Pelatihan Admin SIPJAKI Kepulauan Riau

Pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 petugas administrator SIPJAKI Kabupaten Natuna dan Pejabat yang berkompeten di bidangnya mengikuti Pelatihan Administrator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka melaksanakan kewenangan Penyelenggara SIPJAKI cakupan Provinsi maupun cakupan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Hal ini dipandang perlu guna meningkatkan kemampuan aparatur pelaksana sub urusan Jasa Konstruksi termasuk administrator SIPJAKI. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, yaitu tanggal 4-5 Agustus 2022 yang bertempat di Hotel Beverly, Jl. Raden Patah No.12, Lubuk Baja Kota, Kota Batam. Acara ini dibuka oleh Kabid Bina Konstruksi, Yaitu Bapak Wan Evrizal dan diisi dengan narasumber dari Koordinator Kelembagaan Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya Subdirektorat Kelembagaan, Material, Peralatan, dan Usaha Jasa Konstruksi, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, yaitu Ibu Nurasih Asriningtyas. Adapun peserta kegiatan ini adalah para administrator SIPJAKI dari masing-masing Kab/Kota se Privinsi Kepri.

Materi yang disampaikan mengenai Kebijakan Sistem Informasi Jasa Konstruksi terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sub Urusan Jasa Konstruksi. SIPJAKI merupakan sistem informasi guna mewadahi informasi bidang jasa konstruksi, dan menjadi salah satu media bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas menyediakan layanan informasi pembinaan jasa konstruksi. Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap. Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi administrator SIPJAKI tingkat kabupaten kota, agar administrator SIPJAKI dapat konsisten dan bertanggung jawab mengelola sistem SIPJAKI.