Berita

Pencarian

09 Mei

MENUNGGU PENGESAHAN PERDA JASA KONSTRUKSI PROV. NTB TAHUN 2014

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR           TAHUN 2013

TENTANG

JASA KONSTRUKSI

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

 

Menimbang  : a. bahwa jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan pembangunan dan memiliki nilai ekonomi dalam mewujudkan masyarakat  sejahtera, sehingga  perlu  dilakukan pembinaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa  dan  masyarakat guna menumbuhkan pemahaman,  kesadaran  dan meningkatkan kemampuan akan  tugas,  fungsi  serta hak dan kewajiban masing-masing  dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;

    b.  bahwa untuk mendorong sinergisitas  antara pelaku usaha jasa konstruksi,  kecil  dan nonkecil  perlu penyeragaman dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi yang dibiayai oleh Pemerintah maupun non-Pemerintah;

    c.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  dalam  huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi;

 

Mengingat    : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

     2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

    3.   Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi  (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 3833);

    4.   Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua  Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

    5.   Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);

  6.     Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran  Republik  Indonesia Negara Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor  59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29  Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);

  7.     Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3957);

  8.     Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

 

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.        Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2.        Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

3.        Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.

4.        Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

5.        Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

6.        Balai Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Balai adalah unit kerja pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

7.        Tim Pembina jasa konstruksi yang selanjutnya disebut Tim Pembina adalah  tim kerja  pembina jasa  konstruksi yang terdiri dari para pejabat dari  Satuan Kerja Perangkat Daerah  yang  membidangi pembinaan jasa konstruksi  yang  bersifat fungsional dan melaksanakan tugas penanganan jasa konstruksi diluar bidang pekerjaan umum.

8.        Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi yang selanjutnya disebut Lembaga adalah  organisasi yang melaksanakan kegiatan pengembangan jasa konstruksi.

9.        Penyelengggaraan Jasa Konstruksi adalah kegiatan yang meliputi pembinaan, pengembangan dan pengawasan

10.    Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat jasa Konstruksi.

11.    Jasa  Konstruksi adalah layanan  jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi serta hasil-hasil konstruksi.

12.    Pekerjaan  Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

13.    Penyedia Jasa adalah  orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.

14.    Pengguna Jasa adalah  orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.

15.    Masyarakat  Jasa  Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi.

16.    Forum jasa konstruksi adalah sarana komunikasi dan konsultasi antara masyarakat jasa konstruksi dan Pemerintah  mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksi yang bersifat  daerah, independen, dan mandiri.

17.    Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

18.    Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah  tanda bukti pengakuan dalam  penetapan klasifikasi dan kualifikasi  atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha, sebagai syarat diterbitkanya Izin Usaha Jasa Konstruksi.

19.    Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah Izin usaha untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota.

20.    Penanggung Jawab Teknis Tetap yang selanjutnya disingkat PJT Tetap adalah tenaga tetap badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan Konstruksi yang memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai  dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.

21.    Sertifikat Keahlian yang selanjutnya disingkat SKA adalah  tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu.

22.    Sertifikat  Keterampilan  yang selanjutnya disingkat SKT adalah  tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian tertentu.

23.    Asosiasi  perusahaan jasa konstruksi adalah merupakan satu atau lebih wadah organisasi dan atau himpunan para pengusaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi para anggotanya.

24.    Asosiasi profesi jasa konstruksi adalah merupakan satu atau lebih wadah organisasi dan atau himpunan perorangan, atas dasar kesamaan disiplin keilmuan di bidang konstruksi atau kesamaan profesi di bidang jasa konstruksi, dalam usaha mengembangkan keahlian dan memperjuangkan aspirasi anggotanya.

25.    Pekerjaan Konstruksi  Pemerintah adalah penyelengaraan Jasa Konstruksi melalui penyedia jasa dan/atau swakelola.

26.    Pekerjaan Konstruksi  Non Pemerintah  adalah penyelenggaraan  Jasa konstruksi oleh swasta dan masyarakat yang berkaitan dengan keselamatan umum dan tata lingkungan.

Pasal 2

Kegiatan penyelengaraan Jasa Konstruksi berdasarkan pada asas:

a.   kejujuran dan keadilan;

b.  manfaat;

c.  keserasian;

d.  keseimbangan;

e.  kemandirian;

f.    keterbukaan;

g.  kemitraan; dan

h.  keamanan dan keselamatan.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatan  penyelenggaraan dan pembinaan Jasa Konstruksi.

BERITA LAIN DALAM KATEGORI LAMPUNG

29 Jul

Pelatihan dan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Kontruksi Kab. Tanggamus

Selengkapnya
09 Mei

SOSIALISASI PERATURAN-PERATURAN TENTANG JASA KONSTRUKSI TAHUN 2019

Selengkapnya
01 Agu

AUDIENSI LPJK PROVINSI LAMPUNG DI PEMDA KOTA METRO

Selengkapnya
31 Jul

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Jasa Konstruksi dan Percepatan Sertifikasi Tenaga Terampil Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung

Selengkapnya
19 Sep

Kabupaten Pesisir Barat Mengikuti Bimtek SIPJAKI

Selengkapnya
19 Sep

BIMTEK SIPJAKI

Selengkapnya
19 Sep

Kabupaten Pesisir Barat Mengikuti Bimtek SIPJAKI

Selengkapnya
19 Sep

Bimtek SIPJAKI 2017

Selengkapnya
19 Sep

Sosialisasi dan pembinaan Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi oleh Dirjen Bina Kelembagaan dan Sumber daya Jasa Konstruksi

Selengkapnya
19 Sep

KEGIATAN LAYANAN JASA KONSTUKSI TINGKAT PROVINSI PADA SISTEM INFORMASI PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI (SIPJAKI)

Selengkapnya
19 Sep

Bimtek SIPJAKI

Selengkapnya
19 Sep

Kegiatan Layanan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi Lampung pada Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (Bimtek SIPJAKI)

Selengkapnya
19 Sep

BIMTEK SISTEM INFORMASI PEMBINAAN JASA KONTRUKSI

Selengkapnya
19 Sep

BIMTEK SIPJAKI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG

Selengkapnya
19 Sep

BIMTEK LAYANAN JASA KONSTRUKSI PADA SIPJAKI PROV LAMPUNG

Selengkapnya
19 Sep

Bimtek sipjaki 2017

Selengkapnya
19 Sep

Bimtek SIPJAKI Tahun 2017

Selengkapnya
19 Sep

BIMTEK SIPJAKI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG

Selengkapnya
19 Sep

BIMTEK SIPJAKI LAYANAN JASA KONSTRUKSI

Selengkapnya
19 Sep

Bimtek Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIPJAKI)

Selengkapnya