Pendampingan Cara Pengoperasian Aplikasi Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Kab. Bireuen

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen mengadakan kegiatan Pelatihan Fungsional Pertama Pembina Jasa Konstruksi Ahli Angkatan I Tahun 2022 yang diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus - 08 September 2022. Pelatihan Fungsional Pertama Pembina Jasa Konstruksi Ahli Angkatan I Tahun 2022 dilaksanakan dengan metoda blended learning, 30 Agustus 2022 sd 01 September 2022 dengan metoda Distance Learning dan dilanjutkan 05 - 08 September 2022 dengan metodak Klasikal di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah III Jakarta. Acara diikuti oleh 30 Peserta termasuk peserta ASN Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dari Kabupaten Pesisir Selatan.

Telah dilaksanakan Koordinasi Internal Bidang dan Evaluasi Survei Pendataan Jasa Konstruksi Kota Yogyakarta yang dilaksanakan pada Hari Jumat , 02 September 2022 pukul 13.00 yang diikuti oleh bidang Pengendalian bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi. Rapat Koordinasi ini dipimpin langsung oleh Bapak Suko Darmanto, S.Sos selaku Kepala Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi yang dilanjutkan menyampaikan Evaluasi Bidang oleh Ibu Artanti Setyaningsih, S.T. selaku Subskoordinator Pembinaan Jasa Konstruksi dan Bapak M. Nur Faiq selaku Subskoordinator Pengendalian Bangunan. Koordinasi berupa evaluasi serta perencanaan kegiatan bidang pengendalian bangunan dan pembinaan jasa konstruksi ke depan. Dimulai dari kelompok substansi pembinaan jasa konstruksi menyampaikan progress serta rencana kegiatan yang akan segera dilaksanakan. Selanjutnya dari kelompok substansi pengendalian bangunan juga menyampaikan progress serta rencana aksi penyelesaian kegiatan. Dibahas pula solusi untuk kendala-kendala yang dihadapi serta rencana tindak untuk meningkatkan kinerja bidang. Rencana kunjungan ke OPD kabupaten/kota tetangga untuk studi banding direncanakan pada minggu kedua/ketiga dengan tujuan ke Dinas PU Kabupaten Sleman. Terkait kegiatan survei dan pendataan jasa konstruksi yang telah dilaksanakan juga turut dievaluasi dimana hasilnya adalah metode masih kurang efektif mengingat SDM yang terbatas dengan lingkup area seluruh kota. Kedepan perlu dirumuskan cara-cara yang lebih efektif dan efisien agar kegiatan dapat berjalan menghasilkan data-data yang valid.    

Sesuai dengan Undang-undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2021, menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan masing-masing untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas di bidang jasa konstruksi. Dalam rangka peningkatan kemudahan dan transparansi akses informasi di bidang Jasa Konstruksi sebagai salah satu bentuk upaya pengembangan teknologi informasi. Maka Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis SIPJAKI (Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi). Dimana pesertanya adalah seluruh dinas teknis yang membawahi tugas pembinaan jasa konstruksi di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Dinas PUPRPerakim Kota Mojokerto, dalam hal ini pada Bidang Penataan Ruang Bangunan dan Bina Konstruksi turut menjadi peserta dalam kegiatan tersebut. Kegiatan Jasa Konstruksi sendiri masuk dalam kegiatan konkuren yang terdapat dalam peraturan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren yang penilaiannya menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 pada tanggal 6 maret 2020 mengenai Indikator Kinerja Kewenangan Daerah (IKK) maka Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) dikembangkan sesuai peraturan Menteri tersebut agar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Sub-urusan Jasa Konstruksi baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat terukur kinerjanya berdasarkan IKK. cara dilaksanakan selam 3 ( tiga ) hari mulai tanggal 23 s/d 25 Mei 2022      

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau melalui Bidang Bina Kontruksi menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui media zoom meeting yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2022 dengan jumlah lebih kurang 90 peserta yang terdiri dari perwakilan Dinas PU Kabupaten/Kota, Unit Layanan Pengadaan Kabupaten/Kota, Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi se-Provinsi Kepulauan Riau. Narasumber dari kegiatan ini langsung di sampaikan oleh Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kementerian PUPR Bapak Ir. Nicodemus Daud, M.Si dan dari Direktorat Kompetensi Dan Produktivitas Konstruksi Bapak Dhian D Prayudha. Dalam awal paparan Bapak Ir. Nicodemus Daud, M.Si menyampaikan bahwa kegiatan Sosialisasi Permen PUPR 8 Tahun 2022 ini adalah yang pertama diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia dan sangat senang dengan adanya kegiatan ini karena merupakan hal yang penting dalam menjawab permasalahan yang sedang dialami saat ini terkait Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi. Peraturan Menteri PUPR ini merupakan hasil evaluasi dari penerapan dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hasil evaluasi juga berasal dari masyarakat jasa konstruksi terhadap kendala dan hambatan dalam implementasi perizinan berusaha berbasis resiko sektor jasa konstriksi. Untuk itu peserta sosialisasi ini diharapkan dalam mengetahui relaksasi kemudahan kebijakan terkait persyaratan pemenuhan sertifikat standar jasa konstruksi sehingga dalam pengurusan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruki dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi menjadi cepat dan dapat menjawab solusi hambatan yang terjadi selama ini dirasakan dunia usaha Jasa Konstruksi khusunya di Provinsi Kepulauan Riau.  

Surabaya - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu, sebagai tindak lanjut perubahan-perubahan peraturan terkait Jasa Konstruksi setelah masa transisi melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, dengan materi pembahasan kegiatan bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan Pemerintah Daerah. Penjelasan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV tentang mekanisme sertifikasi tenaga terampil konstruksi setelah masa transisi, diikuti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu dan Dinas PU Kabupaten Jepara Penjelasan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur tentang Bina/Jasa Konstruksi dan perannya di daerah serta update SIPJAKI 

Dinas Bina Marga dan Bina konstruksi Provinsi Lampung telah melaksanakan Rapat Koordinasi Pembinaan Jasa Konstruksi Se-Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada  tanggal 30 Agustus 2022 yang bertempat di Ballroom Hotel Bukit Randu, kota Bandar Lampung. Kegiatan ini diikuti oleh 60 orang perwakilan yang terdiri dari pejabat dan staf di lingkungan masing-masing OPD Jasa Konstruksi Se-Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Pembukaan Rapat Koordinasi Pembinaan Jasa Konstruksi Se-Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung oleh Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung yang diwakili Sekretaris Dinas, Bapak. Muhammad Taufiqullah, S.T., M.T. dan diikuti oleh para tamu undangan perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangungan Daerah Provinsi Lampung, Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Lampung,  Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung,  Balai Jasa Kosntruksi (BJKW-II) Wilayah II Palembang, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Lampung, Balai Pelaksana Jalan Nasional Lampung serta dari Perkumpulan Asosiasi Profesi yang ada di Provinsi Lampung. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan Koordinasi dan Kinerja di Bidang Jasa Konstruksi dalam rangka menyamakan persepsi serta meningkatkan kualitas SDM Konstruksi dan meningkatkan kinerja para Pelaksana Penyedia Jasa Konstruksi dari setiap produk yang dikerjakan agar memenuhi standard an kriteria yang ditetapkan  sesuai permintaan dan juga difungsikan sesua kebutuhan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkelanjutan serta memberi manfaat besar bagi kebutuhan masyarakat. Dan juga, dalam kesempatan ini turut membahas tentang target pencapaian indicator di masing-masing OPD di tingkat Kab/Kota yang ada di Provinsi Lampung. Saat ini pembinaan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, oleh sebab itu dilakukan Rakor Pembinaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung pada hari ini. Adapun narasumber dari kegiatan ini terdiri dari : 1.Nanan Abidin S.Kom., M.M.Si. (Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah-II Palembang) 2. Yudi Aryanto, S.T., M.T. (Kepala Bidang Bina Konstruksi – Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung) Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung melalui Sekretaris Dinas, Bapak. Muhammad Taufiqullah, S.T., M.T. mengatakan bahwa para peserta Rapat Koordinasi Pembinaan Jasa Konstruksi Se-Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung diharapkan dapat menjawab persoalan-persoalan kedepan tentang Jasa Konstruksi jauh lebih baik dan menjawab Visi-Misi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Makassar- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan meningkatan pengembangan SDM Jasa Konstruksi, melaksanakan Rapat Koordinasi Peranan Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Pembangunan IKN dan Penyelenggaraan Pelatihan SIPJAKI Tahun Anggaran 2022. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kabupaten Takalar Bidang Bina Konstruksi berkesempatan menghadiri Rapat Koordinasi Peranan Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Pembangunan IKN dan Penyelenggaraan Pelatihan SIPJAKI Tahun Anggaran 2022 diselenggarakan oleh Pemprov Sul-Sel yang dilaksanakan pada tanggal 29-30 Agustus 2022 bertempat di Hotel Novotel Makassar dan diikuti oleh 24 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan.

Rapat Koordinasi dan Penyelenggaraan Pelatihan Untuk Peningkatan Kapasitas Administrator (SIPJAKI) di Makassar diikuti dari beberapa kab/kota se Sulawesi Selatan. Salah satu peserta yang ikut dalam acara tersebut adalah dari Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barru.  Pelatihan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) merupakan salah satu sarana untuk lebih mengetahui dan memahami tentang jasa konstruksi. Walaupun pada dasarnya jasa konstruksi meliputi berbagai macam aspek konstruksi tapi setidaknya dengan pelatihan ini dapat menambah wawasan tentang bagaimana perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi serta pengawasan konstruksi.  Hasil dari pelatihan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) ini nantinya dapat diterapkan pelaksanaannya di lapangan, baik dari segi perencanaannya, pelaksanaannya  serta pengawasannya. Tapi tentunya haruslah dibarengi dengan kerja sama antara Pembina Jasa Konstruksi dengan pelaksana pekerjaan yang terlibat. Semoga kedepannya pekerjaan jasa konstruksi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan aturan yang ada. Dan pada akhirnya hasilnya nanti dapat diterapkan dalam aplikasi Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)

Makassar. Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo menghadiri Rapat Kooordinasi Peranan Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam Pembangunan IKN dan Penyelenggaraan SIPJAKI  TA. 2022 yang dihadiri oleh Kabupaten/kota se Sulawesi Selatan  bertempat di Hotel Novotel yang berlangsung selama 2 hari dari tanggal 29 sampai 30 Agustus yang diwakili oleh Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi dan pejabat fungsional Pembina jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo . Dalam forum rapat Koordinasi Peranan Provinsi Sulawesi Selatan dalam pembangunan IKN dan penyelenggaraan pelatihan SIPJAKI yang digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemprov Sulsel di Novotel Makassar, Senin (29/08/2022 Catatan penting dari kegiatan tersebut bahwa Sulawesi Selatan sbg Buffer Zone bagi IKN (Ibu Kota Negara), harus menyiapkan 4 hal berikut: Tentunya, Sumber Daya Manusia. Oleh krn itu, perlunya meningkatkan: Knowledge, Keterampilan dan Attitude (pembangunan karakter). However, sehebat apa pun sistem/peralatan yg dimiliki, kembali lagi "Man behind the gun"-nya. Bahan, namun tidak berupa raw material, shg memiliki nilai tambah bagi daerah asal. Perlunya juga pemahaman ttg lingkungan hidup shg tdk trjd exploitasi besar2an thd alam. Peralatan, butuh ratusan unit! Kenyataannya, qt msh banyak menggunakan barang import. Dan tentu sj hal ini tidak memenuhi TKDN (Tingkat Kompinen Dalam Negeri) dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Teknologi/Metode Saat ini, seluruh informasi pembangunan menggunakan BIM (Building Information Modelling), yakni suatu sistem/teknologi yg mencakup beberapa Informasi penting dalam proses nilai dari Land Acquisition, Perencanaan, Pembangunan hingga Pemeliharaan, yang terintegrasi pada sebuah pemodelan 3 dimensi. Demikian penjelasan DR. Ir. Syarif Burhanuddin, M.Eng. IPU, yg akrab dipanggil "kak Chali", Pengurus Bidang VI Program Rencana Kerja, Pemantauan & Evaluasi LPJK. Semoga ke depan, Kota Palopo Sulawesi Selatan  sebagai salah satu daerah penyangga, dapat mengambil peluang serta berperan aktif dalam kegiatan pembangunan IKN di Kabupaten. Penajam Paser Utara, Kaltim. Pada hari kedua dilanjutkan pelatihan Admin Sipjaki dalam rangka Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI bertujuan  untuk meningkatkan kemampuan SDM daerah umumnya . Kegiatan Peningkatan Kapasitas Administrator ini  dilaksanakan sebagai implementasi amanah Undang-undang Jasa Konstruksi tentang Pembagian Urusan dan Kewenangan pembinaan dan Pengawasan jasa konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan kabupaten/kota, dengan pelatihan SIPJAKI diharapkan semua pelaku jasa konstruksi dapat menginput data penyelenggaraan jasa konstruksi secara rutin dan terupdate. Demikian SIPJAKI akan memberi manfaat kepada pelaku jasa konstruksi.

RAPAT KOORDINASI INI DI HADIRI OLEH SELURUH INSTANSI DINAS PU SE SULAWESI SELATAN. 

Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar mengahadiri Rapat Kooordinasi Peranan Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Pembangunan IKN dan Penyelenggaraan SIPJAKI  TA. 2022 yang bertempat di Hotel Novotel yang berlangsung selama 2 hari dari tanggal 29 sampai 30 Agustus .Catatan penting dari kegiatan tersebut bahwa Sulawesi Selatan sbg Buffer Zone bagi IKN (Ibu Kota Negara), harus menyiapkan 4 hal berikut: 1. Tentunya, Sumber Daya Manusia. Oleh krn itu, perlunya meningkatkan: Knowledge, Keterampilan dan Attitude (pembangunan karakter). However, sehebat apa pun sistem/peralatan yg dimiliki, kembali lagi "Man behind the gun"-nya. 2. Bahan, namun tidak berupa raw material, shg memiliki nilai tambah bagi daerah asal.Perlunya juga pemahaman ttg lingkungan hidup shg tdk trjd exploitasi besar2an thd alam. 3. Peralatan, butuh ratusan unit! Kenyataannya, qt msh banyak menggunakan barang import. Dan tentu sj hal ini tidak memenuhi TKDN (Tingkat Kompinen Dalam Negeri) dalam Pengadaan Barang dan Jasa. 4. Teknologi/MetodeSaat ini, seluruh informasi pembangunan menggunakan BIM (Building Information Modelling), yakni suatu sistem/teknologi yg mencakup bbrp Informasi penting dlm proses nulai dr Land Acquisition, Perencanaan, Pembangunan hg Pemeliharaan, yg terintegrasi pd sebuah pemodelan 3 dimensi..Demikian penjelasan DR. Ir. Syarif Burhanuddin, M.Eng. IPU, yg akrab dipanggil "kak Chali", Pengurus Bidang VI Program Rencana Kerja, Pemantauan & Evaluasi LPJK. Di akhir Sesi Awal, kami sempatkan diri berfoto dg ibu @indahnyalutraBupati Luwu Utara yg jg hadir di kegiatan ini. Semoga ke depan, Sulsel sbg slh 1 daerah penyangga, dpt mengambil peluang serta berperan aktif dlm kegiatan pembangunan IKN di Kab. Penajam Paser Utara, Kaltim. Ditulis oleh : Irma Yanti Ishak ST, MT

Dinas PUTR Kabupaten Bulukumba Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang menghadiri Rapat Koordinasi Peranan Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Pembangunan IKN dan Penyelenggaraan Pelatihan SIPJAKI TA. 2022 diselenggarakan oleh Pemprov Sul-Sel yang dilaksanakan pada tanggal 29-30 Agustus 2022 bertempat di Makassar Novotel dan di ikuti oleh seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota Se- Sulawesi Selatan.