Berita

Pencarian

05 Apr

Terkelolanya Sistem Informasi adalah Wujud Komitmen Pembina Konstruksi

Selasa (27/3), bertempat di Gedung Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan DIY, Jalan Kenari 14 A, berlangsung pemutakhiran aplikasi SIPJAKI yang merupakan forum perdana bagi para pengelola aplikasi di tahun ini. Acara ini merupakan agenda tetap Pembina Jasa Konstruksi DIY untuk mencapai target SIPJAKI 100% updated, selain berbagai agenda lain baik formal maupun informal yang diselenggarakan setiap tahunnya. Kegiatan yang bertajuk rapat kerja namun lebih banyak berisi obrolan santai ini diagendakan dua kali setiap tahun.

Acara dihadiri oleh stakeholders pengelolaan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi SIPJAKI tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-DIY, yang terdiri dari para administrator, calon administrator, dan sebagian kepala unit sekretariat yang membidangi pembinaan jasa  konstruksi. Kegiatan dipandu oleh Dwi Santoso (Dwi), A.Md., dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Kulon Progo dan Zuhdan Muzayan (Zu), Staf Dinas PUP dan ESDM DIY. Keduanya adalah trainer SIPJAKI bersertifikat, sekaligus admin SIPJAKI di unit kerja masing-masing.

Rosdiana Puji Lestari, S.T., M.Eng., Ketua Sekretariat TPJK DIY berkesempatan membuka acara sekaligus berbagi informasi terkini tentang rencana perubahan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-Bidang Jasa Konstruksi yang saat ini tengah dibahas oleh Pemerintah Pusat.

“Setiap Kabupaten/Kota harus menyiapkan anggaran terkait Pembinaan Jasa Konstruksi. Setidaknya, kegiatan pembaruan data updating SIPJAKI harus dilakukan secara berkala walaupun kami tahu setiap daerah memiliki hambatan dan tantangan masing-masing. Hal ini penting mengingat pengelolaan informasi jasa konstruksi telah ditetapkan sebagai SPM sejak 2014” terang Ibu Rosdiana Puji Lestari, S.T., M.Eng., selaku ketua Sekretatiat TPJK DIY dalam sambutannya.

Secara muatan materi atau konten, SIPJAKI tidak banyak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Tentu proses pengisian data tidaklah sulit bagi admin seperti saya dan anda semua yang sudah cukup lama mengelolanya dan cukup familiar dengan menu-menu itu. Justru permasalahan kita banyak di soal pencarian, pengumpulan dan validasi data itu. Lebih dari itu, jika beberapa menu ada yang error atau gagal upload mohon untuk segera diinformasikan. Jika perlu silakan menghubungi langsung ke tim pengelola web di tingkat pusat.” Zu sebagai salah satu admin SIPJAKI DIY menerangkan.

“Layanan informasi ini di masa mendatang akan mengalami penambahan dan perluasan yang signifikan, tugas kita semua dipastikan akan semakin berat. Untuk itulah, kami berkomitmen untuk terus memperkuat komunikasi antar pembina konstruksi di daerah khususnya dengan anda semua yang menjadi tulang punggung pengelolaan sistem informasi”, Rosdiana menambahkan.

Setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi SPM sub bidang jasa konstruksi yaitu pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi dengan indikator persentase tersedianya tujuh jenis informasi dan layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama sepuluh hari kerja setelah persyaratan lengkap. Namun demikian, masih banyak kabupaten/kota di Indonesia yang belum dapat memenuhi target itu.

Dalam sesi diskusi, berbagai permasalahan turut dibahas antara lain tentang status administrator yang telah pindah tugas, penyusunan Surat Keputusan TPJK terbaru, mekanisme penentuan nilai pasar konstruksi, dan persyaratan dalam proses perizinan khususnya IUJK. Salah satu yang memancing pembahasan cukup panjang adalah tentang jaringan sumber informasi untuk mendapatkan data/informasi yang dibutuhkan. Admininstrator diharapkan dapat membangun jaringan ini, khususnya melalui jalur formal agar validitas data dapat terjaga.

“Kita lebih baik menjalin komunikasi dengan key person di setiap unit sebagai sumber informasi. Setidaknya hal ini akan membuat data yang kita inginkan lebih cepat diperoleh. Sebagai contoh, kami telah menjalin komunikasi yang intens dengan ULP untuk mendapatkan data paket-paket pekerjaan sebagai unsur untuk menghitung potensi nilai pasar konstruksi di Kulon Progo,” demikian dijelaskan Dwi dengan jelas dan ringkas, sebagai admin yang telah mengelola SIPJAKI sejak pertama kali diperkenalkan

Lebih jauh, disampaikan pula tawaran dari pengelola SIPJAKI di tingkat pusat untuk dapat menghubungkan aplikasi layanan perizinan milik pemda melalui mekanisme remote access untuk menyederhanakan proses input data IUJK sehingga pengisian borang cukup satu kali. Hal ini kiranya perlu ditanggapi dengan segera oleh para administrator, juga oleh pembina jasa konstruksi di daerah.

 

BERITA LAIN DALAM KATEGORI DI JOGJAKARTA

13 Apr

Pembangunan Infrastruktur Perlu Dukungan Masyarakat

Selengkapnya
05 Apr

Terkelolanya Sistem Informasi adalah Wujud Komitmen Pembina Konstruksi

Selengkapnya
05 Apr

Pengetahuan Teknis Dan Keahlian para Insinyur dalam Melaksanakan Perkerjaan Lapangan Harus Terus Di-upgrade

Selengkapnya
20 Mar

Rapat Koordinasi Tim Pembina Jasa Konstruksi

Selengkapnya
13 Mar

Konstruksi New Yogyakarta International Airport Segera Dimulai

Selengkapnya
13 Mar

Melalui Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kita Bentuk Bangsa yang Berkarakter

Selengkapnya
29 Mei

Workshop Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat

Selengkapnya
29 Mei

Bimbingan Teknis SIPJAKI

Selengkapnya
16 Mei

Sosialisasi UU NO 2 Tahun 2017 tentang Jasa KOnstruksi

Selengkapnya
16 Mei

Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan

Selengkapnya
23 Peb

BINTEK SIPJAKI

Selengkapnya
12 Des

Rapat Koordinasi Tim Pembina Jasa Konstruksi DIY

Selengkapnya
28 Jul

DISEMINASI PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI KABUPATEN KULON PROGO TAHUN ANGGARAN 2014

Selengkapnya
17 Okt

Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi

Selengkapnya
19 Jan

TPJK Kabupaten Bantul Mengikuti Bintek Pembinaan Konstruksi

Selengkapnya
21 Jul

Diskusi Akuntabilitas Penyelenggaraan Konstruksi

Selengkapnya
21 Jul

Workshop Pengawasan Perizinan Jasa Konstruksi di Wonosari, Kab. Gunungkidul

Selengkapnya
03 Jul

Focus Group Discussion dalam rangka Pemanfaatan Jasa Konstruksi

Selengkapnya
02 Mei

Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal Sub Bidang Jasa Konstruksi di daerah Istimewa Yogyakarta

Selengkapnya
18 Des

Studi Komperatif Draf Perda Jasa Konstruksi Provinsi Bali di Yogyakarta

Selengkapnya