SOSIALISASI PENERANGAN HUKUM DAN BIMBINGAN TEKNIS PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH oleh DPUPR Kota Palembang

Masalah sengketa kontrak seperti wanprestasi, perubahan kontrak, daftar hitam, uang muka dan pembayaran prestasi pekerjaan, sanksi, peristiwa kompensasi serta penyesuaian harga. Maka dari itu diperlukan perlindungan hukum bagi pengelola pengadaan barang dan jasa pemerintah karena banyak masalah pada pengadaan saat ini diantaranya banyak kebocoran, masih banyaknya praktek KKN dalam proses pengadaan, belum transparannya belanja pengadaan barang/jasa pemerintah dan ketakutan para pejabat pelaksana pengadaan untuk memproses pengadaan. Selain itu dalam layanan pengadaan barang dan jasa ada potensi konflik sehingga perlu adanya layanan penyelesaian sengketa. 

Hal ini yang memberikan motivasi bagi Bidang Bina Konstruksi DPUPR Kota palembang untuk menyelenggarakan SOSIALISASI PENERANGAN HUKUM DAN BIMBINGAN TEKNIS PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH yang beretempat di The ALTS Hotel PALEMBANG , berlangsung selama dua hari mulai tanggal 09 hingga 10 Februari 2022