Dukungan Penuh Pemerintah Aceh melalui SKPA Terkait Sumber Daya Konstruksi

Menindaklanjuti Surat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor BK0301-Mn/2289 terkait penerapan Sertifikat Badan Usaha (SBU), Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh mengadakan pertemuan secara hybrid online meeting bersama LPJKN dan Bina Jasa Konstruksi Kementerian PUPR yang dipimpin langsung oleh T. Robby Irza selaku Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh pada hari Jumat (18/2/2022). Rapat ini juga secara offline bertempat di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh dihadiri oleh Inspektorat Aceh, BP2JK Aceh, Biro Hukum, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh. Pertemuan ini membahas mengenai permasalahan Sertifikat Badan Usaha (SBU) pada masa transisi. Saat ini (14/2/2022) dari 162 Badan Usaha, hanya 62 Badan Usaha yang masih aktif SBUnya, selebihnya sudah berakhir masa berlaku. Kondisi yang terjadi saat ini, Badan Usaha yang sertifikatnya telah berakhir masa berlaku sudah mengajukan perpanjangan, namun sertifikat tersebut belum tayang di website siki.pu.go.id. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR No. BK0301-Mn/2289 bahwa SBU yang dianggap sah adalah sertifikat yang sudah tertayang pada website tersebut. Terkait kondisi saat ini, Yudha Mediawan selaku Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR menyampaikan melalui surat Nomor BK 0301-Kj/230, bahwa Keabsahan SBU dan SKK-K dapat dilakukan dengan memindai scan QR code yang terintegrasi melalui aplikasi Jakontrust. SBU dan SKK-K yang dalam proses perpanjangan dinyatakan masih berlaku hingga 31 Juli 2022 dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh LPJKN dan Direktorat Jenderal Bina Jasa Konstruksi Kementerian PUPR. Peran Pemerintah Aceh dalam hal ini selaku Pengawas Kebijakan Pemerintah Pusat di daerah sebagaimana disampaikan oleh Robby, maka beliau mengharapkan agar Kementerian PUPR dan LPJKN segera mengeluarkan kebijakan untuk percepatan proses keabsahan Sertifikasi Badan Usaha (SBU) agar dapat ditayangkan pada website siki.pu.go.id, sehingga dapat menjadi acuan bagi panitia pengadaan barang dan jasa dalam memilih calon penyedianya. Demikian harap Robby. Pada akhir pertemuan, Ditjen Bina Jasa Konstruksi Kementerian PUPR mengapresiasi kepada Pemerintah Aceh sebagai salah satu Pemerintah Daerah yang telah memulai proses pengadaan barang dan jasa lebih awal dengan dana bersumber dari APBD Tahun 2022 serta sangat koorperatif dalam hal mendiskusikan terkait Keabsahan Sertifikat Badan Usaha (SBU).

PT. Harum Jaya melaksanakan kegiatan Academi Tukang ID dan perlombaan tukang yang berlangsung di Desa Lamjabat, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh pada Senin (14/3/2022). Kegiatan tersebut diikuti oleh para siswa SMK dan masyarakat yang terdiri dari 2 kelompok dengan jumlah peserta sebanyak 12 orang per kelompok. Kegiatan Academi Tukang ID berlangsung selama 41 hari terhitung mulai tanggal (14/3/2022) sampai (23/4/2022). Agenda perlombaan yang dilaksanakan yaitu membangun 4 unit rumah layak huni yang diperuntukkan untuk Karyawan PT. Harum Jaya. Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Junaidi. Dalam sambutannya Junaidi mengatakan tukang/pekerja konstruksi merupakan aspek penting dalam pengerjaan fisik suatu bangunan. Tukang menjadi garda terdepan dan ujung tombak yang menjadi eksekutor pelaksana di lapangan. Oleh karena itu, keahlian seorang pekerja konstruksi merupakan salah satu indikator yang menentukan hasil akhir proses pembangunan suatu bangunan. Junaidi menambahkan Pemerintah Aceh sangat mendukung kegiatan tersebut, sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang kewenangan dalam mengelola kebijakan sektor jasa konstruksi di Aceh, sehingga dipandang sebagai sebuah langkah yang sangat baik sebagai upaya meningkatkan SDM konstruksi di Aceh agar menciptakan tenaga kerja yang handal, profesional dan memiliki identitas keahlian yang mempuni. Ujarnya. Junaidi berharap semoga kegiatan ini mampu menghasilkan tukang/pekerja konstruksi profesional dan bersertifikat dalam upaya meningkatkan profesionalitas pelaku usaha jasa konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi secara umum. Selanjutnya semoga kegiatan serupa juga dapat ditiru oleh perusahaan-perusahaan lain di Aceh, sehingga upaya peningkatan SDM konstruksi bisa lebih meningkat. Demikian harapan Junaidi. Direktur Utama PT. Harum Jaya, Mansur S mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pemerintah Aceh yang telah mendukung kegiatan Academi Tukang ID ini. Mansur mengatakan dengan adanya kegiatan tersebut mampu mengukur sejauh mana skill tenaga kerja yang dimiliki sehingga mampu memberikan pelayanan di bidang konstruksi yang bermutu tinggi sesuai kebutuhan masyarakat yang berkelanjutan, terpercaya serta berkualitas. Tutupnya. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kabag Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Aceh, Staf Balai Jasa Konstruksi Wilayah Aceh serta Staf Ahli Ekonomi dan Pembangunan Kota Banda Aceh.

Banda Aceh – Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh, T. Robby Irza berkesempatan menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh pada hari Senin (4/4/2022) yang bertempat di Ruang Aula Gedung B lantai 2 Kantor Balai Jasa Konstruksi Wilayah I. Kegiatan tersebut membahas mengenai peranan Pemerintah Aceh dalam mendukung pembinaan jasa konstruksi di Provinsi Aceh. Mengawali kegiatan tersebut, T. Robby Irza menyampaikan peran Pemerintah Aceh dalam hal mendukung jasa kontruksi sudah dimulai sejak (2/10/2019). “Kami memanggil para stakeholder untuk melakukan sosialiasasi terkait Implementasi UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi,” ujar Robby. Kemudian Robby menambahkan peran lainnya yaitu bentuk dukungan terhadap Teknologi Rumah Unggul Sistem Panel Instan (Ruspin) sebagai pilihan rumah layak huni. “Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh telah menyampaikan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh (Perkim) terkait dengan teknologi dari rumah Ruspin tersebut, karena pada tahun 2022 sebanyak 7000 unit rumah layak huni akan di bangun dan akan menjadi program strategis Pemerintah Aceh untuk membangun rumah layak huni bagi warga-warga Aceh,”tambahnya. Upaya lainnya yang dilakukan Pemerintah Aceh melalui Biro Administrasi pembangunan khususnya dalam mengelola Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Saat ini 8 dari 23 Kabupaten/Kota yang telah membentuk OPD Jasa Konstruksi. Ke-8 OPD tersebut adalah Banda Aceh, Pidie, Bireuen, Sabang, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Subulussalam dan Singkil. Perlu diketahui, dalam upaya mengurangi kecelakaan konstruksi, pembiayaan infrastruktur dan masih sedikit tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat, maka diperlukan peran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai ujung tombak pembinaan konstruksi. “Kami menghimbau kepada seluruh Kabupaten/Kota agar segera membentuk OPD agar pembinaan jasa konstruksi dapat berjalan dengan baik,” tutup Robby. Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah I, Indra Suhada dalam kesempatan yang sama menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Aceh khususnya Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh yang telah mendukung pembinaan jasa konstruksi di Provinsi Aceh. “Semoga dengan terbentuknya OPD jasa konstruksi dapat menambah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat sehingga dapat mengurangi kecelakaan kerja yang tidak diinginkan,” harapnya. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Afriadi selaku Kasubdit Keselamatan dan Keamanan Jasa Konstruksi Kementerian PUPR.

Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi Dinas PUTR Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau mengadakan Sosialisasi SBU dan SKK pada tanggal 19 Mei 2022 di Ruang Pertemuan Hotel Sakura, Dabo Singkep. Acara ini dihadiri oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Lingga, DPMPTSP Kabupaten Lingga, Pelaku Usaha Jasa Konstruksi yang terdiri dari Kontraktor dan Konsultan di Kabupaten Lingga. Sebelum masuk kedalam pembahasan inti sosialisasi, kegiatan dibuka oleh Kasi Bina Kontruksi, Ibu Susan Novella dan sambutan dari Account Representative 3 BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Tanjungpinang. Narasumber yang mengisi materi sosialisasi yakni Bapak Keton Alif Utama perwakilan dari BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Tanjungpinang yang memaparkan materi tentang prosedur dan manfaat jaminan sosial tenaga kerja sektor konstruksi, Bapak Wan Efrizal (Kabid Bina Konstruksi Dinas PUPP Provinsi Kepulauan Riau) memaparkan tentang PP Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Ibu Sri Muziyanti yang memaparkan materi tentang Tata Cara Pembuatan Sertifikat Badan Usaha dan SKK Konstruksi melalui OSS Kementerian PUPR.  

Dinas BMBK Prov. Lampung, Bidang Bina Jasa Konstruksi pada tanggal 23 Mei Tahun 2022 menyelenggarakan Sosialisasi UU No. 11 Tahun 2020 dan PP No.14 Tahun 2021 bertempat di Hotel Emersia Bandar Lampung dengan Narasumber dari Direktorat Kelembagaan dan Sumberdaya Konstruksi Kementerian PUPR-RI Bapak Ir. YAYA SUPRIYATNA SUMADINATA, M.Eng.Sc dan Bapak Ir. JOKO KARSONO, M.T.   Tujuan diselenggarakannnya kegiatan Sosialisasi ini adalah untuk terwujudnya keselarasan, kesinambungan Program, Visi dan Misi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah khsusunya di Bidang Jasa Konstruksi sehingga terwujudnya pembangunan infrastruktur berkualitas, tepat mutu, tepat waktu dan tepat biaya. Acara Sosialisasi dibuka oleh Kepala Dinas BMBK Prov. Lampung Bapak. FEBRIZAL LEVI SUKMANA S.T., M.T. Selaku Sekretaris TPJK Prov. Lampung dengan peserta berasal dari OPD Kab/Kota Se-Provinsi Lampung. Dalam hal ini kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kewenangan Pemerintah Kab/Kota sebagaimana amanat UU No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi adalah Penyelenggarakan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi dan Penyelenggaraan SIPJAKI Cakupan Daerah Provinsi, sedangkan wewenang Kab/Kota adalah Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, SIPJAKI Cakupan Daerah Kab/Kota, Penerbitan Izin Usaha Nasional Kualifikasi Kecil, menengah dan besar, serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang ikut serta dalam Kegiatan Bimtek Sipjaki (Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta di Hotel Wyndham Surabaya tanggal 23 - 25 Mei 2022.

DPRKP Kabupaten Pamekasan mendelegasikan 2 administrator untuk mengikuti Bimtek SIPJAKI pada tanggal 23 sampai 25 Mei 2022 bertempat di hotel wyndam surabaya yang diselenggarakan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan cipta Karya provinsi jawa timur.Bimtek ini dimaksudkan untuk implementasi amanah undang undang jasa kontruksi tentang pengembangan sistem informasi pembinaan jasa kontruksi (SIPJAKI).

Pemerintah Kota Probolinggo pada Dinas Pekerjaan Umum penataan Ruang perumahan dan kawasan permukiman melalui bidang Ciptakarya menugaskan 2 orang mengikuti bimbingan Teknis SIPJAKI di surabaya mulai tanggal 23 - 25 mei 2022 bertempat di WYNDHAM HOTEL pelaksana kegiatan PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKRYA

Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi atau yang biasa kita kenal dengan SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi untuk menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.     Permen PUPR 10 tahun 2021 tentang Pedoman SMKK adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84AK Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menerapkan SMKK. Penyedia Jasa yang harus menerapkan SMKK merupakan penyedia yang memberikan layanan konsultasi manajemen penyelenggaraan konstruksi, Konsultansi Konstruksi pengawasan, Pekerjaan Konstruksi, dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi. Penyedia Jasa juga harus menerapkan SMKK dalam memberikan layanan pengkajian, perencanaan, dan perancangan. Penerapan SMKK harus memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan. Dengan menjamin keselamatan keteknikan Konstruksi, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan publik dan keselamatan lingkungan. Menyikapi hal tersebut, maka Bidang Bina Jasa Konstruksi Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasa Pemukiman Kabupaten Gresik memandang perlu dilaksanakan Bimtek/Pelatihan Penyusunan Dokumen Keselamatan Konstruksi bagi Kasi Pembangunan di Kecamatan dan PPK/PPTK dari OPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten agar selalu menerapkan SMKK dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang diselenggarakan pada tanggal 23 - 24 Mei 2022 di Hotel Horison Gresik dalam acara tersebut dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman Ibu Ir. IDA LAILATUSSA'DIYAH, MM. dan disampaikan oleh Narasumber dari PAKKI (Perhimpunan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia)  Bapak SUPARNO, ST, MT.  

Pada tanggal 23 sampai 25 Mei 2022, kami telah mengikuti Bimtek Aplikasi SIPJAKI yang diadakan di Surabaya oleh Dinas PUPR Provinsi Jawa Timur, dengan jumlah peserta 28 Kab/Kota. untuk itu pengenalan Aplikasi SIPJAKI dengan fitur baru

Dalam rangka peningkatan kemudahan dan transparansi akses informasi di Bidang Jasa Konstruksi, Dinas Perumahan Rakyat, kawasan Permukiman dan Cipta Karya Propinsi Jawa Timur mengadakan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) dengan peserta dari seluruh OPD Kabupaten/Kota yang memiliki kewenangan dalam urusan Pembinaan Jasa Konstruksi. Bimbingan teknis SIPJAKI diselenggarakan dari tanggal 23 s/d 25 Mei 2022.  Kabupaten Ngawi mengirimkan 2 peserta, Ibu Yesi Widyarti, ST.,M.M.  yang membidangi Tata Bangunan dan Bina Konstruksi dan Astuti Patmarini, ST  sebagai Admin SIJAKI. Semoga Bimbingan Teknis SIPJAKI dapat meningkatkan Indikator Kinerja Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi Kabupaten Ngawi ke depannya.

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur mengadakan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi pada tanggal 23-25 Mei 2022. Kegiatan ini merupakan agenda rutin Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang dilaksanakan setiap kwartal pertama. Acara yang dibuka oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya ini juga menghadirkan narasumber dari Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kementerian PUPR serta menghadirkan perwakilan 38 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.  Kabupaten Bojonegoro mengirimkan 2 orang administrator SIPJAKI untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan maksud mengupgrade informasi mengenai pelaksanaan kegiatan SIPJAKI itu sendiri. Harapan kedepannya Kabupaten Bojonegoro dapat melaksanakan kewenangan kabupaten/kota sesuai perundang-undangan yang berlaku.