MELAKUKAN MUSRENBANG KE KECAMATAN

MELAKUKAN PENDAMPINGAN BERSAMA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN DI RUAS HULO - CIBOLLO, RUAS DAMPANG - TUJUANG & RUAS BONTO MASILA - KALIBBONG ALOE

MELAKUKAN PENDAMPINGAN BERSAMA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN DI RUAS KASESENG - ASIPETTUNGNGE & RUAS ARA - MANDALA RIA

Barabai, Rabu,18 Februari 2026 - Kamis 19 Februari 2026. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan staf administrasi TUK PUPR melaksanakan kegiatan Registrasi Fasilitas dan Entri Data Asesmen Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) sebagai bagian dari tahapan administrasi pra-asesmen dalam rangka sertifikasi berbasis Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Kegiatan ini dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu: Tahap I – 18 Februari 2026 Dilaksanakan penginputan registrasi peserta dan verifikasi kelengkapan administrasi, meliputi pemeriksaan persyaratan dokumen, penyesuaian skema sertifikasi, serta validasi identitas calon peserta. Tahap ini bertujuan memastikan seluruh data telah sesuai sebelum masuk proses asesmen.  Tahap II – 19 Februari 2026 Dilaksanakan entri data asesmen ke dalam sistem sertifikasi, finalisasi berkas pra-asesmen, serta konfirmasi kesiapan peserta untuk mengikuti uji kompetensi. Tahap ini menjadi langkah akhir administrasi sebelum pelaksanaan asesmen oleh asesor kompetensi.  Melalui pelaksanaan dua tahap ini, diharapkan proses sertifikasi berjalan secara tertib, akurat, dan sesuai standar nasional, sehingga tenaga kerja konstruksi memperoleh pengakuan kompetensi secara resmi dan profesional.  

MELAKSANAKAN PRA MUSRENBANG DI KECAMATAN HERLANG BERSAMA SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KAB BULUKUMBA

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau bekerjasama dengan Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum menyelenggarakan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Seri 1 dengan tema “Sosialisasi Kebijakan PKB dan Teknis Pencatatan Logbook PKB Tenaga Kerja Kualifikasi Ahli” yang diselenggarakan pada tanggal 10 Februari 2026. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dinas PUPP Provinsi Kepulauan Riau, Faizal, yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) merupakan kewajiban bagi tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan kompetensi, sekaligus sebagai salah satu persyaratan dalam perpanjangan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK). Melalui kegiatan ini, peserta diberikan pemahaman mengenai kebijakan PKB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta penjelasan teknis terkait tata cara pencatatan dan pelaporan kegiatan PKB melalui sistem logbook. Hal ini penting untuk memastikan pemenuhan nilai kredit PKB serta tertib administrasi dalam sistem informasi yang terintegrasi. Diharapkan melalui pelaksanaan kegiatan ini, tenaga ahli konstruksi di Provinsi Kepulauan Riau semakin memahami kewajiban dan mekanisme PKB, sehingga mampu menjaga profesionalisme serta mendukung terwujudnya penyelenggaraan jasa konstruksi yang berkualitas, tertib, dan berkelanjutan.  

Beton kerap dianggap sebagai material yang kuat dan tahan lama. Namun dalam praktik pembangunan infrastruktur, berbagai faktor seperti perencanaan, mutu material, metode pelaksanaan, hingga kondisi lingkungan dapat memicu terjadinya kerusakan beton. Isu inilah yang menjadi fokus Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Seri 2 yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau pada 10 Februari 2026. Mengusung tema “Sosialisasi Manajemen Kerusakan Beton dalam Proyek Infrastruktur”, kegiatan ini menjadi ruang berbagi pengetahuan bagi para pelaku jasa konstruksi untuk memahami lebih dalam cara mengidentifikasi, menangani, dan mencegah kerusakan beton sejak dini. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas PUPP Provinsi Kepulauan Riau, Rodi Yantari yang menegaskan bahwa pengelolaan kerusakan beton bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan efisiensi anggaran, keselamatan pengguna, serta keberlanjutan infrastruktur. Melalui kegiatan PKB ini, diharapkan para peserta tidak hanya memperoleh pemahaman teknis, tetapi juga mampu menerapkan prinsip manajemen kerusakan beton secara tepat dalam setiap proyek, sehingga infrastruktur yang dibangun dapat berfungsi optimal dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Kepulauan Riau.

Barito Kuala, Jum'at 19 Februari 2026Kunjungan Dinas PUPR Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke Dinas PUPR Kabupaten Barito Kuala bertujuan untuk melakukan benchmarking terkait sistem teknis pelatihan dan sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK). Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola pembinaan, mekanisme fasilitasi sertifikasi, serta penguatan regulasi dan administrasi di daerah. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelatihan dan sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK), Dinas PUPR Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan kunjungan benchmarking ke Dinas PUPR Kabupaten Barito Kuala. Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari secara teknis sistem pelatihan dan mekanisme sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang telah diterapkan, mulai dari tahapan perencanaan, pendataan, fasilitasi pelatihan, hingga proses sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, dilakukan diskusi terkait strategi peningkatan kompetensi tenaga kerja, penguatan koordinasi antar bidang, serta optimalisasi pemerintah daerah dalam mendukung sertifikasi berbasis standar kompetensi. Melalui kegiatan benchmarking ini, pembelajaran Dinas PUPR Hulu Sungai Tengah dapat mengadopsi praktik-praktik terbaik dalam sistem pelatihan dan sertifikasi, sehingga tercipta tenaga kerja konstruksi yang kompeten, profesional, dan berdaya saing,(1lh4M1180226).

(Medan, 14 Januari 2026)  Pengerjaan perbaikan jalan dengan menggunakan rigid beton telah selesai dilaksanakan di Jalan Suasa Tengah Gang Lestari II, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli. Kegiataan ini merupakan bagian dari program peningkatan infrastruktur jalan lingkungan guna mendukung aktivitas dan mobilitas masyarakat setempat. Pengecoran jalan tersebut dikerjakan dengan spesifikasi panjang 162 meter, lebar 3 meter, dan ketebalan 15 cm. Pengerjaan dilakukan dengan menyesuaikan kondisi lapangan agar hasil yang dicapai lebih kuat, tahan lama, dan sesuai satandar teknis. Dengan rampungnya pengecoran jalan ini, diharapkan akses warga menjadi lebih aman dan nyaman, sekaligus memperlancar aktivitas sehari hari. Pemerintah terus berkomitmen menghadirkan kualaitas lingkungan permukiman masyrakat.   Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada https://www.instagram.com/reel/DTfa7hWExyT/?utm_source=ig_web_copy_link

Banjarbaru Jum'at,19 Februari 2026 Dinas PUPR Hulu Sungai Tengah berkoordinasi teknis dengan Dinas PUPR Kota Banjarbaru terkait pengelolaan dokumen laporan hasil uji mutu material konstruksi. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan ketertiban administrasi, akurasi data, serta pengendalian kualitas pekerjaan konstruksi di daerah. Dalam koordinasi tersebut, tim dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan diskusi dan berbagi pengalaman dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru mengenai mekanisme pengarsipan, sistem pelaporan laboratorium, standar operasional prosedur (SOP), serta pemanfaatan dokumen uji mutu sebagai dasar pengawasan dan pengendalian pekerjaan konstruksi. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap hasil uji mutu material, seperti beton, aspal, dan agregat, terdokumentasi secara sistematis, mudah ditelusuri, serta sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi langkah strategi dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan jasa konstruksi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Melalui kegiatan ini, diharapkan pengelolaan dokumen uji mutu material konstruksi dapat berjalan lebih tertib, terstandar, dan mendukung terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan, (1lh4m1826).  

JEMBATAN JAYA PERKASA PANGANDARAN “DIRESMIKAN” KDM.JEMBATAN JAYA PERKASA PANGANDARAN “DIRESMIKAN” KDM     Akan dipercantik lampu warna-warni dan  rest area  Pedagang makanan khas Pangandaran KDM (Kang Dedi Mulyadi) tiba di Jembatan Sodongkopo Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Minggu (15/2/2026) dan meresmikan jembatan pelengkung ikonik berwarna putih yang sudah sekarang diberi nama  jembatan “Jaya Perkasa” . Kedatangan Gubernur Jawa Barat itu menjadi bagian dari perjalanan keliling Jawa Barat menggunakan sepeda motor, mulai dari Subang – Pangandaran –Majalengka -  Cianjur yang  didampingi Bupati Cianjur, Bupati Subang, Bupati Majalengka dan Wali Kota Depok serta Perangkat Daerah, termasuk Kepala Dinas BMPR, Agung Wahyudi.  Fakta Jembatan Sodongkopo “Jaya Perkasa”  1. Mulai dibangun Tahun 2023 kepemimpinan Gubernur  Ridwan Kamil dengan anggaran Rp. 66 M 2. Tahun 2024 pembangunan nya dihentikan karena ada kendali teknis. 3. Dilanjutkan  pada tahun 2025 dengan skema percepatan dengan menghabiskan anggaran Rp 57 miliar. (Total menghabiskan anggaran Rp. 123 Miliar) 4. Akan dipasang lampu warna-warni untuk mendukung pariwisata malam hari  dengan anggaran Rp. 6 Miliar. 5. Untuk mengantisipasi  kesemrawutan di atas jembatan,  Pemprov Jabar menyediakan lahan masing-masing 1 hektar  untuk membuat rest area sebelum dan sesudah jembatan, area parkir  dan sentra kuliner khusus bagi pedagang makanan khas Pangandaran. (Foto : YT KDM)

Kolaborasi  Bangun Underpass Citayam–Bojonggede Pemkab Bogor dan Pemkot Depok Siapkan Lahan, Pemprov Jabar kontruksi Fisik   Kemacetan di kawasan Stasiun Citayam menjadi salah satu titik paling ruwet di Depok dan Bogor, terutama pada jam sibuk pagi hari. Situasi ini menunjukkan tekanan mobilitas yang makin tinggi di ruas jalan sempit yang menjadi simpul perjalanan warga kedua wilayah.   Sebagai solusi kemacetan di kawasan perbatasan dua wilayah tersebut pemerintah menyiapkan pembangunan "underpass" Citayam- Bojonggede, yang akan digarap secara kolaboratif, antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemkab Bogor, dan Pemkot Depok. Dimana pembebasan lahan di wilayah Kabupaten Bogor dan wilayah Kota Depok menjadi tanggung jawab masing-masing sementara Pemerintah Provinsi Jawa Barat konstruksi fisik  Penandatangan kesepakatan dilakukan di lembur Pakuan, Februari 2026.    Dengan total estimasi anggaran  Rp350 miliar, pembebasan lahan sekitar Rp160 milliar dari Pemkab Bogor dan Pemkot Depok, serta konstruksi fisik sekitar Rp200 miliar dari Pemprov Jawa Barat.   Tahapan pembangunan 2026 menjadi tahun awal tahapan proyek, dimulai dari proses administrasi, perencanaan teknis, hingga finalisasi lahan sesuai regulasi yang berlaku. Sementara itu, pembangunan fisik underpass diproyeksikan berlangsung pada 2027, setelah seluruh tahapan awal rampung.   Underpass ini digadang-gadang menjadi solusi jangka panjang untuk mengurai antrean kendaraan yang setiap hari tersendat akibat perlintasan kereta api, tingginya frekuensi perjalanan kereta rel listrik (KRL) di lintas tersebut. Selain mengurangi kepadatan lalu lintas, underpass diharapkan meningkatkan kepastian waktu tempuh kendaraan serta memperlancar mobilitas kendaraan darurat.

Sebagai tindak lanjut dari koordinasi sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan kembali melaksanakan koordinasi kedua dengan Institut Teknologi Sumatera (ITERA) terkait rencana pelaksanaan Pelatihan dan Sertifikasi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA). Koordinasi kedua ini difokuskan pada pematangan Kerangka Acuan Kerja (KAK), mekanisme pendaftaran peserta, serta teknis pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi RISHA. Dalam pertemuan tersebut dibahas bahwa peserta pelatihan berasal dari mahasiswa semester 8 dengan pendidikan minimal ijazah SMA. Pendaftaran peserta dilakukan melalui Google Form, selanjutnya data peserta akan dikirim ke Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk dilakukan verifikasi sebelum pembuatan akun asesi. Pelaksanaan pelatihan RISHA akan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mencakup pelaksanaan pre-test dan post-test, dengan materi berbasis komputer menggunakan Microsoft Excel yang difokuskan pada manajemen proyek. Setiap hari kegiatan direncanakan menghadirkan dua orang narasumber, dengan jadwal pelaksanaan yang disesuaikan dengan kesiapan narasumber. Pembukaan kegiatan direncanakan dilaksanakan di Aula Gedung GK 1 dan dibuka oleh Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan, sedangkan pelaksanaan pelatihan teknis akan dilaksanakan di Laboratorium Teknologi (Labtek). Selain aspek teknis, koordinasi kedua ini juga membahas penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Draft PKS akan disiapkan oleh pihak ITERA dan ditargetkan telah masuk sebelum Hari Raya Idulfitri. Melalui koordinasi kedua ini, Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan dan ITERA berharap pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi RISHA dapat berjalan lebih matang dan terarah, serta memberikan manfaat nyata dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan.