Pendampingan Cara Pengoperasian Aplikasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi (Sipjaki) cakupan Kabupaten Aceh Tengah

2022-11-14 Penulis : Novita.L.Sinaga,ST.,MT Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda DPUPR Kabupaten Kutai Barat    Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi merupakan amanat dari Peraturan Perundangan yaitu Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi,Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi . Pembukaan Acara oleh Kepala Dinas PUPR Kab Kutai Barat Kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi dilaksanakan di Hotel Sidodadi ,Kabupaten Kutai Barat pada hari Rabu- Jumat yaitu pada tanggal 2-4 November 2022.Acara ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas PUPR ,Bapak Pilip,ST.,MSi.Beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan pemenuhan tenaga kerja sektor jasa konstruksi dan sebagai pemenuhan Penyiapan Pembangunan Infrastruktur IKN (Ibu Kota Nusantara) Kelas Pelaksana Jalan Kelas K3 konstruksi Berdasarkan Kepmendagri 050 5889/2021 kewenangan Kabupaten Kota penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi dari jenjang 1 sampai 6 (jenjang 1-3 kualifikasi operator, jenjang 5-6 kualifikasi teknisi dan analisis) Para Peserta yang mengikuti pelatihan ini harus melengkapi kelengkapan administrasi berupa Photo copy KTP,Ijazah,Referensi Kerja dari Instansi/Badan Usaha/Petinggi Kampung,alamat email,nomor Hp/WA yang mana kelengkapan ini akan diupload di Portal Perijinan Kementrian PUPR untuk kemudian diverifikasi secara resmi. Simulasi Identifikasi Potensi Resiko Simulasi Identifikasi Potensi Resiko Peserta yang mengikuti berjumlah 55 ,terdiri dari Kelas Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan dan Kelas Petugas K3 Konstrukjsi dan berasal dari Konsultan,Penyedia/Badan Usaha yang ada di Kabupaten Kutai Barat,Bidang Teknis DPUPR ( Cipta Karya,Bina Marga,Tata Ruang,BSDA0,UPTD Laboratorium DPUPR,Perkimtan dan Masyarakat Jasa Konstruksi lainnya.   Pelatihan dilksanakan selama 2 hari dari tanggal 2-3 November 2022 dengan Narasumber  dari Perguruan Tinggi Universitas 17 Agustus Samarinda Jurusan Teknik Sipil ,acara dilaksnakan dari pagi pukul 08:00 WITA hingga pukul 17:00 WITA dan dilanjutkan Asesment ditanggal 4 November 2022 oleh Assesor terhadap seluruh peserta. Proses Asesment Lapangan Proses Asesment oleh Assesor   Proses Assesment Acara pelatihan ditutup oleh Kepala Dinas PUPR yang diwakili oleh Kepala Bidang Bina Konstruksi DPUPR Kabupaten Kutai Barat  yaitu Bapak Ireneus Rafael Yen ,ST.,MSi. Acara ini disertai dengan penyerahan Surat Keterangan telah mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Terampil ,penyerahan  Surat Keterangan ini diwakili oleh 4 peserta,2 peserta dari kelas K3 Konstruksi diwakili oleh Bapak Denny Racma,AMd ( CV.Geby),Ibu Sitaria Inge Angelita ,ST ( Dinas Perkimtan Kab.Kutai Barat),untuk kelas Pelaksana Jalan diwakili oleh Muhammad Wanda ( CV.Balintut ) dan Christian Liq,SE ( Dinas Perkimtan Kab.Kutai Barat)  Sampai bertemu kembali pada kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi pada Tahun 2023....SEMANGAT MENYONGSONG IBU KOTA NUSANTARA  Photo bersama seluruh Peserta Pelatihan pada acara Penutupan  Peserta Simulasi K3  Perwakilan Peserta Pelatihan dan Sertifikasi Photo bersama Assesor,Narasumber dan seluruh Panitia Pelaksana 

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Gabungan Tenaga Ahli dan Terampil Konstruksi Indonesia (GATAKI), melakukan kegiatan sertifikasi tenaga ahli konstruksi ahli muda K3 Konstruksi dan ahli muda Teknik bangunan gedung. Kegiatan ini berlangsung selama 5 hari yang bertempat di kantor asosiasi GATAKI Kota Palu.

  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh menggelar Bimbingan Teknis tentang Administrasi Kontrak Kerja Konstruksi bagi 60 Badan Usaha Jasa Konstruksi dan Konsultansi di Ballroom Hotel Mangkuto Kota Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 9 November 2022. Dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah Undang undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dalam Undang undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai dinas teknis di daerah memiliki kewenangan yang meliputi penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota, penerbitan perizinan berusaha bidang jasa konstruksi nasional kualifikasi kecil, menengah dan besar serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi. Kegiatan ini merupakan lanjutan pembinaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh sebelumnya yang dilaksanakan bagi PPK, PPTK dan Pejabat Pengadaan dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh pada bulan lalu.  Sebagaimana Fungsi terkait pembinaan tertib kegiatan konstruksi, dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan pembinaan konstruksi, sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan jasa konstruksi yang terbaru. Sosialisasi peran, fungsi dan tanggung jawab masing-masing pengelola kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku . Bimbingan teknis dan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dalam bentuk sosialisasi dan bimbingan teknis. Acara tersebut dibuka oleh Pj Walikota Payakumbuh Drs. Rida Ananda, M.Si diwakili oleh Asisten II Setdako Elzadaswarman, S.KM, M.PPM didampingi Kepala Dinas PUPR Muslim, ST, M.Si, dan Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan Yulia Fithry, ST, M.Eng pada hari selasa tanggal 9 November 2022, dengan narasumber Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Marta Minanda. Melalui kegiatan ini diharapkan masing-masing pihak dapat memahami hak dan kewajiban masing-masing, baik dari pengguna jasa maupun penyedia yang tertuang dalam kontrak dan aturan lainnya. Termasuk aturan dan perubahan-perubahan pokok dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia. Sehingga, pekerjaan konstruksi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara kualitas, kuantitas dan tertib secara administrasi.  Semoga Kegiatan ini dapat memberikan manfaat, selain menyamakan persepsi agar tertib administrasi antara pengguna dan penyedia. (Syafrianto.i)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi  Kalimantan Selatan mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas administrasi Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) dan Sosialisasi NPSK Pengawasan Konstruksi. Pelatihan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 10 November 2022 bertempat di Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru,  yang dibuka oleh Plt. Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalsel dengan diwakilkan oleh Plt. Kepala Bidang Bina Konstruksi Azan Syariful Muaz, ST., MT. dan Kegiatan ini diikuti 40 peserta petugas administrator SIPJAKI 13 Kabupaten/ Kota di Kalsel salah satunya Tim Administrator dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru yang turut hadir menghadiri acara Pelatihan ini. Materi disampaikan oleh Narasumber dari Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR. Melalui kegiatan pelatihan ini diharapkan para administrator daerah dapat melakukan penginputan guna meningkatkan pendataan jasa konstruksi.      

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah melalui Bidang Bina Jasa Konstruksi melaksanakan Pelatihan Ahli Muda Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi, bertempat di Rama Garden Hotel Palu yang dihadiri oleh Pejabat Lingkup Dinas Bina Marga, Perwakilan dari Asosiasi wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, Instruktur dan para peserta pelatihan. Mengawali kegiatan tersebut, Plt. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Ir. Basir Tanase, M.T dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan pelatihan dengan harapan agar kompetensi SDM para peserta pelatihan semakin meningkat sehingga dapat mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi dan hasil konstruski yang berkualitas. Keiatan Pelatihan Ahli Muda ini dilaksanakan selama lima (5) hari, dimulai pada hari senin (17 Oktober 2022) dan selesai pada hari jum'at (21 Oktober 2022) dan diikuti oleh 30 orang peserta.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Peralatan Dinas PUTR Kab. Rokan Hilir Melaksanakan Kegiatan Sosiaalisasi Perturan Jasa Konstruksi selama 2 hari dari tanggal 14 s/d 15 November 2022 terkait dengan : Kebijakan Perizinan Konstruksi sesuai dengan PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri PUPR No. 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi Kebijakan Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan PP 22 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Acara di hadiri dari peserta OPD terkait, Asosiasi dan Para Rekanan (Kontraktor) Acara dibuka oleh Kepala Dinas PUTR Kab. Rokan Hilir Bapak Asnar, SP, M.Si Laporan panitia di sampaikan oleh BPK Romi Cosa Kata sambutan dari Kepala Dinas PUPRPKPP Prov Riau yg di wakili oleh Kepala Bidang Bina Jasa Kontruksi BPK Herdy, ST, M.Si Jumlah peserta yg di undang sebanyak 50 orang Bertempat di Hotel Armarosa Bagan Siapi api Tujuan dilaksakan kegiatan ini yaitu: 1. Meningkatkan kemampuan dalam memahami peraturan Jasa Konstruksi 2. Tersedianya Informasi penyelenggaraan dalam Bidang Jasa Kontruksi di Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Narasumber dalam acara ini terdiri dari Kementerian PUPR dan Dinas PUPRPKP Provinsi Riau.(SH)        

Caption  

Kepala Bidang Jasa Konstruksi, Dinas BMPR, Provinsi Jawa Barat, Gunawan membuka Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Seri 08–Tahun 2022 dengan tema “Teknik Pengujian Bahan Perkerasan Jalan” yang berkolaborasi dengan Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) DPD Jawa Barat, Kamis (20/10/2022) yang berlangsung secara Online dan diikuti oleh perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota bidang jasa kontruksi, asosiasi profesi, akademisi dan masyarakat jasa konstuksi lain dari dalam dan luar Jawa Barat.Jalan merupakan salah satu prasarana perhubungan darat yang mengalami perkembangan pesat. Agar jalan tidak mengalami kerusakan akibat dilalui lalu lintas kendaraan maka dibutuhkan suatu konstruksi perkerasan jalan yang mampu menahan beban lalu lintas yang sesuai klasifikasinya. Untuk memperoleh kestabilan dari perkerasan harus diketahui faktor-faktor yang dapat merusak perkerasan itu sendiri. Konstruksi perkerasan dapat diusahakan sedemikian hingga untuk menanggulangi segala faktor perusak itu.“Kondisi jaringan jalan yang baik dan stabil memenuhi 3 (tiga) kriteria, yaitu: aman, nyaman serta kuat sehingga dapat memberikan masa layan yang sesuai dengan umur rencananya,” ungkap Gunawan.Untuk memperoleh baik dan stabil, maka dimulai dari perencanaan, teknik pengerjaan, bahan yang digunakan serta pemeliharaan. “Semoga memanfaatkan fasilitas pelatihan tenaga ahli ini bisa membangun SDM yang berkelanjutan, kompeten dan profesional pada bidang jasa konstruksi untuk mendukung infrastruktur Jabar Juara,” Pungkas Gunawan.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan sektor per-ekonomian masyakarat Indonesia. Salah satunya meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang diatur penggunaannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. “Di dalam Pasal 97 diatur bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,”Ujar Kepala Bidang Jasa Konstruksi, Gunawan saat membuka acara Bimbingan Teknik Tata Cara Perhitungan TKDN dan Preferensi Harga Bagi Para PPK Pekerjaan Konsruksi, Kamis (13/10/2022) di Ruang Rapat Dina Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat.P3DN merupakan kebijakan negara untuk memanfaatkan anggaran yang diperoleh dari rakyat, dari pengelolaan sumber daya yang dikuasai negara untuk dikelola kembali dalam bentuk pemberdayaan sektor ekonomi riil, yaitu sektor industri “Untuk tahun 2022, Presiden Joko Widodo telah menerapkan target belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar Rp400 Triliun,” jelas Gunawan.Langkah-langkah optimalisasi P3DN, di tahap pelaksanaan pengadaan, para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dituntut untuk selalu memastikan keberadaan produk ber-Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan menetapkan target nilainya dalam kegiatan konstruksi. Harapan kita bersama, selaku masyarakat jasa konstruksi adalah untuk dapat memanfaatkan fasilitas kegiatan ini, demi membangun Sumber Daya Manusia yang berkelanjutan, kompeten dan profesional pada bidang jasa konstruksi untuk mendukung infrastruktur Jabar Juara. “Semoga kegiatan Bimtek ini menjadi pedoman dalam meningkatka keterpaduan, keteraturan, dan pengendalian perencanaan program dan kegiatan dari seluruh unit kerja khususnya di lingkungan Provinsi Jawa Barat dalam rangka mewujudkan visi pemberdayaan industri dalam negeri,” pungkas Gunawan.Bimtek diikuti oleh seluruh OPD lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara Hybrid dengan nara sumber Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Kementerian PUPR, Nicodemus Daud.

Bidang Jasa Konstruksi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, bekerja sama dengan Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI) kembali menyelenggarakan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Seri 07 dengan tema “Peran Asosiasi Profesi Dalam Upaya Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Tenaga Kerja Konstruksi”.Pelatihan akan berlangsung selama dua hari, Rabu-Kamis (5-6/10/2022) secara daring.Kepala Bidang Jasa Konstruksi, Gunawan, dalam sambutan pembukaannya, Rabu (5/10/2022) mengatakan “Pelatihan tenaga ahli konstruksi dalam rangka mendukung program pengembangan keprofesian berkelanjutan”, ujar Gunawan.Hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas dapat diperoleh jika para pelaku bidang jasa konstruksi memiliki kompetensi dan profesionalisme yang tinggi sesuai bidang pekerjaannya. “Salah satu upaya peningkatan kualitas komprehensif dan profesionalisme adalah dengan system quality assurance dalam bentuk sertifikasi“, ujar Gunawan.Gunawan berharap semua peserta dapat memanfaatkan kegiatan pelatihan tenaga ahli, demi membangun Sumber Daya Manusia yang berkelanjutan, kompeten dan profesional pada sektor konstruksi untuk mendukung infrastruktur Jabar Juara.Kegiatan pada hari pertama dengan materi 1 Model Penguatan Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi yang disampaikan oleh narasumber Drs. Tia Sugiri, S.T.Materi 2 Strategi Meningkatkan Peran Asosiasi Profesi Terakreditasi dan LSP Jasa Konstruksi Indonesia disampaikan oleh narasumber Prof. Dr. Manlian Ronald A. Simanjuntak S.T., MT. D.MinKegiatan pada hari kedua dengan materi Model Penguatan Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi yang disampaikan oleh narasumber Miftakul Aziz, SH.MH.Materi 2 Model Penguatan Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi yang disampaikan oleh narasumber Ir. H. Moch. Ichwan Nur Effendi, MT. IAI. Memasuki dunia kerja, selain membutuhkan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan juga sertifikasi atas profesi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah terakreditasi.Menurut Ketua BNSP, Kunjung Masehat, mengapa perlu melakukan sertifikasi profesimu? “Sertifikasi profesi merupakan produk hokum yang menjadi legitimasi (bukti pengakuan terhadap capaian kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang berbasis pada standar kompetensi yang telah disepakti dan ditetapkan,” ujar Kunjung, nara sumber pertama di hari kedua “Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Seri 07, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, Kamis (6/10/2022) dengan materi:” Kebijakan Sistem Nasional sertifikasi Profesi”.Kompetensi kerja sendiri, lanjut Kunjung adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, ketermapilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.Tetapi, Kunjung mengingatkan untuk mengikuti tes sertifikasi kompetensi, hati-hati memilih LSP harus yang resmi, jangan yang abal-abal supaya sertifikat nya di akui. “LSP yang sudah diakreditasi oleh BNSP sementara hanya asosiasi porfesi,” jelas Kunjung, yang mempersilakan peserta yang ingin mengetahui LSP yang diakui BNSP dengan mengunjungi website BNSP.Saat,ini sertifikasi profesi yang dikeluarkan oleh BNSP bukan hanya berlaku secara nasional, tetapi sudah diakui secara internasional. “Saya berharap kedepan sertifikasi profesi bisa dikaitkan dengan remunerasi,” pungkas Kunjung.  

Keselamatan Konstruksi menjadi isu penting baik nasional maupun internasional, karena pembangunan yang berkaitan kontruksi mempunyai resiko yang sangat tinggi. Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli kontruksi dengan tema "Sistem Manajemen Keselamatan Kontruksi (SMKK)”. Diharapkan pelatihan ini dapat meningkatkan kompetensi dalam SMKK yang semakin berkembang,” ujar Kepala Bidang Jasa Kontruksi, Gunawan, dalam sambutan pembukaannya, Selasa (9/08/2022) secara daring..Penyelenggaraan SMKK menjadi tanggungjawab bersama, baik pengguna maupun penyedia jasa dan orang-orang yang berkepentingan lainnya. “Safety is everyone responsibility,” ungkap Gunawan..Penegakan implementasi SMKK dalam setiap pelaksanaan kegiatan konstruksi, lanjut Gunawan menjadi penting dan merupakan suatu investasi. “Kita harus ingat semboyan pekerjaan, mulai dengan semangat, pulang dengan selamat” sebutnya..Pelatihan tenaga ahli kontruksi seri dengan Tema "Sistem Manajemen Keselamatan Kontruksi” menurut penanggungjawab kegiatan, Asep Kurniawan kali ini kolaborasi antara Bidang Jasa Kontruksi, Dinas BMPR dengan Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia (PAKKI) Jawa Barat, yang diselenggarakan, Selasa-Rabu (9-10/8/2022) secara daring dengan peserta pelatihan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota bidang jasa kontruksi, asosiasi profesi, akademi, dan pengamat dunia konstruksi..Narasumber dalam pelatihan kali ini adalah :1. Ir. Lazuardi Nurdin, CSP2. Adityawarman, ST, CSP, IPM3. Ir. H. Ajang Zaenal Afandi, MT4. Ir. H. Ghozali H.M., M.M.

Dalam rangka pembinaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Urusan Jasa Konstruksi, Bidang Jasa Konstruksi, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jawa Barat, menggelar webinar dengan tema “Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Implementasi Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)” , Selasa-Rabu (26-27 /07/2022)..Acara yang dikuti oleh Dinas yang membidangi sub urusan jasa konstruksi di 27 Pemda Kabupaten/Kota di Jawa Barat, menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Balai Jasa konstruksi Wilayah III Jakarta..Adapun materi yang disampaikan pada acara ini yaitu :1. Indikator Kinerja Kewenangan (IKK) Sub Urusan Jasa Konstruksi.2. Kebijakan Pengawasan Dan Kebijakan Pembinaan Jasa Konstruksi.3. Jabatan Fungsional Pembina Jasa konstruksi.4. Practice Sharing : Manajemen Pelatihan Konstruksi.5. Pengenalan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi.6. Implementasi SIPJAKI. Strategi Peningkatan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah yang disampaikan oleh narasumber dari kemendagri yaitu :1. Diterbitkannya SE Menteri PUPR Nomor 21/SE/M/2021 tentang tata cara pemenuhan persyaratan perizinan berusaha, pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi dan pemberlakuan sertifikat badan usaha serta sertifikat kompetensi kerja konstruksi sebagai relaksasi transisi penerapan PP 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.2. Pembentukan unit pelaksana jasa konstruksi bagi daerah yang belum ada berdasarkan permendagri 106/2017 tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang PUPR.3. Memastikan pengintegrasian program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran jasa konstruksi dalam dokumen perencanaan daerah berdasarkan Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021.4. Terbatasnya LSP bidang konstruksi sehingga proses penerbitan izin jasa konstruksi baik LSBU maupun SKK Konstruksi manjadi terhambat. dalam upaya mempercepat sertifikasi jasa konstruksi, perlu penambahan LSP bersertifikat, oleh karena itu pemerintah daerah perlu mendorong pembentukan atau peralihan lembaga perizinan jasa konstruksi menjadi lembaga sertifikasi profesi di setiap provinsi.