pelatihan-tenaga-ahli-konstruksi-seri-04-tahun-2022

Terbitnya UU No tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi,yang beberapa muatan materinya antara lain cakupan jasa konstruksi, pengembangan dan pelayanan jasa konstruksi, kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah tentang jasa konsturksi, tentang SMK3 dan lain-lain. Selanjutnya terbitnya UU Cipta Kerja memberikan dampak cukup luas termasuk sektor jasa konstruksi, apalagi setelah terbitnya Peratutan Menteri Ketenagakerjaan dan Kementrian PUPR beserta aturan turunannya..“Dengan berubahnya regulasi di tingkat pusat, maka peraturan daerah jawa barat nomor 5 tahun 2014 tentang jasa konstruksi, perlu ditinjau ulang untuk penyempurnaan dan harmonisasi dengan regulasi yang baru ,” ujar Kepala Bidang Jasa Konstruksi, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jawa Barat, Gunawan dalam sambutan pembukaan pada acara Forum Group Discusion (FGD) Penyusunan Naskah Akademik Dan Raperda Tentang Jasa Konstruksi,yang diselenggarakan oleh Bidang Jasa Konstruksi, Senin (6/6/22) secara daring..Untuk menyusun Perda yang baik diperlukan naskah akademik agar menghasilkan perda yang baik. Dalam penyusunan naskah akademik dan raperda tentang jasa konstruksi perlu kesamaan pemahaman, untuk dilaksanakan kegiatan ini. Peserta pada acara FGD ini dari kalangan masyarakat jasa konstruksi di Jawa Barat..Peran pemerintah daerah dalam bidang Jasa Konstruksi adalah mengidentifikasi latar belakang permasalahan serta mencari solusi sektor Jasa konstruksi di Jabar serta mengidentifikasi ruang lingkup jaskon pada penyusunan Raperda. “Sektor jasa konstruksi merupakan sektor strategis karena berkaitan dengan dengan sektor lain dalam pembangunan nasional dan daerah. Jasa konstruksi begitu penting dimana produk konstruksi merupakan titik temu antara penyedia jasa dengan pengguna jasa”, jelas Gunawan.

Bidang Jasa Konstruksi (Jakon) Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jawa Barat kembali menyelenggarakan Pelatihan kegiatan tenaga ahli jasa kontruksi dengan tema " Teknologi Alternatif Penanganan Lereng Jalan Pada Batuan Lunak ", Rabu (25/5) secara daring/on line..Kegiatan pelatihan tenaga ahli kali ini merupakan Seri 03 dengan menggandeng Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) sebagai pemateri per dengan peserta praktis bidang Jasa Kontruksi, asosiasi serta perangkat daerah dari Jawa Barat, kabupaten/kota dan luar Jawa Barat..Kepala Bidang Jakon,Gunawan dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan pelatihan adalah salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kemampuan serta profesionalisme sumber daya manusia di bidang kontruksi secara berkelanjutan untuk menghasilkan SDM yang produktif dan kompeten. “Kegiatan sangat penting untuk mendukung infrastruktur Jabar Juara,” ujar Gunawan.Gunawan berharap pelatihan ini bermanfaat demi membangun SDM yang berkelanjutan, berkompeten, profesional pada bidang Jasa Kontruksi untuk mendukung Infrastruktur Jabar Juara..Andi Saka Makarate yang membawakan materi Karakteristik Serpih (clayshale) sebagai Material Problematik pada Infrastruktur Jalan dan Jembatan, mengatakan Serpih (clayshale) batuan sedimen klastik, berukuran halus-sangat halus dan mempunyai sifat menyerpih yang paralel terhadap bidang perlapisan. Mengandung bahan organik dan mineral karbonat dalam jumlah kecil. Serpih terbentuk melalui proses konsolidasi yang pada prinsipnya merupakan suatu proses kompaksi dan dehidrasi.Karakteristik serpih (clayshale) di Daerah Tol Cipularang dan sekitarnyaPada lapisan paling atas/Horison (A) serpih dijumpai dengan ketebalan sekitar 2 meter.Pada lapisan bagian tengah (Horison B) serpih dijumpai dengan ketebalan sekitar 7-8 meter.Pada lapisan bagian bawah (Horison C) serpih dijumpai dengan ketebalan sekitar 1 meter.

Bidang Jasa Konstruksi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jawa Barat kembali mengadakan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Seri 02 Tahun 2022 dengan tema “Peningkatan Kompetensi Tenaga Ahli Konstruksi Dalam Bidang Bangunan Gedung” kali pelatihan berkolaborasi dengan DPD Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI) Jawa Barat..Dalam laporannya ,Ketua penyelenggaraan pelatihan Asep Kurniawan, mengatakan bahwa pelatihan akan diselenggaran selama 2 hari, Selasa-Rabu(29-30/3) secara daring dan disiarkan melalui kanal youtube Jakon Jabar DBMPR.“Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memelihara, mempertahankan, meningkatkan dan memperluas kompetensi serta terjaminnya pelayanan penyelenggaraan usaha jasa konstruksi,”ujar Asep,”Selain itu untuk melindungi masyarakat dari praktek para praktisi yang tidak berkualitas dan tidak etis dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi,”imbuhnya..Peserta Pelatihan,lanjut Asep mengundang berbagai segmen masyarakat jasa konstruksi khususnya di wilayah Jawa Barat,tetapi yang mendaftar sebanyak 1013 dari berbagai pelosok tanah air.Ketua DPD ASTTI Jabar, H. Saeful Mulyana, S.T.,mengucapkan terima kasih kepada Dinas BMPR karena rutin melaksanakan kegiatan pelatihan.”Terima kasih kepada Dinas BMPR, kegiatan ini sangat bermanfaat bukan hanya untuk masyarakat Jasa Kontruksi Jabar tetapi juga Nasional,”ujarnya. Building Code di IndonesiaPERLU SLF UNTUK BISA MANFAATKAN GEDUNG, APA SAJA SYARATNYA ?Tampil sebagai pemateri di hari pertama, Rabu(29/3) Arief Sabaruddin, Peneliti utama bidang arsitektur bidang perumahan kementerian pupr dengan judul Building Code di Indonesia , Perancangan Bangunan GedungTerdapat 2 pengertian bagunan gedung , yaitu wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan.khusus.Pengaturan Bangunan Gedung (BG) dasar hukumnya adalah uu no.28 tahun 2002 tentang bg , pp no 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan uu no.28 tahun 2002 tentang bg, peraturan presiden 73 tahun 2011, peraturan menteri pu dan standar nasional indonesia dan perda tentang BG.Secara garis besar persyaratan bangunan gedung meliputi dua hal, yaitu persyaratan administrasi meliputi hak atas tanah dan persetujuan bagunan gedung (PBG/dulu IMB) sebelum proses pelaksanaan pembangunan dan sertifikat laik fungsi (SLF ) sebelum pemanfaat.Laik fungsi adalah keseuaian kondisi wujud fisik bg terhadap persyaratan, untuk persyaratan teknis, yaitu tata bangunan meliputi peruntukan, intensitas, arsitektur bangunan, amdal/ukl/upl, kemudian keandalan bangunan meliputi unsur kesehatan, kenyamanan dan kemudahan,SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kecuali untuk banguna gedung fungsi khusus oleh pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis sebelum pemanfaatnya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Blora melalui Bidang Bangunan Gedung mengadakan Kegiatan sertifikasi SKK Kontruksi Pelaksana lapangan pekerjaan gedung madya (jenjang 5) Tahun anggaran 2022. Pelatihan berlangsung pada tanggal 09 dan 10 November 2022 bertempat di Gedung pertemuan RM Saung Mekar Sari Karangjati Blora, diikuti 50 peserta. Kepala Bidang Bangunan Gedung Dinas PUPR Blora Margo Yuwono. ST.MM menjelaskan, Setelah lulus uji kompetensi maka pekerja konstruksi berhak mendapatkan sertifikat tersebut. Masa berlaku SKK konstruksi yang diperoleh adalah 5 tahun sejak diterbitkan. Pekerja konstruksi tentu saja wajib melakukan perpanjangan SKK sebelum masa berlaku sertifikat tersebut berakhir. Juga supaya peserta dapat menjaga tercapainya tertib penyelenggaraan dan hasil pekerjaan kontruksi baik meliputi aspek perencanaan, pengadaan, manajemen pelaksanaan dan pengendalian kontraknya. "Terpenting lagi hasil dari pelatihan ini dapat menghasilkan SDM yang berkompeten di bidang konstruksi," imbuh Margo Yuwono. ST, MM. Sementara Sekretaris Dinas PUPR Kab. Blora Ir. Teddy Rindaryo widodo mewakili Kepala Dinas PUPR Kab. Blora saat membuka acara menjelaskan tujuan pelatihan ini yakni untuk mencetak pelaksana lapangan yang memiliki kompetensi kerja dalam rangka memenuhi standar kompetensi konstruksi.Ir. Teddy Rindaryo widodo meminta kepada para peserta untuk tidak hanya berorientasi memperoleh sertifikat dalam mengikuti pelatihan. Tetapi menimba ilmu, bagaimana mengimplementasi setiap ilmu yang didapat untuk dipraktekkan di tempat kerja masing-masing."Ikutilah pelatihan ini dengan serius supaya benar-benar lebih memahami tentang pengawasan kususnya kontruksi, serta tetap memenuhi protokol kesehatan" pintanya. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari DPD Pertahkindo Jawa Tengah, selain memberikan berbagai materi sekaligus tanya jawab, juga melakukan praktek pelatihan konstruksi.

KOORDINASI DAN KONSULTASI TERKAIT SINGKRONISASI DAN HARMONISASI PROGRAM KEGIATAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI T.A. 2023 (TAHUN DEPAN). BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH V BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN - 2022. Bidang Bina Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin terkait Singkronisasi dan Harmonisasi Program Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi untuk tahun Anggaran 2023.  

SURVEY HARGA SATUAN DAN MONITORING SUMBER DAYA MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI - RANTAI PASOK JASA KONSTRUKSI PT. MITRA USAHA MANDIRI. Bidang Bina Jasa Konstruksi melaksanakan Survey dan Monitoring Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi (Rantai Pasok Jasa Konstruksi) ke PT. MITRA USAHA MANDIRI. Kegiatan Survey dan Monitoring Sumber Daya Peralatan Konstruksi ini bertujuan untuk melakukan pencatatan dan pemuktahiran data - data akan ketersediaan Peralatan Konstruksi pada Perusahaan - perusahaan Konstruksi di Kabupaten Banjar. Salah satu kunci keberhasilan dalam membangun sistem rantai pasok material dan peralatan konstruksi adalah ketersediaan data dan informasi terkait supply-demand sumber daya material dan peralatan konstruksi. Upaya penyediaan data dan informasi ini akan di tuangkan pada website SIJAKAB (Sistem Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten Banjar), yang dikelola langsung oleh Bidang Bina Jasa Konstruksi.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar bekerjasama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Kegiatan ini berlangsung selama 5 hari tanggal 7 - 11 November 2022 bertempat di Hotel Swiss Bellin Panakukang dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang yang terdiri dari pengguna jasa yaitu dari pegawai Pemkot Makassar dan penyedia jasa yaitu kontraktor dan konsultan. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dinas PU Kota Makassar. Dalam sambutannya, Denny Hidayat yang mewakili Kadis PU Kota Makassar menyatakan bahwa “Kegiatan Bimtek ini dilaksanakan untuk memenuhi dan mencetak tenaga Petugas K3 yang dalam keberadaaannya diperlukan dalam setiap kegiatan proyek, tentunya hal ini merupakan amanah UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pada Pasal 59 Ayat 1 disebutkan bahwa dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenui Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan” Narasumber kegiatan ini terdiri dari Afandi Andi Basri, Prof Erniati, Dr Nur Khaerat dan Budiawan Thanro. Selain materi terkait dengan SMKK, juga pada hari ke 4 di adakan study kasus dengan langsung meninjau lapangan yaitu Proyek Pembangunan Akses Tol Makassar New Port Tahap I dan II yang dilaksanakan oleh PT. Wijaya Karya Persero (Tbk) dan di Supervisi oleh PT. Indokoei Internasional, Nippon koei, Co.,Ltd. And PT. Cipta Strada JO. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat dijadikan acuan dalam rangka mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan kontruksi, maka penyelenggara pekerjaan konstruksi wajib memenuhi syarat-syarat tentang keamanan, keselamatan, dan kesehatan dan keberlanjutan pada tempat kegiatan konstruksi.

Beberapa waktu lalu, Dinas Pekerjaan Umum telah melaksanakan kegiatan Forum Jasa Konstruksi dengan mengangkat tema Makaverse yaitu Makassar on Metaverse. Dimana pengembangan platform Metaverse ini menjadi upaya Pemkot Makassar mengadopsi teknologi digital dengan realitas virtual yang akan memberikan manfaat untuk masyarakat Makassar khususnya dan Indonesia umumnya. Menindak lanjuti kegiatan tersebut, maka dilaksanakan kegiatan Pelatihan Perencanaan Konstruksi Dengan Metode Building Information Modelling (BIM-Basic). Hal ini untuk mengubah secara pelan-pelan pola kerja dari manual ke metode BIM. Disadari bahwa BIM dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pada pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan. Dan BIM sebagai salah satu penerapan inovasi teknologi di era industri 4.0 yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan dapat memberikan nilai tambah dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang tepat mutu, tepat waktu dan tepat biaya serta berkelanjutan. Pelatihan ini dilaksanan selama 3 hari tanggal 20-21 September 2022 bertempat di Hotel Best Western dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang. Dengan narasumber berasal dari Akademisi Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Kepada Dinas Pekerjaan Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir, ST. MT. Dalam sambutannya, beliau mengharapkan para peserta dapat menjadikan kegiatan ini untuk meningkatkan SDM guna menghadapi transformasi digital yang sudah ada didepan mata. Karena salah satu yang bisa memacu laju pembangunan infrastruktur adalah dengan pemanfaatan teknologi. Dimana penerapan BIM mampu mengurangi kesalahan dan kelalaian, mengurangi proses pengerjaan berulang, dan mampu mengurangi durasi proyek dan meningkatkan keuntungan bagi yang berada di industri Konstruksi. Dan terutama sangat ramah lingkungan karena tak perlu menggunakan kertas untuk membahas rancangan yang ada.

Seksi Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala tahun anggaran 2022 melakukan survey harga bahan / material konstruksi yang akan digunakan sebagai referensi dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada proyek – proyek konstruksi Dinas PUPR Kab. Barito Kuala. Kegiatan survey ini diselenggaran 2 kali dalam setahun sebagai referensi HPS untuk proyek awal tahun untuk APBD dan pertengahan tahun untuk APBD Perubahan. Survey ini dilksanakan di 17 Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala untuk memberikan gambaran real harga bahan bangunan setempat. Kemudian hasil survey bahan / material konstruksi di entry pada website https://binakonstruksi-pupr.baritokualakab.go.id/

MONITORING PENGAWASAN KONSTRUKSI - UPT. LABKESDA KABUPATEN BANJAR - TA. 2022. Bidang Bina Jasa Konstruksi, Dinas PUPRP Kabupaten Banjar melaksanakan Monitoring Pengawasan Kegiatan Konstruksi di UPT. Labkesda Kabupaten Banjar. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi bersama dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Tim. Penyediaan infrastrukstur bidang PUPR harus melalui proses penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang meliputi tahap perencanaan pekerjaan konstruksi, pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi, dan operasi serta pemeliharaan. Setiap tahap memiliki peran penting. Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan kabupaten Banjar harus memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pelaksanaannya yang menyatakan bahwa penyelenggara pekerjaan konstruksi wajib mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang handal dan bermanfaat dengan memenuhi ketentuan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Tujuan pemeriksaan / pengawasan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi adalah untuk menjaga tercapainya tertib penyelenggaraan dan hasil pekerjaan konstruksi baik fisik maupun non fisik meliputi aspek perencanaan konstruksi, pengadaan, manajemen pelaksanaan dan pengendalian kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.

MONITORING DAN SURVEY HARGA - DATA RANTAI PASOK MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI PT. ARMADA MIX Bidang Bina Jasa Konstruksi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Banjar, melakukan kunjungan ke PT. ARMADA MIX pada hari Senin, 31 Oktober 2022 terkait Monitoring dan Survey Data Rantai Pasok Material dan Peralatan Konstruksi untuk pemenuhan Data harga satuan dan Database Ketersediaan Rantai Pasok Konstruksi. Pelaksanaan Monitoring dan Survey Rantai Pasok Konstruksi ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi, Ibu Jennita Adistya Putri, dengan didampingi oleh Kepala Seksi Pengaturan bersama para staf. PT Armada Mix adalah Holding Company dari beberapa Perusahaan bergerak dibidang penyediaan semen Ready Mix dan Jasa Persewaan Peralatan terkait seperti Truk Mixer, Concrete Pump dan Batching Plant dengan daerah jangkauan meliputi pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, dan NTT

KOORDINASI DAN KONSULTASI TERKAIT MEKANISME PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA KONSTRUKSI ATAKI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN - T.A. 2022 Bidang Bina Jasa Konstruksi, Dinas PUPRP Kabupaten Banjar melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi ke Kantor ATAKI Provinsi Kalimantan Selatan, Kunjungan oleh Bidang Bina Jasa Konstruksi ini, dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi, Ibu Jennita Adistya Putri ST. MT. Koordinasi dan Konsultasi ini dilaksanakan dalam rangka membahas dan berdiskusi, menindaklanjuti upaya kerjasama dalam Penyelenggaraan Sertifikasi. Kunjungan ini langsung diterima oleh Ketua ATAKI Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Suriansyah dengan didampingi oleh Assesor, Bapak Salahudin.