BIMBINGAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG

Senin 14 Maret 2022, sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Cempaka Putih Kantor Bupati Karimun telah berlangsung Acara sosialisasi peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis resiko dan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi. Acara ini di hadiri oleh Bupati Karimun, Kepala Balai Jasa Konstruksi   Wilayah I Banda Aceh, Asisten Perekonomian dan   Pembangunan Setda Kab. Karimun, Kepala Dinas PUPR dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau diwakili oleh Kepala Bidang Jasa Konstruksi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Karimun, GAPENSI, GAPEKNAS, INKINDO, Kontraktor dan Konsultan. Acara tersebut dimulai dengan kata sambutan dari Kepala Dinas PUPR Kabupaten Karimun Cahyo Prayitno, ST, dilanjutkan kata Sambutan Oleh Kepala Balai Jasa Konstruksi   Wilayah I Banda Aceh Bapak Indra Suhada, S.T, M.T, setelah itu dilanjutkan dengan kata sambutan sekaligus membuka acara oleh bupati karimun bapak Dr. H. Aunur Rafiq, S. Sos, M. Si. Dalam sambutannya Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Acah, Indra menjelaskan Kegiatan ini adalah upaya untuk memacu upaya percepatan peningkatan kualitas SDM dibidang Jasa konstruksi Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan nasional tenaga kerja sektor konstruksi yang pada akhirnya mampu mewujudkan usaha industri konstruksi yang bekualitas, efisien dan penyelenggaraan konstruksi dengan metode yang efektif, adil, transparan, inovasi teknologi yang tepat guna, sumber daya manusia yang ahli dan terlatih serta kompeten dibidangnya masing-masing. Sosialisasi disampaikan oleh beberapa narasumber, yakni : Budianto, ST, MM dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh Wan Evrizal, ST, MT dari Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas PUPR, Pertanahan Provinsi Kepri Yanti dari Bidang Bina Konstruksi Dinas PUPR, Pertanahan Provinsi Kepri Hendy Desniko, Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Karimun Acara dilanjutkan dengan sosialisasi yang disampaikan oleh Narasumber. Seluruh peserta yang  mengikuti sosialisasi dengan serius dan seksama. Semoga materi yang disampaikan dapat terserap dengan baik dan dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan dari peraturan tersebut.

JAMBI – Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 70 mengatur bahwa setiap pekerja konstruksi yang bekerja di sektor Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus melakukan percepatan sertifikasi tenaga kerja. Di tengah semakin pesatnya pembangunan infrastruktur di daerah, tenaga kerja konstruksi dituntut untuk lebih terampil dan ahli dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi. Jawaban akan hal ini, yaitu dengan menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan pengembangan, sebagai sarana yang ditujukan pada upaya untuk lebih mengaktifkan kerja para tenaga kerja konstruksi, dan mengurangi dampak negatif yang dikarenakan kurangnya pendidikan, serta pengalaman yang terbatas. Perlu kita sadari bahwa sektor konstruksi  memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan ekonomi suatu daerah untuk dapat bersaing baik dari sisi internal maupun eksternal dan upaya yang kita lakukan yakni dengan membekali sertifikat kompetensi tenaga ahli. Tugas pemerintah Provinsi Jambi dalam  melakukan sertifikasi Tenaga Ahli yakni untuk terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pekerja konstruksi, sehingga pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan teknis dan kaidah yang berlaku, guna meminimalisir kegagalan, resiko kecelakaan  kerja, serta kesenjangan aplikasi pekerjaan konstruksi. Ariesto Harun Wijaya, ST  Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas PUPR Provinsi Jambi menyampaikan kualifikasi tenaga ahli yang dilakukan pelatihan dan uji sertifikasi adalah Ahli Muda Manajemen Konstruksi dan Ahli Muda K3 Konstruksi, hal ini dilandasi atas dasar bahwa Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3) telah menjadi bagian terpenting dalam proyek konstruksi dan kerapkali terjadi permasalahan, pada kesempatan yang sama Ariesto Harun Wijaya, ST   menyampaikan akan tetap berkomitmen dalam meningkatkan jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat di Provinsi Jambi. Ada pun pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada 28 Maret – 2 April 2022 dilaksanakan di Hotel Abadi Suite Kota Jambi, diikuti oleh 40 peserta terbagi kedalam 2 kelas Ahli Muda K3 20 orang dan Ahli Manajemen Konstruksi 20 Orang . (LMS)     dan Ahli Manajemen Konstruksi 20 Orang .    

#Mamuju1april2022 Gempa yang berkekuatan 6,2 SR mengguncang Mamuju 15 januari 2021, meluluh lantakkan kantor Gedung utama gubernur provinsi Sulawesi barat . Begitu banyak berkas berserakan tidak dapat diselamatkan lagi, untung saja tidak ada korban jiwa dalam kejadian hancurnya kantor utama gubernur tersebut. Pasca gempa tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi barat, melalui Dinas Pekerjaan Umum segera melakukan pembenahan, salah satunya segera membuat  Gedung Tower yang diresmikan hari ini. Dalam sambutannya Bapak gubernur berterima kasih kepada Dinas PUPR atas prestasinya dalam membangun Tower ini. Minimal kita tidak menempati lagi kantor merah putih yang kurang memadai. Sekarang bisa lebih luas menerima tamu undangan yang dating berkunjung ke pemerintah provinsi.Kantor ini akan ditempati oleh Gubernur, sekretariat daerah dan beberapa dinas yang ada. Tentunya dengan mempertimbangkan fungsi ruang dan fungsi organisasi yang ada. Gedung berlantai 5 ini dikerjakan melalui apbd provinsi Sulawesi barat tahun anggaran 2021 melalui bidang Cipta Karya.  Dikonfirmasi secara terpisah, Kabid Cipta Karya, Asrul, ST.MT mengatakan bahwa aka ada tambahan yang belum sempurna dalam penyelesaian Gedung ini, tata lahan parkir, penataan halaman dan landscape belum dilaksanaka. Tahun ini (2022_red) segera kami maksimalkan. Peresmian dihadiri oleh sejumlah kepala OPD yang hadir, termasuk bapak Sekretaris daerah. Tidak kurang ada sepuluh kepala OPD yang hadir dalam acara ini, memberikan semangat dan melihat khususnya OPD yang akan masuk dalam Gedung baru ini. Setelah acara peresmian, para peserta diundang ke lantai 5 di aula untuk ramah tamah. Dalam acara ini banyak berdiskusi antara pelaksana kegiatan , pengawas dan direksi teknis dari dinas PUPR Sulawesi Barat.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang menggelar Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Program Jaminan Ketenagakerjaan di Sektor Jasa Konstruksi di Hotel Horison Yusro, Jombang, Selasa (01/03).  Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jombang, Bayu Pancoroadi mengatakan, Sosialisasi ini dilaksanakan dalam rangka menekankan upaya pemberantasan korupsi di sektor jasa konstruksi. Bayu Pancoroadi menjelaskan untuk mencapai itu Dinas PUPR bersinergi dengan Kejaksaan Negeri Jombang. "Harapannya dengan edukasi dan penguatan integritas anti korupsi ini ke depan akan menihilkan praktik korupsi di dunia jasa konstruksi" jelasnya. Di sisi lain, Dinas PUPR bekerjasama sama dengan BPJS Ketenagakerjaan juga turut memperhatikan tenaga kerja konstruksi di lingkup Kabupaten Jombang. Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang telah mengeluarkan Perbup No 7 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Diharapkan dengan adanya kebijakan ini, hak para tenaga kerja konstruksi akan terlindungi secara optimal.

Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) selama dua hari tanggal 29 dan 30 Maret 2022 menggelar “Bimbingan Teknis Pelaksanaan dan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi” di Kota Payakumbuh. Bimbingan Teknis ini dibuka oleh Walikota Payakumbuh yang diwakili Asisten II Setdako Elzadaswarman, S.KM, M.PPM didampingi Kepala Dinas PUPR Muslim, ST, M.Si, serta Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan Yulia Fithry, ST, M.Eng, pada hari selasa tanggal 29 Maret 2022. Kegiatan ini diikuti oleh 80 orang peserta yang terdiri dari perwakilan Badan Usaha Konstruksi, PPK, PPTK, dan Pengawas Pelaksana Pekerjaan Konstruksi di beberapa Organisasi Perangkat Daerah di Kota Payakumbuh. Narasumber yang dihadirkan adalah Wenda Nofera, Ph.D, Doktor lulusan Michigan University Amerika Serikat dosen Fakultas Teknik Sipil Institut Teknologi Padang, Ahli Madya K3 Ir. Agus, M.Sc yang juga akademisi Institut Teknologi Padang, dan Kepala Dinas PUPR Muslim ST, M.Si. Dalam sambutannya Asisten II menyampaikan pesatnya pembangunan di sektor Jasa Konstruksi menuntut perlunya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan. SDM ini adalah termasuk pihak pemberi pekerjaan seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau petugas lainnya yang bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Sering kali terjadi masalah dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi seperti kualitas yang rendah, tidak memenuhi syarat, waktu penyelesaian pekerjaan yang terlambat, biaya tidak terkontrol, pekerjaan tidak aman, terjadi kecelakaan kerja, dan lain lain yang sering diakibatkan karena lemahnya pengawasan. Pengawasan yang baik dapat mencegah masalah-masalah tersebut sehingga pekerjaan berjalan dengan lancar, terkendali dan diperoleh hasil yang memuaskan. Ada 4 (empat) hal yang penting dalam aspek pengawasan dan pengendalian, yakni tepat mutu, tepat biaya, tepat waktu dan akuntabel. Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Bimbingan Teknis ini mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas untuk kemajuan pembangunan ke depan. Sementara itu dalam paparannya Kepala Dinas PUPR Kota Payakumbuh menyampaikan diharapkan peserta bimbingan teknis memiliki persepsi yang sama tentang bagaimana memaknai setiap program dan tugas pekerjaan, baik bidang pengawasan, administrasi, maupun mutu pekerjaan. Didukung oleh skill yang baik dan itu kita lakukan dengan cara pembekalan seperti ini. (Syafrianto.i)

Mamuju#29032022 Langkah besar telah dilakukan pemerintah provinsi Sulawesi Barat dalam bidang infrastruktur. Betapa tidak, sebuah aplikasi modern berbasis android, diluncurkan sebagai jawaban terhadap kondisi kekinian infrastruktur daerah Sulawesi Barat. Sosialisasi tentang ini dilaksanakan bidang jakon di aula dinas PUPR sulbar.  ketua panitia Hj. Musdalifah, ST., MT melalui laporannya menyebutkan bahwa bidang jakon bertugas melaksanakan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan hasil seluruh kegiatan jasa konstruksi. Bidang jakon mengawal aplikasi ini, yang tentunya diharapkan handal dan profesional dalam melaksanakan kegiatan pembina jakon, menyebarluaskan luaskan kebijakan, dan memastikan seluruh tahapan pelaksanakan fisik konstruksi dan berjalan dgn sesuai aturan.  Peserta sosialisasi aplikasi ini berasal dari bidang-bidang yg ada di dinas PUPR, juga perwakilan pemkab yg membidangi jasa konstruksi, serta asosiasi konsultan yang hadir, diantaranya Inkindo dan Perkindo Sulawesi Barat yang dihadiri langsung oleh ketua masing-masing asosiasi. Selain itu juga dihadiri oleh perwakilan dari dinas pendidikan dan kebudayaan serta dinas perumahan, sebagai dinas yang juga ikut melakukan konstruksi secara fisik dilapangan. Setelah perkembangannya nanti, dipersiapkan akan bisa melibatkan pihak kementerian juga untuk bersama-sama menggunakan ini, karena peraturan gubernur no 3 tahun 2021 sudah bisa dijadikan sandarannya.  Kepala dinas PUPR, Ir. Muhammad Aksan, MT mengetengahkan dalam sambutannya bahwa, aplikasi Sipemimpin adalah aplikasi baru yang di buat untuk menjadi solusi di era modern ini. Apalagi masa pandemi ini, kita disuruh bekerja tanpa bertemu, makanya hari ini kita berkumpul untuk melakukan kegiatan yang efisien di ruangan ini. Masalah kita, adalah lambat mendapatkan informasi yang akurat di lapangan, kurang terlibat nya masyarakat dalam pembangunan, terutama jika terjadi longsor bencana alam dan sebagainya, sehingga tidak dapat respon cepat jika ada kejadian fisik konstruksi di lapangan. Aplikasi ini adalah solusi untuk itu. Tahun 2020 aplikasi ini di upgrade juga di Balai Penataan kawasan Pemukiman. Dan pemutakhiran kita lakukan lagi tahun ini. Diberi kesempatan juga pihak pemkab untuk menafaatkan aplikasi ini, sehingga tidak double anggaran nanti. Intinya pelayanan yang cepat dapat kita lakukan, melalui aplikasi ini. Laporan tidak lagi secara manual, digitalisasi tidak dapat dihindari lagi. Kondisi infrastruktur diharapkan tidak lagi berulang, ini tidak lagi menghadapi hambatan dari pihak apip.  Penyimpanan secara digital lebih tertib dilaksanakan, tidak lagi berhamburan berkas yang ada di masing-masing bidang, sehingga tidak sulit mencari berkas tahun lalu, dan beberapa tahun yang sdh berlalu. Pihak uptd PUPR juga bisa mempergunakan ini, termasuk nnt jika sudah ada uptd baru yang akan mengurus spam regional mandar yang akan datang. Terhadap Asosiasi pengawas yang hadir diharapkan ada feetback yang dilakukan melalui aplikasi ini. Perlu ada laporan realtime, dan instruksi yang bisa diberikan kepada direksi yang dikantor dapat memantau dengan baik. Progres harian mingguan dan bulanan, sudah tidak susah lagi kita akses, masalah dapat diselesaikan kan sejak dini sebelum menjadi masalah besar tentunya. Mari jadikan ini sebagai amalan terbaik kita menjelang ramadhan, karena belum tentu kita bertemu kembali dengan ramadhan yang akan datang, begitu kuncinya.  Pada akhir acara, dirumuskan beberapa direkomendasikan yang akan dilakukan para peserta. Disebutkan admin masing-masing bidang/pemkab/dinas lainnya untuk eksis melajukan percobaan dan uji coba pengenalan aplikasi ini dalam satu pekan. Begitu juga bagi admin di pemkab seluruh kabupaten di Sulawesi barat, termasuk admin dari dinas yang membangun infrastruktur, diantaranya dinas pendidikan dan kebudayaan dan dinas perumahan Sulawesi Barat. Akan ada pertemuan pekanan untuk evaluasi admin, dilakukan pada bidang jakon dinas PUPR Sulawesi Barat sebagai leader nya.  Acara berjalan efektif, harapan sudah kita dengarkan, dan aplikasi ini sudah kita mulai. muaaranya akan dilihat dari tindak lanjut nantinya. Demikian Disampaikan oleh firman juang, sebagai salah satu pembina jabatan fungsional, bahwa aplikasi ini adalah jawaban keresahan kita para pekerja konstruksi. Dalam apkikasi ini akan dilakukan pengembangan, nantinya akan ada harga bahan yang dimasukkan masing-masing pemkab. Akan ada fitur untuk peraturan, fitur untuk para tenaga ahli dan informasi lainnya yang dibutuhkan kita semua pekerjaan konstruksi. Intinya ini adalah kesempatan kita ambil bagian dalam dunia modern ini, yang belum pernah ada dalam dunia konstruksi dimana pun, juga belum pernah dilakukan oleh pembina konstruksi masa yang lampau begitu pungkasnya.  #redaksi

MALANG - Sejalan dengan amanat dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dalam pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Daerah di kabupaten/kota, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Badan Usaha Jasa Konstruksi. Kegiatan dengan tema “Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi” ini dilaksanakan pada Kamis, 24 Maret 2022 di Hotel Atria Malang. Kegiatan yang dihadiri oleh 81 perwakilan Badan Usaha dan Asosiasi Jasa Konstruksi di Kota Malang ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso, S.T., M.T. didampingi oleh Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Ir. Diah Ayu Kusumadewi, M.T. . Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa Badan Usaha Jasa Konstruksi, baik konsultan maupun kontraktor, sangat penting untuk aware dan update terhadap dinamika regulasi yang terjadi beberapa tahun belakangan ini, agar dalam kegiatan usahanya dapat berjalan sesuai dengan koridor peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha jasa konstruksi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini dan proaktif dalam perkembangan regulasi dan metode pelaksanaan. Tema pembinaan yang berupa sosialisasi peraturan ini didukung oleh para narasumber yang kompeten di bidangnya. Penyampaian materi dimulai oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang mengenai penyuluhan hukum, yang disampaikan oleh Susi Akerina, S.H. disambung dengan paparan materi oleh Theresia Teryl Mayang Sari, S.T., M.T. dari Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Malang mengenai Perpres No.12 Tahun 2021 dan Peraturan LKPP No.12 Tahun 2021. Paparan terakhir disampaikan oleh Ir. Achmad Darmawijaya, MM. dari Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Timur mengenai PP No.14 Tahun 2021. Dengan adanya kegiatan pelatihan tenaga terampil konstruksi ini diharapkan para pelaku usaha dan asosiasi di bidang jasa konstruksi dapat memahami dan mendukung kebijakan serta regulasi baru tentang jasa konstruksi, serta melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku demi terciptanya pembangunan infrastruktur Kota Malang yang berkualitas. (Rio Dermawan Ridhwan, S.T.)

  Mitra BP2JK JatengSalam Pengadaan.Sebagai upaya memperkuat komitmen, kesiapan dan melanjutkan langkah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dalam membangun Zona Integritas, serta mendorong terwujudnya pelayanan publik yang prima dan bebas dari KKN, maka dilaksanakan kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas dan Pernyataan Komitmen Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada Selasa (22/3/2022)..Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara hybrid dan serentak oleh 15 Balai Pembangunan Zona Integritas yaitu BP2JK Wilayah Sumatera Utara, BP2JK Wilayah Sumatera Selatan, BP2JK Wilayah Jawa Barat, BP2JK Wilayah DKI Jakarta, BP2JK Wilayah Jawa Tengah, BP2JK Wilayah Jawa Timur, BP2JK Wilayah Bali, BP2JK Wilayah Sulawesi Selatan, BJKW I Aceh, BJKW II Palembang, BJKW III Jakarta, BJKW IV Surabaya, BJKW V Banjarmasin, BJKW VI Makassar, serta BJKW VII Jayapura.  

Sosialisasi PCM Pengadaan Barang dan Jasa Dinas PUPR Kabupaten Lebak dan Instrumen BPJS. Kegiatan di atas Merupakan Rangkaian Awal yang Harus di Tempuh Oleh Badan Usaha Jasa Kontruksi Daerah pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang Berkelanjutan.

Kegiatan ini Merupakan Salah Satu Bentuk Pembinaan Jasa Konstruksi Daerah. Adapun Kegiatan Tersebut di Hadiri Pemangku Kepentingan Dalam Hal ini Pihak BPJS Kanca Lebak dan Bikon PUPR Lebak Dengan Sasaran Target Peserta Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) Daerah Willayah Kabupaten Lebak.

Pada hari ini Senin tanggal 21 Bulan Maret tahun 2022 Bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu melaksanakan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi khsusus Tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB). Pelatihan ini  akan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dengan peserta sebanyak 20 (dua puluh) peserta. Yang menjadi narasumber kegiatan ini adalah Bapak Ir. Lazuardi Nurdin, CSP., IPU Ketua Umum Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia (PAKKI-Pusat) dan Ibu Rohmi, S.Sos, CSE Ketua DPD PAKKI Provinsi Bengkulu.  Pada pembukaan acara pelatihan ini dihadiri juga oleh  Asosiasi Profesi dan Asosiasi Badan Usaha yaitu Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Provinsi Bengkulu (PII), Ketua HATSINDO Provinsi Bengkulu dan Ketua ASTATTINDO Provinsi Bengkulu.

(Kendari - Sulawesi Tenggara ) - Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Pengawas Jalan dan Jembatan sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dibidang kebinamargaan. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan 11 Maret 2022, bertempat di Hotel Fortune Frontone-kendari. Kegiatan Ini dilaksanakan secara offline (Tatap Muka) dan secara online (hybrid). Adapun narasumber kegiatan ini adalah Bapak Tajuddin, ST.,M.Si, Bapak Sumardjono, ST.,MT, Bapak Asep Hilmansyah, ST.,MT. Turut hadir dalam acara pembukaan,  Bapak Rasyid, S. Sos.,M.Si (Wakil Bupati), Bapak Ir.Drs. H. Sjarif Sajang, M.Si (Sekretaris Daerah), Bapak  Askar, ST.,M.Si (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Serta Pejabat Eselon III Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.Dibuka langsung oleh Wakil Bupati Konawe Selatan. Peserta yang mengikuti kegiatan ini sabanyak 50 orang yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Selatan dengan tetap mengikuti Protokol Kesehatan dan Sesuai dengan rekomendasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19.