Berita

Pencarian

21 Mar

KERANGKA ACUAN KERJA SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN JASA KONSTRUKSI DAN PERATURAN LAINNYA TERKAIT DI PROV. NTB

KERANGKA ACUAN KERJA

(TERM OF REFERENCE)

KEGIATAN SOSIALISASI DISEMINASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

JASA KONSTRUKSI DAN PERATURAN LAINNYA TERKAIT

 

 

 

 

<

BERITA LAIN DALAM KATEGORI NUSA TENGGARA BARAT

25 Jan

PEMBINAAN TERHADAP TENAGA KERJA DALAM PENERAPAN K3 KONSTRUKSI DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ATAS PEMBIAYAAN APBN PADA SATKER PJN WILAYAH I PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Selengkapnya
30 Apr

STANDARISASI TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DAN PENGELOLAAN ARSIP

Selengkapnya
23 Jan

KEPUTUSAN MENTERI PUPR NO. 1044 TAHUN 2018

Selengkapnya
24 Okt

ALUMNI DIKLAT SMK3 TAHUN 2017

Selengkapnya
08 Okt

SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Selengkapnya
10 Agu

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Selengkapnya
26 Mei

SEKILAS KEGIATAN SATKER PJN. WILAYAH I PROV. NTB

Selengkapnya
24 Mei

SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX MATARAM

Selengkapnya
23 Mei

Akibat Pembongkaran Jembatan Bagik Kembar, Arus Lalu Lintas di Mataram Direkayasa

Selengkapnya
19 Apr

SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI NTB, BALAI PELAKSANAAN JALAN IX MATARAM

Selengkapnya
15 Apr

Bimbingan Teknis Pengadaan Barang Jasa Desa oleh Bidang Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kab. Sumbawa - NTB

Selengkapnya
15 Apr

Bimbingan Teknis Pengadaan Barang Jasa Desa oleh Bidang Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kab. Sumbawa - NTB

Selengkapnya
15 Mar

SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI NTB

Selengkapnya
15 Mar

REKONDISI / PENGEMBALIAN KONSTRUKSI JALAN NASIONAL

Selengkapnya
17 Peb

SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI NTB

Selengkapnya
14 Peb

Penanaman Pohon / Penghijauan di Ruas Jalan Nasional Wilayah I Provinsi NTB

Selengkapnya
07 Peb

Bimbingan Tekhnis SIPJAKI

Selengkapnya
22 Des

Banjir Bandang di Bima NTB, Ribuan Rumah Terendam dan 2 Mobil Hanyut

Selengkapnya
13 Des

MUTASI PEJABAT/STAF DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM PROVINSI NTB

Selengkapnya
02 Jun

Bimtek Sistem Informasi Pembinan Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Tahun 2016

Selengkapnya

Instansi

:

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

 

 

 

Unit Kerja

 

:

Balai Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

 

 

 

Program

:

1.03 . 1.03.01 . 32 Pengaturan Jasa Konstruksi

 

 

 

Kegiatan

:

Sosialisasi Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya Terkait.

 

 

 

Indikator Kinerja Kegiatan

:

Menyatukan Visi, Misi dan pemahaman yang sama terhadap sistim Penyelenggaraan Kegiatan dibidang Jasa Konstruksi di Prov. NTB, dengan mengedepankan sistim Kordinasi, Konsolidasi dan pelayanan perima secara ankuntabel.

 

 

 

Satuan Ukur dan Jenis Keluaran

:

Kegiatan dan Jumlah Peserta dan laporan kegiatan

 

 

 

Volume

:

1 (satu) Kegiatan dengan Jmlah Peserta direncanakan 45

( empat puluh lima ) Orang.

 

 

 

 

A

GAMBARAN UMUM

 

Latar Belakang

 

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Balai Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku Ketua II dalam Tim Pembina Jasa Konstruksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 pasal 13 ayat (1) mengamanatkan adanya unit kerja yang menangani Jasa Konstruksi, dan Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Nomor 601/476/SJ tanggal 13 Maret 2006 yang menghimbau untuk setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi yang merupakan Tim yang sifatnya ad hoc yang menangani Jasa Konstruksi yang kerjanya lintas sektoral.

Ditingkat nasional ditunjuk Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang melaksanakan kebijakan secara nasional.

Oleh sebab itu Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat diangkat sebagai Ketua II dalam Tim Pembina Jasa Konstruksi. Hal ini dimaksudkan sebagai menjadi motor penggerak pelaksanaan tugasรข??tugas sebagaimana tertera dalam PP No. 30 Tahun 2000 dapat berjalan dengan baik. Sedangkan unit di Pelaksana Teknis BPPJK ditunjuk sebagai sekretariat Tim Pembina Jasa Konstruksi yang mengkoordinir acara/agenda kegiatan Tim Pembina Jasa Konstruksi.

Balai PPJK selaku Penyelenggara teknis Pembinaan Jasa Konstruksi dituntut untuk melakukan Sosialisasi dan Pembinaan terhadap aparatur Pemerintah Lembaga dan Asosiasi-Asosiasi Jasa Konstruksi lingkup Provinsi dan Kab/Kota se-Nusa Tenggara Barat salah satunya adalah upaya meningkatkan pemahaman, Pembinaan dan meningkatkan mutu pelaksanaan konstruksi yang handal, evisien dan berdaya saing.

 

Sosialisasi Diseminasi Peraturan Perundang-Undanganan Jasa Konstruksi dan Peraturan lainnya terkait ini dilaksanakan sebagai wujud pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia dalam mengimplementasikan / menerapkan sistim pembinaan yang didasari Peraturan dan Perundang-Undanganan secara efektif didalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

 

Untuk mengefektifkan waktu dan biaya, pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada tanggal 22 April 2014 di Hotel Lombok Plaza Jl. Selaparang Cakranegara Mataram dengan harapan dapat membantu meningkatkan kemampuan dan sumber daya manusia serta dapat dihasilkan produk konstruksi yang bermutu dan berkualitas.

 

 

 

 

 

B.

DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN :

 

 

Dasar Hukum yang dipergunakan sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya Terkait yang diselenggarakan Tahun 2012 (Hotel Lombok Pelaza) ini adalah :

 

1.    Undangan-Undangan Nomor 18 Tahun 1999 dan Produk Turunannya.

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.

3.    Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

4.    Undangan-Undangan Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undangan-Undangan Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undangan-Undangan Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undangan-Undangan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undangan-Undangan.

5.    Undangan-Undangan Nomor  33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

6.    Undangan-Undangan Nomor  64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali,  Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

7.    Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

8.    Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

9.    Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan  Jasa Konstruksi.

11.  Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

12.  Keputusan Mentri PU Nomor : 286/KPTS/M/2005 Tahun 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pekerjaan Umum.

13.  Keputusan Mentri PU Nomor : 340/KPTS/M/2007 Tahun 2007, tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Tenaga Terampil dan Tenaga Ahli di Bidang Jasa Konstruksi.

14.  Peraturan Mentri PU Nomor : 568/PRT/M/2005 tanggal 13 Desember 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkungan Departemen PU.

15.  Surat Edaran Mentri Dalam Negeri Nomor: 601/476/SJ Tanggal 13 Maret 2006 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah.

16.  Surat Edaran Mentri Dalam Negeri Nomor: 601/1031/BAKD Tanggal 6 Oktober 2006 tentang Program dan Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi.

17.  Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Anggaran Tahun 2011.

18.  Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA - SKPD Tahun Anggaran 2014 Nomor : 005.1 /DPA/TAPD/2014 tanggal 2 Januari 2014 ;

 

 

 

 

 

 

C.

Indikator Kinerja