Berita

Pencarian

15 Mar

SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI NTB

PELAKSANAAN KEGIATAN PENANAMAN POHON / PENGHIJAUAN 
RUAS JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI NTB
TANGGAL, 16  s/d  17 FEBRUARI 2017
=======================================================


Admin.bppjk.pjn.wil.I.prov.ntb.2017
Foto Pe Je En Rusia.
Satker Ir. Ashari tengah bersama mitra kerja pada saat selesai penyerahan pohon pelindung
pucuk merah di jalan axes Bandar Internasional Lombok

Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki infrastruktur dan utilitas umum yang dikatagorikan mantap salah satunya adalah peningkatan jalan nasional yang dibangun melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini tidak terlepas dari ancaman dan situasi alam yang tidak menentu. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan perhatian dan tindakan nyata dan konperhensip dalam mempertahankan hasil pembangunan, oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (4) tentang :

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas pada pasal 3 menyatakan Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.

Sehubungan dengan hal tersebut Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi NTB memfasilitasi mitra usaha yang peduli terhadap pentingnya pemeliharaan sebagai wujud dalam menyelamatkan pembangunan.

Berbagai upaya dilakukan dalam mencegah kemungkinan terjadinya kerusakan yang ditimbulkan oleh adanya factor alam yang tidak menentu, salah satunya adalah program penghijauan jalan nasional secara gotong royong antar mitra usaha dan Kementerian PU-PERA melalui Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi NTB yang dikordinir oleh Asisten Umum dan Penelaah Keuangan.

 Agar pelaksanaan penghijauan dapat berjalan sesuai rencana maka diperlukan maximal 1500 pohon untuk â?¦â?¦â?¦km jalan nasional. Dalam rangka turut serta untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mitra usaha memberikan dukungan bibit pohon pucuk merah yang bertujuan untuk menyeragamkan jenis pohon yang ditanam sebelumnya.

Foto Pe Je En Rusia.
Satker Ir. Ashari tengah bersama mitra kerja pada saat selesai penyerahan pohon pelindung
pucuk merah di jalan axes Bandar Internasional Lombok

Sejalan dengan rencana penghijauan tersebut, maka sistem perolehan bibit pohon pucuk merah disesuaikan dengan kemampuan bersama melalui mekanisme perencanaan dari panitia dan perencanaan dari Satker PJN Wilayah I Provinsi NTB dan Mitra Usaha. Dengan demikian penentuan alokasi menjadi prioritas yang sudah ditentukan dalam rangka penanaman bulfat jalan nasional. Namun demikian dalam pelaksanaannya dapat dikembangkan sesai dengan kebutuhan dilapangan.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kegiatan penghijauan maka Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi NTB, yang merupakan fasilitator dukungan Penghijauan dan Reboisasi, telah mengupayakan berbagai teknis dan mekanisme penghimpunan bibit penghijauan dan reboisasi. Pada prinsipnya pengumpulan kebutuhan pohon disesuaikan dengan ketersediaan yang ada. Untuk mempercepat pelaksanaan penghijauan pendistribusian dilakukan serah terima dari mitra usaha kepada Satker PJN Wilayah I Provinsi NTB bertempat dilokasi penghijauan dengan transparan dan terpublikasi.

Foto Pe Je En Rusia.

Dalam upaya meningkatkan koordinasi antar dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan di lapangan, maka telah ditunjuk penanggung jawab pelaksana Penghijauan dari Satker PJN Wilayah I Provinsi NTB dan mitra usaha dengan koordinator Asisten Umum Satker PJN Wilayah I Prov. NTB, dibantu oleh delapan penanggung jawab ruas jalan nasional. Persiapan dilakukan dari tanggal 13 s.d 15 Fwebruari 2017 yang dikordinir oleh Asisten Umum dan pelaksanaannya tabggal 16 s.d 17 Februari 2017 di ruas jalan nasional (akses Bandar Udara International Lombok).

Dalam perkembangannya dilaksanakan Penghijauan untuk menangani pemanasan global yang semakin meningkat yang telah mengakibatkan perubahan iklim dan memperparah kualitas lingkungan hidup maka lahan jalan nasional dibawah kewenangan Satker PJN Wil. I Provinsi NTB. Dengan demikian program Penghijauan pada areal Jalan nasional sepanjangâ?¦â?¦..km sejumlah maximal 1500 pohon dan dilakukan pula penghijauan pada ruas jalan nasional yang berada diwilayah Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur.

Mewujudkan pembangunan Infrastruktur dan jalan nasional yang berkelanjutan dengan memadukan aspek lingkungan hidup dan social serta keselamatan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa datang dari pemanasan global yang semakin meningkat menjadi pembangunan berwawasan lingkungan, asri, serasi dan lestari menuntut agar selalu berupaya melakukan penghijauan secara konfrehensip dan berkelanjutan

Pohon memiliki berbagai macam bentuk tajuk yang khas, sehingga menciptakan keindahan tersendiri. Oleh karena itu bila disusun secara beraturan / berkelompok dengan jenis yang sama pada masing-masing kelompok akan menciptakan keindahan atau suasana yang nyaman. Struktur bangunan tanpa diimbangi dengan pohon-pohon akan terasa gersang, sebaliknya bila sekitarnya ditanam pohon serta ditata dengan baik akan nampak hijau dan asri.

Admin.bppjk.ntb.2017

BERITA LAIN DALAM KATEGORI LAMPUNG

29 Jul

Pelatihan dan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Kontruksi Kab. Tanggamus

Selengkapnya
09 Mei

SOSIALISASI PERATURAN-PERATURAN TENTANG JASA KONSTRUKSI TAHUN 2019

Selengkapnya
01 Agu

AUDIENSI LPJK PROVINSI LAMPUNG DI PEMDA KOTA METRO

Selengkapnya
31 Jul

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Jasa Konstruksi dan Percepatan Sertifikasi Tenaga Terampil Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung

Selengkapnya
19 Sep

Kabupaten Pesisir Barat Mengikuti Bimtek SIPJAKI

Selengkapnya
19 Sep

BIMTEK SIPJAKI

Selengkapnya
19 Sep

Kabupaten Pesisir Barat Mengikuti Bimtek SIPJAKI

Selengkapnya
19 Sep

Bimtek SIPJAKI 2017

Selengkapnya
19 Sep

Sosialisasi dan pembinaan Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi oleh Dirjen Bina Kelembagaan dan Sumber daya Jasa Konstruksi

Selengkapnya
19 Sep

KEGIATAN LAYANAN JASA KONSTUKSI TINGKAT PROVINSI PADA SISTEM INFORMASI PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI (SIPJAKI)

Selengkapnya
19 Sep

Bimtek SIPJAKI

Selengkapnya
19 Sep

Kegiatan Layanan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi Lampung pada Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (Bimtek SIPJAKI)

Selengkapnya
19 Sep

BIMTEK SISTEM INFORMASI PEMBINAAN JASA KONTRUKSI

Selengkapnya
19 Sep

BIMTEK SIPJAKI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG

Selengkapnya
19 Sep

BIMTEK LAYANAN JASA KONSTRUKSI PADA SIPJAKI PROV LAMPUNG

Selengkapnya
19 Sep

Bimtek sipjaki 2017

Selengkapnya
19 Sep

Bimtek SIPJAKI Tahun 2017

Selengkapnya
19 Sep

BIMTEK SIPJAKI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG

Selengkapnya
19 Sep

BIMTEK SIPJAKI LAYANAN JASA KONSTRUKSI

Selengkapnya
19 Sep

Bimtek Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIPJAKI)

Selengkapnya