Berita

Pencarian

23 Jan

KEPUTUSAN MENTERI PUPR NO. 1044 TAHUN 2018

TINDAK LANJUT KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NO. 1044/KPTS/M/2018 TENTANG PENGANGKTAN ATASAN/ATASAN LANGSUNG KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
BARANG DAN PEJABAT PERBENDAHAAN SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA,
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
=====================================================================

Sekilas Informasi Pisah/Kenal// : Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang pembangunan, Infrastruktur merupakan salah satu program unggulan dalam usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.

Dalam lingkup Pembangunan, Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastuktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan.

Dalam rangka pelaksanaan hal tersebut, Anggaran pendapatan dan belanja Negara diperlukan adanya pengangkatan Atasan/Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan kerja di Lingkungan Direktorat Jendral Bina Marga, Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat sebagai penanggung jawab dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pekrjaan dengan melakukan : 1). Pengujian atas kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih. 2). Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan /perjanjian pengadaan barang/jasa. 3). Meneliti tersedianya dana kegiatan yang bersangkutan. 4). Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pangeluaran yang bersangkutan. 5). Memerintahkan pembayaran atas beban dana sesuai dengan ketersediaan dana dalam DIPA. 6). Membuat keputusan-keputusan dan mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban anggaran DIPA. 7). Mengangkat staf pembantu sesuai dengan kebutuhan.

Pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018, Satker PJN Wil. I Provinsi NTB menyelenggarakan pisah kenal Kepala Satuan Kerja di Ruang Rapat Utama Jl. Gunung Kerinci No. 03 Mataram. Hadir pada kesempatan tersebut adalah ;


Kepala Bagian Tata Usaha Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Mataram ( Ir. H. Menge, MT),
Kepala Satuan kerja PJN Wil. I Prov. NTB Tahun 2017 ( Ir. Ashari ) dan
Kepala Satuan Kerja PJN Wil. I Prov. NTB yang baru ( Bagus Prabowo Ariyanto, ST )

Dalam acara tersebut, sambutan Kepala Satuan Kerja PJN. Wil. I Prov. NTB Sebelumnya ( Ir. Ashari ) menyampaikan bahwa  pembangunan Infrastruktur yang dikelola PJN. Wil. I prov. NTB mengalami perubahan positif yang signifikan, namun masih perlu disempurnakan untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga atas dukungan semua karyawan/karyawati dan semua pihak, yang telah membantu dan saling bekerja sama dalam pelaksanaan pembangunan Tahun anggaran 2017 dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. 
admin.bppjk.ntb.2018

BERITA LAIN DALAM KATEGORI NUSA TENGGARA BARAT

30 Apr

STANDARISASI TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DAN PENGELOLAAN ARSIP

Selengkapnya
23 Jan

KEPUTUSAN MENTERI PUPR NO. 1044 TAHUN 2018

Selengkapnya
07 Nov

Zona Integritas Garis Kewaspadaan Dalam Menyelenggarakan Pembangunan

Selengkapnya
24 Okt

ALUMNI DIKLAT SMK3 TAHUN 2017

Selengkapnya
08 Okt

SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Selengkapnya
10 Agu

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Selengkapnya
26 Mei

SEKILAS KEGIATAN SATKER PJN. WILAYAH I PROV. NTB

Selengkapnya
24 Mei

SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX MATARAM

Selengkapnya
23 Mei

Akibat Pembongkaran Jembatan Bagik Kembar, Arus Lalu Lintas di Mataram Direkayasa

Selengkapnya
19 Apr

SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI NTB, BALAI PELAKSANAAN JALAN IX MATARAM

Selengkapnya
15 Apr

Bimbingan Teknis Pengadaan Barang Jasa Desa oleh Bidang Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kab. Sumbawa - NTB

Selengkapnya
15 Apr

Bimbingan Teknis Pengadaan Barang Jasa Desa oleh Bidang Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kab. Sumbawa - NTB

Selengkapnya
31 Mar

WORKSHOP PEMBINAAN TEKNIS PENATAAN KEARSIPAN DAN TATA NASKAH SURAT DINAS

Selengkapnya
15 Mar

SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI NTB

Selengkapnya
15 Mar

REKONDISI / PENGEMBALIAN KONSTRUKSI JALAN NASIONAL

Selengkapnya
17 Peb

SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI NTB

Selengkapnya
14 Peb

Penanaman Pohon / Penghijauan di Ruas Jalan Nasional Wilayah I Provinsi NTB

Selengkapnya
07 Peb

Bimbingan Tekhnis SIPJAKI

Selengkapnya
22 Des

Banjir Bandang di Bima NTB, Ribuan Rumah Terendam dan 2 Mobil Hanyut

Selengkapnya
13 Des

MUTASI PEJABAT/STAF DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM PROVINSI NTB

Selengkapnya