Pengawasan SMK3 Proyek Pembangunan Pasar Amassangan Kec. Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara

Pengawasan SMK3 Proyek Pembangunan Drainase Paket 20 Desa Arusu Kec. Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara dilaksanakan pada tanggal 4 november 2021

Dalam rangka penyebarluasan peraturan khususnya di Bidang Jasa Konstruksi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan melalui Bidang Bina Jasa Konstruksi mengadakan Sosialisasi Peraturan – Peraturan yang berkaitan dengan Pemberlakuan Sertifikasi Badan Usaha(SBU) dan Sertifikasi Komptensi Kerja(SKK) Konstruksi. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu/9 Februari 2022 bertempat di rumah makan Harmadha Joglo Magetan. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada para pihak yang terlibat dalam jasa konstruksi serta menyamakan persepsi terkait peraturan yang berlaku agar tidak terjadi misinformasi dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi, kegiatan ini dihadiri pejabat strukturan dan funsional di lingkup Dinas PUPR Kab. Magetan, organisasi perangkat daerah terkait, perwakilan asosiasi penyedia jasa konstruksi dan konsultansi di wilayah kabupaten Magetan.   Dalam rangka penyebarluasan peraturan khususnya di Bidang Jasa Konstruksi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan melalui Bidang Bina Jasa Konstruksi mengadakan Sosialisasi Peraturan – Peraturan yang berkaitan dengan Pemberlakuan Sertifikasi Badan Usaha(SBU) dan Sertifikasi Komptensi Kerja(SKK) Konstruksi. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu/9 Februari 2022 bertempat di rumah makan Harmadha Joglo Magetan. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada para pihak yang terlibat dalam jasa konstruksi serta menyamakan persepsi terkait peraturan yang berlaku agar tidak terjadi misinformasi dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi, kegiatan ini dihadiri pejabat strukturan dan funsional di lingkup Dinas PUPR Kab. Magetan, organisasi perangkat daerah terkait, perwakilan asosiasi penyedia jasa konstruksi dan konsultansi di wilayah kabupaten Magetan.

Dalam rangka penyebarluasan peraturan khususnya di Bidang Jasa Konstruksi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan melalui Bidang Bina Jasa Konstruksi mengadakan Sosialisasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi ( SMKK). Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis/10 Februari 2022 bertempat di rumah makan Harmadha Joglo Magetan. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada para pihak yang terlibat dalam jasa konstruksi serta menyamakan persepsi terkait peraturan yang berlaku agar tidak terjadi misinformasi dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi, kegiatan ini dihadiri pejabat strukturan dan funsional di lingkup Dinas PUPR Kab. Magetan, organisasi perangkat daerah terkait, perwakilan asosiasi penyedia jasa konstruksi dan konsultansi di wilayah kabupaten Magetan. Sedangkan untuk materi sosialisasi disampaikan oleh Bapak Ir. Achmad Darmawijaya, MM dari BP2JK Wilayah VI Surabaya. Dalam paparannya beliau menyampaikan tentang pentingnya Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi ( SMKK ) sesuai pasal 2 Permen PU No.10/2021 “ Bahwa Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menerapkan SMKK”. Sehingga para pengguna jasa dan penyedia jasa harus memahami tanggung jawab masing-masing dalam implementasi pelaksanaan SMKK.      

Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Tenga Ahli Konstruksi maka Bidang Jasa Konsruksi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu melaksanakan rapat persipan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 bertempat di Ruang Rapat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu. Rapat dipimpin oleh Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu yang didampingi oleh Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu dan dihadiri oleh Kasi dan staf Biang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu serta utusan dari asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha. Rapat ini bertujuan untuk mendengarkan pendapat dari asosiasi profesi dan badan usaha tentang pelaksanaan kegiatan pelatihan tenaga ahli konstruksi.

Kegiatan Sosialisasi Penerangan Hukum dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang di laksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Palembang yang dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 9 - 10 Februari 2022 di The ALTS Hotel Palembang. Pada kegiatan ini Dinas PUPR Kota Palembang menghadirkan Narasumber dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan ( Mohd. Radyan,SH.MH, Roy Riady,SH.MH, M. Helmy,SH.M.Hum ) serta Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Bpk. Rahfan Mokogintya,SKM.,M.S.A  Materi yang disampaikan oleh para narasumber sangat berpedoman kepada peraturan per Undang- udangan yang terkait dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Mengulas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa instansi Pemerintah dari sumber dana  APBN / APBD harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan prinsip persaingan yang sehat, transparan, terbuka dan adil, tidak diskriminatif, layak bagi semua pihak, dan hasilnya dapat dipertanggung-jawabkan dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat.pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah ini meliputi pengadaan barang, jasa pemborong, jasa konsultasi dan jasa-jasa lainnya. Proses pengadaan barang dan jasa,  ditujukan agar pengguna,  penyedia dan pengelola barang dan jasa dapat melaksanakan tugasnya secara proporsional, yakni sesuai dengan tugas, fungsi, hak dan kewajibannya masing-masing. Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan khususnya kepada PPK dan PP Dinas PUPR Kota Palembang tentang proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, sekaligus untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam memahami prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah, kebijakan serta perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI (TKK) TINGKAT TERAMPIL yang di laksanakan di Kabupaten Pringsewu tepatnya di Pekon Panggungrejo Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu terlaksana pada Tanggal 7-8 Desember 2021 yang di laksanakan selama 2 hari melibatkan 50 Peserta dengan focus Tukang Pasang Batu/ Bata Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruiksi (TKK)  TingkatTerampil yang di Selenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat , Kab. Pringsewu yang bekerjasama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah sebagai wujud dalam menjalankan amanat Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan PP No. 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dalam menciptakan tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan berdaya saing sebagai salah satu modal kesuksesan pembangunan infrastruktur. pelaksanaan uji kompetensi bagi tenaga terampil telah menjadi kewenangan kabupaten/kota Beberapa alasan kenapa tenaga konstruksi ini harus bersertifikat, antara lain sebagai bentuk keseriusan pengembangan diri, bentuk pengakuan kompetensi, mampu beradaptasi terhadap perubahan sistem ketenaga kerjaan dan minimal sebagai kepercayaan diri sebagai tenaga terampil. (Noezoel)

Ditengah Masa Transisi Pemerintahaan Nasional, terdapat beberapa aturan yang perlu disosialisasikan dalm hal ini, pelaksanaan bina Jasa Konstruksi. Terdapat beberapa kegiatan yang responsif terhadap aturan yang ada sebelumnya. Diantaranya adalah bagaimana Lembaga Sertifikasi Profesi dimasukkan dalam kelembagaan pendidikan yang ada di Kampus atau Perguruan Tinggi negeri/swasta. Workshop yang diselenggarakan di Hotel Claro Makassar ini dihelat pada hari kamis 20 Januari 2022.   Materi disampaikan oleh Bapak mantan dirijen yang berasal dari Sulawesi Barat, DR.Ir. H. Syarif Burhanuddin, M.Eng,JPU  dalam helatan di makassar menyampaikan, bahwa Perguruan Tinggi hendaknya menyiapkan diri dalam melahirkan para tenaga Ahli konstruksi di masing-masing daerah. Masa Transisi ini dimanfaatkan dengan baik, yaitu komunikasi terhadap Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, LPJK.    Selain itu, materi lainnya disampaikan oleh Bapak Ir. Necodemus., M.Si , sebagai Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi  dengan judul kewenangan yang dilaksanakan oleh Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. juga membahas tentang Alur Sertifikasi setelah masa Transisi dan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk tenaga Ahli. Diwaktu yang lain, Teknis Operasional kewengang OPD disampaikan oleh Ibu Disaintina Ari Nusanti, Kasubdit Kelembagaan, Material dan Peralatan dan Usaha Jasa Konstruksi Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi.   Para peserta sangat antusias dalam hal mendengarkan dan berdiskusi tentang materi yang dibawakan, baik yang online maupun offline. Hal ini dikarenakan perkembangan dalam bidang konstruksi yang perlu dipantau akselerasinya dalam perkembangan di pusat dan daerah di seluruh pulau sulawesi.    Redaksi, Sulbar              

PEMBEKALAN & SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI (TKK) yang di laksanakan di Kota Palembang tepanya di lapangan besar Kantor Kecamatan Kertapati Palembang terlaksana pada Tanggal 25 - 30 Oktober 2021 yang di laksanakan selama 6 hari melibatkan 360 Peserta yang terbagi menjadi 3 gelombang,dengan masing-masing gelombang berjumlah 120 orang peserta yang terbagi menjadui 4 kelas keterampilan yaitu, TA-004 (Tukang pasang Batu Bata ),TA-007 (tukang Pasang Keramik), TM-051 ( Tukang Las Listrik ), TT-005 (Tukang Pasang Pipa ) Pembekalan & Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruiksi (TKK) yang di Selenggarakan oleh Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Palembang yang bekerjasama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang dan PT.Semen Baturaja Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah sebagai wujud dalam menjalankan amanat Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan PP No. 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dalam menciptakan tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan berdaya saing sebagai salah satu modal kesuksesan pembangunan infrastruktur. pelaksanaan pembekalan dan uji kompetensi bagi tenaga terampil telah menjadi kewenangan kabupaten/kota Beberapa alasan kenapa tenaga konstruksi ini harus bersertifikat, antara lain sebagai bentuk keseriusan pengembangan diri, bentuk pengakuan kompetensi, mampu beradaptasi terhadap perubahan sistem ketenaga kerjaan dan minimal sebagai kepercayaan diri sebagai tenaga terampil.

Bimtek Pengadaan Barang Jasa Pemerintah – adalah kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBN/APBD. Baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia Barang/Jasa. yang di selenggarakan oleh Dinas Pu dan Penataan Ruang Kota Palembang yang di laksanakan di The ALTS Hotel Palembang pada Hari Selasa - Rabu tanggal 16-17 November 2021. Dengan mendatangkan narasumber dari Bali, Bapak I Made Sudarsana., SE.   Tujuan pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk menjadikan bekal dan referensi bagi calon peserta uji sertifikasi mengenai esensi ketentuan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara komperehensif dan mendalam. Untuk menyamakan persepsi peserta bimtek terkait dengan perbedaan peraturan yang mengatur tentang kegiatan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah agar satu pikiran dan satu jalan dengan implementasinya dilapangan nanti yang selalu konsisten. Menyediakan sarana untuk memperoleh solusi bagi permasalahan yang terjadi dalam kegiatan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan kondisi yang terjadi dilapangan terkait dengan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk dapat memahami secara menyeluruh setiap dokumen yang membahas soal pasal dan ketentuan pokok dalam regulasi yang mengatur pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara otomatis.   Jenis-jenis Pengadaan Barang Jasa Pengadaan Barang Jasa Pemerintah meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Pengadaan barang adalah pengadaan setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Pengadaan pekerjaan konostruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. Adapun pengadaan jasa Konsultansi adalah jasa pelayanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Pengadaan jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.

Dalam peraturan pemerintah Nomor  30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi, mengamanatkan bahwa salah satu dari tugas Pemerintah Daerah adalah melakukan pembinaan dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi di wilayahnya masing-masing. Kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Proyek Konstruksi dilaksanakan oleh Bidang Bina Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang yang di laksanakan pada hari kami - jum'at tanggal  21-22 Oktober 2021 di The axecelton Hotel Palembang, Manajemen Proyek ialah suatu proses penerapan fungsi/ kegunaan manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan dan penerapan. Dimana berjalan secara sistimatis pada setiap bagian – bagian tersebut yang terdapat pada proyek, dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada secara efisien dan efektif agar tercapai tujuan proyek tersebut dengan benar.  Manajemen Konstruksi membawahi mutu fisik dari konstruksi, biaya dan waktu. Dimana manajemen tenaga kerja/sumber daya manusia dan manjemen material  lebih ditekankan dan digunakan. Pada intinya “Manajemen Konstruksi” adalah adalah suatu sistem yang terdiri atas 3 fungsi pokok kegiatan yang saling terkait, yaitu : fungsi perencanaan (planning), Fungsi Pengorganisasian (Organizing), fungsi pengendalian (controlling) dan fungsi pelaksanaan (actuating).

Pada hari ini Senin tanggal 24 Januari 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu menerima audiensi dari Dewan Pimpinan Perkumpulan Keluarga Tukang Bengkulu (PKTB). Audiensi ini dipimpin oleh Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Bapak Jais Effensi, S.P., M.Si yang didampingi oleh Kepala Bidang Jasa Konstruksi, Kasi beserta staf, sedangkan dari pihak PKTB dipimpin oleh Bapak mahadi sebagai ketua, beserta wakil ketua, sekretaris, bendahara serta pembina PKTB. Dari hasil pertemuan ini dapat disimpulkan bahwa antara Pihak PKTB dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu siap bersinergi/bekerja sama dalam melaksanakan pembangunan terutama  di Provinsi Bengkulu yang berkualitas efektif, efisien tepat waktu dan tepat mutu.

Sebanyak 36 orang pengurus Perkumpulan Forum Tenaga Ahli Lingkungan Indonesia (P-TALI) Provinsi Bengkulu masa bakti 2022 s/d 2025 dilantik oleh Ketua Umum P-TALI Budiyono, S.P., S.T., M.A., M.Si, di Hotel Madeline Kota Bengkulu hari  Senin tanggal 17 Januari 2022. Pelantikan ini dihadiri juga oleh Gubernur Bengkulu H. Rohidin Mersya, OPD terkait, perguruan tinggi baik negeri maupun swasta serta stekholder lainnya. Keapala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinnsi Bengkulu yang diwakili oleh Kepala Bidang Jasa Konstruksi Tusranul Mahdi, S.T menyambut baik atas telah dilantiknya pengurus P-TALI Provinsi Bengkulu masa bakti 2022 s/d 2025, dengan harapan kedepannya dapat berkolaborasi dan berkontribusi dalam pembangunan untuk mewujudkan bengkulu maju, hebat yang mengedepankan visi sustainable development.