Penyelenggaraan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi ( SIPJAKI ) Cakupan Daerah Provinsi Maluku Utara

Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara menyelenggerakan pelatihan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI).  Kegiatan ini di buka langsung oleh sekertaris Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara.  Kegiatan ini di ikuti oleh sepuluh kabupaten kota se Maluku Utara, dengan menghadirkan Narasumber dari Kementerian Lembaga Jasa Konstruksi Pusat. Menurut Narasumber kegiatan ini sangat penting guna mengembangkan Jasa konstruksi di seluruh Indonesia.

Penyelenggaraan Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIPJAKI) PROVINSI MALUKU UTARA   Kegitan dilaksanakan pada hari rabu tanggal 02 dan kamis tanggal 03 November 2022 di Hotel Batik Ternate.

Untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan maupun penyakit akibat kerja serta untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien, dan produktif, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengadakan Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi di Banjarmasin.  Bimtek SMKK diikuti 120 peserta dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kalsel dengan menghadirkan narasumber dari Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, DPP PAKKI Pusat dan Provinsi Kalsel dan BPJS Banjarmasin.  Plt Kadis PUPR Kalsel, Ahmad Solhan diwakili Plt Kepala Bidang Bina Konstruksi, Azan Syariful Muaz mengatakan, seiring dengan laju perkembangan pembangunan konstruksi di Indonesia, maka peranan pengendalian resiko kecelakaan kerja dirasakan menjadi semakin penting. “Oleh karena itu, melalui Bimtek SMKK ini dapat memberikan pemahaman kepada para pemilik jasa konstruksi untuk memperhatikan keselamatan para pekerja konstruksi,” kata Azan, Senin (24/10/2022).  Azan mengatakan, SMKK Konstruksi merupakan bagian yang tidak terpisah dari sistem perlindungan tenaga kerja dan bagi pekerjaan jasa konstruksi, agar meminimalisir dan menghindarkan diri dari resiko kerugian moral ataupun material, kehilangan jam kerja, maupun keselamatan manusia dan lingkungan sekitarnya yang nantinya dapat menunjang peningkatan kinerja yang efektif dan efisien dalam proses pembangunan. Untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan SMKK. “Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk mewujudkan sistem manajemen keselamatan konstruksi dan memberikan pemahaman dan pengetahuan cara mengelola infrastruktur instrumentasi kerja dan lain-lain sampai kepada pemanfaatan infrastruktur terbangun,” ujarnya. Namun, untuk diketahui pula bahwa sertifikat petugas keselamatan konstruksi sementara akan tetap diterbitkan oleh Kementerian PUPR dan lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia sampai dengan terbentuknya lembaga sertifikasi profesi yang terlisensi. “Jadi peserta yang mengikuti bimtek SMKK pada tahun ini akan tetap mengikuti proses pembekalan selama 5 (lima) hari dengan disisipkan di dalamnya studi kasus pada objek observasi konstruksi yang telah ditentukan,” ungkapnya. Sementara itu, ketua panitia penyelenggara, Suriansyah mengatakan tujuan dari kegiatan ini agar peserta mampu memahami dan mengerti sistem manajemen keselamatan konstruksi ditempat kerja. “Pada akhirnya bisa menjelaskan kebijakan pemerintah tentang keselamatan konstruksi dan memahami situasi kondisi keselamatan konstruksi,” kata Suriansyah.   sumber : "https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2022/10/24/kurangi-kecelakaan-kerja-dengan-manajemen-keselamatan-konstruksi/"

  Dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Luwu Timur bekerjasama Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) tahun 2022, bertempat di Hotel I Lagaligo Lantai 3, Malili, Selasa (25/10/2022). Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Masdin, Ap.,M.Si didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lutim, Ir.Syahmuddin, ST.,MT, Wakil Ketua II DPRD Lutim, H. Usman Sadik, S.Sos, Balai Jasa Konstruksi Balai VI Kota Makassar, Ir. Afandi Andi Basri. Dalam sambutannya, Asisten Perekonomian dan pembangunan, Masdin mengatakan bahwa, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang besar dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program atau kegiatan yang ada pada setiap organisasi perangkat daerah. “Melaksanakan program tersebut tentu saja harus melalui tahapan-tahapan dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang/jasa dengan selalu berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga akan didapatkan hasil pembangunan yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat,” kata Masdin. Lanjut ia mengatakan bahwa, sistem manajemen keselamatan konstruksi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, sehingga terciptanya tempat kerja yang aman, efesien dan produktif. “Dalam pelaksanaannya, tentu harus menerapkan SMKK. Selain daripada itu, pemerintah daerah juga dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah serta pembangunan berkelanjutan,” jelas Masdin. Terakhir, Masdin berpesan kepada seluruh peserta bimbingan teknis agar dapat mengikuti dengan serius dan sungguh-sungguh materi yang diberikan oleh narasumber. “Semoga ilmu yang di peroleh dapat diaplikasikan pada kegiatan jasa konstruksi di lapangan dalam rangka pelaksanaan program kegiatan dengan baik dan terhindar dari kecelakaan kerja dan permasalahan hukum,” tutup Asisten Perekonomian dan pembangunan. Turut hadir, Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar beserta rombongan dan para penyedia jasa konstruksi Luwu Timur. 

Sebanyak 54 orang tenaga kerja jasa konstruksi (Tukang) di kecamatan Ambarawa mengikuti Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Konstruksi jenjang III yang digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Pringsewu yang bertempat di Balai Pekon Margodadi kecamatan Ambarawa selama 2 hari dimulai Selasa (25/10/22) hingga, Rabu (26/10/22) dan juga dilaksanakan uji kompetensi sebanyak 56 Pekerja Konstruksi di Kecamatan Pringsewu Pekon Bumi Ayu Pada Kamis  27 /10/2022 yang sudah melaksanakan Pelatihan dan Pembekalan pada tanggal 17 Mei 2022 yang lalu. Pelatihan uji Kompetensi tenaga terampil Kontruksi jenjang  III ini dengan menghadirkan narasumber dan Assesor dari perwakilan DPD PERTAHKINDO Provinsi Lampung, Ir. Juniardi dan kawan – kawan. Kepala Dinas PUPR Pringsewu, Imam Santiko Raharjo mengatakan dalam rangka mempercepat pelaksanaannya Kemenpupr telah mencanangkan Gerakan Nasional Pelatihan Konstruksi (GNPK) yang menargetkan Tiga Juta Tukang Bersertifikasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu ikut andil dalam melaksanakan kegiatan Uji Kompetensi dan Pelatihan Pekerja konstruksi di Kabupaten Pringsewu ini. “Harapannya adalah menurunkan kesenjangan, baik dari segi sosial maupun kesejahteraan yang menimpa pekerja konstruksi terutama pada level terampil atau tukang. sehingga perlu perlakuan dan pengakuan yang lebih dan tentunya memadai peningkatan dan sertifikasi kompetensi pada gilirannya akan meningkatkan upah melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi penyelenggaraan konstruksi. Nilai investasi sektor konstruksi yang cenderung semakin besar dari tahun ke tahun membuat kebutuhan tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan berdaya saing juga semakin besar, “ucapnya. Menurut Imam, bahwa Dinas PUPR Pringsewu juga akan melakukan pendataan para pekerja konstruksi dan akan membuat data base pekerja konstruksi di wilayah Kabupaten Pringsewu. “Sehingga para stakeholder yang memerlukan pekerja tukang akan lebih mudah dan merasa nyaman karena mempekerjakan tukang bersertifikasi. Saya mengharapkan agar para peserta dapat mengikuti pembekalan dan pelatihan ini dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan, sasaran dan kinerja seperti yang diharapkan, “pintanya. Sementara itu, Kabid Bina Kontruksi Dinas PUPR Pringsewu, Ade Suherna mengatakan Pemerintah Daerah wajib berperan dalam upaya menciptakan infrastruktur yang handal, dan terciptanya tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi serta meningkatnya keterampilan tenaga kerja di bidang jasa konstruksi. “Sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang No.2 Tahun 2017 bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan pada sub urusan jasa konstruksi meliputi penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, ” Kata dia. Menurut Ade, Pelatihan dan sertifikasi keterampilan jasa konstruksi diadakan untuk mewujudkan tenaga kerja yang andal dan berdaya saing dan menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi, guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional, khususnya untuk memenuhi kebutuhan SDM dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja di bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi keterampilan di Kabupaten Pringsewu. “Oleh sebab itu DPUPR Kabupaten Pringsewu melaksanakan pelatihan dan sertifikasi tenaga terampil bagi warga Kabupaten Pringsewu, ” Ucapnya. Lanjut Ade, bahwa Tujuan dari pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, di bidang konstruksi agar memiliki kompetensi dasar dalam proses yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi serta meningkatkan kualitas pekerjaan kontruksi di Kabupaten Pringsewu yang kompeten dan berdaya saing. “Sehingganya, tersedianya tenaga yang profesional serta memiliki sertifikat keterampilan di Kabupaten Pringsewu, “Ujarnya. (zoel) 

Berdasarkan UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat nomor 602/83/SDABK-IV/2022 tentang Kewajiban Pekerja Konstruksi Bersertifikat di Sumatera Barat : Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja di Bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (pasal 70 ayat 1); Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib memperkerjakan Tenaga Kerja Konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja (pasal 70 ayat 2); Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja di Bidang Jasa Konstruksi tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian dari tempat kerja (Pasal 99 ayat 1); Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang memperkerjakan Tenaga Kerja Konstruksi yang tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja dikenai sanksi administrative (Pasal 99 ayat 2). Menindaklanjuti hal tersebut, diadakan Rapat Koordinasi Jum'at 28 Oktober 2022, antara Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dengan agenda persiapan teknis kegiatan Sertifikasi Tukang yang akan dilaksanakan pada bulan November 2022 di Kabupaten Pesisir Selatan. Harapan pelaksanaan kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja konstruksi bersertifikat di Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan wilayah pembinaan Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh.

Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) selama dua hari tanggal 25 dan 26 Oktober 2022 menggelar “Bimbingan Teknis Penguatan Administrasi Teknis Pekerjaan Konstruksi” di Kota Payakumbuh. Bimbingan Teknis ini dibuka oleh Pj. Walikota Payakumbuh Drs. Rida Ananda, M.Si yang diwakili Asisten II Setdako Elzadaswarman, S.KM, M.PPM didampingi Kepala Dinas PUPR Muslim, ST, M.Si, dan Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan Yulia Fithry, ST, M.Eng pada hari selasa tanggal 25 Oktober 2022. Kegiatan ini diikuti oleh 60 orang peserta yang terdiri dari PPK, PPTK, dan Pejabat Pengadaan perwakilan dari masing masing Organisasi Perangkat Daerah di Kota Payakumbuh. Narasumber yang dihadirkan pada kesempatan ini adalah Tenaga Ahli Hukum Pengadaan Barang Jasa yaitu Edi Usman, ST, MT, yang juga merupakan Dosen pada Politeknik Negeri Medan Sumatera Utara, Selanjutnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Muslim ST, M.Si dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Marta Minanda, ST, MT. Dalam sambutannya Asisten II menyampaikan bahwa pembangunan sektor Pekerjaan Konstruksi sangat menuntut perlunya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam menunjang suksesnya pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan konstruksi. Pada kesempatan ini yang menjadi peserta adalah PPK, PPTK dan Pejabat Pengadaan. Permasalahan yang bisa saja terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi adalah persoalan administrasi disamping persoalan teknis seperti seperti kualitas yang rendah, tidak memenuhi syarat, waktu penyelesaian pekerjaan yang terlambat, biaya tidak terkontrol, kecelakaan kerja, dan lain lain. Dengan mengikuti bimbingan teknis ini kita dapat mengetahui arah kebijakan penyelenggaraan jasa konstruksi dan peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan bagi pengguna jasa konstruksi. Sasaran dari bimbingan teknis ini adalah upaya pencegahan korupsi pada pengadaan barang jasa pemerintah, memahami aspek hukum pengadaan barang jasa, kontrak dan lain lain. Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Bimbingan Teknis ini mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas untuk kemajuan pembangunan ke depan. Sementara itu dalam paparannya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh menyampaikan kepada peserta Bimbingan Teknis agar dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk tertib administrasi dan tertib penyelenggaraan, sehingga pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan tidak terjadi masalah dikemudian hari, beliau juga menyampaikan kepada peserta bimbingan teknis agar memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang bagaimana memaknai setiap pekerjaan konstruksi terutama kepada PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan sehingga tidak mengalami kendala dalam administrasi dan teknis pekerjaan konstruksi. Karena pekerjaan konstruksi yang baik tidak saja hanya dilihat dari pekerjaan fisik, tetapi juga pada administrasinya yang harus disiapkan dan dipedomani dengan baik mulai dari pengadaan dan kontrak, semuanya harus tertib administrasi. Pada hari kedua Bimbingan Teknis Penguatan Administrasi Teknis Pekerjaan Konstruksi menghadirkan Narasumber Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Marta Minanda ST,MT. Diharapkan dari kegiatan tersebut dapat meningkatkan pemahaman PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh dalam administrasi teknis pekerjaan konstruksi. **(Syafrianto.i)

Dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau pada jenjang 2 maka dilaksanakan Pembekalan dan Fasilitasi Uji Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh Kementerian PUPR bekerjasama dengan LSP Bina Konstruksi Mandiri (BKM). Kegiatan acara ini dibuka oleh Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) I Banda Aceh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Caption Adapun uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi ini untuk mendapatkan SKK Tukang Besi Beton, Tukang Pasang Bata dan Tukang Plaster Bangunan Gedung dengan jumlah peserta sebanyak 145 yang dilakukan uji sertifikasi yang diselenggarakan tanggal 22-23 Oktober 2022 yang berada dilokasi di Hotel Ibis Style Batam dan Pesantren Darul Quran Bengkong Kota Batam. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) yang unggul, berkualitas, dan berdaya saing. Siap bekerja sesuai kebutuhan industri konstruksi; dan memiliki kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang konstruksi.  

Pelatihan dan Pembekalan dilaksanakan Selama 2 Hari di Hotel Luminor Jl. Sabanar Lama Tanjung Selor Hilir , Peserta Berjumlah 30 orang dan di Bagi menjadi 3 Bidang Kelas yaitu Kelas : Ahli Muda Pelaksanaan Pekerjaan Jalan dan Jembatan  Ahli Muda Perencana Irigasi Ahli Muda Quantity Surveyor  Pelatihan dan Pembekalan atau Narasumber dari masing - masing kelas Berasal dari Universitas Kaltara dan Universitas  Borneo Tarakan , Yaitu Ibu Rachel Zandra Singal, ST.,MT  Narsum di Kelas Ahli Muda Perencana Irigasi , dari Universitas Kaltara, Bapak Arman, ST.,MT. Narsum di Kelas Ahli Muda Pelaksanaan Pekerjaan Jalan dan Jembatan, dari Universitas Kaltara, Bapak Ir. Budi Setiawan, ST.,MT. Narsum di Kelas Ahli Muda Quantity Surveyor, dari Universitas Borneo Tarakan .

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Pasal 9  Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada sub-urusan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi;b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota;c. Penerbitan izin usaha nasional Kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dand. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi. berdasarkan point d diatas maka pada hari ini Rabu tanggal 26 Oktober 2022 Bidang Bina Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan,  Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau melakukan Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi  pada :  Nama Perusahaan : CV. FAZZA KONSTRUKSI Nama Paket Pekerjaan : Peningkatan Jalan Perjuangan Nilai Kontrak : 7.949.9423.372,87 Lokasi : Kepulauan Meranti Sumber dana : APBD Kab Kep Meranti Berdasarkan kunjungan kegiatan peningkatan jalan perjuangan di kabupaten kepulauan meranti guna pelaksaan fungsi Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi  pada pelaksanaan pekerjaan tersebut semua menggunakan perlengkapan safety.  

Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pinrang  Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi mengadakan bimbingan teknis SMKK Tahun 2022 Pelatihan berlangsung pada tanggal, 11 s/d 15 oktober 2022 bertempat di aula hotel MS dan diikuti oleh 50 peserta di kab. pinrang. Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas SDABK Bapak Asrul Nurdin, ST. MT menjelaskan setelah mengikuti pelatihan SMKK peserta mampu meningkatkan keterampilan dan keahlian melaksanakan norma K3 dalam pelaksanaan konstruksi. "Terpenting lagi hasil dari pelatihan ini juga meningkatkan kemampuan dan keahlian dalam pembinaan dan pengawasan norma K3 sehingga proyek bangunan konstruksi yang di awasi dapat memenuhi persyaratan melalui suatu ruang lingkup pekerjaan tertentu." imbuh Asrul Nurdin. Sementara Kepala Dinas SDABK Ir. H. Muh. Jenal,S. ST, MT saat membuka menjelaskan tujuan bimtek ini yakni untuk mencetak pengawas yang memiliki kompetensi  pelayanan dalam rangka memenuhi standar kompetensi pengawas dan meminta kepada para peserta untuk tidak hanya berorientasi memperoleh sertifikat dalam mengikuti pelatihan. Tetapi menimba ilmu, bagaimana mengimplementasi setiap ilmu yang didapat untuk dipraktekkan di tempat kerja masing-masing."Ikutilah pelatihan ini dengan serius supaya benar-benar lebih memahami tentang pengawasan khususnya konstruksi " pintanya. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari BJKW VI Makassar, selain memberikan berbagai materi sekaligus tanya jawab, juga melakukan kunjungan ke lapangan di seputar lingkungan Pemkab Pinrang.

    Pringsewu -- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Pringsewu mengadakan Kegiatan Pelatihan Pengawas Pekerjaan Kontruksi Tahun anggaran 2022. Pelatihan berlangsung pada tanggal 19 dan 20 oktober 2022 bertempat di Aula Rumah Susun Sewa kompleks Pemkab Pringsewu, diikuti 30 peserta dari internal Dinas PUPR Pringsewu. Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas PUPR Pringsewu Ade Suherna. ST.MT menjelaskan, tujuan kegiatan agar peserta lebih memahami terhadap pemeriksaan dan pengawasan penyelenggaraan pekerjaan kontruksi kususnya di bidang pekrjaan  fisik. Juga supaya peserta dapat menjaga tercapainya tertib penyelenggaraan dan hasil pekerjaan kontruksi baik meliputi aspek perencanaan, pengadaan, manajemen pelaksanaan dan pengendalian kontraknya. "Terpenting lagi hasil dari pelatihan ini dapat menghasilkan pengawasan yang profesional dan akuntabel. Sehingga proyek bangunan fisik yang diawasi dapat memenuhi persyaratan melalui suatu ruang lingkup pekerjaan tertentu yang dilakukan beberapa orang atau beberapa kelompok orang," imbuh Ade Suherna. Sementara Sekretaris Dinas PUPR Pringsewu Amad Saefudin. ST.MT yang mewakili Kepala Dinas PUPR saat membuka menjelaskan tujuan pelatihan ini yakni untuk mencetak pengawas yang memiliki kompetensi  pelayanan dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial pengawas. Ahmad Saefudin meminta kepada para peserta untuk tidak hanya berorientasi memperoleh sertifikat dalam mengikuti pelatihan. Tetapi menimba ilmu, bagaimana mengimplementasi setiap ilmu yang didapat untuk dipraktekkan di tempat kerja masing-masing. "Ikutilah pelatihan ini dengan serius supaya benar-benar lebih memahami tentang pengawasan kususnya kontruksi " pintanya. Kegiatan ini menghadirkan narasumber  dari DPD Pertahkindo Lampung, selain memberikan berbagai materi sekaligus tanya jawab, juga melakukan kunjungan ke lapangan di seputar lingkungan Pemkab Pringsewu.( noezoel)