Pendampingan Cara Pengoperasian Aplikasi Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Kab. Bireuen
Bireuen – Dalam rangka penyediaan informasi yang akurat dan terintegrasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Jasa Konstruksi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 huruf b Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yaitu kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui OPD Sub urusan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum sampai saat ini telah memiliki Surat Keputusan (SK) Pembentukan Administrator Sipjaki dan Akun Aplikasi Sipjaki dari Kementerian PUPR RI, maka dilakukan pendampingan oleh Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh pada Selasa (30-8-2022) yang bertempat di Dinas PUPR Kabupaten Bireuen.
Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh yang diwakili oleh Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III, Ikhwan, SE, MM melakukan pendampingan terkait tata cara pengisian dan penggunaan aplikasi Sipjaki kepada Tim Operator Sipjaki Dinas PUPR Kabupaten Bireuen untuk kelancaran pengoperasian Aplikasi tersebut, didalam tim tersebut terdiri dari Sekretaris PUPR Kabupaten Bireuen, Mubarik Juli Saputra, ST, MT dan diikuti oleh seluruh staf Dinas PUPR Kabupaten Bireuen.
Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bireuen, mengungkapkan pihak Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Dinas PUPR akan menyiapkan database sejumlah informasi, dan memantau keaktifan kegiatan jasa konstruksi di Kabupaten Bireuen untuk melengkapi data dalam pemenuhan IKK (Indikator Kinerja Kunci) Sipjaki. “Selain itu kami akan meningkatkan dalam pengelolaan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Kabupaten Bireuen dilaksanakan sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.” Ungkap Mubarik.
Untuk itu, Ikhwan berharap agar Tim Operator Sipjaki melakukan koordinasi dengan Balai Jasa Konstruksi untuk kebutuhan data Sipjaki guna meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah dan kawasan produktif dengan optimal.