Berita

Pencarian

23 Jan

KEPUTUSAN MENTERI PUPR NO. 1044 TAHUN 2018

TINDAK LANJUT KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NO. 1044/KPTS/M/2018 TENTANG PENGANGKTAN ATASAN/ATASAN LANGSUNG KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
BARANG DAN PEJABAT PERBENDAHAAN SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA,
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
=====================================================================

Sekilas Informasi Pisah/Kenal// : Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang pembangunan, Infrastruktur merupakan salah satu program unggulan dalam usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.

Dalam lingkup Pembangunan, Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastuktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan.

Dalam rangka pelaksanaan hal tersebut, Anggaran pendapatan dan belanja Negara diperlukan adanya pengangkatan Atasan/Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan kerja di Lingkungan Direktorat Jendral Bina Marga, Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat sebagai penanggung jawab dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pekrjaan dengan melakukan : 1). Pengujian atas kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih. 2). Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan /perjanjian pengadaan barang/jasa. 3). Meneliti tersedianya dana kegiatan yang bersangkutan. 4). Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pangeluaran yang bersangkutan. 5). Memerintahkan pembayaran atas beban dana sesuai dengan ketersediaan dana dalam DIPA. 6). Membuat keputusan-keputusan dan mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban anggaran DIPA. 7). Mengangkat staf pembantu sesuai dengan kebutuhan.

Pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018, Satker PJN Wil. I Provinsi NTB menyelenggarakan pisah kenal Kepala Satuan Kerja di Ruang Rapat Utama Jl. Gunung Kerinci No. 03 Mataram. Hadir pada kesempatan tersebut adalah ;


Kepala Bagian Tata Usaha Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Mataram ( Ir. H. Menge, MT),
Kepala Satuan kerja PJN Wil. I Prov. NTB Tahun 2017 ( Ir. Ashari ) dan
Kepala Satuan Kerja PJN Wil. I Prov. NTB yang baru ( Bagus Prabowo Ariyanto, ST )

Dalam acara tersebut, sambutan Kepala Satuan Kerja PJN. Wil. I Prov. NTB Sebelumnya ( Ir. Ashari ) menyampaikan bahwa  pembangunan Infrastruktur yang dikelola PJN. Wil. I prov. NTB mengalami perubahan positif yang signifikan, namun masih perlu disempurnakan untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga atas dukungan semua karyawan/karyawati dan semua pihak, yang telah membantu dan saling bekerja sama dalam pelaksanaan pembangunan Tahun anggaran 2017 dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. 
admin.bppjk.ntb.2018

BERITA LAIN DALAM KATEGORI LAMPUNG

29 Jul

Pelatihan dan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Kontruksi Kab. Tanggamus

Selengkapnya
09 Mei

SOSIALISASI PERATURAN-PERATURAN TENTANG JASA KONSTRUKSI TAHUN 2019

Selengkapnya
01 Agu

AUDIENSI LPJK PROVINSI LAMPUNG DI PEMDA KOTA METRO

Selengkapnya
31 Jul

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Jasa Konstruksi dan Percepatan Sertifikasi Tenaga Terampil Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung

Selengkapnya
19 Sep

Kabupaten Pesisir Barat Mengikuti Bimtek SIPJAKI

Selengkapnya
19 Sep

BIMTEK SIPJAKI

Selengkapnya
19 Sep

Kabupaten Pesisir Barat Mengikuti Bimtek SIPJAKI

Selengkapnya
19 Sep

Bimtek SIPJAKI 2017

Selengkapnya
19 Sep

Sosialisasi dan pembinaan Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi oleh Dirjen Bina Kelembagaan dan Sumber daya Jasa Konstruksi

Selengkapnya
19 Sep

KEGIATAN LAYANAN JASA KONSTUKSI TINGKAT PROVINSI PADA SISTEM INFORMASI PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI (SIPJAKI)

Selengkapnya
19 Sep

Bimtek SIPJAKI

Selengkapnya
19 Sep

Kegiatan Layanan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi Lampung pada Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (Bimtek SIPJAKI)

Selengkapnya
19 Sep

BIMTEK SISTEM INFORMASI PEMBINAAN JASA KONTRUKSI

Selengkapnya
19 Sep

BIMTEK SIPJAKI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG

Selengkapnya
19 Sep

BIMTEK LAYANAN JASA KONSTRUKSI PADA SIPJAKI PROV LAMPUNG

Selengkapnya
19 Sep

Bimtek sipjaki 2017

Selengkapnya
19 Sep

Bimtek SIPJAKI Tahun 2017

Selengkapnya
19 Sep

BIMTEK SIPJAKI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG

Selengkapnya
19 Sep

BIMTEK SIPJAKI LAYANAN JASA KONSTRUKSI

Selengkapnya
19 Sep

Bimtek Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIPJAKI)

Selengkapnya