Gelar Raker Jasa Konstruksi, PUPR NTT Komit Tingkatkan Mutu Penyelenggaraan dan Pertumbuhan Ekonomi Pelaku Jasa Konstruksi

KUPANG - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) NTT menggelar Rapat Kerja (Raker) Jasa Konstruksi Tahun 2026.

Kegiatan yang digelar di Aula Fernandes Gedung Sasando, Kantor Gubernur NTT pada  Selasa, 13 Januari 2026 itu bertujuan sebagai evaluasi kinerja pelaku jasa Konstruksi Tahun 2025.

Selain itu, Raker Jasa Konstruksi yang dibuka secara langsung oleh Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena itu menjadi bagian dari dukungan pemerintah dalam ranges pertumbuhan ekonomi pelaku jasa konstruksi daerah melalui penguatan peran dan partisipasi pelaku usaha jasa konstruksi dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berkualitas.

Dalam sambutannya, Gubernur NTT mengaku bersyukur karena kegiatan Raker Jasa Konstruksi itu bisa terlaksana.

Sektor jasa konstruksi menurut Melki Laka Lena, memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan daerah.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemerataan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Hal tersebut tampak pada misi pertama RPJMD Provinsi NTT 2025-2029, yaitu infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing.

Juga termasuk dalam pilar ke-3 RPJMD Provinsi NTT yaitu pemerataan infrastruktur berkelanjutan dan dasa cita ke-7 yaitu pengembangan jalan, air, rumah layak huni, mewujudkan NTT yang sejahtera.

Dia menjelaskan, Tahun Anggaran 2025 menjadi periode yang sangat penting bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berbagai program dan kegiatan infrastruktur telah dilaksanakan, baik pada sektor jalan, sumber daya air, permukiman, maupun sarana pendukung pelayanan dasar lainnya.

Dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan jasa konstruksi serta memastikan bahwa hasil pembangunan infrastruktur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar teknis, dan prinsip tata kelola yang baik, diperlukan suatu forum evaluasi yang komprehensif dan terstruktur.

 

"Evaluasi ini menjadi penting tidak hanya untuk menilai capaian fisik dan kualitas hasil pembangunan, tetapi juga untuk mengidentifikasi kendala, tantangan, serta peluang perbaikan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi ke depan," tegasnya.

Selain sebagai forum evaluasi, kata dia, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai media pers release atas capaian pembangunan infrastruktur kepada publik.

Penyampaian informasi secara terbuka dan akuntabel mengenai hasil pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat transparansi penyelenggaraan pemerintahan, serta mendorong peran aktif pelaku jasa konstruksi dalam mendukung pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur secara berkelanjutan.

Dia berharap, melalui kegiatan Raker ini terbangun komitmen bersama antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan jasa konstruksi untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan.

Selain itu, Mendorong pertumbuhan ekonomi pelaku jasa konstruksi daerah yang sehat, kompetitif, dan berdaya saing serta memperkuat kepatuhan terhadap regulasi, standar keselamatan kerja, serta prinsip keberlanjutan.

Dan mengedepankan integritas, profesionalisme, dan kolaborasi dalam setiap pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Sehingga menghasilkan produk jasa konstruksi yang berkualitas, tertib, berkepastian hukum dan berkelanjutan.

Ketua Panitia yang juga Kepala Dinas PUPR NTT Ir. Benyamin Nahak, MT., dalam laporannya menyampaikan, maksud dari kegiatan ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Rapat Kerja Jasa Konstruksi dalam rangka evaluasi hasil pembangunan infrastruktur dan peningkatan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi.

 

Adapun tujuan digelarnya Raker Jasa Konstruksi itu, Pertama, untuk melakukan evaluasi terhadap hasil pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur selama Tahun Anggaran 2025.

Kedua, meningkatkan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi melalui penyampaian hasil evaluasi serta rekomendasi perbaikan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan jasa konstruksi.

Ketiga, mendukung pertumbuhan ekonomi pelaku jasa konstruksi daerah melalui penguatan peran dan partisipasi pelaku usaha jasa konstruksi dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berkualitas.

Keempat, menyampaikan informasi secara terbuka kepada publik melalui kegiatan press release mengenai capaian hasil pembangunan infrastruktur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Kelima, menghimpun masukan dan rekomendasi strategis dari para pemangku kepentingan sebagai bahan perumusan kebijakan dan perencanaan program pembangunan infrastruktur serta pembinaan jasa konstruksi pada tahun anggaran berikutnya.

Sementara peserta yang hadir sebanyak 300 orang, yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT dan Balai Lingkup Kementerian PU yang beroperasi di NTT; Pelaku usaha jasa konstruksi, dan Asosiasi jasa konstruksi.

Selain itu, hadir juga peserta dari dunia akademik terkait penyelenggaraan jasa konstruksi, Wartawan dari berbagai media massa, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Dia juga menyampaikan, Raker ini didanai dari sumber pendanaan: Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT Tahun Anggaran 2026 dengan Nomor : DPA/A.1/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/2026 Tanggal 05 Januari 2026.**