Berita

Pencarian

09 Mei

DISEMINASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG JASA KONSTRUKSI DAN PERATURAN TERKAIT LAINNYA TAHUN 2017

Jasa Konstruksi memegang peran penting dalam mendukung berbagai bidang pembangunan serta mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Jakon;  dan sudah tentu secara makro memberikan konstribusi yang besar terhadap pertumbuhan perekonomian Nasional.  Oleh karena itu penyelenggaraan jasa Konstruksi dan pembinaannya harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum.

Latar belakang adanya tuntutan Good Governance, peningkatan mutu produk, perkembangan system penyelenggaraan Jasa Konstruksi, tantangan penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang sudah banyak berubah dan semakin besar baik itu investasi konstruksi maupun pasar Jasa Konstruksi yang semakin terbuka secara global khususnya terbentuknya pasar tunggal ASEAN dan Trans-Pasific Partnership serta sebagai upaya penyempurnaan pada aspek pembinaan, penyelenggaraan, penegakan ketertiban/hukum, partisipasi masyarakat, dan keamanan keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan konstruksi yang mendorong adanya perubahan regulasi.

Terkait dengan asas-asas penyelenggaraan Jakon dimaksud, kemajuan dan kondisi empiris menggambarkan bahwa UU No. 18 Tahun 1999 tentang jasa Konstruksi dinilai belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan  penyelenggaraan Jasa Konstruksi secara Nasional sehingga diperlukan penyesuaian dan penyempurnaan pengaturan bidang jasa konstruksi oleh Pemerintah dengan dikeluarkannya UU No. 2 Tahun 2017 sebagai pengganti UU No. 18 Tahun 1999.

Undang-undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah resmi lahir menggantikan Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 tahun 1999, yang sudah berlaku selama lebih kurang 17 tahun.  Undang-Undang yang baru ini merupakan jawaban terhadap dinamika perubahan sektor jasa konstruksi di Indonesia saat ini.  Beberapa substansi penting antara lain: Adanya pembagian peran berupa tanggung jawab dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, menjamin terciptanya penyelenggaraan tertib usaha jasa konstruksi yang adil, sehat dan terbuka melalui pola persaingan yang sehat.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan jawaban terhadap dinamika perubahan sektor jasa konstruksi di Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagai pengganti Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999, maka Pemerintah Provinsi NTT melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT telah melenggarakan kegiatan “Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Jasa Konstruksi dan Peraturan Terkait Lainnya khususnya UU Nomor 2 Tahun 2017” kepada semua pelaku usaha dan stakeholders terkait di lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTT yang dilaksanakan pada tanggal 7 Nopember 2017 bertempat di Hotel Pelangi, Kupang.

Materi yang dibawakan oleh Ir. Achmad Dharmawijaya, MM  dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya yaitu Sosialisasi UU No. 2 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri PU No. 05/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang PU.

Tujuan dari Sosialisasi ini diharapkan adanya pemahaman terhadap ruang lingkup peran, tugas dan tanggungjawab serta kewenangan dari para pihak dalam hal ini Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan Jakon di daerah serta pemahaman dari pelaku usaha dalam hal ini Asosiasi-asosiasi sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

BERITA LAIN DALAM KATEGORI NUSA TENGGARA TIMUR

09 Mei

BIMTEK SPSE V4.2 KEPADA PENYEDIA JASA DI PROVINSI NTT BATCH 1

Selengkapnya
09 Mei

PRA FORUM JASA KONSTRUKSI TAHUN 2018

Selengkapnya
09 Mei

DISEMINASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG JASA KONSTRUKSI DAN PERATURAN TERKAIT LAINNYA TAHUN 2017

Selengkapnya
28 Sep

PENGUKUHAN PENGURUS LPJK PROVINSI NTT PERIODE 2016-2020

Selengkapnya
09 Mei

Forum Jakon dan Rakor Tim Pembina Jakon Prov. dan Kab/Kota se-NTT 2017

Selengkapnya
02 Jun

Bimtek Sistem Informasi Pembinan Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Tahun 2016

Selengkapnya