-standar teknis yang telah diatur. DISKOMINFO Prov. Kalbar akan menfasilitasi dalam proses REKOMTEK agar rencana pembangunan aplikasi dapat berjalan dengan lancar mengingat aplikasi ini sangat penting untuk kegiatan jasa konstruksi di lingkungan pemerintahan. Aplikasi ini penting untuk kegiatan jasa konstruksi di limgkungan pemerintahan Kalbar karena tujuan pembuatan aplikasi ini adalah sebagai kontrol TKK dan BU yang bekerja di limgkungan pemerintahan Kalbar, yaitu : diketahui ketersediaan TKK di Prov. kalbar apakah sudah terpenuhi pada setiap pekerjaan jasa konstruksinya, diketahui banyaknya paket pekerjaan yang dilakukan oleh TKK dan BU dalam waktu yang sama. DPUPR Prov. Kalbar melalui Seksi Bina Jasa Konstruksi akan menyurati PPK/KPA/PA terkait jumlah TKK yang terdata di BPJS Ketenagakerjaan hanya 43% dan kontinu mengisi e-kontrak sebagai referensi/rekomendasi dalam memilih penyedia berdasarkan penilaian PPK/KPA/PA selama awal kontrak – akhir kontrak.

Sinjai, 05 Februari 2026 — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sinjai, melalui Bidang Jasa Konstruksi, berhasil meraih peringkat ke-5 dalam penilaian kinerja OPD Jasa Konstruksi se-Sulawesi. Capaian ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam meningkatkan tata kelola pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan. Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan sejumlah indikator, meliputi aspek kelembagaan, pembinaan pelaku jasa konstruksi, pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi, penerapan standar keselamatan konstruksi, serta dukungan terhadap peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi. Jumlah OPD yang berpartisipasi adalah 77 OPD se Sulawesi. Kepala Bidang Jasa Konstruksi, Hj. Nurasibah menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh jajaran, khususnya Bidang Jasa Konstruksi, serta dukungan dari para pemangku kepentingan sektor konstruksi di Kabupaten Sinjai. “Peringkat ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi agar semakin tertib, aman, dan berkualitas,” ujarnya. Lebih lanjut, Dinas PUPR Kabupaten Sinjai akan terus mendorong peningkatan kapasitas pelaku usaha dan tenaga kerja konstruksi melalui kegiatan pembinaan, pelatihan, dan sertifikasi, serta penguatan sistem pengawasan di lapangan. Upaya tersebut diharapkan mampu mendukung percepatan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing. Dengan diraihnya peringkat ke-5 tingkat Sulawesi ini, Pemerintah Kabupaten Sinjai menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dan meningkatkan kinerja sektor jasa konstruksi sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan daerah. #SigapMembangunNegeriUntukRakyat

Sinjai, 03 Februari 2026 — Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Workshop Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) Sulawesi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai melalui Bidang Jasa Konstruksi mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Kegiatan Workshop Pembinaan TKK Sulawesi yang dilaksanakan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar, Selasa, 03 Februari 2026. Rapat koordinasi diikuti ini diikuti oleh perwakilan perangkat daerah terkait di bidang jasa konstruksi. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi teknis agar penyelenggaraan workshop dapat berjalan efektif, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam rapat tersebut dibahas sejumlah hal strategis, antara lain kesiapan teknis pelaksanaan kegiatan, materi pembinaan yang akan disampaikan, sasaran peserta workshop, serta pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Workshop Pembinaan TKK Sulawesi diharapkan mampu meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan daya saing tenaga kerja konstruksi di wilayah Sulawesi. Siti Nurrusiah selaku Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar menyampaikan bahwa pembinaan tenaga kerja konstruksi merupakan bagian penting dalam mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi. Melalui workshop ini, Beliau menekankan sinergi antara Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar dengan kebutuhan yang ada di Pemerintah Daerah. Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh tahapan persiapan Workshop Pembinaan TKK Sulawesi dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga kegiatan tersebut memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia sektor konstruksi. #SigapMembangunNegeriUntukRakyat

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banggai mengikuti Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Workshop Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) Tahun 2026 Se-Sulawesi yang diselenggarakan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring pada Selasa, 3 Februari 2026. Rapat koordinasi ini diawali dengan arahan dari Siti Nurrusiah selaku Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar yang menekankan Penyelarasan program kegiatan yang ada dibalai Jasa Konstruksi wilayah VI makassar dengan Kebutuhan yang ada di Pemerintah daerah, Adanya sinergi Balai dengan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan rencana program dan kegiatan oleh Afandi Andi Basri selaku Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar. Pemaparan tersebut mencakup gambaran umum program pembinaan TKK serta strategi pelaksanaan kegiatan di tahun 2026. disampaikan juga informasi terkait hasil evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Sulawesi, penilaian kinerja yang telah dilakukan atas pelaksanaan kegiatan ditahun sebelumnya. Pada sesi berikutnya, Ahmad Nithasi Damopolii selaku Kepala Seksi Pelaksanaan menyampaikan pemaparan rencana kegiatan Seksi Pelaksanaan, sasaran peserta, serta metode kerjasama yang dapat dilakukan antara Balai Jasa Konstruksi Makassar dengan Pemerintah Daerah. Adapun pelaksanaan Workshop Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi Tahun 2026 direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 11 - 12 Februari 2026 di Kota Makassar. Diharapkan seluruh Perangkat Daerah yang membidangi urusan jasa konstruksi dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia jasa konstruksi di masing-masing daerah. Keikutsertaan Dinas PUPR Kabupaten Banggai dalam rapat koordinasi ini merupakan bentuk komitmen dalam mendukung pembinaan dan pengembangan tenaga kerja konstruksi yang profesional, kompeten, dan berdaya saing.

Riau – Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau melaksanakan kegiatan Audiensi dan Sosialisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Jasa Konstruksi di Lingkungan Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau. Kegiatan digelar di Ruang Rapat lantai 8 Dinas PUPRPKPP. Kegiatan ini bertujuan agar penyelenggaraan jasa konstruksi perlu memperhatikan asas keamanan dan keselamatan melalui penerapan standar K4 (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan) dimana salah satu indikatornya adalah perlindungan sosial tenaga kerja. Tentunya hal ini menjadi salah satu aspek yang penting dan mendasar agar dapat menciptakan rasa aman dan terlindungi bagi pekerja sektor jasa konstruksi. Melalui berbagai landasan hukum yang ada, Pemerintah menetapkan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Seiring dengan terbitnya Surat Edaran Gubernur Riau nomor 4625/50.15.14.2/Disnakertrans/2025 tanggal 30 September 2025 tentang Kewajiban Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Jasa Konstruksi”, maka Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau sebagai Dinas yang menyelenggarakan urusan sektor jasa konstruksi, yaitu pekerjaan umum dan perumahan rakyat, memandang perlu untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan yang lebih dalam terkait program jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut. Oleh karena itu, pada hari Rabu, tanggal 21 Januari 2026, Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau mengundang pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan audiensi dan sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan khusus sektor jasa konstruksi dengan mengundang seluruh PPK / KPA dan perwakilan PPTK di lingkungan Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Plt. Kepala Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, Sekretaris Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, serta Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumbar Riau Kepri, Wakil Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Sumbar Riau Kepri, Kepala Kantor Cabang BPJS Pekanbaru Kota, Kepala Kantor Cabang BPJS Pekanbaru Panam beserta jajaran. Diharapkan melalui audiensi dan sosialisasi ini dapat membentuk awareness dan pemahaman yang lebih dalam tentang program Jamsostek, tata cara dan segala manfaatnya, termasuk peran PA / PPK / KPA dalam upaya mensukseskan program ini.

Model Pembangunan Berimbang A la KDM :Infrastruktur Tumbuh Sejalan dengan Pelestarian Alam Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan komitmennya untuk membangun infrastruktur secara beriringan dengan upaya pelestarian alam sepanjang tahun pertama masa kepemimpinannya. Pendekatan pembangunan berkelanjutan ini diwujudkan melalui berbagai program fisik yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan konektivitas dan layanan publik, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan di Jawa Barat. Salah satu fokus utama Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM adalah perbaikan dan penguatan jaringan jalan provinsi. Sepanjang 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Barat merekonstruksi jalan sepanjang 223 kilometer dengan total anggaran mencapai Rp1,2 triliun. Selain itu, pemeliharaan jalan berkala turut dilakukan pada ruas sepanjang 211 kilometer dengan dukungan anggaran sebesar Rp520 miliar. Upaya peningkatan kualitas jalan juga mencakup pelebaran ruas jalan sepanjang 4,7 kilometer dengan anggaran Rp6,1 miliar. Tak hanya itu, pembangunan jalan baru turut direalisasikan di sejumlah wilayah strategis, yakni sepanjang 6,6 kilometer di Kabupaten Sukabumi dan 0,4 kilometer di Kota Bekasi. Pembangunan infrastruktur tidak berhenti pada sektor jalan. Sepanjang 2025, sebanyak 11 unit jembatan diganti untuk meningkatkan keamanan dan kelancaran mobilitas masyarakat. Proyek penggantian jembatan tersebut menelan anggaran sebesar Rp94 miliar. Sektor penerangan dan kelistrikan juga menjadi perhatian serius. Pemerintah Provinsi Jawa Barat membangun 16.043 unit penerangan jalan umum (PJU) dengan total anggaran Rp493 miliar. Selain itu, pemasangan sambungan listrik sebanyak 76.038 unit telah dirampungkan guna memperluas akses listrik bagi masyarakat. Penguatan infrastruktur merupakan fondasi penting dalam mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih layak. Infrastruktur yang memadai dinilai mampu menopang berbagai sektor strategis, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pertumbuhan ekonomi daerah. “Dengan infrastruktur yang memadai, kebutuhan sektor pendidikan, kesehatan hingga perekonomian dapat terpenuhi dengan baik,” Tegas KDM. Sejalan dengan pembangunan fisik, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menuntaskan berbagai program pelestarian lingkungan sepanjang 2025. Salah satu program unggulan adalah peremajaan perkebunan teh yang dilaksanakan di Kebun Teh Malabar, Kabupaten Bandung, seluas 5 hektare, serta di Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, dengan luas yang sama. KDM menyampaikan bahwa ke depan, area pertanian sayur di wilayah dengan tingkat kecuraman tinggi secara bertahap akan dialihfungsikan menjadi perkebunan teh guna mengurangi risiko kerusakan lingkungan. “Daerah-daerah menuju kawasan tebing yang kecuramannya tinggi yang masih ada kebun sayur secara berlahan juga akan kita mulai tanami teh,” kata KDM. Selain itu, rehabilitasi hutan seluas 1,2 hektare dan reboisasi hutan bambu seluas 7,8 hektare juga telah dilakukan sebagai bagian dari upaya pemulihan ekosistem. Program pelestarian lingkungan lainnya mencakup normalisasi badan air untuk mitigasi bencana. Sepanjang 2025, pemerintah menormalisasi 17 sungai, 55 situ, satu oxbow, dan dua embung. Upaya ini dilengkapi dengan pembangunan pos pantau curah hujan, pos duga air, pos hidrologi, serta sumur bor. Total anggaran yang digelontorkan untuk rangkaian kegiatan tersebut mencapai Rp168 miliar. Menurut KDM, normalisasi sungai, situ, dan embung menjadi langkah krusial dalam mencegah luapan air yang berpotensi menimbulkan banjir di wilayah pemukiman. Langkah pelestarian lingkungan juga diperkuat melalui pembebasan dan pengelolaan mata air di dua wilayah sungai dengan anggaran sebesar Rp1,2 miliar. Program ini bertujuan menjaga ketersediaan sumber daya air bersih sekaligus melindungi kawasan tangkapan air. Melalui sinergi antara pembangunan infrastruktur dan pelestarian lingkungan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya memastikan pembangunan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga berkelanjutan dan ramah lingkungan.  

CEK KUALITAS PEKERJAAN KONTRUKSI  DENGAN CORING BETON CEK KUALITAS PEKERJAAN KONTRUKSI  DENGAN CORING BETON  Coring beton adalah salah satu pekerjaan konstruksi yang terlihat sederhana, tetapi perannya sangat krusial dalam memastikan kualitas, keamanan, dan kelancaran instalasi sebuah bangunan. Semuanya membutuhkan proses coring yang presisi. Tanpa coring beton yang dilakukan dengan benar, risiko kerusakan struktur bisa meningkat dan instalasi tidak akan sesuai standar.   Proses Coring beton menggunakan mata bor khusus bernama diamond core bit, mata bor khusus berbentuk silinder berongga yang ujungnya dilapisi partikel berlian yang dirancang untuk menghasilkan lubang presisi tanpa merusak struktur di sekitarnya.   Proses ini tidak hanya “melubangi”, tetapi juga “mengambil sampel”. Saat mata bor berputar menembus beton, bagian tengah yang tidak terpotong (disebut “inti” atau “core”) masuk ke dalam mata bor. Setelah pengeboran selesai, sampel inti berbentuk silinder ini dapat diekstraksi.   Oleh karena itu, coring beton memiliki dua fungsi utama:Oleh karena itu, coring beton memiliki dua fungsi utama:1. Pengambilan Sampel (Sampling): Mengambil sampel inti beton untuk diuji di laboratorium.2. Pembuatan Jalur (Creating Openings): Membuat lubang tembus yang rapi untuk berbagai keperluan instalasi.   Proses coring beton manfaatnya sangat krusial, baik untuk memastikan kualitas bangunan maupun untuk fungsionalitas.   1. Pengujian Kualitas dan Kekuatan Beton (Uji Kuat Tekan)Ini adalah tujuan paling umum dari coring beton. Sampel inti silinder yang diambil dari struktur (misalnya, kolom, balok, atau jalan raya) akan dibawa ke laboratorium. Di sana, sampel tersebut akan diuji kekuatannya (Uji Kuat Tekan atau Compressive Strength Test) untuk: • Verifikasi Mutu: Memastikan bahwa kekuatan beton yang terpasang di lapangan sesuai dengan spesifikasi desain yang direncanakan (misalnya, K-300, FC’ 25 MPa, dll.). • Investigasi Kegagalan: Menganalisis penyebab keretakan atau kegagalan struktur pada bangunan yang sudah ada. • Penilaian Bangunan Tua: Menentukan kekuatan sisa dari struktur lama sebelum dilakukan renovasi atau penambahan beban.   2. Instalasi Utilitas (MEP)Manfaat fungsional paling umum adalah untuk membuat jalur bagi sistem Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing (MEP). Coring beton menghasilkan lubang yang rapi dan presisi yang dibutuhkan untuk: • Jalur Pipa: Pipa air bersih, air kotor (drainase), dan pipa pemadam kebakaran. • Kabel Listrik: Saluran kabel (conduit) dan nampan kabel (cable tray). • Sistem HVAC: Saluran pendingin udara (ducting) dan ventilasi.   3. Presisi yang Tak TertandingiDibandingkan dengan metode pembobokan manual (menggunakan jackhammer), coring beton menawarkan keunggulan: • Lubang Rapi: Hasil potongan sangat halus dan presisi sesuai diameter yang diinginkan. • Minim Getaran: Proses ini menghasilkan getaran yang jauh lebih rendah, sehingga mengurangi risiko kerusakan atau keretakan mikro pada struktur di sekitarnya. • Mengurangi Debu: Sebagian besar mesin coring modern menggunakan air sebagai pendingin, yang sekaligus berfungsi menekan debu (wet drilling).   Bagaimana Proses Coring Beton Dilakukan?Proses coring beton harus dilakukan oleh tenaga profesional karena memerlukan ketelitian dan peralatan khusus. Secara umum, berikut adalah langkah-langkahnya: 1. Perencanaan dan Penandaan Lokasi (Marking) Langkah paling kritis adalah menentukan titik pengeboran. Operator akan menggunakan alat bantu seperti rebar scanner atau GPR (Ground Penetrating Radar) untuk mendeteksi lokasi tulangan (besi beton), pipa, atau kabel yang tertanam di dalam beton. Tujuannya adalah untuk menghindari pemotongan tulangan struktur utama yang dapat melemahkan bangunan. 2. Pemasangan Mesin (Setup Rig) Mesin core drill ditempatkan pada titik yang telah ditandai. Untuk pengeboran vertikal atau horizontal yang presisi, mesin akan dipasang pada dudukan (rig stand) yang dibaut (diangkur) ke permukaan beton. Ini memastikan mesin stabil dan lubang yang dihasilkan lurus sempurna. 3. Proses Pengeboran (Drilling) Operator menyalakan mesin dan mata bor berlian mulai berputar. Air dialirkan secara kontinu ke mata bor untuk mendinginkan bit dan membersihkan serpihan beton (slurry). Operator akan mengatur tekanan dan kecepatan putaran secara perlahan hingga mata bor menembus kedalaman yang diinginkan. 4. Ekstraksi Inti (Core Extraction) Setelah pengeboran selesai, mesin dimatikan. Sampel inti beton (core) yang terperangkap di dalam mata bor kemudian diambil menggunakan alat bantu. Lubang pun siap digunakan. Proses beton harus dilakukan dengan benar oleh professional, karena jika asal dilakukan, risiko utamanya adalah jika proses coring memotong tulangan (besi) struktur utama. Inilah sebabnya mengapa penggunaan rebar scanner sebelum pengeboran sangat penting untuk memetakan area aman yang boleh dilubangi. Proses Kerja Coring Beton (Step-by-Step) Berikut adalah langkah resmi di lapangan:Proses Kerja Coring Beton (Step-by-Step) Berikut adalah langkah resmi di lapangan: 1. Pemeriksaan struktur beton: Menghindari pengeboran di area yang memiliki tulangan besar atau jalur pipa tersembunyi. 2. Menentukan diameter & titik coring: Biasanya berdasarkan gambar MEP atau permintaan klien. 3. Penandaan area pengeboran: Menggunakan spidol & waterpass agar lurus. 4. Pemasangan mesin (stand/handheld): Mesin harus stabil dan tidak goyang. 5. Sistem air aktif (water-cooled coring): Menurunkan panas mata bor dan mengurangi debu. 6. Pengeboran bertahap: RPM diatur sesuai ketebalan dan jenis beton. 7. Finishing & pembersihan area: Lumpur bekas coring dibersihkan. 8. Pengambilan sampel (jika untuk uji core test): Inti beton dimasukkan dalam tabung sampel. Waktu pelaksanaan Waktu bervariasi tergantung pada , : Kekerasan beton, Diameter dan kedalaman lubang, Jumlah tulangan yang ada di dalam beton (memotong tulangan akan memperlambat proses). Satu lubang bisa memakan waktu dari 15 menit hingga beberapa jam. Sampel yang diambil (bentuk silinder) selanjutnya dibawa ke laboratorium Bahan Konstruksi untuk dilakukan pengujian seperti Kuat tekan. (Sumber : Global Teknik Pasundan dan Teknik Perdana)

KUPANG - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) NTT menggelar Rapat Kerja (Raker) Jasa Konstruksi Tahun 2026. Kegiatan yang digelar di Aula Fernandes Gedung Sasando, Kantor Gubernur NTT pada  Selasa, 13 Januari 2026 itu bertujuan sebagai evaluasi kinerja pelaku jasa Konstruksi Tahun 2025. Selain itu, Raker Jasa Konstruksi yang dibuka secara langsung oleh Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena itu menjadi bagian dari dukungan pemerintah dalam ranges pertumbuhan ekonomi pelaku jasa konstruksi daerah melalui penguatan peran dan partisipasi pelaku usaha jasa konstruksi dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berkualitas. Dalam sambutannya, Gubernur NTT mengaku bersyukur karena kegiatan Raker Jasa Konstruksi itu bisa terlaksana. Sektor jasa konstruksi menurut Melki Laka Lena, memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan daerah. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemerataan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut tampak pada misi pertama RPJMD Provinsi NTT 2025-2029, yaitu infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing. Juga termasuk dalam pilar ke-3 RPJMD Provinsi NTT yaitu pemerataan infrastruktur berkelanjutan dan dasa cita ke-7 yaitu pengembangan jalan, air, rumah layak huni, mewujudkan NTT yang sejahtera. Dia menjelaskan, Tahun Anggaran 2025 menjadi periode yang sangat penting bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berbagai program dan kegiatan infrastruktur telah dilaksanakan, baik pada sektor jalan, sumber daya air, permukiman, maupun sarana pendukung pelayanan dasar lainnya. Dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan jasa konstruksi serta memastikan bahwa hasil pembangunan infrastruktur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar teknis, dan prinsip tata kelola yang baik, diperlukan suatu forum evaluasi yang komprehensif dan terstruktur.   "Evaluasi ini menjadi penting tidak hanya untuk menilai capaian fisik dan kualitas hasil pembangunan, tetapi juga untuk mengidentifikasi kendala, tantangan, serta peluang perbaikan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi ke depan," tegasnya. Selain sebagai forum evaluasi, kata dia, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai media pers release atas capaian pembangunan infrastruktur kepada publik. Penyampaian informasi secara terbuka dan akuntabel mengenai hasil pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat transparansi penyelenggaraan pemerintahan, serta mendorong peran aktif pelaku jasa konstruksi dalam mendukung pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur secara berkelanjutan. Dia berharap, melalui kegiatan Raker ini terbangun komitmen bersama antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan jasa konstruksi untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan. Selain itu, Mendorong pertumbuhan ekonomi pelaku jasa konstruksi daerah yang sehat, kompetitif, dan berdaya saing serta memperkuat kepatuhan terhadap regulasi, standar keselamatan kerja, serta prinsip keberlanjutan. Dan mengedepankan integritas, profesionalisme, dan kolaborasi dalam setiap pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Sehingga menghasilkan produk jasa konstruksi yang berkualitas, tertib, berkepastian hukum dan berkelanjutan. Ketua Panitia yang juga Kepala Dinas PUPR NTT Ir. Benyamin Nahak, MT., dalam laporannya menyampaikan, maksud dari kegiatan ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Rapat Kerja Jasa Konstruksi dalam rangka evaluasi hasil pembangunan infrastruktur dan peningkatan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi.   Adapun tujuan digelarnya Raker Jasa Konstruksi itu, Pertama, untuk melakukan evaluasi terhadap hasil pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur selama Tahun Anggaran 2025. Kedua, meningkatkan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi melalui penyampaian hasil evaluasi serta rekomendasi perbaikan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan jasa konstruksi. Ketiga, mendukung pertumbuhan ekonomi pelaku jasa konstruksi daerah melalui penguatan peran dan partisipasi pelaku usaha jasa konstruksi dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berkualitas. Keempat, menyampaikan informasi secara terbuka kepada publik melalui kegiatan press release mengenai capaian hasil pembangunan infrastruktur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Kelima, menghimpun masukan dan rekomendasi strategis dari para pemangku kepentingan sebagai bahan perumusan kebijakan dan perencanaan program pembangunan infrastruktur serta pembinaan jasa konstruksi pada tahun anggaran berikutnya. Sementara peserta yang hadir sebanyak 300 orang, yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT dan Balai Lingkup Kementerian PU yang beroperasi di NTT; Pelaku usaha jasa konstruksi, dan Asosiasi jasa konstruksi. Selain itu, hadir juga peserta dari dunia akademik terkait penyelenggaraan jasa konstruksi, Wartawan dari berbagai media massa, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Dia juga menyampaikan, Raker ini didanai dari sumber pendanaan: Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT Tahun Anggaran 2026 dengan Nomor : DPA/A.1/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/2026 Tanggal 05 Januari 2026.**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Banggai mengikuti kegiatan Finalisasi Arsitektur Kinerja dan Cascading Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), khususnya pada aspek perencanaan dan pengukuran kinerja. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 28 Januari 2026, bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Banggai. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan kesesuaian dan keterpaduan antara tujuan, sasaran, serta indikator kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh. Finalisasi ini menjadi bagian penting dalam penguatan implementasi SAKIP agar perencanaan dan pengukuran kinerja perangkat daerah dapat berjalan selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banggai. Dalam pelaksanaannya, DPUPR Kabupaten Banggai turut memfokuskan pembahasan pada penyelarasan arsitektur kinerja perangkat daerah dengan cascading kinerja, sehingga setiap program dan kegiatan dapat terukur secara jelas, termasuk dalam urusan pembinaan jasa konstruksi yang menjadi salah satu fungsi strategis DPUPR. Melalui rapat finalisasi ini, diharapkan seluruh indikator kinerja dapat dirumuskan secara tepat, relevan, dan berorientasi pada hasil, guna meningkatkan akuntabilitas serta efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah. Keterpaduan antara perencanaan dan pengukuran kinerja juga diharapkan mampu mendukung peningkatan nilai SAKIP Kabupaten Banggai ke arah yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Banggai terus berkomitmen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan melalui penyempurnaan sistem kinerja di seluruh perangkat daerah, termasuk DPUPR, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada pelayanan publik.

Sinjai, [06 Januari 2026] - Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Jasa Konstruksi menyerahkan sertifikat kompetensi kepada tenaga kerja konstruksi yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manuasia (SDM) sektor jasa konstruksi agar lebih profesional, berdaya saing, dan memenuhi standar nasional.   Sertifikat yang diserahkan mecakup kualifikasi Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Level 3, Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Level 2, dan Tukang Pasang/ Aplikator/ Instalatur Baja Ringan dengan jumlah peserta yang dinyatakan lulus uji kompetensi sebanyak 115 tenaga kerja konstruksi.   Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Sinjai menegaskan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan kapasitas dan profesionalisme tenaga kerja konstruksi lokal, sejalan dengan amanat peraturan perundangan-undangan di bidang jasa konstruksi serta visi pembangunan daerah yang berkelanjutan.   #SigapMembangunNegeriUntukRakyat

  PONTIANAK, SP - Sejumlah pengurus Forum Masyarakat Jasa Konstruksi Kalimantan Barat (Formajakon) menggelar rapat persiapan di Sekretariat Formajakon, Sabtu (24/1/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Formajakon, Baskoro Efendy, dan dihadiri oleh Tirto Admojo, Ali Uhan, Indrawan, Sumarno, Dhiecho, Wiwied, Tasmalijan, Herwani, serta Ridha. Agenda utama rapat membahas rencana awal peluncuran podcast Formajakon yang akan menjadi media sosialisasi program kerja sekaligus ruang diskusi terhadap berbagai isu aktual di sektor jasa konstruksi. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya Formajakon mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan media elektronik yang lebih dekat dengan masyarakat dan pelaku usaha. Podcast tersebut akan diberi nama PRO KONTRA, singkatan dari Problematika Konstruksi yang Aktual. Melalui nama tersebut, publik diharapkan langsung memahami bahwa topik yang diangkat berfokus pada persoalan konstruksi yang faktual, kritis, dan relevan dengan kondisi lapangan di Kalimantan Barat. Program ini juga menjadi jawaban atas kerinduan para pencinta tulisan dan pantun khas Ketua Umum Formajakon yang akrab disapa Mat Jelangor. Selama ini, gaya pemikiran dan cara komunikasinya yang unik dinilai memiliki daya tarik tersendiri di kalangan pelaku jasa konstruksi. Melalui podcast PRO KONTRA, yang akan dipandu langsung oleh Baskoro Efendy, sosok Mat Jelangor dihadirkan kembali dalam format baru. Dari yang sebelumnya dikenal lewat tulisan dan pantun, kini bertransformasi ke medium audio-visual yang lebih segar dan interaktif. Sebagai wujud semangat tersebut, Formajakon mengusung tagline: “Mat Jelangor Is Came Back” — dari tulisan menjadi podcast. Sekretaris Panitia Peluncuran Podcast, Herwani, menyampaikan harapan agar kehadiran PRO KONTRA dapat menjadi ruang edukasi, dialog, serta kritik konstruktif bagi seluruh pemangku kepentingan jasa konstruksi. “Melalui podcast ini, Formajakon ingin memperkuat perannya dalam mendorong tata kelola sektor konstruksi yang lebih profesional, transparan, dan berkelanjutan,” ujarnya.   Sumber : www.suarapemredkalbar.com/read/potret/25012026/angkat-tagline-mat-jelangor-is-came-back-formajakon-kalbar-siap-luncurkan-podcast-pro-kontra

  Pontianak, Sabtu, 22 Januari 2026Sejumlah pengurus Forum Masyarakat Jasa Konstruksi Kalimantan Barat (Formajakon) menggelar rapat di Sekretariat Formajakon pada Sabtu, 22 Januari 2026. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Formajakon, Baskoro Efendy, dan dihadiri oleh Tirto Admojo, Ali Uhan, Indrawan, Sumarno, Dhiecho, Wiwied, Tasmalijan, serta Ridha. Agenda utama rapat membahas rencana awal peluncuran podcast sebagai media sosialisasi program kerja Formajakon sekaligus ruang diskusi atas berbagai isu aktual di dunia jasa konstruksi. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya Formajakon mengikuti era kekinian dalam menyampaikan pesan melalui media elektronik yang lebih dekat dengan masyarakat dan pelaku usaha. Podcast tersebut akan diberi nama PRO KONTRA (Problematika Konstruksi yang Aktual). Dari namanya saja, publik diharapkan langsung memahami bahwa topik yang dibahas berfokus pada persoalan-persoalan konstruksi yang faktual, kritis, dan relevan dengan kondisi lapangan di Kalimantan Barat.Menariknya, program ini juga menjadi jawaban atas kerinduan para pencinta tulisan dan pantun khas Ketua Umum Formajakon yang dikenal dengan panggilan Mat Jelangor. Selama ini, banyak pihak merindukan sentuhan pemikiran dan gaya komunikasinya yang unik. Melalui podcast PRO KONTRA, dengan host langsung dibawakan oleh Baskoro Efendy, sosok Mat Jelangor akan “hadir kembali” dalam format baru. Dari yang sebelumnya dikenal lewat tulisan dan pantun, kini bertransformasi ke medium audio-visual. Sebagai wujud semangat tersebut, Formajakon mengusung tagline:“Mat Jelangor is Came Back” — dari bentuk tulisan menjadi podcast.Formajakon berharap kehadiran PRO KONTRA dapat menjadi ruang edukasi, dialog, dan kritik konstruktif bagi seluruh pemangku kepentingan jasa konstruksi, sekaligus memperkuat peran Formajakon dalam mendorong tata kelola sektor konstruksi yang lebih profesional dan berkelanjutan.   Sumber : onewssergap.com/2026/01/24/formajakon-siap-luncurkan-podcast-pro-kontra/