Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Seri 02 Tahun 2022

Bidang Jasa Konstruksi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jawa Barat kembali mengadakan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Seri 02 Tahun 2022 dengan tema “Peningkatan Kompetensi Tenaga Ahli Konstruksi Dalam Bidang Bangunan Gedung” kali pelatihan berkolaborasi dengan DPD Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI) Jawa Barat.
.
Dalam laporannya ,Ketua penyelenggaraan pelatihan Asep Kurniawan, mengatakan bahwa pelatihan akan diselenggaran selama 2 hari, Selasa-Rabu(29-30/3) secara daring dan disiarkan melalui kanal youtube Jakon Jabar DBMPR.
“Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memelihara, mempertahankan, meningkatkan dan memperluas kompetensi serta terjaminnya pelayanan penyelenggaraan usaha jasa konstruksi,”ujar Asep,”Selain itu untuk melindungi masyarakat dari praktek para praktisi yang tidak berkualitas dan tidak etis dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi,”imbuhnya.
.
Peserta Pelatihan,lanjut Asep mengundang berbagai segmen masyarakat jasa konstruksi khususnya di wilayah Jawa Barat,tetapi yang mendaftar sebanyak 1013 dari berbagai pelosok tanah air.
Ketua DPD ASTTI Jabar, H. Saeful Mulyana, S.T.,mengucapkan terima kasih kepada Dinas BMPR karena rutin melaksanakan kegiatan pelatihan.”Terima kasih kepada Dinas BMPR, kegiatan ini sangat bermanfaat bukan hanya untuk masyarakat Jasa Kontruksi Jabar tetapi juga Nasional,”ujarnya.

Building Code di Indonesia
PERLU SLF UNTUK BISA MANFAATKAN GEDUNG, APA SAJA SYARATNYA ?

Tampil sebagai pemateri di hari pertama, Rabu(29/3) Arief Sabaruddin, Peneliti utama bidang arsitektur bidang perumahan kementerian pupr dengan judul Building Code di Indonesia , Perancangan Bangunan Gedung
Terdapat 2 pengertian bagunan gedung , yaitu wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan.khusus.
Pengaturan Bangunan Gedung (BG) dasar hukumnya adalah uu no.28 tahun 2002 tentang bg , pp no 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan uu no.28 tahun 2002 tentang bg, peraturan presiden 73 tahun 2011, peraturan menteri pu dan standar nasional indonesia dan perda tentang BG.
Secara garis besar persyaratan bangunan gedung meliputi dua hal, yaitu persyaratan administrasi meliputi hak atas tanah dan persetujuan bagunan gedung (PBG/dulu IMB) sebelum proses pelaksanaan pembangunan dan sertifikat laik fungsi (SLF ) sebelum pemanfaat.
Laik fungsi adalah keseuaian kondisi wujud fisik bg terhadap persyaratan, untuk persyaratan teknis, yaitu tata bangunan meliputi peruntukan, intensitas, arsitektur bangunan, amdal/ukl/upl, kemudian keandalan bangunan meliputi unsur kesehatan, kenyamanan dan kemudahan,
SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kecuali untuk banguna gedung fungsi khusus oleh pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis sebelum pemanfaatnya.