Sosialisasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 di Provinsi Kepulauan Riau

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau melalui Bidang Bina Kontruksi menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui media zoom meeting yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2022 dengan jumlah lebih kurang 90 peserta yang terdiri dari perwakilan Dinas PU Kabupaten/Kota, Unit Layanan Pengadaan Kabupaten/Kota, Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi se-Provinsi Kepulauan Riau.

Narasumber dari kegiatan ini langsung di sampaikan oleh Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kementerian PUPR Bapak Ir. Nicodemus Daud, M.Si dan dari Direktorat Kompetensi Dan Produktivitas Konstruksi Bapak Dhian D Prayudha. Dalam awal paparan Bapak Ir. Nicodemus Daud, M.Si menyampaikan bahwa kegiatan Sosialisasi Permen PUPR 8 Tahun 2022 ini adalah yang pertama diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia dan sangat senang dengan adanya kegiatan ini karena merupakan hal yang penting dalam menjawab permasalahan yang sedang dialami saat ini terkait Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.

Peraturan Menteri PUPR ini merupakan hasil evaluasi dari penerapan dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hasil evaluasi juga berasal dari masyarakat jasa konstruksi terhadap kendala dan hambatan dalam implementasi perizinan berusaha berbasis resiko sektor jasa konstriksi. Untuk itu peserta sosialisasi ini diharapkan dalam mengetahui relaksasi kemudahan kebijakan terkait persyaratan pemenuhan sertifikat standar jasa konstruksi sehingga dalam pengurusan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruki dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi menjadi cepat dan dapat menjawab solusi hambatan yang terjadi selama ini dirasakan dunia usaha Jasa Konstruksi khusunya di Provinsi Kepulauan Riau.