Sistem informasi monitoring dan pengawasan jasa konstruksi terpadu untuk efisiensi, kepatuhan regulasi, dan transparansi pembangunan nasional.
Tiga pilar strategis dalam mewujudkan ekosistem rantai pasok dan tata kelola jasa konstruksi nasional yang akuntabel.
Memastikan keaslian, integritas, dan kecepatan sinkronisasi data pengawasan dari seluruh OPD daerah langsung ke tingkat pusat tanpa disparitas waktu.
Penerapan tertib penyelenggaraan sesuai amanat UU No. 2/2017 dan PP 14/2021 secara seragam di seluruh 38 provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Digitalisasi verifikasi laporan pengawasan, pelacakan kompetensi tenaga kerja, dan simplifikasi rantai pelaporan untuk rekomendasi kebijakan yang cepat.
Informasi terbaru seputar pembinaan, regulasi, dan kegiatan jasa konstruksi nasional.
