Berita

Pencarian

04 Jul

Menggagas Gerakan Sadar Sertifikasi


Proses konversi dari sertifikat versi cetak lpjk ke format elektronik masih akan berlangsung hingga 30 September 2019. Demikian ungkap Fitri Hadiprabowo, manajer Eksekutif LPJK DIY menjelaskan implementasi pemberlakuan sertifikat elektronik, dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pembina Jasa Konstruksi (TPJK) DIY di Aula Dinas PUP-ESDM DIY, Rabu (3/7). Fitri hadir sebagai pemateri utama dalam agenda pembahasan isu teraktual pembinaan jasa konstruksi di daerah. Dalam paparan singkatnya, disampaikan pula tata cara verifikasi hasil cetak sertifikat (SBU/SKA/SKT) oleh masyarakat, khususnya bagi anggota pokja pengadaan ataupun pengguna jasa, menggunakan aplikasi LPJK scanner yang dapat diunduh di playstore. Seperti diketahui, pemberlakuan Sertifikat dalam bentuk elektronik ini merujuk pada S.E. Menteri PUPR No.06 tahun 2019 tanggal 8 Maret 2019, dan segera ditindaklanjuti LPJK dengan penyesuaian dan penyediaan sarpras pendukungnya, sehingga per tanggal 1 April proses konversi talah dapat dimulai.


Rakor perdana di tahun 2019 ini membahas dua hal yang tengah menjadi isu daerah. Hal pertama tentang pemberlakuan sertifikat elektronik, kedua mengenai dua Surat Edaran dari Menterian Dalam Negeri dan Menteri PUPR perihal percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan pembentukan Organisasi perangkat daerah yang membidangi sektor pembinaan jasa konstruksi. Khusus mengenai topik kedua, DIY melalui Sekretaris Daerah selaku Pengarah Tim Pembina Jasa Konstruksi telah merespon SE dengan surat jawaban yang menjelaskan keberadaan OPD dan output dari program pembinaan jasa konstruksi. Ir. Agung Satrio, Kepala Balai Pengembangan Jasa Konstruksi yang dalam acara ini berperan sebagai moderator sekaligus pimpinan rapat menghimbau kepada TPJK Kab/kota untuk segera menanggapi SE tersebut yang sekaligus dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemda setempat untuk meriew posisi dan ketugasan OPD bina konstruksi masing-masing.


Rakor ditutup dengan diskusi dari para peserta diskusi yang terdiri dari wakil sekretariat TPJK Kab/Kota, Bagian layanan pengadaan, unit layanan perizinan satu pintu, dan LPJKD, tentang sistem reward-punishment bagi pelaku jasa konstruksi yang belum memiliki sertifikat kompetensi. Di satu sisi, kewajiban penggunaan tenaga kerja konstruksi telah jelas termuat dalam UU 2/2017. Di sisi lain, jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah kebutuhan. Gap ini tidak mungkin dapat diisi jika hanya mengandalkan dana dari pemerintah, terlebih jika dibebankan pada pemerintah daerah. Lebih dari itu, kesadaran dari para pemilih perusahaan bahkan jika mungkin dari tenaga kerja itu sendiri lah yang perlu terus didorong. Namun demikian, selama sanksi dan penghargaan belum jelas dari sisi penerapan, maka dorongan ini hanya akan menjadi kesia-siaan belaka. Untuk itu, timbul gagasan untuk memulai gerakan sadar sertifikasi, yang akan didorong oleh Pemda dan Asosiasi jasa konstruksi.

BERITA LAIN DALAM KATEGORI RIAU

13 Sep

Pelatihan Penyedia Jasa Konstruksi Pemko Dumai Riau

Selengkapnya